berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Prosedur Peninjauan Kembali Perkara Pidana

Prosedur Peninjauan Kembali Perkara Pidana
1.Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
2.Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
3.Permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi jangka waktu.
4.Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan Peninjauan Kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda terima.
5.Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau Penasihat Hukumnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.
6.Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali.
7.Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan Peninjauan Kembali tersebut kepada Penuntut Umum.
8.Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
9.Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
10.Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri.
11.Panitera wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.
12.Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
13.Permohonan Peninjauan Kembali yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:
a. Diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama;
b. Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan, kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon Peninjauan Kembali berada;
c. Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan;
d. Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama;
14.Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat¬-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama.
15.Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
16.Dalam hal suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.
17.Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
18.Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat 3 KUHAP).

Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 8-11.

https://www.facebook.com/pn.tanjungjabungtimur.71





  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Dengan Tiga Lingkungan Peradilan Se Wilayah Provinsi Bengkulu

      bengkulu-humas: Komisi Iii Dpr Ri Melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun 2021-2022 Pada Hari Senin 8 Agustus 2022 Bertempat Di Bengkulu 1 Meeting Room Hotel Mercure Bengkulu.

      acara Dimulai Pada Pukul 14.00 Wib Dengan Pimpinan Rapat H.desmond Junaidi Mahesa, Sh.,mh (f-p.gerindra) Beserta Anggotanya Yaitu:

      1. H.andi Rio Idris Padjalangi, Sh.,m.kn (f-p.golkar)

      2. Romo H.r. Muhammad Syafi'i, Sh.,m.hum (f-p.gerindra)

      3. Taufik Basari, Sh.,m.hum.,l.l.m (f-p.nasdem)

      4. Y. Jacky Uli (f-p.nasdem)

      5. Heru Widodo, S.psi (f-p.pkb)

      6. H. Santoso, Sh (f-p.demokrat)

      rapat Kerja Dihadiri Oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Beserta Jajarannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Bengkulu Beserta Jajarannya, Serta Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Beserta Jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

      dalam Kesempatan Ini Dr.drs.h.syahril, Sh.,mh Selaku Kpta Bengkulu Menyampaikan Beberapa Inovasi Diantaranya Untuk Mempermudah Proses Pengajuan Gugatan Perceraian, Pengarsipan Putusan Perkara, Dan Melaporkan Segala Bentuk Pengaduan.

      selanjutnya Paparan Dari Yarwan, Sh., Mh Selaku Ketua Ptun Bengkulu Menjelaskan Kendala Yang Dihadapi Terkait Perkara Pemilihan Kepala Desa Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

      adapun Paparan Pramodana Kumara Kusumah Atmadja, Sh.,m.hum Selaku Kpt Bengkulu Menyampaikan Beberapa Permasalahan Seperti Perlunya Penambahan Pengadilan Negeri Karena Pada Pengadilan Negeri Arga Makmur Wilayah Hukumnya Meliputi Dua Kabupaten (bengkulu Utara Dan Bengkulu Tengah), Kurang Tersedianya Rumah Dinas Dan Kondisi Gedung Kantor Yang Belum Sesuai Dengan Prototype.

      acara Ditutup Pada Pukul 16.30 Wib Dan Diakhiri Dengan Pertukaran Plakat Dari Pt Bengkulu, Pta Bengkulu Dan Ptun Bengkulu Yang Dilanjutkan Dengan Foto Bersama.(rv/em)

    • Kunjungan Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (iain) Metro Ke Mahkamah Agung

      jakarta " Humas : Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (iain) Metro Mengadakan Kunjungan Ke Mahkamah Agung Pada Hari Jumat Tanggal 5 Agustus 2022 Yang Berlangsung Sejak Pukul 09.00 Wib Hingga Pukul 11.00 Wib. Bertempat Di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung, Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung Dr. H. Iyus Suryana, S.h., M.h., Bersama Dengan Dr. Drs. Abdul Ghoni, S.h., M.h Selaku Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung, Menerima Rombongan Iain Metro Tersebut.

      dalam Sambutannya Dr. H. Iyus Suryana, S.h., M.h., Menyambut Baik Kunjungan Tersebut Dan Berharap Kegiatan Ini Dapat Memberikan Manfaat Bagi Para Mahasiswa Yakni Mengetahui Tugas Pokok Dan Fungsi (tupoksi) Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Negara.

      pada Kesempatan Tersebut, Sekretaris Program Pendidikan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, Hud Leo Perkasa Maki, M.h.i., Sebagai Kepala Rombongan Menyatakan Bangga Dan Senang Dapat Berkunjung Ke Mahkamah Agung Ri. Pada Kunjungan Yang Diikuti Oleh 88 (delapan Puluh Delapan) Orang Mahasiswa Dengan Didampingi Oleh 4 (empat) Orang Dosen Pembimbing Tersebut Adalah Dalam Rangka Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (pkl). Kunjungan Ini Merupakan Upaya Untuk Mengembangkan Wawasan Dan Pengetahuan Mahasiwa Tentang Mahkamah Agung Serta Sebagai Bagian Proses Pembelajaran Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Tugas Akhir (skripsi).

      di Sela Kegiatan Sebelum Penyampaian Materi Dilaksanakan Pula Tukar Menukar Cinderamata. Cinderamata Pertama Diberikan Pihak Iain Metro Yang Diwakili Oleh Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.h.i., Kepada Pihak Mahkamah Agung Yakni Bapak Dr. H. Iyus Suryana, S.h., M.h., Kemudian Pihak Mahkamah Agung Juga Memberikan Cinderamata Kepada Pihak Iain Metro.

      acara Kemudian Dilanjutkan Dengan Pemaparan Materi Tentang Mahkamah Agung Oleh Bapak Dr. Drs. H. Abdul Ghoni, S.h., M.h Dalam Paparannya Disampaikan Lembaga Peradilan Merupakan Penjelmaan Dari Kekuasaan Yudikatif (kekuasaan Kehakiman) Yaitu Kekuasaan Yang Diberikan Oleh Uud 1945 Untuk Menjalankan Proses Penegakan Hukum Dan Keadilan Yang Bebas Dan Merdeka. Di Indonesia Kekuasaan Kehakiman Dilaksanakan Oleh Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya Dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara (tun), Peradilan Militer Dan Mahkamah Konstitusi. Materi Yang Disampaikan Juga Menjelaskan Tupoksi Mahkamah Agung, Struktur Organisasi Kelembagaan, Manajemen Perkara Pada Mahkamah Agung, Persidangan Dan Jenis-jenis Putusan.

      antusiasme Mahasiswa Cukup Tinggi Dalam Kunjungan Ke Mahkamah Agung. Hal Ini Ditunjukkan Dengan Munculnya Beragam Pertanyaan Dari Mahasiswa Kepada Narasumber Sehingga Diskusi Dan Sharing Berjalan Hampir 1,5 Jam. Pada Akhir Diskusi, Bapak Dr. Drs. H. Abdul Ghoni, S.h., M.h.. Memberikan Semangat Kepada Para Mahasiswa Iain Metro Sebagai Generasi Muda Bangsa Untuk Terus Belajar Sehingga Dapat Memberikan Kontribusi Besar Bagi Pembangunan Bangsa Indonesia Khususnya Di Bidang Hukum.

      pada Akhir Kegiatan Kunjungan Para Mahasiswa Diberikan Kesempatan Untuk Observasi Lingkungan Mahkamah Agung Dan Berkunjung Ke Perpustakaan Mahkamah Agung. Di Perpustakaan Para Mahasiswa Dipersilahkan Untuk Melihat-lihat Dan Mengenal Koleksi Pustaka Yang Dimiliki Perpustakaan Mahkamah Agung (humas)

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Sosialisasi Akuntabilitas Pelayanan Publik Oleh Kemenpan Rb Kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Dan Ketua Pengadilan Negeri Se-indonesia

      dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Se-indonesia, Maka Pada Kamis, 04 Agustus 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengadakan Sosialisasi Akuntabilitas Pelayanan Publik Dengan Narasumber Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (kemenpan Rb).

      kegiatan Ini Diselenggarakan Ditjen Badilum Dengan Sistem Campuran, Dengan Para Pejabat Dan Pegawai Ditjen Badilum Menerima Langsung Materi Di Hotel Mercure Convention Center, Ancol, Sementara Para Ketua Pengadilan Tinggi Dan Ketua Pengadilan Negeri Se-indonesia Bergabung Dalam Pertemuan Secara Daring (online).

      materi Dibawakan Langsung Oleh Prof. Dr. Diah Natalisa, Mba. (deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan Rb) Dan Muhammad Yusuf Kurniawan, S.h., M.si. (asisten Deputi Perumusan Sistem Dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Kemenpan Rb), Dengan Sekretaris Ditjen Badilum Drs. Wahyudin, M. Si. Bertindak Selaku Moderator.

      setelah Penyampaian Materi Tentang Pemberian Pelayanan Publik Serta Penilaian Akuntabilitasnya, Dilakukan Tanya Jawab Antara Pemateri Dengan Para Ketua Pengadilan Tinggi Dan Ketua Pengadilan Negeri Se-indonesia.

    • Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (spip) Oleh Bpkp

      pada Kamis, 04 Agustus 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengadakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (spip) Kepada Para Pejabat Dan Staf Ditjen Badilum Dengan Narasumber Dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (bpkp).

      sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Yang Selanjutnya Disingkat Spip, Adalah Sistem Pengendalian Intern Yang Diselenggarakan Secara Menyeluruh Di Lingkungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Tim Dari Bpkp Yang Memberikan Materi Tentang Spip Ini Dipimpin Oleh Nugroho Sri Danardono Selaku Koordinator Pengawasan Bidang Penegakkan Hukum (korwas Gakum) Pada Ditwas Bidang Politik Dan Penegakan Hukum Bpkp.

      kegiatan Sosialisasi Ini Dilaksanakan Mercure Convention Center, Ancol Dan Merupakan Rangkaian Kegiatan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.