logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Berita Badan Peradilan Umum

Berikut ini adalah berita terbaru Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

berisikan tentang Informasi Berita dan Informasi Pengumuman dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Pisah Sambut Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

      pada Hari Rabu, Tanggal 03 Oktober 2019  Pukul10:00 Wib, Telah Dilaksanakan Pisah Sambut Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Antara Dirjen Badilum Yang Baru Dr Prim Haryadi Sh Mh, Dengan Dirjen Badilum Yang Lama Sekaligus Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr Herri Swantoro Sh Mh.

      kegiatan Ini Dhadiri Seluruh Pejabat Dan Staf Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum. Turut Hadir Para Undangan, Antara Lain, Kepala Balitbang Diklat Kumdil Ma Ri, dr. Zarof Ricar Sh, S.sos, M.hum, Kepala Badan Pengawasan Ma Ri, Nugroho Setiadji, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.h., M.h Dan Direktur Jenderal Peradilan Militer Dan Tun Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, Sh., Mh, Serta Para Pimpinan Pengadilan Di Lingkungan Badan Peradilan Umum.

    • Surat Permohonan Maaf Atas Tindakan Merekayasa Dan Menyebarluaskan Berita Palsu (hoax) Tentang Hasil Tpm Hakim 8 Agustus 2019

      lampiran
      filedescriptionfile Sizedownloads
      surat Pernyataan Permohonan Maaf.pdf 32 Kb2985
    • Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (sipp) 3.2.0.-6 Untuk Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Dan Sekitarnya Tahun Anggaran 2019

      pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis

      sistem Informasi Penelusuran Perkara (sipp) 3.2.0.-6

      untuk Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Dan Sekitarnya

      tahun Anggaran 2019

      lampiran
      filedescriptionfile Sizedownloads
      jadwal Acara Bimtek Makassar 2019.pdf 132 Kb276
      sk Peserta Bimtek Sipp Makassar 2019.pdf 1233 Kb608
      st Peserta Bimtek Sipp Makassar 2019.pdf 979 Kb454
      surat Undangan Bimtek Makasssar 2019.pdf 516 Kb350
    • Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Bagi Jurusita

      direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.a.r.i Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Bagi Jurusita Pada Tanggal 31 Juli S.d. 2 Agustus 2019. Acara Dilaksanakan Di Prime Plaza Hotel Sanur " Bali Di Kota Denpasar Dan Dibuka Secara Bersamaan Dengan Kegiatan Penyusunan Pagu Indikatif Dipa 03 T.a. 2020 Di Lingkungan Peradilan Umum Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.h., M.h. Kegiatan Diikuti Oleh 41 Peserta Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar Dan Pengadilan Tinggi Mataram Dengan Narasumber  Dr. Haswandi, S.h., S.e., M.hum., Mm. (direktur Binganis), H. Adi Wahyono, S.h., M.hum (panitera Pt Kupang), Yan Witra, S.h., M.h. (panitera Pn Tanggerang) Dan Tavip Dwi Jatmiko, S.h., M.h. (panitera Pn Jakbar) Dengan Tujuan Untuk Meningkatkan Kemampuan Teknis Para Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dalam Melaksanakan Tugas Sehari-hari, Kegiatan Ditutup Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.h., M.h. Dengan Menekankan Pentingnya Profesionalitas Dan Kedisiplinan Diri Yang Tinggi Dalam Menjalankan Tugas. (tpu)

    • Pembahasan Roadmap Sistem Informasi Penelusuran Perkara

      direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.a.r.i Menyelenggarakan Kegiatan Pembahasan Roadmap Sistem Informasi Penelusuran Perkara (sipp) Tahun 2019. Acara Yang Dilaksanakan Di Hotel Rocky Bukittinggi Pada Tanggal 16 S.d. 18 Juli 2019 Dibuka Oleh Direktur Jenderal Badilum, Dr. H. Herri Swantoro, S.h., M.h Dan Diikuti Oleh 45 Orang Peserta Yang Ditunjuk. Berbagai Masukan Dan Rencana Pengembangan Dalam Roadmap Diharapkan Akan Menjadikan Sipp Semakin Mudah Untuk Diimplementasikan, Termasuk Mengenai Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Setiap Template Yang Ada. Dengan Penyusunan Roadmap Diharapkan Pengembangan Sipp Dapat Lebih Berdaya Guna Dan Berhasil Guna Sesuai Dengan Waktu Yang Ditentukan, Ungkap Dirjen Badilum Ketika Membuka Acara. Hal Yang Sama Juga Diungkapkan Kembali Oleh Zahlisa Vitalita, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Ketika Menutup Acara, Karena Pengembangan Sipp Yang Baik Dan Terencana Akan Dapat Menjadi Sarana Percepatan Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung. (seg)

    • Evaluasi Kinerja Melalui Teleconference

      jakarta, 10 Juli 2019, Dalam Rangka Efektifitas Pelayanan Dan Pembinaan Terhadap Pengadilan Tinggi Dan Satker Di Bawahnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dalam Hal Ini Direktur Jenderal Dan Para Pejabat Eselon Ii Mengadakan Evaluasi Kinerja Melalui Teleconference.

      kegiatan Dilaksanakan Tanggal 9 Dan 10 Juli 2019, Bertempat Di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Lantai 3. Pada Tanggal 9 Juli 2019 , Teleconference Terhadap 3 (tiga) Satker, Yaitu Pt Jayaputra, Pt Surabaya Dan Pt Pekan Baru.

      kemudian Dilanjutkan Hari Rabu Tanggal 10 Juli 2019, Teleconference Dengan Pt Makassar, Pt Bengkulu, Pt Mataram Dan Pt Banjarmasin

       

    • Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Putra Ym Ketua Mahkamah Agung Ri

    • Halal Bihalal Pejabat/pegawai Mari Di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Ri 1440 H

      jakarta, 11 Juni 2019 Pukul 09.00 Wib, Dilaksanakan Halal Bihalal Pejabat/pegawai Mari Di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Ri

      acara Ini Dihadiri Oleh Sekretaris Mahkamah Agung Ri Dan Para Pejabat Serta Pegawai Mari Di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Ri.

    • Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Bagi Panitera Pengganti

      direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.a.r.i Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Bagi Panitera Pengganti Pada Tanggal 10 S.d. 12 April 2019. Acara Dilaksanakan Di Hotel Golden Tulip Kota Banjarmasin Dan Dibuka Oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dr. Haswandi, S.h., S.e., M.hum., Mm. Yang Diikuti Oleh 50 (lima Puluh) Orang Peserta Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin Dengan Narasumber Dr. Haswandi, S.h., S.e., M.hum., Mm. (direktur Binganis), H. Heru Pramono, S.h., M.hum (wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin), H. Adi Wahyono, S.h., M.hum. (panitera Pt Kupang) Dan Tavip Dwi Jatmiko, S.h., M.h. (panitera Pn Jakbar) Dengan Tujuan Untuk Meningkatkan Kemampuan Teknis Para Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dalam Melaksanakan Tugas Sehari-hari. (tpu)

    • Shortcourse Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (hki)

      direktur Jenderal Badan Peradilan Umum M.a.r.i. Bekerjasama Dengan Japan International Cooporation Agency (jica) Pada Tanggal 28 S.d. 30 April 2019 Menyelenggarakan Kegiatan Shortcourse Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (hki), Bertempat Di Natsepa Resort & Conference Center Ambon Yang Diikuti Oleh 30 (tiga Puluh) Orang Peserta. Kegiatan Pembinaan Dibuka Oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Bapak Dr. Haswandi, S.h., S.e., M.hum., Mm. Dilanjutkan Dengan Pembinaan. Peserta Kegiatan Mendapatkan Materi Mengenai Pengantar Hki Secara Umum, Pengantar Hki Di Indonesia, Rahasia Dagang Dan Sesi Tanya Jawab Dari Para Pemateri Yang Berkompeten Di Bidangnya Yaitu Yugo Ishigami, Dr. Rahmi Mulyati, S.h., M.h., Didik Trisulistya, S.h., M.h. (mrf)

    • Pengadilan Negeri Cikarang Dari Sebuah Garasi Mencoba Mengukir Prestasi

    • Kunjungan Studi Banding Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Ke Spanyol

      pada Tanggal 5-12 April 2019, Jajaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Telah Mengadakan Kunjungan Dalam Rangka Studi Banding Ke Spanyol. Rombongan Dipimpin Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Herri Swantoro, Dan Diikuti Para Pejabat Eselon Ii, Dan Beberapa Ketua Pengadilan Negeri. Studi Banding Bertujuan Untuk Mepelajari Pengelolaan Peradilan Di Spanyol Dalam Rangka dalam Modernisasi Tata Kelola Peradilan.

    • Kegiatan Pembinaan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 18-20 Maret 2019

      direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.a.r.i Telah Menyelenggarakan Pembinaan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pada Tanggal 18 S.d. 20 Maret 2019, Bertempat Di Hotel Jw Marriott Surabaya Yang Diikuti Oleh 45 (empat Puluh Lima) Orang Peserta Yang Terdiri Dari Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Kegiatan Pembinaan Tersebut Dibuka Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Dr. Herri Swantoro, S.h., M.h. Dilanjutkan Dengan Pembinaan Mengenai Konsep Kepemimpinan, Manajemen Risiko Dan Zona Integritas.

      menurut Dirjen Badilum Pemimpin Pengadilan Harus Menjadi Contoh Role Model Dengan Dasar Disiplin Diri, Mempunyai Kemampuan Untuk Memotivasi Dirinya Dan Memotivasi Orang Lain, Selain Daripada Itu Pemimpin Pengadilan Harus Juga Memiliki Kemampuan Teknis Administrasi, Kemampuan Berbicara Di Muka Umum Agar Dapat Bertugas Dengan Baik, Kemampuan Memecahkan Masalah Sehingga Bisa Mengembangkan Organisasi Ke Arah Yang Lebih Baik.

      peserta Kegiatan Juga Mendapatkan Materi Mengenai Integritas Dan Pengawasan, Pelaksanaan Dipa 01 Dan Dipa 03, Manajemen Kepemimpinan Dan Manajemen Peradilan Umum Dari Para Narasumber Yang Berkompeten Dibidangnya.

    • Pameran Kampung Hukum 2019

      rabu, 27 Februari 2019, Dalam Rangka Memeriahkan Kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Ri 2018, Bertempat Di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Mahkamah Agung Ri Menyelenggarakan Pameran Kampung Hukum 2019, Yang Dikuti Oleh Seluruh Unit Eselon I Dilingkungan Mari Dan Para Partisipan Dari Lembaga Negara, Serta Beberapa Bank Nasional Yang Mendukung Pelaksanaan e-court.

    • Laporan Tahunan Mahkamah Agung Ri Tahun 2018

      rabu, 27 Februari 2019, Bertempat Di Jakarta Convention Center, Jakarta, Mahkamah Agung Ri Melaksanakan Rapat Pleno Dengan Agenda Tunggal Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Ri Tahun 2018 Yang Dibacakan Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri, Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh. 

      tema Laporan Tahunan Mahkamah Agung Ri Tahun 2018 Adalah Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Pada Kesempatan Ini Disampaikan Capaian-capaian Mahkamah Agung Ri Tahun 2018 Berdasarkan Kinerja Utama Yang Diukur Melalui Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Utama. Salah Satu Program Unggulan Yang Diluncurkan Pada Tahun 2018 Adalah Aplikasi e-court Dibidang Perkara Perdata Yang Merupakan Inisiatif Mahkamah Agung Dalam Mendukung Program Kemudahan Berusaha. Saat Ini e-court Sudah Diimplementasikan Di Seluruh Pengadilan Pada Empat Lingkungan Peradilan.

      hadir Pada Acara Tersebut Presiden Ri, Joko Widodo Beserta Wakil Presiden Ri Jusuf Kalla, Panglima Tni, marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, oesman Sapta Odang, Menteri menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemananan, Wiranto, Menteri Hukum Dan Ham, Yasonna H Laoly Dan Para Undangan Dari Luar Negeri.

      presiden Ri Pada Pidatonya Mengapresiasi Capaian-capaian Yang Telah Dilaksanakan Oleh Mahkamah Agung Ri Selama Tahun2018.






  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Silaturahmi Dan Dialog Hukum Ketua Mahakamah Agung R.i. Bersama Warga Negara Indonesia Di Riyadh

      riyadh " Humas : Dalam Rangkaian Kunjungan Kerja Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ym Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.h., M.h., Di Kerajaan Arab Saudi Pada Tanggal 11-16 Oktober 2019, Kedutaan Besar Republik Indonesia (kbri) Di Riyadh Mengundang Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Bersilaturahmi Sekaligus Berdialog Terkait Masalah Hukum Dengan Warga Negara Indonesia Yang Berdomisli Di Riyadh Dan Sekitarnya. Kegiatan Yang Berlangsung Di Kbri Di Riyadh Pada Sabtu (12/10/2019) Tersebut Diawali Dengan Jamuan Makan Malam Untuk Menyambut Kedatangan Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dialog Hukum Yang Diselenggarakan Kbri Riyadh Dihadiri Oleh Kurang Lebih 200 Orang Warga Negara Indonesia Baik Yang Sedang Menuntut Ilmu Maupun Yang Bekerja Di Arab Saudi, Dan Kegiatan Tersebut Dibuka Oleh Deputy Chief Of Mission (dcm) Kbri Riyadh, Dicky Yunus.

      dalam Kesempatan Tersebut, Ketua Mahkamah Agung R.i. Memperkenalkan Delegasi Mahkamah Agung R.i. Yang Terdiri Atas Wakil Ketua Mahkamah Agung R.i. Bidang Yudisial, Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.i., Dr. H. Amran Suadi, S.h., M.h., M.m., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.i., Dr. Drs. H. Aco Nur, S.h., M.h., Sekretaris Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.i., Drs. Arief Hidayat, S.h., M.m., Kabag Perencanaan Dan Keuangan Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.i., Arief Gunawansyah, S.h., M.h., Serta Faisal Akbaruddin Taqwa, S.h., Ll.m (hakim Yustisial / Pp Mahkamah Agung R.i.) Dan Dr. H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc, Ll.m (hakim Yustisial Pada Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.i.). Pada Sesi Pemaparan, Ketua Mahkamah Agung Menyampaikan Tujuan Kunjungan Ke Arab Saudi Yaitu Dalam Rangka Memperkuat Hubungan Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Lembaga-lembaga Peradilan Yang Berada Di Bawah Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi Serta Membuka Peluang Dibukanya Kembali Kerjasama Pendidikan Dan Pelatihan Di Bidang Ekonomi Syariah Bagi Hakim-hakim Peradilan Agama Dari Indonesia Di Mahad Aly Lil Qadha (lembaga Pendidikan Tinggi Peradilan) Universitas Al-imam Muhammad Ibn Suud Riyadh. Selain Itu, Ketua Mahkamah Agung Juga Menyampaikan Kemajuan-kemajuan Yang Telah Dicapai Oleh Badan-badan Peradilan Di Indonesia Khususnya Layanan Peradilan Yang Sudah Menerapkan E-court Dan Telah Diluncurkannya Aplikasi E-litigation Yang Diharapkan Bisa Diberlakukan Secara Serentak Pada Seluruh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Dan Peradilan Tata Usaha Negara Pada Januari 2020.

      dalam Sesi Dialog, Beberapa Warga Negara Indonesia Menanyakan Masalah Hukum Yang Dihadapi Selama Berada Di Arab Saudi Serta Perkembangan-perkembangan Hukum Dan Politik Terbaru Di Indonesia. Para Penanya Berharap Kiranya Kunjungan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dapat Membantu Meringankan Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Oleh Warga Negara Indonesia Di Arab Saudi. Terhadap Pertanyaan-pertanyaan Yang Disampaikan Tersebut, Ketua Mahkamah Agung Menegaskan Bahwa Ada Beberapa Prinsip Yang Harus Dipegangi Terkait Persoalan-persoalan Hukum Yang Dihadapi Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Wilayah Indonesia, Yang Pertama Bahwa Wni Yang Berada Di Luar Indonesia Sebaiknya Mematuhi Hukum Dan Peraturan Perundang-undangan Di Tempat Dimana Dia Berada Di Luar Wilayah Indonesia. Hal Ini Penting Karena Hukum Yang Berlaku Di Suatu Negara Tidak Hanya Untuk Warga Negara Yang Bersangkutan Namun Semua Penduduk Yang Berada Di Wilayah Negara Tersebut. Selain Itu, Proses Peradilan Suatu Negara Merupakan Kedaulatan Negara Yang Bersangkutan Sehingga Tidak Bisa Dilakukan Intervensi Karena Terkait Dengan Independensi Lembaga Peradilan. Namun Ada Sarana-sarana Bersahabat Yang Bisa Difungsikan Untuk Membantu Warga Negara Indonesia Yang Sedang Menghadapi Masalah Hukum Di Luar Wilayah Indonesia. Salah Seorang Warga Juga Menanyakan Kedudukan Alat Bukti Pengakuan Di Sistem Hukum Pidana Indonesia Karena Dalam Sistem Hukum Pidana Di Kerajaan Arab Saudi, Pengakuan Merupakan Alat Bukti Sempurna. Ketua Mahkamah Agung Menjelaskan Bahwa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia, Keterangan Terdakwa Saja Tidaklah Bisa Menjadi Dasar Terbuktinya Tindak Pidana Karena Sesuai Ketentuan Pasal 183 Dan 189 Ayat (4) Kuhap, Keterangan Terdakwa Saja Tidak Cukup Membuktikan Dirinya Bersalah Melakukan Perbuatan Yang Didakwakan, Melainkan Harus Disertai Dengan Alat Bukti Lain, Dan Hakim Tidak Boleh Menjatuhkan Pidana Kepada Seseorang Kecuali Terdapat Sekurang-kurangnya Dua Alat Bukti Yang Sah Yang Dengannya Hakim Memperoleh Keyakinan Bahwa Suatu Tindak Pidana Telah Terjadi Dan Terdakwa Yang Bersalah Melakukannya.

      selain Itu Beberapa Warga Juga Menyampaikan Keluhan Terkait Layanan Pengadilan Di Indonesia Yang Masih Birokratis Dan Berbelit-belit. Dalam Kesempatan Tersebut, Ketua Mahkamah Agung Menyampaikan Bahwa Saat Ini Layanan Peradilan Indonesia Sudah Semakin Maju Dan Modern Sehingga Administrasi Yang Birokratis Dan Berbelit Di Lembaga Peradilan Sudah Jarang Ditemukan Dan Jika Hal Tersbeut Masih Ditemukan Silahkan Dilaporkan Kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Dari Lembaga Peradilan Terkait. Warga Lainnya Juga Menanyakan Tentang Penetapan Waris Dari Pengadilan Di Indonesia Yang Tidak Diakui Di Kerajaan Arab Saudi. Terkait Hal Tersebut, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.i., Dr. H. Amran Suadi, S.h., M.h., M.m., Menjawab Bahwa Perbedaan Sistem Hukum Dalam Penetapan Waris Yang Menyebabkan Suatu Produk Pengadilan Tidak Berlaku Di Negara Lainnya Misalnya Dalam Sistem Hukum Waris Islam Di Indonesia Dikenal Istilah Ahli Waris Pengganti Dan Anak Perempuan Tidak Menghijab Saudara Laki-laki Pewaris, Sedangkan Dalam Sistem Hukum Waris Di Kerajaan Arab Saudi Tidak Mengenal Ahli Waris Pengganti Tersebut. Mengenai Penetapan Ahli Waris Ini, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ym Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.h., M.h., Juga Menyampaikan Bahwa Khusus Di Pengadilan Negeri Tidak Ada Lagi Penetapan Ahli Waris Karena Untuk Hal Tersebut Cukup Dengan Keterangan Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Atau Lurah Karena Merekalah Yang Lebih Mengenal Warganya Dibandingkan Lembaga Peradilan, Sedangkan Pengadilan Agama Masih Ada Penetapan Ahli Waris Namun Hal Tersebut Biasanya Dikaitkan Dengan Suatu Masalah Yang Membutuhkan Penetapan Ahli Waris Sehingga Diperlukan Kehati-hatian Oleh Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Ahli Waris Tersebut.

      silaturahmi Dan Dialog Hukum Antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ym Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.h., M.h. Dengan Warga Negara Indonesia Di Riyadh Dan Sekitarnya Tersebut Berlangsung Dalam Suasana Hangat Dan Masih Banyak Pertanyaan Yang Hendak Disampaikan Namun Karena Keterbatasan Waktu Dan Adanya Agenda Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Keesokan Harinya Sehingga Dialog Tersebut Diakhiri Pada Pukul 22.30 Waktu Riyadh. Acara Diakhiri Dengan Tukar Menukar Cindera Mata Serta Foto Bersama Antara Delegasi Mahkamah Agung R.i. Dengan Keluarga Besar Kbri Riyadh Dan Warga Negara Indonesia Yang Mengikuti Kegiatan Dialog Hukum Tersebut. (humas / Fs)

    • Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Kunjungi Pengadilan Umum (mahkamah Al-ammah) Makkah

      riyadh " Humas : Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Yag Dipimpin Oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.h., M.h., Mengadakan Kunjungan Kerja Ke Kerajaan Arab Saudi Pada Tanggal 11 " 16 Oktober 2019 Dalam Rangka Memperkuat Hubungan Kerja Sama Kedua Negara Dalam Bidang Hukum Dan Peradilan Serta Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Hakim Terkait Ekonomi Syariah. Salah Satu Lembaga Peradilan Yang Dikunjungi Adalah Pengadilan Umum (mahkamah Al-ammah) Makkah, Dimana Dalam Kunjungan Pada Hari Senin (14/10/2019) Tersebut, Ketua Mahkamah Agung R.i Didampingi Oleh Delegasi Yang Terdiri Atas Wakil Ketua Mahkamah Agung R.i. Bidang Yudisial, Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.i., Dr. H. Amran Suadi, S.h., M.h., M.m., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.i., Dr. Drs. H. Aco Nur, S.h., M.h., Sekretaris Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.i., Drs. Arief Hidayat, S.h., M.m., Kabag Perencanaan Dan Keuangan Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.i., Arief Gunawansyah, S.h., M.h., Serta Faisal Akbaruddin Taqwa, S.h., Ll.m (hakim Yustisial / Pp Mahkamah Agung R.i.) Dan Dr. H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc, Ll.m (hakim Yustisial Pada Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.i.). Dalam Kunjungan Ini Ketua Mahkamah Agung R.i. Beserta Delegasi Yang Didampingi Oleh Kbri Riyadh Dan Kjri Jeddah Diterima Langsung Oleh Ketua Pengadilan Umum Makkah Ym Syeikh Dr.solah Ashowi.

      pengadilan Umum Merupakan Salah Satu Pengadilan Yang Berada Dalam Sistem Peradilan Di Kerajaan Arab Saudi Yang Menangani Semua Perkara Yang Tidak Ditangani Oleh Pengadilan Lainnya Atau Pengadilan Khusus Seperti Pengadilan Pidana Atau Pengadilan Ketenagakerjaan Atau Pengadilan Niaga, Dan Juga Kewenangan Yang Tidak Masuk Dalam Kewenangan Notaris Publik Dan Badan Banding. Jika Dalam Suatu Wilayah Tidak Terdapat Pengadilan Pidana Atau Pengadilan Khusus Lainnya, Maka Semua Perkara Akan Ditangani Oleh Pengadilan Umum. Pengadilan Umum Makkah Memiliki Kewenangan Terhadap Gugatan-gugatan Yang Terkait Dengan Properti, Sengketa Kepemilikan Yang Timbul Dari Sengketa Properti, Hak Yang Timbul Dari Sengketa Properti, Kasus Kerugian Terhadap Properti Dan Penerima Manfaat Dari Kerugian Tersebut, Gugatan Untuk Membatasi Campur Tangan Atas Kepemilikan Atau Pengembalian Atas Kepemilikan, Pengosongan, Pembayaran Sewa, Angsuran, Penerbitan Hak Kepemilikan Atau Pendaftaran Waqaf, Dan Gugatan Yang Timbul Dari Kecelakaan Lalu Lintas Atau Pelanggaran Terhadap Aturan Lalu Lintas Dan Keputusan-keputusan Pemerintah. Perkara Yang Mendominasi Di Pengadilan Umum Makkah Saat Ini Adalah Sengketa-sengketa Terkait Bangunan Dan Apartemen Karena Tingginya Harga Bangunan Dan Apartemen Di Kota Makkah. Pengadilan Umum Makkah Tidak Menangani Perkara Pidana Dan Perkara Ketenagakerjaan Karena Di Makkah Telah Terdapat Pengadilan Pidana Dan Pengadilan Ketenagakerjaan. Pada Tahun 2018, Pengadilan Umum Makkah Menangani Kurang Lebih 24.000 Perkara Yang Ditangani Oleh 30 Orang Hakim.

      ketua Pengadilan Umum Makkah Ym Syeikh Syeikh Dr.solah Ashowi Menjelaskan Bahwa Sejak Tahun 2001, Pengadilan Tersebut Sudah Menerapkan Administrasi Perkara Secara Elektronik Yang Diikuti Dengan Penerapan Persidangan Secara Elektronik Pada Tahun 2009. Dalam Implementasi Administrasi Perkara Secara Elektronik, Para Pihak Dapat Mendaftarkan Perkara Dari Rumah Mereka, Dan Setelah Mendapatkan Nomor Perkara, Para Pihak Bisa Mengunggah Dokumen-dokumen Terkait Perkara Tersebut Melalui Sistem Elektronik Pengadilan Yang Tersedia. Dalam Kesempatan Kunjungan Tersebut, Ketua Mahkamah Agung R.i., Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.h., M.h., Beserta Delegasi Menyaksikan Langsung Salah Satu Persidangan Dimana Hakim Memanfaatkan Sarana Komputer Untuk Memeriksa Dokumen-dokumen Yang Telah Diunggah Para Pihak Demi Kepentingan Persidangan. Dalam Sidang Tersebut, Hakim Dibantu Oleh Dua Orang Panitera Pengganti, Dimana Salah Satu Panitera Pengganti Berperan Sebagai Pp Utama Yang Fokus Ke Perkara Yang Sedang Diperiksa Sedangkan Pp Kedua Merupakan Pp Yang Menunjang Kerja Pp Utama Dimana Jika Ada Proses Persidangan Yang Terlewatkan Dalam Catatan Pp Utama, Maka Hakim Akan Melihat Catatan Yang Dibuat Oleh Pp Kedua. Dalam Setiap Sidang Juga Hakim Akan Langsung Membacakan Berita Acara Yang Telah Diketik Langsung Oleh Kedua Pp Yang Mendampingi Hakim Yang Catatan Pp Tersebut Terhubung Dengan Komputer Di Depan Hakim Untuk Mendapatkan Tanggapan Dari Para Pihak Di Persidangan Jika Ada Catatan Yang Tidak Sesuai Dengan Hal Yang Terjadi Di Persidangan. Berdasarkan Keterangan Pihak Pengadilan Umum Makkah, Bahwa Jumlah Pp Yang Mendampingi Hakim Sangat Tergantung Jumlah Pihak Yang Terlibat Dalam Persidangan Karena Semakin Banyak Pihak Yang Bersengketa Maka Semakin Banyak Pp Yang Membantu Hakim Di Persidangan. Persidangan Perkara Di Pengadilan Umum Dilakukan Oleh Hakim Tunggal Kecuali Dalam Perkara-perkara Yang Termasuk Kategori Berat Dan Sulit.

      dalam Kesempatan Tersebut, Delegasi Mahkamah Agung Juga Memperoleh Informasi Bahwa Jumlah Halaman Putusan Pengadilan Tidaklah Terlalu Banyak Karena Hanya Berisikan Pokok Perkara Serta Alasan Pertimbangan Hakim, Bahkan Pada Tingkat Banding Dan Kasasi Jumlah Halaman Putusan Semakin Berkurang Karena Hakim Tidak Lagi Memeriksa Seperti Pada Pengadilan Tingkat Pertama Kecuali Dalam Perkara-perkara Tertentu. Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tidak Dikenal Istilah Dissenting Opinion Dan Hal Tersebut Hanya Dikenal Pada Pengadilan Tingkat Banding Serta Pendapat Dari Hakim Yang Berbeda Harus Dimuat Dalam Putusan. Jangka Waktu Memutus Perkara Yang Masuk Dalam Kategori Sulit Oleh Pengadilan Umum Tidak Boleh Melebihi Jangka Waktu Satu Tahun, Dan Untuk Perkara Lainnya Tidak Melebihi 30 Hari Kerja.

      dalam Kesempatan Dialog Dengan Ketua Pengadilan Umum Makkah Ym Syeikh Dr.solah Ashowi, Pihak Mahkamah Agung Juga Menanyakan Hal Terkait Dengan Rekrutmen Serta Pembinaan Hakim. Ketua Pengadilan Umum Makkah Ym Syeikh Dr. Ahmad Ibn Jaman Al-umari Menjelaskan Bahwa Untuk Menjadi Hakim Di Kerajaan Arab Saudi Tidaklah Melalui Sistem Pendaftaran Namun Para Calon Hakim Diusulkan Oleh Kampus Dari Para Mahasiswa Yang Telah Dipantau Oleh Kampus Sejak Awal Masuk Baik Dari Segi Moral Dan Nilai Akademisnya Dimana Sang Calon Haruslah Lulus Dengan Cum Laude. Calon Hakim Yang Diusulkan Oleh Kampus Kepada Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi Haruslah Menempuh Pendidikan Hakim Selama 3 (tiga) Tahun Di Mahad Aly Lil Qadha (lembaga Pendidikan Tinggi Peradilan) Di Universitas Al-imam Muhammad Ibn Suud Riyadh. Sistem Pendidikan Tersebut Mengenal Sistem Gugur Dimana Jika Calon Hakim Gagal Dalam Ujian Pada Tahun Pertama Maka Tidak Bisa Mengulang Dan Tidak Bisa Melanjutkan Ke Tahap Berikutya Serta Dinyatakan Tidak Layak Untuk Menjadi Hakim. Untuk Menjadi Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Maka Setidaknya Sudah Berpengalaman Sebagai Hakim Tingkat Pertama Serta Beusia Minimal 40 Tahun Dan Diusulkan Kepada Raja Melalui Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi. Untuk Menjadi Hakim Agung, Maka Seorang Calon Haruslah Pernah Menjabat Sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dengan Usia Minimum 45 Tahun Serta Lulus Seleksi Yang Dilakukan Oleh Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi. Pengadilan Di Arab Saudi Tidak Memiliki Hakim Perempuan Sesuai Dengan Fatwa Dari Kerajaan Arab Saudi. Dalam Hal Seorang Hakim Terindikasi Melakukan Pelanggaran Kode Etik Hakim, Maka Ketua Pengadilan Akan Memberikan Peringatan Dini Namun Untuk Pemeriksaan Dan Penjatuhan Sanksi Kepada Hakim Yang Bersangkutan Dilakukan Oleh Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi.

      di Akhir Kunjungan, Ketua Mahkamah Agung R.i., Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.h., M.h., Beserta Delegasi Diberikan Kesempatan Untuk Melihat Arsip-arsip Yang Tersimpan Di Pengadilan Umum Makkah Dimana Dalam Arsip Tersebut Terdapat Putusan Yang Berasal Dari 800 Tahun Yang Lalu Dalam Bahasa Turki Serta Putusan Yang Berasal Dari 200 Tahun Yang Lalu Dalam Bahasa Arab. Pihak Pengadilan Umum Makkah Juga Memperlihatkan Kepada Delegasi Mahkamah Agung R.i. Dokumen Berupa Akta Waqf Yang Berasal Dari 150 Tahun Lalu Dari Salah Seorang Bersuku Jawa Di Arab Saudi Yang Mewaqfkan Bangunan Yang Dekat Dengan Masjidil Haram. Dalam Hal Waqf, Jika Tidak Ada Nadzir Sebagai Pengurus Waqf Yang Ditunjuk Dalam Akta Waqf, Maka Pengadilan Umum Yang Akan Menetapkan Pengurus Waqf Tersebut. Waqf Merupakan Perbuatan Hukum Yang Banyak Ditemukan Di Makkah Terutama Pada Tanah Atau Bangunan Yang Dekat Dengan Masjidil Haram Dan Banyak Orang Indonesia Yang Membeli Tanah Dan Bangunan Di Seputar Masjidil Haram Untuk Diwaqfkan Ke Masjidil Haram. (humas / Fs)

  • Data Mutasi Hakim (TPM Hakim) Mahkamah Agung Republik Indonesia