jakarta " Humas : Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50/kma/sk/iii/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (sikep) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya Dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 238/sek/sk/iii/2019 Tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Telah Dilakukan Pengembangan Fitur Layanan Kepegawaian Berupa Promosi Mutasi Kesekretariatan, Pindah Antar Instansi, Dan Jabatan Fungsional Berbasis Elektronik Pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (sikep). Berkenaan Hal Tersebut, Disampaikan Bahwa Mulai Tahun 2023:

untuk Lebih Jelasnya, Berikut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023:

unduh Se_sesma Nomor 1 Tahun 2023_sign.pdf

by zenorss

jakarta-humas, Bahwa Dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Tranparansi Dan Akuntabilitas Penyelenggraan Peradilan Serta Untuk Menunjang Pelaksanaan Pengelolaan Dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya . Maka Dengan Ini Kami Lampirkan Suratnya Sebagai Berikut :

unduh Sk Kma Pemberlakuan Pengunaan Aplikasi Pnbp Versi 02.pdf

by zenorss

jakarta - Humas : Sekretaris Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.h., M.h., Dan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.m., Melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Penguatan Kapasitas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Penandatanganan Ini Disaksikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Dan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Balairung Mahkamah Agung, Selasa, 21/3/2023.

ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Menyatakan Bahwa Mahkamah Agung Menyambut Baik Penandatanganan Nota Kesepahaman Yang Akan Memperbarui Kerja Sama Yang Telah Terjalin Dengan Baik Selama 14 Tahun Terakhir. Lebih Lanjut Dikatakan Nota Kesepahaman Ini Bertujuan Mengoptimalkan Kontribusi Masing-masing Dalam Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Kehutanan. Berdasarkan Kesepahaman Tersebut, Telah Dilaksanakan Berbagai Kegiatan Kerjasama Kedua Lembaga, Diantaranya Penguatan Program Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Sejak Tahun 2012. Dengan Jumlah Hakim Bersertifikat Lingkungan Hidup Yang Telah Dimiliki Oleh Mahkamah Agung Dan Kian Kompleksnya Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Terdapat Kebutuhan Untuk Pemutakhiran Wawasan Hakim Tentang Permasalahan Isu Dan Kebijakan Terkait Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Yang Terkini.

mantan Ketua Kamar Pengawasan Ma Ini Mengungkapkan, Persoalan Perlindungan Lingkungan Hidup Merupakan Salah Satu Prioritas Mahkamah Agung, Yang Pelaksanaannya Memerlukan Dukungan Dari Pemerintah. Oleh Karena Itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia Berinisiatif Melakukan Dialog Secara Internal Maupun Dengan Kementerian/lembaga Serta Organisasi Pemerhati Lingkungan Dalam Rangka Mengatasi Tantangan Isu Lingkungan Hidup. Ditambahkannya, Saat Ini Pembahasan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Mengenai Tata Cara Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup Telah Memasuki Tahap Akhir Dalam Forum Rapat Pimpinan Mahkamah Agung. Rancangan Peraturan Ini Juga Telah Melewati Serangkaian Uji Publik Dan Diskusi Dengan Melibatkan Para Pemangku Kepentingan.

hal Senada Disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ri, Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.sc, Kami Sangat Menghargai Pandangan Yang Mulia Ketua Yang Bukan Hanya Menyetujui Pengembangan Kerjasama Antara Mahkamah Agung Dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Bahkan Justru Yang Mendorong Terwujudnya Koordinasi Yang Lebih Baik Lagi Bagi Kedua Lembaga Dimaksud Dalam Bidang Hukum Dan Teknis Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sesuai Dengan Kewenangannya Masing-masing Serta Tetap Menjaga Independensi Hakim Dalam Menangani Perkara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Serta Sumber Daya Alam Lainnya.

usai Penandatanganan, Acara Dilanjutkan Dengan Dialog Yudisial Perlindungan Lingkungan Hidup, Dengan Narasumber; Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.h., Ll.m., (ketua Kamar Pembinaan, Ketua Pokja Lingkungan Hidup Ma Ri), Dr. Ir. Ruanda Agung Suardiman, (dirjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan), Dr. Ir. Bambang Supriyanto, Msc, (dirjen Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan), Dengan Moderator Dr. Nani Indrawati, S.h., M.h (hakim Agung Mahkamah Agung).

hadir Pada Acara Tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar Pada Mahkamah Agung, Para Hakim Agung Dan Hakim Ad Hoc, Para Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Para Pejabat Eselon I Dan Ii Di Lingkungan Mahkamah Agung. (rd/enk/pn/photo:sno).

by zenorss

jakarta "humas :berdasarkanpublikasidatakomisi Pemberantasankorupsi(kpk),sampaidengantahun 2022,terdapat29 (duapuluhsembilan) Orang Hakim Yangditindakkarenaterlibatdalamtindakpidana Korupsi.jumlahinihanyameliputihakim Danbelum Memperhitungkanaparaturlainnyadarimahkamah Agungdan Badanperadilandibawahnyayangterlibat Dalam Tindakpidanakorupsi.ujarkepalabadanpengawasanmahkamahagung,saatmemberikan Arahandalamkegiatanpencananganprogramsistem Manajemenantipenyuapan(smap)tahun2023.

kegiatanyangdilaksanakandimedia Center Badanpengawasan, Gedungsekretariatmahkamahagung Padaselasa, 21maret2023dihadiriolehdirektur Jenderalbadanperadilanumum,plt.direkturjenderal Badanperadilanagama Yangdiwakiliolehdirektur Pembinaantenaga Teknis Padadirektoratjenderal Badanperadilanagama,direkturjenderalbadanperadilanmiliterdan Tata Usaha Negara Yangdiwakili Olehkepalapengadilanmiliterutama,ketua Pengadilantingkat Banding Pada 4 (empat)lingkunganperadilandibawahmahkamahagung,bapakinspekturwilayah Iii Dansekretarisbadanpengawasanmahkamahagung Ri,bapaknahison Dasabrata, Hakim Tinggi Badanpengawasansekaligus Sebagaiketuapokjasistemmanajemenantipenyuapan(smap)tahun2023,hakim Tinggiserta Hakimyustisialbadanpengawasanmahkamahagung Ri.

lebihlanjut,kepalabadanpengawasan,sugiyanto, S.hmenyampaikanbahwabadanpengawasansebagaipengawasfungsionalpadamahkamahagung,menerimaberbagaipengaduandarimasyarakat Mengenaidugaantindakpidanakorupsipadalembaga Peradilandankebanyakanpengaduanadalahmengenai Penyuapanterhadaphakim Danaparaturpengadilan Sertatidakjarangpengaduantersebutterbukti Berdasarkanpemeriksaantimpemeriksadaribadanpengawasanataupengadilantingkatbanding.

untukitumakabadanpengawasanberupayauntuk Mengatasipermasalahanpenyuapanyangmasihterjadi Dilembagaperadilan, Salahsatunyadengan Menginisiasipembangunansistemmanajemenantipenyuapan(smap) Padabeberapapengadilan, Yangdilakukansejakakhirtahun2018.

sistemmanajemenantipenyuapan(smap)dikembangkanberdasarkaniso 37001:2016sistemmanajemenantipenyuapandanmerupakan Serangkaiankegiatanyangterkoordinasisedemikian Rupasehinggamenjadisuatusiklusyangterdiridari Upayaperencanaan(plan),pelaksanaan(do),pengawasan(check) Danpeningkatan(action)atau Lebihdikenaldenganpdca.

penerapansmapbertujuanuntukmencegahpraktik Penyuapan(to Prevent),mendeteksiada/tidaknya Penyuapandipengadilan(to Detect) Danmerespon Terhadapkejadianpenyuapanyangterjadidipengadilan(to Response), Yangdilakukandenganupaya Sistematisberupapemetaanpotensikorupsipadaberbagaikegiatanyangmenjaditugasdankewenangan Pengadilan,merencanakanupayamitigasidarisetiap Risikokorupsi,melaksanakanrencanamitigasidanmengevaluasimitigasisecaraperiodikuntuk Memastikankeefektifanmitigasi.

apabilasisteminidilaksanakansecarakonsisten,diharapkansetiappengadilanyangmenerapkansmapdapatmereduksirisikopenyuapanpada Masing-masingsatuankerjadanakhirnyameningkatkanakuntabilitas Sertatransparansilembagaperadilansebagaiupaya Meraihkepercayaanmasyarakat.

disaatyangbersamaan,direkturdirjenbadanperadilanumum,bambangmyanto,s.h,m.hmenyampaikandalamarahannya Bahwapencanangansmapdiharapkandapat Memagaridanmembatasiaparaturperadilanagartidak Berbuattercelasertaprofesionaldalammelaksanakan Tugas. Olehkarenaitu,aparaturperadilanharusdapat Merenungkandiriuntuktidakmeloncatdaripagar Pembatasyangadatersebutsehinggabersihdarisegala Bentukpenyuapanmaupuntindakkorupsi.

sejalandengantujuansmap,sebelumnyadirektorat Jenderalbadanperadilanumumtelahmengeluarkan Suratedarandirekturjenderalbadilumnomor6tahun2021tentangprogrampencegahangratifikasi Dalamprosespromosidanmutasitenaga Teknis Dilingkungandirektoratjenderalbadanperadilan Umumyang Padapokoknyamelarangsiapapunyangdatangkedirektoratjenderalbadanperadilanumumuntukmemberikanhadiahdalambentukapapun,serta Pejabatdanpegawaidirektoratjenderalbadanperadilanumumtidakdiperkenankanmenerima Hadiahdalambentukapapun.

lebihlanjut, Bambangmyanto,s.h,m.hmenyampaikanbahwahalutamadalamimplementasi Smapinisebenarnyaadalahpenguatanintegritas Dalam Memberikanpelayananprima Danbebasdari Praktekkkn.integritastinggiakanmendorongterbentuknyapribadiyangberanimenolakgodaandansegalabentukintervensi,denganmengedepankan Tuntutanhatinuraniuntukmenegakkankebenarandankeadilansertaselaluberusahamelakukantugasdengan Cara -caraterbaikuntukmencapaitujuanterbaik.

membangunmindsetaparaturperadilanuntuk Memberikanpelayananterbaikkepadapencarikeadilan Danenggan,malu,sertamerasabersalahuntuk Melakukanpenyimpangantidaklahmudah,karenaakan Ditemukanresistensibahkanpenolakan.selainitupuladiperlukanwaktudenganpembiasaanyangterus Menerus.karenanyasalahsatuhalpentingdalam Keberhasilanimplementasismapiniadalahkomitmen Pimpinanpengadilan. Jikakomitmenpimpinandanseluruhaparaturperadilankuat,makaterwujudnya Pengadilanyangbersihdanmelayaniakanmenjadisebuahkeniscayaan.

sesuaidengankeputusankepalabadanpengawasanmahkamahagung Rinomor40/ Bp/sk/ Iii/ 2023tentangpenunjukansatuankerjapelaksanasistemmanajemenantipenyuapan( Smap) Padatahun2023,menunjuk:

1.pengadilannegeri Semarang

2.pengadilannegeri Jambi

3.pengadilannegeriklaten

4.pengadilanagama Bantul

5.pengadilanmiliterii " 11 Yogyakarta

untukmelakukanpembangunansistemmanajemen Antipenyuapansmaptahun2023.

1.pengadilannegeri Jakarta Pusat

2.pengadilannegerimakassar

3.pengadilannegeridenpasar

4.pengadilannegeriternate

untukmelakukan Evaluasiiiisistemmanajemenantipenyuapansmaptahun2023.

1.pengadilannegerimedan

2.pengadilannegerigorontalo

3.pengadilannegeriwates

4.pengadilanagama Jakarta Pusat

5.pengadilanagamabatam

6.pengadilantata Usaha Negaraserang

7.pengadilantata Usaha Negarajakarta

8.pengadilantata Usaha Negaratanjungpinang

untukmelakukanevaluasiisistemmanajemenantipenyuapansmaptahun2023

1.pengadilannegeribogor

2.pengadilannegeripontianak

3.pengadilannegeribandung

4.pengadilannegeriambon

5.pengadilanagama Jakarta Selatan

6.pengadilanagamamakassar

7.pengadilanagamabanjarmasin

8.pengadilantata Usaha Negara Manado

untukmelakukanpenilaianpembangunansistemmanajemenantipenyuapansmaptahun2023.(ipr/pn/dokumentasi:yrz)

by zenorss

jakarta-humas: Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Danreformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Jam Kerja Pegawai Aparatursipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah Di Lingkungan Instansipemerintah, Dengan Ini Disampaikan Bahwa Ketentuan Jam Kerja Selama Bulanramadhan 1444 Hijriah Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilanyang Berada Di Bawahnya Adalah Sebagai Berikut:

Senin S.d. Kamis: Jam Kerja : Pukul 08.00 S.d. Pukul 15.00 Waktu Setempat Jam Istirahat : Pukul 12.00 S.d. Pukul 12.30 Waktu Setempat

jumat: Jam Kerja : Pukul 08.00 S.d. Pukul 15.30 Waktu Setempat Jam Istirahat : Pukul 11.30 S.d. Pukul 12.30 Waktu Setempat

dengan Pemberlakuan Jam Kerja Tersebut, Pimpinan Satuan Kerja Dan Atasan Langsung Memastikan Kinerja Dan Pelayanan Publik Padasatuan Kerjamasing-masing Tetap Berlangsung Optimal.

untuk Infomasi Selengkapnya Silakan Klik Tautan Di Bawah Ini. (humas)

unduh Se Menteri Panrb Nomor 06 Tahun 2023.pdf

unduh Edaran Jam Kerja Ramadhan 2023_sign.pdf

by zenorss

jakarta-humas:merujuk Pada Pengumuman Nomor 406/pan/kp.04.5/23/2023 Tanggal 24 Februari 2023 Tentang Seleksi Terbuka Jabatan Panitera Pengganti Kamar Pidana Danperdata Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri Tahun 2023, Dengan Ini Diumumkan Bahwa Waktu Pendaftaran Secara Online Yang Semula Berakhir Pada Tanggal 17 Maret 2023 Diperpanjang Menjadi Tanggal 03 April 2023, Sehingga Jadwal Pelaksanaanseleksi Terbuka Sebagaimana Terlampir. (humas)

unduh Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran Pp (2).pdf

by zenorss

direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri, H. Bambang Myanto, S.h., M.h., Melaksanakan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil (pns) Pada Sebanyak 12 (dua Belas) Calon Pegawai Negeri Sipil Di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan Ini Dilaksanakan Pada Hari Selasa, 21 Maret 2023, Bertempat Di Lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung.

kegiatan Ini Dihadiri Oleh Para Pejabat Eselon Ii, Iii, Dan Iv Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dalam Sambutannya Dirjen Badilum Berpesan Agar Para Pns Yang Baru Dilantik Dapat Menjalankan Amanah Dengan Baik Sebagai Abdi Negara Dan Abdi Masyarakat, Dan Menjaga Kode Etik Serta Kehormatan Sebagai Warga Peradilan Umum. Para Pns Yang Dilantik Pada Kesempatan Ini, Yaitu:

by zenorss

direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri Kembali Mengadakan Kegiatan Diseminasi Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Pengadilan. Kegiatan Bimbingan Ini Dilaksanakan  Di Batam City, Kepulauan Riau Bertempat Di Hotel Four Points By Sheraton, Batam Pada Hari Selasa - Kamis, 7 - 9 Maret 2023. Peserta Pada Kegiatan Ini Diikuti Oleh Para Panitera Pengganti Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Dan Pengadilan Negeri Di Bawahnya, Kepolisian Resort Kota Barelang Serta Sekda Kota Batam.

materi Pada Kegiatan Diseminasi Ini Diberikan Oleh Dr. Lucas Prakoso, S.h., M.hum. (direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum), H. Tavip Dwiyatmiko, S.h.,m.h. (panitera Pengadilan Tinggi Jakarta) Dan Yan Witra, S.h., M.h. (pakar Kepaniteraan) Diseminasi Ini Bertujuan Meningkatkan Pelayanan  Penanganan Perkara Kepada Para Pencari Keadilan Di Indonesia.

by zenorss

by zenorss

by zenorss