Keputusan Mahkamah Agung RI
Surat Edaran Sekretaris Ma Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Layanan Promosi Mutasi Kesekretariatan, Pindah Antar Instansi, Dan Jabatan Fungsional Berbasis Elektronik Pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Di Lingkungan Mahkamah Agun
jakarta " Humas : Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50/kma/sk/iii/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (sikep) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya Dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 238/sek/sk/iii/2019 Tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Telah Dilakukan Pengembangan Fitur Layanan Kepegawaian Berupa Promosi Mutasi Kesekretariatan, Pindah Antar Instansi, Dan Jabatan Fungsional Berbasis Elektronik Pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (sikep). Berkenaan Hal Tersebut, Disampaikan Bahwa Mulai Tahun 2023:
untuk Lebih Jelasnya, Berikut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023:
unduh Se_sesma Nomor 1 Tahun 2023_sign.pdf
by zenorss
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Dan Penggunaan Aplikasi Penerima Negara Bukan Pajak Aplikasi Pnbp Versi 2.0 Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
jakarta-humas, Bahwa Dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Tranparansi Dan Akuntabilitas Penyelenggraan Peradilan Serta Untuk Menunjang Pelaksanaan Pengelolaan Dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya . Maka Dengan Ini Kami Lampirkan Suratnya Sebagai Berikut :
unduh Sk Kma Pemberlakuan Pengunaan Aplikasi Pnbp Versi 02.pdf
by zenorss
Berita Terbaru Mahkamah Agung
Plt. Sekretaris Ma Melantik 17 Pejabat Struktural Dan 15 Pejabat Fungsional
jakarta-humas: Plt Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.h., M.h Melantik 17 Pejabat Struktural Dan 15 Pejabat Fungsional, Pada Hari Senin, 4 Maret 2024, Bertempat Digedung Tower Lantai 2 Mahkamah Agung.
dalam Sumpahnya, Pejabat Struktural Dan Fungsional Berjanji Akan Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Mereka Dengan Dengan Sebaik-baiknya Dan Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkenaan Dengan Tugas Dan Kewajiban.mereka Juga Bersumpah Akan Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Undang-undang Dasar Nkri 1945.
akan Bekerja Sebaik-baiknya Dan Dengan Penuh Tanggung Jawab. Mereka Juga Berjanji Akan Menjaga Integritas Dan Menghindarkan Diri Dari Perbuatan Tercela, Tutur Pejabat Struktural Dan Fungsional Yang Dilantik
sementara Itu, Plt Sekretaris Mahkamah Agung Dalam Sambutannya Mengatakan Jabatan Yang Kalian Sandang Merupakan Amanah (kepercayaan) Yang Diberikan Kepada Kalian, Untuk Itu Kalian Harus Jaga Dengan Bekerja Sebaik Baiknya. Dan Juga Mengenai Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawas Dan Pembinaan Atasan Langsung Dilingkungan Ma Harus Kalian Terapkan Dilingkungan Tempat Saudara Bekerja, Sehingga Nantinya Kalian Bisa Menjadi Role Model Yang Artinya Bisa Menjadi Teladan Yang Baik Dari Segi Pola Pikir Maupun Perilaku Yang Dilakukan Sehari-hari.
berikut Nama Pejabat Struktural Yang Dilantik
Arif Setiadi, S.h. Sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan Dan Monitoring A Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Antonius Adhi Irianto, S.s. Sebagai Kepala Sub Bagian Statistik Dan Laporan Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Budi Hendrasti, S.h., M.h. Sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Ratna Yunita, S.t., M.m. Sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan Dan Monitoring C Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Nur Rahmat Baskara, S.e. Sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Barang I Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Endang Setyo Hartanti, S.e., M.m.sebagai Kepala Sub Bagian Pembukuan Dan Neraca Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Devi Amelia, S.h. Sebagai Kepala Sub Bagian Standarisasi Pengadaan Barang Ii Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mohd. Dedy Aprilan, S.p., M.h. Sebagai Kepala Sub Bagian Pengadaan Dan Penghapusan Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi Agung Priyombodo, S.kom., M.kom. Sebagai Kepala Sub Bagian Persuratan Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi Gandit Wahyudi Satrio, S.h., M.h. Sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran Dan Perbendaharaan Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Rachmad Triapto, S.kom. Sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi I B Pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Fita Rusfandari, S.e., M.m. Sebagai Kepala Sub Bagian Akuntansi I A Pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Anita Novianti, S.e., M.ak. Sebagai Kepala Sub Bagian Verifikasi Dan Tuntutan Ganti Rugi I B Pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Vika Pratiwi, S.e. Sebagai Kepala Sub Bagian Verifikasi Dan Tuntutan Ganti Rugi I A Pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Purwanto, S.p. Sebagai Kepala Sub Bagian Organisasi Pada Biro Perencanaan Dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Bintang Puwan Permata, S.h.sebagai Kepala Sub Bagian Rohani Dan Sosial Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi. Amir Mahmud, S.h. Sebagai Kepala Sub Bagian Kearsipan Dan Dokumentasi Pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi.dan Nama Pejabat Fungsional Yang Dilantik:
Sukriadi Tanjung, S.kom. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Novan Pujimahaputra, S.kom., S.h. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Tessa Yulisa Dewi Nurnaningrum, S.h., M.kn. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Rizky Amelia Kusuma Wardani, S.e. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Riyadhy Fauzy, S.e. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Putri Dea Larasati, S.ak. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Probo Widyaningrum, S.e., M.m. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Izni Wuyanti, S.e. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Harmini, S.e. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Aris Nurul Wahyu Hidayah, S.h. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Ahmad Supriyadi, S.h. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Adji Budi Susilo, S.e. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Deagestano Hendika Saputra, S.kom. Sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ahli Pertama Febri Susanto, S.pd. Sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama Julian Mahardika, S.pd.sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertamaturut Hadir Dalam Acara Tersebut, Para Pejabat Eselon Ii, Iii Dan Iv Dilingkungan Mahkamah Agung, Serta Para Undangan Lainnya (humas)
by zenorss
Ketua Kamar Pengawasan : Integritas Adalah Konsistensi Antara Tindakan Dengan Nilai Dan Prinsip
jakarta " Humas : Integritas Adalah Konsistensi Dan Keteguhan Yang Tak Tergoyahkan Dalam Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Luhur Dan Keyakinan, Definisi Lain Dari Integritas Adalah Suatu Konsep Yang Menunjuk Konsistensi Antara Tindakan Dengan Nilai Dan Prinsip.
hal Tersebut Disampaikan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.h., M.hum, Pada Acara Pembinaan Dan Penandatanganan Pakta Integritas Di Lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung Pada Senin, 4 Maret 2024 Di Lantai 2 Gedung Wirdjono Mahkamah Agung.
menurutnya, Dalam Etika, Integritas Diartikan Sebagai Kejujuran Dan Kebenaran Atau Ketepatan Dari Tindakan Seseorang Dikatakan Mempunyai Integritas Apabila Tindakannya Sesuai Dengan Nilai, Keyakinan, Dan Prinsip Yang Dipegangnya.
mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Ini Mengatakan, Kita Semua Berubah Ke Arah Yang Lebih Baik, Untuk Mengembalikan Marwah Mahkamah Agung, Semua Hanya Bisa Dapat Dilakukan Jika Kita Menjadikan Integritas Sebagai Pilar Utama Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi.
untuk Itu Dibutuhkan; Komitmen Pribadi Untuk Meneguhkan Integritas, Dengan Di Mulai Saat Ini Juga, Dimulai Dari Hal Yang Paling Sederhana Sampai Dengan Hal Paling Besar, Ujar Tuakawas.
dalam Kesempatan Yang Sama, Panitera Mahkamah Agung, Dr. Heru Pramono, S.h., M.hum Mengatakan Sebagai Tindak Lanjut Atas Instruksi Pimpinan Mahkamah Agung Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Dinilai Perlu Dilakukan Penandatanganan Pakta Integritas Bagi Seluruh Hakim Dan Aparatur Peradilan Yang Berada Di Lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri.
hal Tersebut Selaras Dengan Amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementerian/lembaga Dan Pemerintah Daerah, Yang Menyatakan Bahwa Setiap Hakim Dan Aparatur Peradilan Wajib Membuat Pernyataan Atau Janji Kepada Diri Sendiri Tentang Komitmen Melaksakanakan Seluruh Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, Wewenang Dan Peran Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Serta Kesanggupan Untuk Tidak Melakukan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
sementara Itu Dalam Laporan Kegiatan, Sekretaris Panitera Mahkamah Agung Dr. H. Iyus Suryana, S.h., M.h Menyampaikan, Kegiatan Ini Merupakan Tindak Lanjut Dari ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya; Dan Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 01/maklumat/kma/ix/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Serta Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penandatanganan Pakta Integritas.
acara Ini Dihadiri Panitera Muda Perkara, Hakim Tinggi Pemilah Perkara, Panitera Muda Kamar, Hakim Yustisial/panitera Pengganti, Pejabat Struktural, Serta Pejabat Fungsional Dan Pelaksana Di Lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri. Kegiatan Ini Juga Dilaksanakan Secara Virtual. (enk/pn/photo:bgs,vt,tfk)
by zenorss
Pengumuman Mahkamah Agung RI
Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1445 Hijriah Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
jakarta " Humas : Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Maka Dalam Rangka Menjamin Keberlangsungan Dan Efektifitas Pelaksanaan Tugas Kedinasan Dengan Ini Disampaikan Bahwa Ketentuan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan 1445 Hijriah Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Adalah Sebagai Berikut:
senin S.d. Kamis:
jam Kerja : Pukul 08.00 S.d. Pukul 15.00 Waktu Setempat
jam Istirahat : Pukul 12.00 S.d. Pukul 12.30 Waktu Setempat
jumat:
jam Kerja : Pukul 08.00 S.d. Pukul 15.30 Waktu Setempat
jam Istirahat : Pukul 11.30 S.d. Pukul 12.30 Waktu Setempat
untuk Lebih Jelas, Silahkan Klik Tautan Di Bawah Ini:
unduh Edaran Jam Kerja Ramadhan 1445h_sign.pdf
by zenorss
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Cuti Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Nomor : 212/sek/sk.kp5.3/ii.2024
jakarta-humas : Jumt 08 Maret 2024. Berdasarkan Surat Nomor : 212/sek/sk.kp5.3/ii/2024. Tanggal 23 Februari 2024. Dari Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Ri, Tentang Pedoman Pelaksanaan Cuti Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
untuk Informasi Selengkapnya, Silakan Klik Tautan Di Bawah Ini. (humas)
unduh Kep_sesma No 212_2024 Tentang Cuti Bagi Pppk_stempel.pdf
by zenorss
Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)
Ditjen Badilum Bahas Permasalahan Eksekusi Dan Penanganan Perkara Dalam Fgd Kepaniteraan
permasalahan Dalam Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Tak Lepas Dari Kendalam Dalam Penanganan Perkara, Terutama Dalam Eksekusi Perkara Yang Sudah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap. Seringkali Perkara Yang Sudah Putus Tidak Bisa Ditindak Lanjuti Dengan Eksekusi Untuk Memulihkan Hak Para Pihak Berperkara. Hal Ini Dapat Menimbulkan Berbagai Kendala Seperti Ketidakpastian Hukum.
membahas Isu Tersebut, Ditjen Badilum Kembali Mengadakan Focus Group Discussion (fgd) Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Umum Yang Dilaksanakan Pada 4 S.d. 6 Maret 2024 Bertempat Di Four Point By Sheraton Medan. Kegiatan Ini Dibuka Oleh direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Hasanudin, S.h., M.h. Dengan Dihadiri Panitera Dan Panitera Muda Perdata Dari Pengadilan Negeri Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Dan Apatrat Penegak Hukum Seperti Dari Polresta Medan.
materi Dan Narasumber Dalam Kegiatan Ini Adalah:
"gambaran Umum Tentang Eksekusi Bidang Perdata" Oleh dr. Drs. H. Panusunan Parahap, S.h., M.h. (ketua Pengadilan Tinggi Medan); "prosedur Penyelesaian Eksekusi Bidang Perdata" Dan "kendala Eksekusi Dan Penyelesaiannya" Oleh dr. Subiharta, S.h., M.hum (hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta) "jenis Eksekusi Dan Pelaksanaan" Dan "ulasan Mengenai Rancangan Perma Eksekusi" Oleh dr. Catur Iriantoro, S.h., M.hum (hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung)by zenorss
Bersama Bkn, Ditjen Badilum Laksanakan Pengurusan Kenaikan Pangkat Hakim Dan Tenaga Teknis
direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menyelenggarakan Rapat Mengenai Kenaikan Pangkat Hakim Dan Tenaga Teknis Dengan Badan Kepegawaian Negara. Acara Diselenggarakan Di Vasaka Hotel, Jakarta, Pada Tanggal 7-10 Maret 2024. Kegiatan Dibuka Oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.h., M.h.
selain Mengerjakan Penyelesaian Kenaikan Pangkat, Kegiatan Bersama Badan Kepegawaian Nasional (bkn) Ini Juga Menyelesaikan Administrasi Pencantuman Gelar Bagi Hakim Dan Tenaga Teknis Peradilan Umum. Diharapkan Degan Kegiatan Ini, Para Hakim Di Daerah Dapat Tepat Watu Dalam Memperoleh Hak-haknya Yang Berkaitan Dengan Kenaikan Pangkat.
by zenorss
Data Mutasi Hakim (TPM Hakim) Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hasil Tpm Tanggal 2 Februari 2024
Attachments:
file description file Size downloads hasil Tpm Tanggal 2 Februari 2024.pdf 57 Kb 217 by zenorss
Data Mutasi Panitera (TPM Panitera) Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hasil Tpm Kepaniteraan Tgl. 10 November 2023
Attachments:
file description file Size downloads hasil Tpm Kepaniteraan Tgl 10 Nov 2023 477 Kb 319 by zenorss