berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Prosedur Peninjauan Kembali Perkara Pidana

Prosedur Peninjauan Kembali Perkara Pidana
1.Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
2.Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
3.Permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi jangka waktu.
4.Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan Peninjauan Kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda terima.
5.Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau Penasihat Hukumnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.
6.Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali.
7.Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan Peninjauan Kembali tersebut kepada Penuntut Umum.
8.Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
9.Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
10.Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri.
11.Panitera wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.
12.Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
13.Permohonan Peninjauan Kembali yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:
a. Diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama;
b. Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan, kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon Peninjauan Kembali berada;
c. Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan;
d. Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama;
14.Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat¬-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama.
15.Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
16.Dalam hal suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.
17.Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
18.Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat 3 KUHAP).

Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 8-11.

https://www.facebook.com/pn.tanjungjabungtimur.71





  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Integritas Dan Akhlak Yang Baik Menjadi Harga Mati Bagi Seorang Hakim Dan Apartur Peradilan

      jakarta-humas: Seorang Hakim Dan Aparatur Peradilan Harus Memiliki Kompetensi Dan Profesionalitas, Oleh Karena Itu Jangan Pernah Berhenti Belajar Dan Melatih Diri Dengan Berbagai Keterampilan. Biasakan Untuk Selalu Membaca Di Setiap Waktu Dan Kesempatan, Karena Pengetahuan Bisa Diperoleh Salah Satunya Dengan Membaca, Namun Perlu Diingat Bahwa Selain Profesional, Seorang Hakim Dan Aparatur Peradilan Juga Harus Memiliki Integritas Dan Akhlak Yang Baik, Karena Integritas Dan Akhlak Yang Baik Menjadi Harga Mati Bagi Seorang Hakim Dan Apartur Peradilan.

      hal Ini Disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. H.m. Syarifuddin, S.h., M.h Dalam Kegiatan Pembinaan Administrasi Yudisial Dengan Seluruh Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, Pada Hari Selasa, 20 Febuari 2024, Bertempat Di Balai Sidang Jakarta Converence Center, Jakarta.

      lebih Lanjut Ketua Ma Mengatakan Jika Profesionalitas Bisa Diperoleh Dengan Belajar Dan Berlatih, Maka Integritas Dan Akhlak Yang Baik Bisa Dibentuk Melalui Pendekatan Diri Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Karena Seorang Yang Rajin Beribadah Dan Dekat Dengan Tuhannya, Akan Memiliki Hati Nurani Yang Bersih Dan Hati Nurani Yang Bersih Itulah Yang Akan Membentuk Integritas Dan Akhlak Yang Baik.

      ditempat Yang Sama, Prof. H.m Syarifuddin Menyatakan Kemajuan Zaman Saat Ini Telah Memaksa Kita Untuk Terus Berkreasi Dan Berinovasi, Agar Kita Tidak Terlindas Oleh Kemajuan Zaman Yang Terjadi Saat Ini. Kita Tidak Bisa Lagi Hanya Diam Diri Dan Berpangku Tangan, Namun Harus Berlari Kencang Agar Tidak Tertinggal Dengan Perubahan Yang Terjadi Di Masyarakat. Disadari Atau Tidak, Sebentar Lagi Dominasi Robot Dan Perangkat Cerdas Akan Mulai Masuk Ke Semua Bidang Pekerjaan, Termasuk Ke Bidang Penegakan Hukum Dan Praktik Peradilan, Maka Mau Tidak Mau, Suka Tidak Suka, Kita Harus Siap Untuk Menghadapi Keadaan Itu Dengan Mempersiapkan Sdm Yang Unggul Dan Terampil Di Bidang It.

      menurutnya Teknologi Adalah Sarana Terbaik Yang Dapat Kita Gunakan Saat Ini Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Lembaga Peradilan, Sehingga Perlu Terus Dikembangkan Untuk Menunjang Kelancaran Tugastugas Peradilan. Berbagai Aplikasi Yang Telah Kita Miliki Saat Ini, Harus Terus Dikembangkan Dan Disempurnakan Agar Dapat Memberikan Manfaat Yang Lebih Besar Bagi Kemajuan Lembaga Peradilan Di Masa Yang Akan Datang. Tentunya Semua Itu Harus Diiringi Dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Apartur Peradilan, Karena Modernisasi Hanya Dapat Diwujudkan Oleh Adanya Sumber Daya Manusia Yang Modern Dan Inovatif.

      diakhir Pembinaan, Mantan Ketua Kamar Pengawsan Ini Mengajak Mari Sama-sama Kita Jaga Lembaga Yang Kita Cintai Ini, Dengan Segenap Jiwa Dan Raga Kita, Karena Pada Saat Kita Menentukan Pilihan Untuk Menjadi Seorang Hakim Dan Aparatur Peradilan, Maka Mahkamah Agung Dan Lembaga Peradilan Adalah Rumah Kita, Yang Harus Kita Jaga Dan Kita Pelihara Nama Baiknya, Harkat, Dan Martabatnya, Agar Tetap Menjadi Lembaga Yang Terhormat Dan Berwibawa Di Mata Masyarakat Dan Para Pencari Keadilan. Jangan Karena Nila Setitik Kemudian Merusak Susu Sebelanga, Sehingga Semua Prestasi Yang Pernah Kita Raih Dengan Susah Payah Seakan Menjadi Tidak Berharga Lagi.

      acara Pembinaan Ini, Juga Dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Pada Mahkamah Agung, Para Hakim Agung Dan Hakim Adhoc Pada Mahkamah Agung, Panitera, Plt Sekretaris Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon I Pada Mahkamah Agung, Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Dan Para Undangan Lainnya.(humas)

    • Rangkaian Capaian Mahkamah Agung Selama 2023

      jakarta-humas: Ketua Mahkamah Agung Memimpin Sidang Istimewa Dengan Agenda Tunggal Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023 Pada Selasa 20 Februari 2024 Di Jakarta Convention Centre.

      dalam Acara Yang Dihadiri Langsung Oleh Presiden Republik Indonesia Ini, Ketua Mahkamah Agung Menyampaikan Beragam Capaian Dan Prestasi Mahkamah Agung Selama Tahun 2023. Selain Presiden Ri, Acara Turut Dihadiri Oleh Para Ketua Ma Dari Negara Sahabat, Para Duta Besar, Jurnalis, Dan Lainnya.

      mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Itu Menjabarkan Bahwa Selama Tahun 2023, Mahkamah Agung Telah Berhasil Mendapatkan Berbagai Prestasi Dan Penghargaan Yang Membanggakan, Antara Lain Sebagai Berikut:

      1. Meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( Wtp) Ke-11 Kali Secara Berturut-turut Dari Badan Pemeriksa Keuangan Atas Kinerja Laporan Keuangan Mahkamah Agung.

      2. Meraih Anugerah Eka Acalapati Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Iii, Tahun 2023 Tingkat Lembaga Negara;

      3. Meraih Penghargaan Garuda Pelindung Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (lpsk) Atas Terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

      4. Mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kategori Lembaga Negara Dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Dengan Predikat Informatif;

      5. Meraih Juara Terbaik Ke-3 Lan Award 2023, Sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Bagi Pusdiklat Manajemen Dan Kepemimpinan Mahkamah Agung, Dengan Kategori Adaptive Learning Strategy;

      6. Mendapatkan Penghargaan Dari Menteri Keuangan Kepada Para Pimpinan Kementerian/lembaga Yang Memiliki Kinerja Anggaran Terbaik Berdasarkan Kategori Besaran Nilai Pagu Anggaran;

      7. Meraih Penghargaan Dari Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk) Sebagai Mitra Strategis Atas Pelaksanaan Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (stranas Pk) Dalam Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Konflik Kepentingan Di Badan Peradilan Tahun 2023.

      8. Mendapatkan Penghargaan Sebagai Penyumbang Pajak Terbesar Di Kpp Pratama Gambir 1.

      9. Meraih Penghargaan Korpri Award Untuk Kategori Life Time Achievement Dari Dewan Pengurus Nasional Korpri.

      10.mendapatkan Predikat Bintang 5 Top Digital Award Untuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

      laporan Tahunan Ini Merupakan Bukti Pertanggungjawaban Mahkamah Agung Kepada Masyarakat. Kegiatan Ini Rutin Dilakukan Mahkamah Agung Setiap Tahunnya. Bagi Syarifuddin, Laptah 2024 Ini Merupakan Laptah Terakhir Baginya, Karena Ia Akan Memasuki Masa Pensiun Pada November 2024 Mendatang. (azh/rs/photo:alf,sno,adr,biropres)

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Di Hadapan Presiden, Ketua Mahkamah Agung Ri Sampaikan Capaian Dalam Laporan Tahunan 2023

      mahkamah Agung Ri Kembali Menggelar Sidang Istimewa, Dengan Agenda Tunggal Penyampaian Laporan Tahunan 2023. Kegiatan Ini Diselenggarakan Di Assembly Hall, Jakarta Convention Center, Pada Hari Selasa, 20 Februari 2024. 

      kegiatan Ini Diawali Dengan Penampilan Paduan Suara Universitas Diponegoro Yang Membawakan Lagu Nasional Dan Daerah. Kemudian, Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Dari 4 Lingkungan Pengadilan Memasuki Ruang Sidang Istimewa Dengan Mengenakan Toga Sesuai Lingkungan Peradilan Masing-masing. kemudian Para Pejabat Eselon I, Termasuk Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h., Mengikuti Prosesi Dengan Pakaian Sipil Lengkap (psl). kemudian, Dilanjutkan Dengan Prosesi Para hakim Agung Mahkamah Agung Ri.

      presiden Republik Indonesia, h. Ir. Joko Widodo Turut Menghadiri Sidang Istimewa Ini. capaian Instansi Selama Tahun 2023 Disampaikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.h., M.h. beliau Pada Kesempatan Ini Menekankan Upaya Meningkatkan Integritas Aparat Peradilan Dan Kualitas Layanan Hukum Pada Masyarakat. Dalam Sambutannya, Presiden Republik Indonesia Juga Mengapresiasi Kinerja Mahkamah Agung Ri Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Hukum.

      kegiatan Ini Selain Diikuti Aparat Peradilan Juga Dihadiri Perwakilan Mahkamah Agung Dari Negara-negara Sahabat, Yaitu Dari Malaysia, Singapura, Australia, Qatar, Kuwait, China, Saudi Arabia Dan Rusia.

    • Selalu Ramai Pengunjung, Booth Ditjen Badilum Raih Juara 3 Pameran Kampung Hukum 2024

      walaupun Telah Memasuki Hari Kedua Sekaligus Hari Terakhir Pameran Kampung Hukum 2024, Antusiasme Dan Minat Pengunjung Sepertinya Belum Juga Surut. Hal Ini Terlihat Dari Booth Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Yang Tak Sepi Pengunjung Pada Selasa, 20 Februari 2024. Selain Dari Lingkungan Peradilan, Banyak Juga Masyarakat Umum Yang Mengunjungi booth ditjen Badilum seperti Mahasiswa, Akademisi, Dan Lainnya. Selain Itu, Beberapa Hakim Agung Juga Menyempatkan Diri Untuk Mengunjungi booth Ditjen Badilum, Di Antaranya, Yang Mulia Dr. Prim Haryadi, S.h., M.h., Yang Mulia Dr. Lucas Prakoso, S.h., M.hum., Yang Mulia Maria Anna Samiyati, S.h., M.h., Dan Yang Mulia Dr. Hj. Rahmi Mulyati, S.h., M.h. Selain Itu, Turut Mengunjungi booth ditjen Badilum Adalah Chief Justice Of Singapore, Sundaresh Menon, Beserta perwakilan Lainnya Dari Mahkamah Agung Singapura. 

      bersamaan Dengan Hari Terakhir Pameran Kampung Hukum 2024, Penutupan Dilakukan Oleh Rudy Sudianto, S.h., M.m., Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Badan Urusan Administrasi. Selain Itu, Diumumkan Juga Pemenang Untuk Lomba booth terfavorit Dan booth terbaik. Pada Pengumuman Tersebut, Ditjen Badilum Berhasil Meraih Juara 3 booth terbaik Pada Pameran Kampung Hukum 2024. Pada Akhir Rangkaian Kegiatan Pameran Kampung Hukum 2024, Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung Ri Menampilkan Hiburan Dengan Menghadirkan Band padi Reborn Yang Berhasil Mengguncang Ruang Cenderawasih Jakarta Convention Center Sekaligus Menyemarakkan Penutupan Pameran Kampung Hukum 2024 Kali Ini.