berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Rencana Strategis (Renstra)
Rencana Strategis (Renstra)

Berikut merupakan Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis Tahun 2020-2024





  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Tingkatkan Kualitas Kepemimpinan Hakim Perempuan, Bphi Gelar Seminar Internasional

      jakarta-humas: Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (bphpi) Menyelenggarakan Seminar International Tentang Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Hakim Perempuan Menuju Badan Peradilan Yang Agung Pada Jumat (26/04) Di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta. Kegiatan Ini Dihadiri Dan Dibuka Secara Resmi Oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h.

      hadir Sebagai Narasumber Yaitu Ketua Federal Circuit And Family Court Of Australia Justice William Alstergren, Hakim Mahkamah Perseketuan Malayasia Justice Datuk Hanipah Binti Farikullah, Hakim Dari Federal Circuit And Family Court Of Australia Justice Suzanne Chriestie, Presiding Judge Of The Regional Trial Court Of Manila Judge Rosalyn M Lojas, Dan Psikolog Carly Schrever. Selain Itu Hadir Pula Dua Orang Penanggap Pada Seminar Internasional Ini Yang Juga Pakar Di Bidangnya, Yaitu, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Prof. Dr. Bagus Takwin, M.hum, Dan Konselor Pada Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Mochamad Mirza, S.psi.

      sebagai Informasi, Bphpi Merupakan Satu-satunya Organisasi Bagi Hakim Perempuan Indonesia. Ia Dideklarasikan Pada 12 Januari 2024 Lalu. Pendeklarasian Ini Disaksikan Oleh Ketua Mahkamah Agung, Ketua Umum Ikahi Dan Sejumlah Hakim Agung Negara Sahabat. Perhimpunan Yang Berada Di Bawah Naungan Organisasi Ikatan Hakim Indonesia (ikahi) Beranggotakan Ribuan Hakim Perempuan Dari Seluruh Indonesia.

      cikal Bakal Lahirnya Bphpi Merupakan Tindak Lanjut Dari Ditugaskannya 10 Hakim Perempuan Indonesia Oleh Ketua Mahkamah Agung Untuk Menghadiri Pertemuan Hakim Perempuan Se-dunia Pada Maret 2023 Di Kota Marrakesh, Maroko.

      seminar Internasional Ini Merupakan Kegiatan Pertama Sejak Dideklarasikannya. Ketua Mahkamah Agung Mengapresiasi Terselenggaranya Seminar Internasional Ini. Karena Menurutnya, Di Usianya Yang Baru Seumur Jagung, Bphpi Sudah Mampu Menyelenggarakan Seminar Internasional Dengan Tema Yang Sangat Menarik Dan Mampu Mendatangkan Para Narasumber Dan Penanggap, Baik Dari Dalam Negeri Maupun Luar Negeri.

      ia Berharap Kedepannya, Akan Ada Banyak Seminar Internasional Lainnya Yang Mengangkat Isu Tentang Integritas Dan Kemandirian Hakim.

      hal Senada Dituturkan Oleh Ketua Umum Ikahi Dr. H. Yasardin, S.h., M.hum. Ia Sangat Mendukung Dilangsungkannya Seminar Yang Mengangkat Isu Kemandirian Hakim Khususnya Terkait Hakim Perempuan. Karena Menurutnya, Data Saat Ini Jumlah Hakim Perempuan Sebanyak 2.211 Orang Dari Total 7.729 Hakim Seluruh Indonesia Atau Sekira 29 Persen. Dari 29 Persen Tersebut, Hanya 24 Persen Yang Telah Menduduki Jabatan Pimpinan Pada 4 Lingkungan, Bahkan Untuk Tingkat Banding Jumlahnya Relatif Lebih Kecil Yaitu Rata-rata Di Bawah 20%. Berdasarkan Data Tersebut Representasi Kepemimpinan Hakim Perempuan Saat Ini Belum Sepenuhnya Ideal, Sehingga Diharapkan Melalui Seminar Ini Akan Dapat Memberikan Masukan Yang Bermanfaat Bagi Peningkatan Kepemimpinan Hakim Perempuan.

      menanggapi Hal Tersebut, Ketua Bphpi Dr. Nani Indrawati, S.h., M.hum. Menyatakan Bahwa Meningkatkan Representasi Dan Kepemimpinan Hakim Perempuan Pada Badan Peradilan Indonesia Merupakan Agenda Terpenting Yang Akan Menjadi Fokus Dan Agenda Kerja Bphpi Dalam Beberapa Tahun Ke Depan.

      salah Satu Pendekatan Yang Akan Digunakan Oleh Bphpi Untuk Melaksanakan Agenda Tersebut, Menurut Nani Adalah Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Hakim Yang Menyeluruh (holistik), Bukan Hanya Bagi Hakim Perempuan, Tetapi Bagi Seluruh Hakim Di Indonesia.

      lebih Lanjut Ia Menyatakan Pula Bahwa Kesejahteraan Hakim Bukan Hanya Terbatas Pada Besaran Tunjangan Kinerja, Fasilitas Dinas, Serta Jaminan Kesehatan Yang Disediakan Oleh Negara Untuk Hakim, Namun Juga Yang Sangat Mendasar Dan Dibutuhkan Adalah Lingkungan Kerja Yang Sehat, Yang Akomodatif Terhadap Kebutuhan Setiap Individu Hakim Yang Ada Dalam Badan Peradilan.

      seminar Internasional Ini Dihadiri Pula Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Ms. Penny Williams, Psmms. Penny Williams, Psm Duta Besar Australia Untuk Indonesia Dan Mr. Craig Ewers (aipj 2), Para Hakim Perempuan Nasional Dan Internasional Baik Secara Daring Maupun Luring. Seminar Internasional Ini Bisa Diikuti Pula Oleh Masyarakat Indonesia Dan Dunia Melalui Kanal Youtube Mahkamah Agung. (azh/rs/eva/photo:sno & Alf)

    • Kma : Pengembangan Sipp Versi 5.5.0 Dan Siap Ma Terintegrasi Dilakukan Oleh Putera-puteri Terbaik Badan Peradilan Indonesia

      jakarta " Humas : Kita Semua Bersyukur Akhirnya Berkat Ridha Allah Dan Ikhtiyar Maksimal Dari Kita Semua, Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Ke Mahkamah Agung Dapat Dilakukan Sepenuhnya Secara Elektronik, Terhitung Mulai Akta Pengajuan Kasasi/peninjauan Kembali Tertanggal 1 Mei 2024.

      hal Tersebut Disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h Dalam Acara Sosialisasi Nasional Dan Peluncuran Awal Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, Pada Jumat 26 April 2024, Bertempat Lantai 12 Gedung Mahkamah Agung.

      lebih Lanjut Ketua Ma Mengatakan Norma Pengajuan Kasasi/pk Secara Elektronik Telah Dirumuskan Pada Tahun 2022 Yang Lalu Melalui Perma Nomor 6 Tahun 2022. Selaku Ketua Mahkamah Agung, Saya Juga Telah Menerbitkan Petunjuk Teknis Dari Perma Tersebut Pada Tahun 2023 Dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/kma/sk.hk2/x/2023 Tanggal 12 Oktober 2023.

      namun, Implementasi Norma Tersebut Belum Dapat Dilakukan Dengan Segera, Sebab Perlu Dilakukan Upaya Mengintegrasikan Sistem Informasi Penanganan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, Dan Mahkamah Agung, Ujar Mantan Kepala Badan Pengawasan Ma.

      dirinya Menambahkan Alhamdulillah, Upaya Tersebut Telah Berhasil. Saat Ini, Telah Rilis Sipp Versi 5.5.0 Dan Siap Ma Terintegrasi. Kedua Aplikasi Tersebut Telah Memiliki Interoperabilitas Atau Saling Terhubung Satu Sama Lain Sehingga Dapat Mendukung Bisnis Proses Pengajuan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik Sebagaimana Diamanatkan Dalam Perma Nomor 6 Tahun 2022.

      dan Yang Sangat Membanggakan Bagi Kita, Pengembangan Sipp Versi 5.5.0 Dan Siap Ma Terintegrasi Dilakukan Oleh Putera-puteri Terbaik Badan Peradilan Indonesia Yang Tergabung Dalam Tim Development Aplikasi Mahkamah Agung.

      sementara Itu Panitera Mahkamah Agung, Dr. Heru Pramono, S.h., M.hum Dalam Laporannya Mengatakan, Semua Aplikasi Termasuk Aplikasi Siap Terintegrasi Bukanlah Aplikasi Final Yang Sempurna Dan Mengakomodir Seluruh Kebutuhan Pengguna Dan Proses Ideal Penanganan Perkara.

      oleh Karena Itu Jika Dalam Implemtasinya Nanti Ditemukan Berbagai Kekurangan, Maka Hal Tersebut Tidak Dijadikan Sebagai Alasan Untuk Meninggalkan Aplikasi Tersebut, Tapi Menjadi Bahan Untuk Penyempurnaan. Apalagi, Sistem Ini Dibangun Oleh Putera-puteri Terbaik Ma, Sehingga Peroses Update Aplikasi Bukan Merupakan Hal Yang Sulit, Ujar Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

      menurutnya Untuk Suksesnya Implementasi Kasasi/pk Secara Elektronik Mulai 1 Mei 2024, Kami Akan Menyampaikan Sosialisasi Secara Tatap Mula Ke Seluruh Pengadilan Di Indonesia Yang Dikelompokan Berdasarkan Regional. Kami Telah Membentuk 3 Tim Sosialisasi Sehingga Dalam Satu Waktu 3 Tim Itu Menyebar Secara Serentak. Sosialisasi Perdana Akan Dilakukan Di Semarang Pada Tanggal 29 April 2024 Dan Kemudian Disusul Dengan Wilayah Lainnya Di Indonesia.

      ketua Mahkamah Agung Berharap, Mudah-mudahan Perkembangan Terbaru Ini Memberikan Dampak Positif Bagi Peningkatan Pelayanan Peradilan Terhadap Para Pencari Keadilan.

      turut Hadir Dalam Acara Tersebut Wakil Ketua Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Pada Mahkamah Agung, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Serta Pejabat Eselon I, Ii Di Lingkungan Mahkamh Agung Dan Para Ketua/kepala Pengadilan Tingkat Pertama Di Seluruh Indonesia Dan Segenap Jajarannya Yang Hadir Secara Virtual. (enk/pn/photo:yrz,bily).

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Beri Semangat Aparatur Peradilan, Dirjen Badilum Kunjungi Pengadilan Negeri Purwokerto

      dorongan Dari Pimpinan Merupakan Salah Satu Motivasi Bagi Aparatur Peradilan Dalam Upaya Untuk Terus Meningkatkan Kinerja Dan Memberikan Pelayanan Terbaik Bagi Para Pencari Keadilan. Untuk Mendukung Hal Tersebut Sekaligus Memantau Kinerja Di Pengadilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h. Melakukan Kunjungan Kerja Ke Pengadilan Negeri Purwokerto. Didampingi Oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.h., M.h., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Disambut Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Rudy Ruswoyo, S.h., M.h. Dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Eddy Daulatta Sembiring, S.h., M.h. Beserta Jajaran Pejabat Dan Pegawai. Pada Kunjungan Tersebut, Dirjen Badilum Dan Dirbinganis Memantau Kinerja Pelayanan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp), Serta Memberikan Kesempatan Untuk Berdiskusi Sekaligus Memberikan Masukan Dan Semangat Bagi Para Petugas Ptsp. Selain Itu, Dirjen Badilum Juga Memantau Kondisi Gedung, Sarana, Dan Prasarana, Serta Kinerja Pada Bagian Administrasi Dan back Office dari Pengadilan Negeri Purwokerto.

    • Tingkatkan Kompentensi Aparatur Peradilan, Ditjen Badilum Jalin Kerja Sama Dengan Universitas Jenderal Sudirman

      salah Satu Upaya Meningkatkan Kompetensi Aparatur Di Lingkungan Peradilan Umum Adalah Dengan Memberikan Kesempatan Untuk Meningkatkan Jenjang Pendidikan. Guna Menjawab Tantangan Tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menjalin Kerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

      pada Hari Rabu, Tanggal 24 April 2024, Bertempat Di Gedung Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soerdirman, Direktur Jenderal Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h., Didampingi Oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.h., M.h., Melakukan Penandatanganan Kerja Sama Dengan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Yang Dihadiri Langsung Oleh Dekan, Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.h., M.hum.

      perjanjian Kerja Sama Tersebut Menggambarkan Suatu Kolaborasi Harmonis Antara Akademisi Dan Praktisi Hukum. Beberapa Bentuk Kerja Sama Yang Terjalin Antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dengan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Diantaranya Mengenai Pengembangan Potensi Bagi Hakim Maupun Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Yang Ingin Terus Mengembangkan Kompetensinya Dengan Melanjutkan Pendidikan Dan Pertukaran Tenaga Pengajar.