logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Laporan Realisasi Anggaran

Thu, 05 Nov 2020

Laporan Realisasi Anggaran

Nama File : LRA_MEI_2020_satker477402.pdf
Ukuran File : 6.05 KB (application/pdf)
Laporan Realisasi Anggaran tahun : 2020
Deskripsi : Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur (477402) sampai dengan 31 Mei 2020






  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Sampaikan Pidato Kunci, Ketua Ma Ajak Semua Pihak Memerangi Korupsi

      bogor-humas: Saya Ingin Mengajak Kepada Semua Pihak Untuk Bersama-sama Memerangi Korupsi Di Negeri Ini, Sesuai Dengan Peran Dan Fungsi Kita Masing-masing. Memerangi Korupsi Harus Dimulai Dari Lingkup Yang Paling Kecil, Yaitu Dari Lingkungan Diri Kita Sendiri, Kemudian Secara Bertahap Ke Lingkungan Yang Lebih Besar. Jika Semua Komponen Bangsa Bersinergi Untuk Memberantas Korupsi Di Negeri Ini, Maka Peran-peran Kecil Yang Kita Lakukan Akan Menjadi Kekuatan Besar Yang Bisa Mengubah Kondisi Bangsa Ini.

      demikian Disampaikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Saat Menyampaikan Pidato Kunci Pada Kelas Inspirasi Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan Xxiii Pada Selasa Pagi, 2 Desember 2021 Di Gedung Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Mahkamah Agung, Mega Mendung, Bogor.

      pada Kesempatan Itu, Ketua Mahkamah Agung Menyampaikan Pidato Kunci Tentang Perkembangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

      mantan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Ini Menjelaskan Bahwa Dalam Beberapa Tahun Terakhir Ini, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Terus Mengalami Peningkatan, Baik Secara Jumlah Perkara, Maupun Modus Operandi Yang Dilakukan Oleh Para Pelakunya. Peningkatan Angka Korupsi Tersebut, Akan Membawa Pengaruh Besar Bagi Kehidupan Perekonomian Nasional, Serta Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Pada Umumnya.

      di Berbagai Belahan Dunia, Tambah Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro Tersebut, Korupsi Selalu Mendapatkan Perhatian Yang Lebih Dibandingkan Dengan Tindak Pidana Lainnya. Fenomena Ini Dapat Dimaklumi, Mengingat Dampak Negative Yang Ditimbulkan Oleh Tindak Pidana Korupsi Dapat Memengaruhi Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Membahayakan Sendi-sendi Kehidupan Bernegara Di Bidang Politik, Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Serta Merusak Nilai-nilai Demokrasi Dan Moralitas Suatu Bangsa.

      jika Kondisi Tersebut Terjadi Secara Terus- Menerus Dalam Waktu Yang Lama, Maka Akan Menghilangkan Rasa Kepercayaan Masyarakat Kepada Hukum Dan Para Penegak Hukum. Untuk Itu, Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Menyampaikan Bahwa Upaya Pemberantasan Korupsi, Harus Terus Dilakukan Dengan Melibatkan Semua Komponen Bangsa.

      hadir Sebagai Pembicara Pada Kegiatan Yang Diikuti Oleh 107 Peserta Baik Secara Luring Maupun Daring Yaitu, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Dr. Suhadi, S.h., M.h., Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.h., M.hum., Hakim Agung Suharto, S.h., M.h., Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pamolangi, S.h., M.h., Dan Komisioner Komisi Yudisial Ri, Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.h., M.h.

      turut Hadir Pada Acara Yang Dilaksanakan Dengan Protokol Kesehatan Yang Ketat Ini Yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Kepala Badan Diklat Mahkamah Agung Dan Yang Lainnya. (azh/rs)

    • Kunjungan Kerja Legislasi Komisi Iii Dpr Ri Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

      jakarta-humas, Komisi Iii Dpr Ri Melakukan Kunjungan Kerja Ke Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-undang (ruu) Kejaksaan. Komisi Iii Dpr Ri Sebagai Salah Satu Kelengkapan Dewan Yang Memiliki Ruang Lingkup Kerja Di Bidang Hukum , Hak Asasi Manusia Dan Keamanan Telah Diberikan Penugasan Untuk Melakukan Pembahasan Terhadap Rancangan Undang " Undang Tentang Perubahan Atas Undang " Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Ri Bersama Pemerintah Sebagaimana Dimaksud Dalam Surat Presiden Ri No R/45/pres/09/2021 Yang Telah Menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (dim) Terhadap Draf Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Ri ( Ruu Kejaksaan)

      acara Yang Dipimpin Oleh Ketua Rombongan Dr.ir.h.adies Kadir, Sh.,m.hum Dari Fraksi Golkar, Agustiar Dahlan Dari Fraksi Pdi Perjuangan , H.safaruddin Dari Fraksi Pdi Perjuangan, H Rudy Mas Ud, Se Dari Fraksi Golkar, Supriansa,sh.,mh Dari Fraksi Golkar, Muhammad Rahul Dari Fraksi Gerindra, Bimantoro Wiyono,sh Dari Fraksi Gerindra, Ary Egahni Ben Bahat Dari Fraksi Nasdem, H Moh Rano Al Fath Dari Fraksi Pkb, Dr Hinca Ip Pandjaitan Xiii, Sh.,mh.,accs Dari Fraksi Demokrat, Komjen (purn) Drs.h.adang Daradjatun Dari Fraksi Pks, Sarifuddin Suding,sh.,mh Dari Fraksi Pan, H.nazaruddin Dek Gam Dari Fraksi Pan Masing Masing Sebagai Anggota Tim.

      acara Pertemuan Pada Rabu 1 Desember 2021 Ini Dilaksanakan Di Aula Kantor Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur Dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan Yang Berlaku, Dihadiri Oleh, Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda (sutoyo, S.h.,m.hum), Ketua Pengadilan Negeri Samarinda (darius Naftali,sh.,mh), Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan ( Ikhwan Hendrato,sh.,mh)dan Juga Penghubung Kepolisian, Penghubung Kejaksaan, Penghubung Mahkamah Agung Serta Beberapa Hakim Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama;

      ketua Pengadilan Tinggi Sutoyo,sh.,mh Menyampaikan Pemaparannya Terkait Dengan Rekomendasi Atau Pertimbangan Dalam Rangka Revisi Uu Kejaksaan Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi Iii Dpr Yaitu Perlu Revisi Uu No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Ri Karena Banyak Aspek Hukum Yang Berkembang Terlebih Pada Masa Pandemi Covid-19 Telah Terjadi Perubahan Tata Cara Persidangan Secara Daring / Virtual / Online Diakomadasi, Terjadi Pula Pergeseran Paradigma / Makna Keadilan Dari Keadilan Retributive Yang Menekankan Pada Pembalasan / Hukuman Kepada Pelaku Menjadi Keadilan Restorative Yang Mengedepankan Pemulihan Kembali Pada Keadan Semula. Tanggapan Terhadap Ruu Kejaksaan Yaitu 1. Penyesuaian Standar Perlindungan Terhadap Jaksa Dan Keluarganya 2. Pengaturan Mengenai Intelijen Penegakan Hukum (intelijen Yustisial) Yang Disesuaikan Dengan Uu Yang Mengatur Mengenai Intelijen Negara. 3. Pengaturan Kewenangan Pengawasan Barang Cetakan Dan Multimedia Yang Diatur Dan Menyesuaikan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (mk) Nomor 6-13-20/puu/viii/2010 Tanggal 13 Oktober 2010 4. Pengaturan Fungsi Jaksa Agung Sebagai Advocaat General 5. Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Mediasi Penal Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu ( Integreted Criminal Justice System ) 6. Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penyadapan Dalam Rangka Penegakkan Hukum Sebagaimana Diatur Dadalam Undang " Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Penyelenggaraan Pusat Pemantauan (monitoring) Di Bidang Tindak Pidana 7. Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Untuk Menggunakan Denda Damai Dalam Tindak Pidana Ekonomi 8. Perubahan Syarat Menjadi Jaksa Agung Dan Penghapusan Ketentuan Larangan Rangkap Jabatan Oleh Jaksa Agung 9. Berkaitan Dengan Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Rangka Pemulihan Asset ( Pasal 30a Ruu Kejaksaan)

      setelah Memperoleh Aspirasi Dari Masyarakat Dan Pemangku Kepentingan, Selanjutnya Tim Komisi Iii Dpr Ri Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Atas Segala Saran Dan Masukan Serta Menyatakan Akan Berupaya Dan Berjuang Untuk Menyelesaikan Rancangan Undang-undang Kejaksaan Tersebut, Serta Mohon Dukungan Dari Semua Pihak.

      acara Ditutup Dengan Foto Bersama.

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Negeri Bandung

      setelah Melaksanakanan Surveilans Dan Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Di Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  Melaksanakan Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Negeri Bandung. Kegiatan Diadakan Di Kota Bandung, Pada Jumat, 26 November 2021. Kegiatan Ini Dihadiri Dan Dibuka Langsung Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Sihar Hamonangan Purba, S.h., M.h..

      tim Asesor Ditjen Badilum Dipimpin Oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, Sh, Mh, Dan Didampingi Anggota Dari Pejabat Dan Staf Ditjen Badilum. Asesmen Bertujuan Memastikan Bahwa Pelayanan Dan Administrasi Pada Pengadilan Negeri Bandung Sesuai Denagn Standar Yang Telah Ditetapkan Mahkamah Agung Ri.

    • Ujian Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (ppnpn) Tahap I Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

      pada Hari Rabu, Tanggal 1 Desember 2021, Telah Dilaksanakan Ujian Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (ppnpn) Tahap Pertama Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Bertempat Di Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pada Tahap Pertama Ini, Peserta Diuji Kemampuannya Dalam Hal Pemahaman/teori Dan Kemampuan Teknis. Ujian Ini Diikuti Oleh Lima Peserta, Tetapi Pada Saat Ujian Hanya Empat Peserta Yang Hadir. Ujian Diawasi Dan Dinilai Langsung Oleh Tim Penguji Dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.