berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Laporan Hukum Tahun 2026
Laporan Hukum Tahun 2026
ditulis tanggal 5 March 2026

Berikut ini adalah Laporan Hukum Tahun 2026:

  1. Bulan Januari 2026. Lihat disini
  2. Bulan Februari 2026. Lihat disini
  3. Bulan Maret 2026. Lihat disini
  4. Bulan April 2026. Lihat disini
  5. Bulan Mei 2026. Lihat disini
  6. Bulan Juni 2026. Lihat disini
  7. Bulan Juli 2026. Lihat disini
  8. Bulan Agustus 2026. Lihat disini
  9. Bulan September 2026. Lihat disini
  10. Bulan Oktober 2026. Lihat disini
  11. Bulan Nopember 2026. Lihat disini
  12. Bulan Desember 2026. Lihat disini


«



  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Ramadan Penuh Kepedulian, Dyk Ma Ri Salurkan 1.675 Paket Sembako Murah

      jakarta " Humas: Suasana Ramadan Dimaknai Dengan Semangat Berbagi Oleh Dharmayukti Karini Mahkamah Agung Republik Indonesia (dyk Ma Ri). Organisasi Wanita Di Lingkungan Peradilan Itu Menyalurkan Paket Sembako Murah Dalam Kegiatan Sosial Yang Digelar Senin (9/3) Di Gedung Ma, Jakarta Pusat.

      tahun Ini Dharmayukti Karini Ma Ri Menyiapkan 1.675 Paket Sembako Murah Yang Terdiri Dari Berbagai Kebutuhan Pokok, Mulai Dari Minyak Goreng, Gula, Mentega, Hingga Biskuit. Sembako Murah Dikhususkan Bagi Pns Golongan I Dan Ii, Pppk, Pegawai Outsourcing, Cleaning Service, Dan Petugas Keamanan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Eselon I Di Bawahnya.

      selain Penyaluran Paket Sembako Murah, Dyk Ma Ri Turut Memberikan Santunan Dalam Menyambut Idul Fitri 1447 H Kepada Para Marbot Atau Pengurus Masjid Dan Musala Di Lingkungan Mahkamah Agung.

      kegiatan Ini Disambut Positif Oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Sunarto, S.h., M.h. Menurutnya Penyaluran Bantuan Ini Menjadi Bentuk Kepedulian Nyata Kepada Sesama.

      amal Kegiatan Hari Ini Merupakan Wujud Nyata Dari Kepedulian Sosial Dan Empati Terhadap Sesama. Kita Semua Menyadari Bahwa Dalam Dinamika Kehidupan Terdapat Saudara-saudara Kita Yang Menghadapi Tantangan Dan Kesulitan Dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Sehari-hari, Kata Prof. Sunarto.

      lebih Jauh, Pelindung Pp Dyk Ma Itu Menilai Kegiatan Sosial Seperti Ini Tidak Hanya Memberikan Bantuan Secara Materil, Tetapi Juga Mempererat Hubungan Sosial Di Antara Sesama.

      ketika Kita Berbagi, Sesungguhnya Kita Sedang Memperkuat Tali Silaturahmi Dan Memperkuat Persaudaraan. Kita Tidak Hanya Membantu Secara Materi, Tetapi Juga Menumbuhkan Rasa Saling Peduli, Rasa Saling Memiliki, Dan Rasa Saling Menguatkan Di Antara Kita, Ujarnya.

      ia Berharap Kegiatan Serupa Terus Dilanjutkan Dan Dikembangkan Melalui Berbagai Program Sosial Lainnya, Seperti Pemberian Beasiswa Bagi Putra-putri Aparatur Peradilan Yang Berprestasi Namun Membutuhkan Dukungan Finansial, Bantuan Kepada Panti Asuhan, Hingga Program Pemberdayaan Bagi Masyarakat Yang Membutuhkan.

      menurut Prof. Sunarto, Semakin Aktifnya Kegiatan Sosial Yang Digagas Dharmayukti Karini Akan Membuat Manfaat Organisasi Tersebut Semakin Dirasakan Luas, Tidak Hanya Di Lingkungan Peradilan Tetapi Juga Oleh Masyarakat. Dengan Semakin Digalakkannya Kegiatan Sosial Dharmayukti Karini Akan Semakin Dirasakan Manfaatnya Tidak Hanya Oleh Keluarga Besar Peradilan Tetapi Juga Oleh Masyarakat Luas, Katanya.

      sementara Itu, Ketua Dharmayukti Karini Ma Ri, Titiek Poedji S. Suharto Menyampaikan Kegiatan Ini Menjadi Kegiatan Rutin Yang Diadakan Dalam Memeriahkan Bulan Ramadan. Menurutnya, Penyaluran Bantuan Ini Menjadi Wujud Dalam Mengembangkan Organisasi Dan Anggotanya.

      "program-program Kerja Dharmayukti Karini Menitikberatkan Pada Kegiatan Yang Bersifat Sosial Dengan Tujuan Melatih Setiap Anggota Untuk Peduli Sosial," Ungkapnya.

      dirinya Menambahkan Program Sosial Ini Tidak Berhenti Dalam Penyaluran Sembako Murah, Selanjutnya Dyk Ma Ri Akan Turut Memberikan Bantuan Beasiswa Yang Rencananya Akan Disalurkan Pada Bulan Juli Nanti.

      "kepedulian Sosial Dharmayukti Karini Kegiatannya Sembako Murah Yang Diadakan Pada Pagi Hari Ini Dan Pelaksanaan Bantuan Dana Beasiswa Yang Akan Dilaksanakan Pada Bulan Juli Awal Tahun Ajaran Baru," Tuturnya.

      penyerahan Bantuan Sembako Murah Dilaksanakan Secara Simbolis Yang Diterima Oleh Sepuluh Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Eselon I Yang Turut Disaksikan Oleh Ketua Ma, Wakil Ketua Ma Bidang Yudisial Dan Non Yudisial, Para Ketua Kamar, Hakim Agung Dan Hakim Ad Hoc Di Lingkungan Ma, Para Pejabat Eselon I Ma, Maupun Pengurus Pusat Dan Pengurus Dyk Ma Ri. (sk/ds/rs/photo:sno,alf,end)

    • Ketua Ma: Perma 3/2025 Jadi Tonggak Baru Penanganan Pidana Perpajakan

      jakarta " Humas: Ketua Mahkamah Agung (ma) Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.h., M.h. Menegaskan Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Nenjadi Tonggak Baru Dalam Penanganan Pidana Perpajakan.

      hal Itu Disampaikan Dalam Acara Diskusi Interaktif Peraturan Mahkamah Agung Ri (perma) Nomor 3 Tahun 2025: Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Yang Digelar Di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat Rabu (4/3). Dalam Sambutannya, Ketua Ma Menekankan Bahwa Regulasi Tersebut Hasil Proses Kebijakan Yang Panjang, Sistematis, Dan Berbasis Kajian.

      lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, Bukanlah Kebijakan Yang Hadir Secara Tiba-tiba. Peraturan Ini Merupakan Hasil Dari Proses Panjang Yang Dilakukan Secara Bertahap Dan Berkesinambungan, Ujarnya.

      prof. Sunarto Memaparkan, Langkah Awal Pembaruan Dimulai Sejak Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021, Dilanjutkan Penelitian Sistem Pemidanaan Oleh Badan Strategi Kebijakan Dan Diklat Hukum Dan Peradilan Pada 2022, Hingga Pembentukan Kelompok Kerja Melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 118/kma/sk/vi/2023. Puncaknya, Pada 2025, Mahkamah Agung Menetapkan Perma Nomor 3 Tahun 2025 Sebagai Pedoman Komprehensif Penanganan Perkara Pidana Perpajakan.

      peraturan Ini Menjadi Tonggak Penting Dalam Pembaruan Pendekatan Penegakan Hukum Pidana Perpajakan, Sekaligus Menjawab Kebutuhan Akan Kepastian Prosedural Yang Lebih Komprehensif Dan Sistematis, Kata Ketua Ma.

      dalam Paparannya, Guru Besar Fh Unair Itu Juga Menyoroti Konsep Kunci Yang Ditegaskan Dalam Perma Tersebut, Termasuk Perluasan Makna Setiap Orang Yang Mencakup Orang Pribadi Maupun Korporasi. Bahkan, Menurutnya Pertanggungjawaban Pidana Dapat Menjangkau Pihak Yang Secara Nyata Mengendalikan Atau Memperoleh Manfaat Dari Suatu Korporasi.

      dengan Demikian Pemberi Perintah, Pemegang Kendali, Atau Pemilik Manfaat, Meskipun Tidak Tercantum Dalam Struktur Formal, Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Apabila Terbukti Memiliki Kewenangan Menentukan Arah Kebijakan Dan Menikmati Hasil Dari Perbuatan Yang Melahirkan Tindak Pidana, Tegasnya.

      lebih Jauh, Ketua Ma Mengaitkan Kehadiran Perma Ini Dengan Kepastian Hukum Dan Iklim Investasi Nasional. Menurutnya, Ketidakjelasan Norma Dan Inkonsistensi Penerapan Hukum Dapat Menimbulkan Biaya Ekonomi Yang Tinggi.

      dengan Demikian, Perma Nomor 3 Tahun 2025, Bukan Hanya Instrumen Penegakan Hukum, Tetapi Juga Bagian Dari Upaya Menciptakan Iklim Investasi Yang Sehat. Kepastian Hukum Yang Ditegakkan Secara Konsisten Akan Melahirkan Rasa Aman, Kepercayaan, Dan Prediktabilitas. Tiga Elemen Penting Ini Yang Menjadikan Indonesia Semakin Menarik Sebagai Tempat Berusaha Dan Berinvestasi, Ujarnya.

      meski Memperkuat Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana, Perma Ini Disebutnya Tetap Menempatkan Prinsip Proporsionalitas Sebagai Penyeimbang. Ketua Ma Menegaskan, Pemidanaan Harus Mempertimbangkan Peran Masing-masing Terdakwa, Tingkat Kesalahan, Serta Kerugian Negara Yang Ditimbulkan.

      dengan Demikian, Prinsip Proporsionalitas Menjaga Keseimbangan Antara Ketegasan Dan Keadilan, Katanya.

      kegiatan Ini Turut Menghadirkan Sejumlah Narasumber Utama, Antara Lain Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Akademisi Hukum, Serta Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Sebagai Bagian Dari Upaya Memperkuat Sinergi Antar-lembaga Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perpajakan.

      diskusi Interakif Yang Diinisiasi Mahkamah Agung Ri Dan Ditjen Pajak Kementeruan Keuangan Ini Jugadihadiri Oleh Wakil Ketua Ma Bidang Yudisial, Wakil Ketua Ma Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar, Para Hakim Agung Kamar Pidana Dan Tun, Para Pejabat Eselon I Ma, Serta Undangan Lainnya. (sk/ds/rs/photo:end,zhd)



  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Penguatan Integritas Dan Peningkatan Kinerja Pimpinan Pengadilan Negeri Menjadi Amanat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

      dalam Rangka Pembinaan Rutin Kepada Aparat Peradilan, Ditjen Badilum Kembali Mengadakan Pembinaan Ketua Dan Panitera Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2026, Yang Digelar Di Ruang Lobby, Lantai 1, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Ri, Cempaka Putih, Jakarta. Kegiatan Pada Selasa, 3 Maret 2025 Ini Dihadiri Ketua Dan Panitera Dari Pengadilan Negeri Klas Ia Dan Ia Khusus Yang Hadir Secara Langsung, Serta Ketua Dan Panitera Pengadilan Negeri Se-indonesia Secara Online

      Pada Kegiatan Ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.h., M.h. Memimpin Pembinaan. Beliau Memulai Pembinaan Dengan Mengingatkan Bahwa Pengadilan Negeri Memiliki Peran Penting , Karena Pengadilan Negeri Adalah Garda Terdepan Pelayanan Peradilan. Dengan Adanya Tuntutan Publik Terhadap Peradilan Yang Bersih Dan Profesional, Maka Pengadilan Negeri Perlu Meningkatkan Kinerja Dan Integritas Sebagai Dua Pilar Utama, Serta Melakukan Transformasi Menuju Peradilan Modern Berbasis Teknologi. Transformasi Ini Menjadi Tugas Besar Para Ketua Pengadilan Negeri.

      sementara Itu Kepada Para Panitera Pengadilan Negeri, Beliau Berpesan Bahwa Panitera Memiliki Peran Penting Sebagai Penanggung Jawab Administrasi Perkara, Penjamin Validitas Dan Akurasi Data Perkara, Pengelola Biaya Perkara Secara Akuntabel, Dan Pengawas Ketepatan Minutasi Dan Publikasi Putusan.

      di Akhir Pembinaan Beliau Menyatakan Bahwa Kinerja Hebat Aparat Peradilan Hari Ini Adalah Warisan Bagi Peradilan Masa Depan. Sinergi Seluruh Aparatur Peradilan Adalah Kunci Keberhasilan, Untuk Mewujudkan Layanan Prima Dan Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk).

      Untuk Meningkatkan Pemahaman Para Ketua Dan Panitera Dari Pengadilan Negeri Tentang Integritas, Pembinaan Ini Juga Menghadirkan Deputi Bidang Pelaporan Dan Pengawasan Kepatuhan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (ppatk), Fithriadi Muslim. Beliau Menjelaskan Bagaimana Pptk Dapat Melakukan Pengawasan Terhadap Transaksi Keuangan, Untuk Menjaga Integritas Para Aparat Peradilan. Sementara Itu, Materi Tentang Pengawasan Aparat Peradilan Umum Oleh Mahkamah Agung Ri Disampaikan Oleh Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Muh. Djauhar Setiadi, S.h., M.h.

    • Ditjen Badilum Sosialisasikan Pembangunan Zona Integritas Ke Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Dengan Hadirkan Kementerian Pan-rb

      ditjen Badilum Berupaya Mengoptimalkan Pembangunan Zona Integritas (zi) Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri, Untuk Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (wbbm) Di Lingkungan Peradilan Umum. Oleh Karena Itu, Untuk Meningkatkan Kesuksesan Pembangunan Zi, Dilaksanakan Sosialisasi Dengan Mengundang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (panrb).

      sosialisasi Ini Digelar Pada Hari Kamis, 5 Maret 2026, Dengan Dibuka Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.h., M.h. , Dan Menghadirkan Narasumber Akhmad Hasmy (asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi) Serta Muhammad Anis, S.e., Ak., M.ak. (auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung Ri). Seluruh Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Di Indonesia Menghadiri Kegiatan Ini Secara Daring (online).

      Dirjen Badilum Mengawali Kegiatan Dengan Mengingatkan Kembali Kepada Para Pimpinan Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Bahwa Membangun Zona Integritas Bukan Hanya Melengkapi Berkas Atau Dokumen, Namun Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Kepada Masyarakat Pencari Keadilan, Dengan Cara Meningkatkan Layanan.

      Kemudian Kepada Para Pimpinan Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Yang Mengikuti Sosialisasi, Para Narasumber Berbagi Pengalaman Tentang Kendala Yang Sering Dihadapi Oleh Satuan Kerja Dalam Membangun Zona Integritas, Serta Cara Dalam Mengatasi Permasalahan Tersebut Dan Meraih Predikat Wbk Dan Wbbm. Kegiatan Ini Diakhiri Dengan Diskusi Para Para Pimpinan Peradilan Kepada Narasumber, Di Mana Dibahas Pengalaman Yang Sudah Dialami Dalam Membangun Zona Integritas Dan Meningkatkan Pelayanan



Accessibility Toolbar