berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Prosedur Peninjauan Kembali Perkara Pidana

Prosedur Peninjauan Kembali Perkara Pidana
1.Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
2.Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
3.Permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi jangka waktu.
4.Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan Peninjauan Kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda terima.
5.Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau Penasihat Hukumnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.
6.Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali.
7.Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan Peninjauan Kembali tersebut kepada Penuntut Umum.
8.Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
9.Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
10.Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri.
11.Panitera wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.
12.Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
13.Permohonan Peninjauan Kembali yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:
a. Diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama;
b. Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan, kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon Peninjauan Kembali berada;
c. Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan;
d. Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama;
14.Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat¬-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama.
15.Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
16.Dalam hal suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.
17.Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
18.Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat 3 KUHAP).

Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 8-11.

https://www.facebook.com/pn.tanjungjabungtimur.71





  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Sekretaris Mahkamah Agung Lantik 8 Pejabat Baru

      jakarta-humas: Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi, S.h., M.h. Lantik Delapan Pejabat Baru Pada Rabu, (07/12) Di Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Delapan Pejabat Itu Terdiri Atas Dua Orang Pejabat Eselon Ii, Lima Orang Pejabat Eselon Iii, Dan Satu Orang Fungsional Madya.

      ???pelantikan Ini Berdasarkan Tiga Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, Pertama Surat Keputusan Nomor 1472 Dan 1473/sek/k.i/sk/xi/ 2022 Tanggal 8 November 2022, Kedua Surat Keputusan Nomor 1488/sek/kp.i/sk/ Xi/ 2022 Tanggal 14 November 2022, Dan Ketiga Surat Keputusan Nomor: 1502/sek/kp.i/sk/ Xi/ 2022 Tanggal 16 November 2022

      delapan Pejabat Tersebut Adalah:

      Suradi, S.h., S.sos., M.h., Sebagai Inspektur Wilayah Ii Pada Badan Pengawasan Syamsul Arief, S.h., M.h., Sebagai Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Peradilan Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Darmoko Yuti Witanto, S.h., Sebagai Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan E Pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mohammad Subairi, S.h., M.hum., Sebagai Kepala Bidang Program Dan Evaluasi Pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Danperadilan Furqonsjah Harahap, S.h., M.m., Sebagai Kepala Bidang Program Dan Evaluasi Pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Fenny Sulistyaningsih, S.e, M.m., Sebagai Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Hj. Lystia Paramita Amaliyah Rum, S.h., M.h., Sebagai Kepala Sub Direktorat Statistik Dan Dokumentasi Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Siti Nurhayati, S.sos., M.m., Sebagai Analis Kepegawaian Ahli Madya.

      kedepalan Pejabat Yang Dilantik Berjanji Akan Setia Dan Taat Pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Akan Menjalankan Segala Peraturan Perundang"undangan. Mereka Juga Berjanji Akan Menjunjung Tinggi Etika Jabatan Dan Akan Bekerja Dengan Sebaik-baiknya Dan Dengan Rasa Penuh Tanggung Jawab.

      pada Kesempatan Yang Sama, Mereka Juga Berjanji Akan Berperan Secara Pro Aktif Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Serta Tidak Melibatkan Diri Dalam Perbuatan Tercela. Dalam Sumpahnya Mereka Juga Berjanji Tidak Meminta Atau Menerima Pemberian Secara Langsung Atau Tidak Langsung Berupa Suap, Hadiah, Bantuan, Atau Bentuk Lainnya Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

      hadir Dalam Pelantikan Ini Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tun, Kepala Pusdiklat Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon Ii Pada Mahkamah Agung, Dan Lainnya. (azh/rs/photo:adr)

    • Tingkatkan Pelayanan Bagi Pencari Keadilan, Ketua Ma Resmikan 51 Gedung Pengadilan Baru

      tanjung Pinang-humas: Pembangunan Gedung Pengadilan Merupakan Upaya Terus Menerus Yang Dilakukan Oleh Mahkamah Agung Untuk Meningkatkan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Yang Prima Terhadap Pencari Keadilan. Untuk Itu Saya Berharap, Semoga Kehadiran Gedung-gedung Baru Ini Turut Membawa Spirit Baru Bagi Aparatur Peradilan Agar Lebih Bersemangat Dalam Melaksanakan Tugas Dan Pelayanan Kepada Masyarakat. Saya Tidak Menginginkan Hanya Gedungnya Saja Yang Baru, Tapi Semangat Aparaturnya Tidak Turut Diperbaharui.

      hal Ini Disampaikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h Dalam Peresmian Operasional 13 Pengadilan Tingkat Banding Baru Dan 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama, Pada Hari Senin, 5/12/2022, Di Halaman Gedung Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

      lebih Lanjut, Prof Syarifuddin Berharap Kepada Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Yang Baru, Agar Mempersiapkan Diri Untuk Menata Semua Keperluan, Agar Pengadilan Tingkat Banding Yang Baru Dapat Beroperasi Dengan Baik. Begitu Juga Kepada Wakil Ketua, Hakim Tingkat Banding Yang Baru, Maupun Unsur Kepaniteraan Dan Kesektariatan, Yang Telah Ditetapkan Bertugas Di Pengadilan Tingkat Banding Yang Baru, Juga Agar Mempersiapkan Diri Untuk Melaksanakan Tugas Masing-masing Di Tempat Tugas Yang Ditunjuk, Tentu Di Bawah Koordinasi Ketua Pengadilan Tingkat Banding Yang Bersangkutan.

      di Kesempatan Yang Sama, Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.h., M.h Menyatakan Komitmen Mahkamah Agung Dalam Melaksanakan Pembangunan Dan Peningkatan Pelayanan Peradilan Secara Berkelanjutan Tanpa Henti Merupakan Upaya Untuk Mengimbangi Dinamika Permasalahan Dan Harapan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan Yang Tidak Pernah Surut. Hal Ini Sejalan Dengan Ungkapan Dari Tokoh Dunia John F Kennedy: Life Is Never Easy. There Is Work To Be Done And Obligations To Be Met - Obligation To Truth, To Justice, And To Liberty. Hidup Tidak Pernah Mudah. Ada Pekerjaan Yang Harus Dilakukan Dan Kewajiban Yang Harus Dipenuhi - Kewajiban Terhadap Kebenaran, Keadilan Dan Kebebasan.

      sementara Itu, Gubenur Kepulauan Riau Mengatakan Sebagai Salah Satu Wilayah Strategis Yang Ada Di Indonesia Tentunya Provinsi Kepulauan Riau Menghadapi Tantangan Yang Tidak Mudah, Terutama Untuk Tindak Kriminalitas Seperti Perampok, Penyelundupan, Narkoba Dan Kejahatan Lainnya. Oleh Sebab Itu, Kehadiran Pengadilan Tinggi Dikepulauan Riau Sangat Dibutuhkan Sebagai Langkah Keadilan Di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Sekaligus Langkah Penguatan Bagi Wilayah Perbatasan.

      di Akhir Sambutan Ketua Mahkamah Agung Mengutarakan Terkait Proses Pelimpahan Dan Penyelesaian Perkara Banding Di Pengadilan Tingkat Banding Yang Baru, Saya Harap Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Baik Di Satker Induk Maupun Di Satker Baru, Serta Seluruh Aparaturnya, Agar Berkoordinasi Dengan Baik, Dengan Memperhatikan Dan Memedomani Ketentuan Yang Diatur Dalam Pasal 5 Dan Pasal 6 Yang Terdapat Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2021 Untuk Pengadilan Tinggi Agama, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2021 Untuk Pengadilan Tinggi, Dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 Untuk Pengadian Tinggi Tata Usaha Negara.

      berikut Adalah Daftar Pengadilan Yang Baru Diresmikan Oleh Ketua Mahkamah Agung:

      lingkungan Pengadilan Tingkat Banding

      Pt Kepulauan Riau Pta Kepulauan Riau Pt Kalimantan Utara Pta Kalimantan Utara Pt Sulawesi Barat Pta Sulawesi Barat Pt Papua Barat Pta Papua Barat Pta Bali Pt Tun Palembang Pt Tun Banjarmasin Pt Tun Manado Pt Tun Mataram

      lingkungan Peradilan Umum

      Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Blangpidie Pengadilan Negeri Suka Makmue Pengadilan Negeri Sei Rampah Pengadilan Negeri Pulau Punjung Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Pengadilan Negeri Gedong Tataan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Penajam Pengadilan Negeri Melonguane Pengadilan Negeri Belopa Pengadilan Negeri Lasusua Pengadilan Negeri Namlea Pengadilan Negeri Mukomuko Pengadilan Negeri Koba Pengadilan Negeri Mentok

      lingkungan Peradilan Agama

      Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Pengadilan Agama Sei Rampah Pengadilan Agama Pulau Punjung Pengadilan Agama Prabumulih Pengadilan Agama Pringsewu Pengadilan Agama Mesuji Pengadilan Agama Sukadana Pengadilan Agama Penajam Pengadilan Agama Lolak Pengadilan Agama Ampana Pengadilan Agama Belopa Pengadilan Agama Malili Pengadilan Agama Lasusua Pengadilan Agama Namlea Pengadilan Agama Kepahiang Pengadilan Agama Suwawa

      lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

      Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang

      renovasi Gedung

      Pengadilan Negeri Sungguminasa Pengadilan Agama Bajawa Ptun Jakarta Pn Marabahan

      acara Peresmian Ini Dihadiri Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I Ma, Gubenur Kepulauan Riau, Forkopinda Kepulauan Riau, Walikota Tanjung Pinang, Bupati Bintan, Pejabat Eselon Ii Ma Dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Yang Diresmikan Pengoperasiannya, Serta Seluruh Ketua/kepala Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia Yang Mengikuti Secara Virtual. (pn/azh/photo:yrz)

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Audiensi Ditjen Badilum Dengan Japan International Cooperation Agency (jica)

      pada Rabu, 30 November 2022, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Drs Wahyudin M.si, Melakukan Audiensi Dengan Japan International Cooperation Agency (jica) Indonesia Berkaitan Dengan Hibah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Hakim Dalam Penanganan Perkara Bidang Hak Kekayaan Intelektual (hki) Dengan Mahkamah Agung Ri. Dari Jica, Hadir Mr. Nobukazu Nishio " Tenaga Ahli Jica Dan Hakim Dari Jepang Dan Didampingi Ms. Yukiko Mazawa (project Coordinator Jica). Mr. Nishio Merupakan Ahli Hukum Pidata Yang Selama 10 Tahun Memiliki Pengalaman Menangani Perkara Perdata (civil Case) Terutama Hak Kekayaan Intelectual Di Pengadilan Tinggi Tokyo.

      tujuan Proyek Kerjasama Antara Jica Dan Mahkamah Agung Ri Ini Adalah:

      Meningkatkan Kemampuan Hakim Terutama Dalam Hal Penanganan Hki, Salah Satunya Dengan Training (pelatihan) Seperti Sudah Disepakati Dengan Mahkamah Agung Dan Training Di Jepang Yang Direncanakan Setiap Tahun Sekali, Dengan Keberangkatan Terakhir Pada Januari 2020. Menyediakan Materi Referensi Termasuk Case Book Untuk Meningkatan Kemampuan Hakim. Buku Ini Berisi Kasus-kasus Yang Pernah Terjadi Di Jepang Berkaitan Dengan Kasus Hki. Saat Ini Jica Juga Sedang Membuat Quide Book Proses Penanganan Perkara Hak Kekayaan Intelektual, Dengan Progress 80% Dan Diharapkan Tahun 2023 Selesai.

      dalam Pertemuan Ini Sekretaris Ditjen Badilum Memaparkan Tugas Dan Fungsi Ditjen Badilum, Berkaitan Dengan Pembinaan Dan Peningkatan Kualitas Hakim, Termasuk Peningkatan Kemampuan Dalam Penanganan Kasus Hak Kekayaan Intelektual (hki). Sementara Tu, Jica Menyampaikan Rencana Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Yang Melibatkan Hakim Di Pengadilan Tinggi Dan Negeri.

    • Kunjungan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ke Pengadilan Negeri Blora

      "jaga Integritas, Jaga Kekompakan, Dan Tetap Bangun Satker Bersama." Kurang Lebih Hal Tersebut Yang Disampaikan Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h., Di Kala Bertandang Ke Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 23 November 2022. Dalam Kunjungan Tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Berkesempatan Untuk Memantau Perkembangan Dan Kinerja Layanan Pada Pengadilan Negeri Blora. Kunjungan Ini Sekaligus Sebagai Bentuk Perhatian Terhadap Pengadilan Negeri Blora Dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Sebagai Salah Satu Pengadilan Terjauh.