berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Posbankum

Posbankum

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

  • Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
  • Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
  • Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
  • Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:

  • pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
  • bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
  • penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma

Kewajiban Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dan/ atau Petugas Posbakum Pengadilan adalah :

  • Memberikan layanan yang,profesional dan bertanggungjawab
  • Yang dimaksud dengan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagai orang yang telah memiliki izin advokat atau gelar Sarjana Hukum atau gelar Sarjana Syariah.
  • Yang dimaksud dengan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan layanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelaksanaan layanan yang diberikannya.
  • Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
  • Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
  • Yang dimaksud seimbang sebagaimana pada ayat (5) adalah mengutamakan kepentingan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk mencapai keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain atau menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum.
  • Yang dimaksud dengan komprehensif sebagaimana pada ayat (5) adalah memberikan konsultasi atau advis hukum yang memperhatikan segala aspek dari hukum materiil maupun hukum formil sehingga Penerima. Layanan Posbakum Pengadilan dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya.
  • Dalam hal Pengadilan bekerjasama dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan, pembuatan dokumen hukum yang dilakukan oleh Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah wajib mendapatkan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan sebelum diserahkan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
  • Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
  • Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
  • Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
  • Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.
  • Bekerja sama dengan petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan dan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan.
  • Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan melakukan pengawasan bersama-sama dengan Ketua Pengadilan terhadap kualitas layanan yang diberikan Petugas Posbakum Pengadilan dari lembaganya.

Dalam memberikan layanan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dilarang untuk :

  • Membedakan perlakuan terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
  • Melakukan diskriminasi terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, atau orang lanjut usia.
  • Memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum materiil maupun tidak sesuai dengan hukum formil.
  • Memberikan dokumen hukum kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan terkait.
  • Membuka rahasia Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sehubungan dengan perkaranya.
  • Memberikan layanan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dalam satu berkas perkara oleh Petugas Posbakum Pengadilan yang sama.
  • Memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum yang tidak berkualitas, yang secara berkala akan dievaluasi oleh Ketua Pengadilan dan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan.
  • Membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan Posbakum Pengadilan dirugikan dalam persidangan.
  • Menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan.
  • Meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
  • Memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait.
  • Menjamin kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
  • Menggunakan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum.

Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Unduh Peraturan.

yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.






  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Integritas Dan Akhlak Yang Baik Menjadi Harga Mati Bagi Seorang Hakim Dan Apartur Peradilan

      jakarta-humas: Seorang Hakim Dan Aparatur Peradilan Harus Memiliki Kompetensi Dan Profesionalitas, Oleh Karena Itu Jangan Pernah Berhenti Belajar Dan Melatih Diri Dengan Berbagai Keterampilan. Biasakan Untuk Selalu Membaca Di Setiap Waktu Dan Kesempatan, Karena Pengetahuan Bisa Diperoleh Salah Satunya Dengan Membaca, Namun Perlu Diingat Bahwa Selain Profesional, Seorang Hakim Dan Aparatur Peradilan Juga Harus Memiliki Integritas Dan Akhlak Yang Baik, Karena Integritas Dan Akhlak Yang Baik Menjadi Harga Mati Bagi Seorang Hakim Dan Apartur Peradilan.

      hal Ini Disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. H.m. Syarifuddin, S.h., M.h Dalam Kegiatan Pembinaan Administrasi Yudisial Dengan Seluruh Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, Pada Hari Selasa, 20 Febuari 2024, Bertempat Di Balai Sidang Jakarta Converence Center, Jakarta.

      lebih Lanjut Ketua Ma Mengatakan Jika Profesionalitas Bisa Diperoleh Dengan Belajar Dan Berlatih, Maka Integritas Dan Akhlak Yang Baik Bisa Dibentuk Melalui Pendekatan Diri Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Karena Seorang Yang Rajin Beribadah Dan Dekat Dengan Tuhannya, Akan Memiliki Hati Nurani Yang Bersih Dan Hati Nurani Yang Bersih Itulah Yang Akan Membentuk Integritas Dan Akhlak Yang Baik.

      ditempat Yang Sama, Prof. H.m Syarifuddin Menyatakan Kemajuan Zaman Saat Ini Telah Memaksa Kita Untuk Terus Berkreasi Dan Berinovasi, Agar Kita Tidak Terlindas Oleh Kemajuan Zaman Yang Terjadi Saat Ini. Kita Tidak Bisa Lagi Hanya Diam Diri Dan Berpangku Tangan, Namun Harus Berlari Kencang Agar Tidak Tertinggal Dengan Perubahan Yang Terjadi Di Masyarakat. Disadari Atau Tidak, Sebentar Lagi Dominasi Robot Dan Perangkat Cerdas Akan Mulai Masuk Ke Semua Bidang Pekerjaan, Termasuk Ke Bidang Penegakan Hukum Dan Praktik Peradilan, Maka Mau Tidak Mau, Suka Tidak Suka, Kita Harus Siap Untuk Menghadapi Keadaan Itu Dengan Mempersiapkan Sdm Yang Unggul Dan Terampil Di Bidang It.

      menurutnya Teknologi Adalah Sarana Terbaik Yang Dapat Kita Gunakan Saat Ini Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Lembaga Peradilan, Sehingga Perlu Terus Dikembangkan Untuk Menunjang Kelancaran Tugastugas Peradilan. Berbagai Aplikasi Yang Telah Kita Miliki Saat Ini, Harus Terus Dikembangkan Dan Disempurnakan Agar Dapat Memberikan Manfaat Yang Lebih Besar Bagi Kemajuan Lembaga Peradilan Di Masa Yang Akan Datang. Tentunya Semua Itu Harus Diiringi Dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Apartur Peradilan, Karena Modernisasi Hanya Dapat Diwujudkan Oleh Adanya Sumber Daya Manusia Yang Modern Dan Inovatif.

      diakhir Pembinaan, Mantan Ketua Kamar Pengawsan Ini Mengajak Mari Sama-sama Kita Jaga Lembaga Yang Kita Cintai Ini, Dengan Segenap Jiwa Dan Raga Kita, Karena Pada Saat Kita Menentukan Pilihan Untuk Menjadi Seorang Hakim Dan Aparatur Peradilan, Maka Mahkamah Agung Dan Lembaga Peradilan Adalah Rumah Kita, Yang Harus Kita Jaga Dan Kita Pelihara Nama Baiknya, Harkat, Dan Martabatnya, Agar Tetap Menjadi Lembaga Yang Terhormat Dan Berwibawa Di Mata Masyarakat Dan Para Pencari Keadilan. Jangan Karena Nila Setitik Kemudian Merusak Susu Sebelanga, Sehingga Semua Prestasi Yang Pernah Kita Raih Dengan Susah Payah Seakan Menjadi Tidak Berharga Lagi.

      acara Pembinaan Ini, Juga Dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Pada Mahkamah Agung, Para Hakim Agung Dan Hakim Adhoc Pada Mahkamah Agung, Panitera, Plt Sekretaris Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon I Pada Mahkamah Agung, Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Dan Para Undangan Lainnya.(humas)

    • Presiden Joko Widodo: Terima Kasih Mahkamah Agung

      jakarta-humas: Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Dan Transparansi Kepada Masyarakat, Mahkamah Agung Setiap Tahunnya Menyelenggarakan Sidang Istimewa Dengan Agenda Tunggal Penyampaian Laporan Tahunan (laptah) Mahkamah Agung. Tahun Ini, Laptah Digelar Pada Selasa, 20 Februari 2024 Di Jakarta Convention Centre. Laptah Dipimpin Oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h. Acara Yang Terbuka Untuk Umum Itu Dihadiri Secara Langsung Oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

      dalam Sambutannya, Mantan Gubernur Dki Jakarta Itu Menyampaikan Terima Kasih Kepada Mahkamah Agung Yang Terus Bekerja Keras Membenahi Diri, Terus Melakukan Reformasi, Menjadi Bagian Penting Bagi Penguatan Rule Of Law Dan Good Governance.

      ia Menambahkan Bahwa Pemerintah Mengapresiasi Inovasi-inovasi Mahkamah Agung Dalam Mendorong Percepatan Transformasi Hukum. Peningkatan Penggunaan System E-court, Pengembangan Decision Support System (dss) Berbasis Artificial Intelegence, Yang Akan Mempermudah Konsistensi Putusan Merujuk Pada Putusan Adil Yang Ada Sebelumnya.

      rakyat Indonesia, Menurutnya, Juga Mengapresiasi Terhadap Komitmen Keterbukaan Kepada Publik. Sudah Ada 22 Ribuan Putusan Telah Dipublikasikan Dalam Direktori Putusan Yang Bisa Diakses Oleh Publik.

      saya Mendapat Laporan Bahwa Mahkamah Agung Pada Tahun 2023 Mahkamah Agung Berhasil Memutus 99,47 Persen Perkara Yang Masuk. Ini Merupakan Perkembangan Yang Sangat Bagus, Ujarnya Yang Disambut Tepuk Tangan Para Undangan Laptah.

      ia Menyambut Baik Reformasi Internal Yang Dilakukan Oleh Mahkamah Agung Untuk Menegakkan Prinsip Rule Of Law Dan Good Governance Dan Meningkatkan Kinerja Pengadilan Di Seluruh Indonesia Secara Berkelanjutan.

      ia Berharap Reformasi Sistem Hukum Ini Jadi Bagian Penting Bagi Kemajuan Bangsa Indonesia.

      pada Kesempatan Yang Sama, Ia Mengutarakan Bahwa Harapan Masyarakat Kepada Peradilan Semakin Tinggi, Masyarakat Menuntut Jaminan Keadilan, Masyarakat Semakin Kritis Terhadap Proses Peradilan Dan Semakin Terbuka Menyampaikan Penilaiannya.

      di Tengah-tengah Tantangan Ini, Menurut Presiden, Integritas Adalah Pilar Utama, Bukan Hanya Bagi Hakim Agung Tetapi Seluruh Hakim Di Indonesia, Seluruh Panitera, Asn Dan Pegawai Mahkamah Agung.

      mahkamah Agung Pasti Akan Menjadi Rujukan Para Hakim, Menjadi Tauladan Bagi Hakim Di Seluruh Indonesia Dan Menjadi Harapan Keadilan Bagi Masyarakat.

      baginya, Kualitas Sdm Hakim Adalah Kunci, Integritasnya, Profesionalitasnya, Kepekaannya Terhadap Keadilan Masyarakat, Kepekaannya Terhadap Perkembangan Zaman Termasuk Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

      oleh Karena Itu, Inovasi Harus Menjadi Bagian Dari Reformasi Bukan Hanya Mengadopsi Teknologi Baru Tetapi Juga Perspektif Dan Sensitifitas Dalam Menyelesaikan Perkara Hukum, Misalnya Penerapan Sistem Restorative Justice Sebagai Terobosan Penyelesaian Perkara.

      selain Dihadiri Oleh Presiden Republik Indonesia, Laptah Ini Juga Dihadiri Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Ketua Mahkamah Agung Singapura, Ketua Mahkamah Agung Kuwait, Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar, Delegasi Sudan, Delegasi Australia, Delegasi China, Dan Delegasi Rusia. Turut Hadir Pula Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima Tni, Kepala Kepolisian Ri, Para Duta Besar Negara Sahabat, Para Purnabakti Pimpinan Mahkamah Agung, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Dan Undangan Lainnya. (azh/rs/photo:sno,alf,adr)

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Di Hadapan Presiden, Ketua Mahkamah Agung Ri Sampaikan Capaian Dalam Laporan Tahunan 2023

      mahkamah Agung Ri Kembali Menggelar Sidang Istimewa, Dengan Agenda Tunggal Penyampaian Laporan Tahunan 2023. Kegiatan Ini Diselenggarakan Di Assembly Hall, Jakarta Convention Center, Pada Hari Selasa, 20 Februari 2024. 

      kegiatan Ini Diawali Dengan Penampilan Paduan Suara Universitas Diponegoro Yang Membawakan Lagu Nasional Dan Daerah. Kemudian, Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Dari 4 Lingkungan Pengadilan Memasuki Ruang Sidang Istimewa Dengan Mengenakan Toga Sesuai Lingkungan Peradilan Masing-masing. kemudian Para Pejabat Eselon I, Termasuk Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h., Mengikuti Prosesi Dengan Pakaian Sipil Lengkap (psl). kemudian, Dilanjutkan Dengan Prosesi Para hakim Agung Mahkamah Agung Ri.

      presiden Republik Indonesia, h. Ir. Joko Widodo Turut Menghadiri Sidang Istimewa Ini. capaian Instansi Selama Tahun 2023 Disampaikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.h., M.h. beliau Pada Kesempatan Ini Menekankan Upaya Meningkatkan Integritas Aparat Peradilan Dan Kualitas Layanan Hukum Pada Masyarakat. Dalam Sambutannya, Presiden Republik Indonesia Juga Mengapresiasi Kinerja Mahkamah Agung Ri Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Hukum.

      kegiatan Ini Selain Diikuti Aparat Peradilan Juga Dihadiri Perwakilan Mahkamah Agung Dari Negara-negara Sahabat, Yaitu Dari Malaysia, Singapura, Australia, Qatar, Kuwait, China, Saudi Arabia Dan Rusia.

    • Selalu Ramai Pengunjung, Booth Ditjen Badilum Raih Juara 3 Pameran Kampung Hukum 2024

      walaupun Telah Memasuki Hari Kedua Sekaligus Hari Terakhir Pameran Kampung Hukum 2024, Antusiasme Dan Minat Pengunjung Sepertinya Belum Juga Surut. Hal Ini Terlihat Dari Booth Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Yang Tak Sepi Pengunjung Pada Selasa, 20 Februari 2024. Selain Dari Lingkungan Peradilan, Banyak Juga Masyarakat Umum Yang Mengunjungi booth ditjen Badilum seperti Mahasiswa, Akademisi, Dan Lainnya. Selain Itu, Beberapa Hakim Agung Juga Menyempatkan Diri Untuk Mengunjungi booth Ditjen Badilum, Di Antaranya, Yang Mulia Dr. Prim Haryadi, S.h., M.h., Yang Mulia Dr. Lucas Prakoso, S.h., M.hum., Yang Mulia Maria Anna Samiyati, S.h., M.h., Dan Yang Mulia Dr. Hj. Rahmi Mulyati, S.h., M.h. Selain Itu, Turut Mengunjungi booth ditjen Badilum Adalah Chief Justice Of Singapore, Sundaresh Menon, Beserta perwakilan Lainnya Dari Mahkamah Agung Singapura. 

      bersamaan Dengan Hari Terakhir Pameran Kampung Hukum 2024, Penutupan Dilakukan Oleh Rudy Sudianto, S.h., M.m., Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Badan Urusan Administrasi. Selain Itu, Diumumkan Juga Pemenang Untuk Lomba booth terfavorit Dan booth terbaik. Pada Pengumuman Tersebut, Ditjen Badilum Berhasil Meraih Juara 3 booth terbaik Pada Pameran Kampung Hukum 2024. Pada Akhir Rangkaian Kegiatan Pameran Kampung Hukum 2024, Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung Ri Menampilkan Hiburan Dengan Menghadirkan Band padi Reborn Yang Berhasil Mengguncang Ruang Cenderawasih Jakarta Convention Center Sekaligus Menyemarakkan Penutupan Pameran Kampung Hukum 2024 Kali Ini.