berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Posbankum

Posbankum

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

  • Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
  • Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
  • Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
  • Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:

  • pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
  • bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
  • penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma

Kewajiban Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dan/ atau Petugas Posbakum Pengadilan adalah :

  • Memberikan layanan yang,profesional dan bertanggungjawab
  • Yang dimaksud dengan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagai orang yang telah memiliki izin advokat atau gelar Sarjana Hukum atau gelar Sarjana Syariah.
  • Yang dimaksud dengan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan layanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelaksanaan layanan yang diberikannya.
  • Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
  • Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
  • Yang dimaksud seimbang sebagaimana pada ayat (5) adalah mengutamakan kepentingan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk mencapai keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain atau menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum.
  • Yang dimaksud dengan komprehensif sebagaimana pada ayat (5) adalah memberikan konsultasi atau advis hukum yang memperhatikan segala aspek dari hukum materiil maupun hukum formil sehingga Penerima. Layanan Posbakum Pengadilan dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya.
  • Dalam hal Pengadilan bekerjasama dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan, pembuatan dokumen hukum yang dilakukan oleh Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah wajib mendapatkan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan sebelum diserahkan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
  • Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
  • Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
  • Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
  • Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.
  • Bekerja sama dengan petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan dan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan.
  • Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan melakukan pengawasan bersama-sama dengan Ketua Pengadilan terhadap kualitas layanan yang diberikan Petugas Posbakum Pengadilan dari lembaganya.

Dalam memberikan layanan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dilarang untuk :

  • Membedakan perlakuan terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
  • Melakukan diskriminasi terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, atau orang lanjut usia.
  • Memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum materiil maupun tidak sesuai dengan hukum formil.
  • Memberikan dokumen hukum kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan terkait.
  • Membuka rahasia Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sehubungan dengan perkaranya.
  • Memberikan layanan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dalam satu berkas perkara oleh Petugas Posbakum Pengadilan yang sama.
  • Memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum yang tidak berkualitas, yang secara berkala akan dievaluasi oleh Ketua Pengadilan dan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan.
  • Membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan Posbakum Pengadilan dirugikan dalam persidangan.
  • Menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan.
  • Meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
  • Memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait.
  • Menjamin kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
  • Menggunakan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum.

Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Unduh Peraturan.

yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.






  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Sekretaris Mahkamah Agung Lantik 8 Pejabat Baru

      jakarta-humas: Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi, S.h., M.h. Lantik Delapan Pejabat Baru Pada Rabu, (07/12) Di Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Delapan Pejabat Itu Terdiri Atas Dua Orang Pejabat Eselon Ii, Lima Orang Pejabat Eselon Iii, Dan Satu Orang Fungsional Madya.

      ???pelantikan Ini Berdasarkan Tiga Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, Pertama Surat Keputusan Nomor 1472 Dan 1473/sek/k.i/sk/xi/ 2022 Tanggal 8 November 2022, Kedua Surat Keputusan Nomor 1488/sek/kp.i/sk/ Xi/ 2022 Tanggal 14 November 2022, Dan Ketiga Surat Keputusan Nomor: 1502/sek/kp.i/sk/ Xi/ 2022 Tanggal 16 November 2022

      delapan Pejabat Tersebut Adalah:

      Suradi, S.h., S.sos., M.h., Sebagai Inspektur Wilayah Ii Pada Badan Pengawasan Syamsul Arief, S.h., M.h., Sebagai Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Peradilan Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Darmoko Yuti Witanto, S.h., Sebagai Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan E Pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mohammad Subairi, S.h., M.hum., Sebagai Kepala Bidang Program Dan Evaluasi Pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Danperadilan Furqonsjah Harahap, S.h., M.m., Sebagai Kepala Bidang Program Dan Evaluasi Pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Fenny Sulistyaningsih, S.e, M.m., Sebagai Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Hj. Lystia Paramita Amaliyah Rum, S.h., M.h., Sebagai Kepala Sub Direktorat Statistik Dan Dokumentasi Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Siti Nurhayati, S.sos., M.m., Sebagai Analis Kepegawaian Ahli Madya.

      kedepalan Pejabat Yang Dilantik Berjanji Akan Setia Dan Taat Pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Akan Menjalankan Segala Peraturan Perundang"undangan. Mereka Juga Berjanji Akan Menjunjung Tinggi Etika Jabatan Dan Akan Bekerja Dengan Sebaik-baiknya Dan Dengan Rasa Penuh Tanggung Jawab.

      pada Kesempatan Yang Sama, Mereka Juga Berjanji Akan Berperan Secara Pro Aktif Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Serta Tidak Melibatkan Diri Dalam Perbuatan Tercela. Dalam Sumpahnya Mereka Juga Berjanji Tidak Meminta Atau Menerima Pemberian Secara Langsung Atau Tidak Langsung Berupa Suap, Hadiah, Bantuan, Atau Bentuk Lainnya Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

      hadir Dalam Pelantikan Ini Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tun, Kepala Pusdiklat Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon Ii Pada Mahkamah Agung, Dan Lainnya. (azh/rs/photo:adr)

    • Tingkatkan Pelayanan Bagi Pencari Keadilan, Ketua Ma Resmikan 51 Gedung Pengadilan Baru

      tanjung Pinang-humas: Pembangunan Gedung Pengadilan Merupakan Upaya Terus Menerus Yang Dilakukan Oleh Mahkamah Agung Untuk Meningkatkan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Yang Prima Terhadap Pencari Keadilan. Untuk Itu Saya Berharap, Semoga Kehadiran Gedung-gedung Baru Ini Turut Membawa Spirit Baru Bagi Aparatur Peradilan Agar Lebih Bersemangat Dalam Melaksanakan Tugas Dan Pelayanan Kepada Masyarakat. Saya Tidak Menginginkan Hanya Gedungnya Saja Yang Baru, Tapi Semangat Aparaturnya Tidak Turut Diperbaharui.

      hal Ini Disampaikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h Dalam Peresmian Operasional 13 Pengadilan Tingkat Banding Baru Dan 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama, Pada Hari Senin, 5/12/2022, Di Halaman Gedung Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

      lebih Lanjut, Prof Syarifuddin Berharap Kepada Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Yang Baru, Agar Mempersiapkan Diri Untuk Menata Semua Keperluan, Agar Pengadilan Tingkat Banding Yang Baru Dapat Beroperasi Dengan Baik. Begitu Juga Kepada Wakil Ketua, Hakim Tingkat Banding Yang Baru, Maupun Unsur Kepaniteraan Dan Kesektariatan, Yang Telah Ditetapkan Bertugas Di Pengadilan Tingkat Banding Yang Baru, Juga Agar Mempersiapkan Diri Untuk Melaksanakan Tugas Masing-masing Di Tempat Tugas Yang Ditunjuk, Tentu Di Bawah Koordinasi Ketua Pengadilan Tingkat Banding Yang Bersangkutan.

      di Kesempatan Yang Sama, Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.h., M.h Menyatakan Komitmen Mahkamah Agung Dalam Melaksanakan Pembangunan Dan Peningkatan Pelayanan Peradilan Secara Berkelanjutan Tanpa Henti Merupakan Upaya Untuk Mengimbangi Dinamika Permasalahan Dan Harapan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan Yang Tidak Pernah Surut. Hal Ini Sejalan Dengan Ungkapan Dari Tokoh Dunia John F Kennedy: Life Is Never Easy. There Is Work To Be Done And Obligations To Be Met - Obligation To Truth, To Justice, And To Liberty. Hidup Tidak Pernah Mudah. Ada Pekerjaan Yang Harus Dilakukan Dan Kewajiban Yang Harus Dipenuhi - Kewajiban Terhadap Kebenaran, Keadilan Dan Kebebasan.

      sementara Itu, Gubenur Kepulauan Riau Mengatakan Sebagai Salah Satu Wilayah Strategis Yang Ada Di Indonesia Tentunya Provinsi Kepulauan Riau Menghadapi Tantangan Yang Tidak Mudah, Terutama Untuk Tindak Kriminalitas Seperti Perampok, Penyelundupan, Narkoba Dan Kejahatan Lainnya. Oleh Sebab Itu, Kehadiran Pengadilan Tinggi Dikepulauan Riau Sangat Dibutuhkan Sebagai Langkah Keadilan Di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Sekaligus Langkah Penguatan Bagi Wilayah Perbatasan.

      di Akhir Sambutan Ketua Mahkamah Agung Mengutarakan Terkait Proses Pelimpahan Dan Penyelesaian Perkara Banding Di Pengadilan Tingkat Banding Yang Baru, Saya Harap Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Baik Di Satker Induk Maupun Di Satker Baru, Serta Seluruh Aparaturnya, Agar Berkoordinasi Dengan Baik, Dengan Memperhatikan Dan Memedomani Ketentuan Yang Diatur Dalam Pasal 5 Dan Pasal 6 Yang Terdapat Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2021 Untuk Pengadilan Tinggi Agama, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2021 Untuk Pengadilan Tinggi, Dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 Untuk Pengadian Tinggi Tata Usaha Negara.

      berikut Adalah Daftar Pengadilan Yang Baru Diresmikan Oleh Ketua Mahkamah Agung:

      lingkungan Pengadilan Tingkat Banding

      Pt Kepulauan Riau Pta Kepulauan Riau Pt Kalimantan Utara Pta Kalimantan Utara Pt Sulawesi Barat Pta Sulawesi Barat Pt Papua Barat Pta Papua Barat Pta Bali Pt Tun Palembang Pt Tun Banjarmasin Pt Tun Manado Pt Tun Mataram

      lingkungan Peradilan Umum

      Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Blangpidie Pengadilan Negeri Suka Makmue Pengadilan Negeri Sei Rampah Pengadilan Negeri Pulau Punjung Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Pengadilan Negeri Gedong Tataan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Penajam Pengadilan Negeri Melonguane Pengadilan Negeri Belopa Pengadilan Negeri Lasusua Pengadilan Negeri Namlea Pengadilan Negeri Mukomuko Pengadilan Negeri Koba Pengadilan Negeri Mentok

      lingkungan Peradilan Agama

      Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Pengadilan Agama Sei Rampah Pengadilan Agama Pulau Punjung Pengadilan Agama Prabumulih Pengadilan Agama Pringsewu Pengadilan Agama Mesuji Pengadilan Agama Sukadana Pengadilan Agama Penajam Pengadilan Agama Lolak Pengadilan Agama Ampana Pengadilan Agama Belopa Pengadilan Agama Malili Pengadilan Agama Lasusua Pengadilan Agama Namlea Pengadilan Agama Kepahiang Pengadilan Agama Suwawa

      lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

      Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang

      renovasi Gedung

      Pengadilan Negeri Sungguminasa Pengadilan Agama Bajawa Ptun Jakarta Pn Marabahan

      acara Peresmian Ini Dihadiri Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I Ma, Gubenur Kepulauan Riau, Forkopinda Kepulauan Riau, Walikota Tanjung Pinang, Bupati Bintan, Pejabat Eselon Ii Ma Dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Yang Diresmikan Pengoperasiannya, Serta Seluruh Ketua/kepala Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia Yang Mengikuti Secara Virtual. (pn/azh/photo:yrz)

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Audiensi Ditjen Badilum Dengan Japan International Cooperation Agency (jica)

      pada Rabu, 30 November 2022, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Drs Wahyudin M.si, Melakukan Audiensi Dengan Japan International Cooperation Agency (jica) Indonesia Berkaitan Dengan Hibah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Hakim Dalam Penanganan Perkara Bidang Hak Kekayaan Intelektual (hki) Dengan Mahkamah Agung Ri. Dari Jica, Hadir Mr. Nobukazu Nishio " Tenaga Ahli Jica Dan Hakim Dari Jepang Dan Didampingi Ms. Yukiko Mazawa (project Coordinator Jica). Mr. Nishio Merupakan Ahli Hukum Pidata Yang Selama 10 Tahun Memiliki Pengalaman Menangani Perkara Perdata (civil Case) Terutama Hak Kekayaan Intelectual Di Pengadilan Tinggi Tokyo.

      tujuan Proyek Kerjasama Antara Jica Dan Mahkamah Agung Ri Ini Adalah:

      Meningkatkan Kemampuan Hakim Terutama Dalam Hal Penanganan Hki, Salah Satunya Dengan Training (pelatihan) Seperti Sudah Disepakati Dengan Mahkamah Agung Dan Training Di Jepang Yang Direncanakan Setiap Tahun Sekali, Dengan Keberangkatan Terakhir Pada Januari 2020. Menyediakan Materi Referensi Termasuk Case Book Untuk Meningkatan Kemampuan Hakim. Buku Ini Berisi Kasus-kasus Yang Pernah Terjadi Di Jepang Berkaitan Dengan Kasus Hki. Saat Ini Jica Juga Sedang Membuat Quide Book Proses Penanganan Perkara Hak Kekayaan Intelektual, Dengan Progress 80% Dan Diharapkan Tahun 2023 Selesai.

      dalam Pertemuan Ini Sekretaris Ditjen Badilum Memaparkan Tugas Dan Fungsi Ditjen Badilum, Berkaitan Dengan Pembinaan Dan Peningkatan Kualitas Hakim, Termasuk Peningkatan Kemampuan Dalam Penanganan Kasus Hak Kekayaan Intelektual (hki). Sementara Tu, Jica Menyampaikan Rencana Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Yang Melibatkan Hakim Di Pengadilan Tinggi Dan Negeri.

    • Kunjungan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ke Pengadilan Negeri Blora

      "jaga Integritas, Jaga Kekompakan, Dan Tetap Bangun Satker Bersama." Kurang Lebih Hal Tersebut Yang Disampaikan Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h., Di Kala Bertandang Ke Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 23 November 2022. Dalam Kunjungan Tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Berkesempatan Untuk Memantau Perkembangan Dan Kinerja Layanan Pada Pengadilan Negeri Blora. Kunjungan Ini Sekaligus Sebagai Bentuk Perhatian Terhadap Pengadilan Negeri Blora Dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Sebagai Salah Satu Pengadilan Terjauh.