logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Prosedur Peninjauan Kembali Perkara Pidana
1.Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
2.Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
3.Permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi jangka waktu.
4.Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan Peninjauan Kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda terima.
5.Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau Penasihat Hukumnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.
6.Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali.
7.Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan Peninjauan Kembali tersebut kepada Penuntut Umum.
8.Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
9.Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
10.Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri.
11.Panitera wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.
12.Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
13.Permohonan Peninjauan Kembali yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:
a. Diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama;
b. Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan, kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon Peninjauan Kembali berada;
c. Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan;
d. Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama;
14.Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat¬-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama.
15.Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
16.Dalam hal suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.
17.Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
18.Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat 3 KUHAP).

Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 8-11.






  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Ketua Ma Hadiri Pengukuhan Gelar Profesor Ilmu Hukum Hary Djatmiko

      jember " Humas Ma: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh Menghadiri Acara Pengukuhan Gelar Profesor Ilmu Hukum Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, Sh.,m.s, Di Auditorium Universitas Jember Pada Rabu,14 Januari 2020.

      pada Pengukuhan Professor Tersebut Hakim Agung Hary Djatmiko Mengutarakan Makalah Ilmiahnya Dengan Judul Peranan Asas Itikad Baik Dalam Pembangunan Hukum Perpajakan Melalui Putusan Mahkamah Agung.

      hadir Dalam Acara Tersebut, Para Pimpinan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, Pejabat Eselon I Pada Mahkamah Agung, Rektor Universitas Jember, Para Guru Besar Universitas Jember, Mantan Ketua Bpk Hadi Purnomo, Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dan Undangan Lainnya. (pn/rs/photo:pn)

    • Suahasil Ucap Sumpah Di Hadapan Ketua Mahkamah Agung

      jakarta " Humas Ma: Suahasil Nazara, S.e., Msc, Phd, Mengucapkan Sumpah Jabatan Sebagi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (ojk) Di Hadapan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh, Pada Senin, 13 Januari 2020 Di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Suahasil Menggantikan Mardiasmo Yang Telah Habis Masa Jabatannya.

      di Hadapan Ketua Mahkamah Agung, Suahasil Yang Juga Menjabat Sebagai Wakil Mentri Keuangan Tersebut Bersumpah Akan Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-officio Dari Bank Indonesia Dengan Sebaik-baiknya Dan Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkenaan Dengan Tugas Dan Kewajiban.

      pengucapan Sumpah Jabatan Ini Berdasarkan Keputusan Presiden Joko Widodo Nomor, 142/p Tahun 2019 Tanggal 23 Desember 2019. Pelantikan Ini Melengkapi Jajaran Anggota Dewan Ojk Menjadi Sembilan Orang, Yang Terdiri Dari Tujuh Adk Hasil Panitia Dan Dua Adk Ex-officio Bank Indonesia.

      hadir Pada Acara Yang Diawali Dengan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Bersama Ini Adalah Mentri Keuangan, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, Para Pejabat Ojk, Para Pejabat Eselon 1 Dan 2 Mahkamah Agung, Dan Undangan Lainnya. (azh/rs/photo:pn)

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Peresmian Museum, Asessment Center, Command Center Dan Studio Pembelajaran E-learning Ma Ri

      bertempat Di Balairung Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ym Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.h., M.h., Meresmikan Lima Fasilitas Mahkamah Agung, Masing-masing Museum, Command Center, Assessment Center, Lounge Vvip Dan Studio Pembelajaran E-learning, Jumat (27/12/2019). Acara Peresmian Tersebut, Selain Dihadiri Oleh Pimpinan Dan Hakim Agung, Juga Dihadiri Oleh Pejabat Eselon I Dan Eselon Ii, Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Banding Sewilayah Jabodetabek Serta Purnabhakti Pimpinan Dan Hakim Agung. Turut Hadir Dalam Acara Tersebut Ketua Mahkamah Konstitusi Serta Ketua Komisi Yudial Republik Indonesia.

      dalam Sambutannya Hatta Ali Menjelaskan Kehadiran Fasilitas-fasilitas Tersebut Merupakan Satu Langkah Maju Untuk Mendekatkan Lembaga Peradilan Kepada Masyarakat Serta Sarana Untuk Membentuk Aparatur Peradilan Yang Akan Mendukung Desain Organisasi Yang Berbasis Kinerja Dan Ilmu Pengetahuan.

      lebih Lanjut Hatta Ali Mengurai Satu Persatu Latar Belakang, Tujuan Dan Filosofi Dibangunnya Fasilitas-fasilitas Tersebut. Museum Ini Merefleksikan Usaha Kita Menjaga Memori Bersama Terhadap Eksistensi Lembaga Peradilan Dalam Lintasan Sejarah Indonesia, Ungkapnya.

    • Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

  • Data Mutasi Hakim (TPM Hakim) Mahkamah Agung Republik Indonesia