berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

A. DASAR HUKUM

  1. (Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) R.Bg.
  2. Pasal 237 – 241HIR/ Pasal 273-277 R.Bg., Pasal 242 – 243 HIR/ Pasal 278 – 281R.Bg, dan Pasal 12- 14 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.
  3. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
  4. SK Dirjen Badilum No : 52/DJU/SK/HK.006 /5/ Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

B. SYARAT-SYARAT BERPERKARA SECARA PRODEO

  1. Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tertulis atau lisan.
  2. Permohonan tersebut dilampiri :
    1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa /Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
    2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar Penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu ; atau
    3. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

C. PROSEDUR BERPERKARA SECARA PRODEO DENGAN BIAYA DIPA PENGADILAN

Pada dasarnya semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

  • Gugatan cerai.
  • Gugatan hutang-piutang.
  • Gugatan tanah.
  • Permohonan perubahan nama
  • Permohonan pengangkatan anak, dll

Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

 Langkah-Langkah Mengajukan Permohonan Prodeo

A. Diajukan oleh PENGGUGAT atau PEMOHON

  1. Datang ke kantor Pengadilan Negeri setempat. Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan pembebasan biaya perkara , dicatat dalam buku register permohonan pembebasan biaya perkara, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera setelah memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara ;
    1. Datang ke Pengadilan Negeri dan menemui bagian pendaftaran perkara.
    2. Membuat surat permohonan / gugatan untuk berperkara yang didalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya.
    3. Surat permohonan dapat dibuat sendiri, dapat pula meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan
    4. Jika Penggugat/Pemohon tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan / gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
    5. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau jaminan social lainnya (lihat syarat-syarat diatas)
  2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing – masing untuk arsip berkas perkara, Panitera dan pemohon ;
  3. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk;
  4. Ketua Pengadilan Negeri berwenang menetapkan besaran satuan biaya sesuai dengan kondisi wilayah masing – masing;
  5. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara sebesar :
    1. Perkara Permohonan maksimal Rp. 187.000,00. (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah),
    2. Perkara Perdata Gugatan maksimal Rp. 2.185.000,00. (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
    3. Banding maksimal sebesar : Rp. 897.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
    4. Kasasi maksimal sebesar : Rp. 1.137.000,00 (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
    5. Peninjauan Kembali maksimal sebesar : Rp. 2.137.000,00 (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
    6. Permohonan eksekusi hanya untuk panjar biaya eksekusi sebesar : Rp. 1.077.000,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah). 

B. Diajukan oleh TERGUGAT atau TERMOHON

  1. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan dilampiri syarat-syarat tersebut di atas, sebelum Tergugat/Termohon memberikan jawaban, dan Panitera memeriksa ke lengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara ;
  2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Panitera dan pemohon;
  3. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk ;
  4. Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat/Termohon dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat /Termohon, dengan amar putusan berbunyi: “ Membebankan biaya perkara kepada Negara ”;

C. Diajukan terhadap perkara dengan upaya hukum banding, kasasi atau PK

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 (satu) tingkat peradilan. Jika Pemohon / Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon / Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

  1. Jika dalam perkara tingkat pertama sudah bebas biaya, maka pengajuan banding, kasasi maupun pengajuan PK harus disertai surat penetapan pembebasan biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
  2. Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan pertama kali oleh Pemohon pada tingkat banding maupun kasasi, harus diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan permohonan di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera;
  3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebut besaran anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara ,
  4. Berdasarkan surat keputusan dimaksud bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya layanan pembebasan biaya perkara kepada kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam surat keputusan tersebut, dengan bukti kuitansi ;
  5. Kasir membukukan biaya dimaksud dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara, kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat nihil ; 

D. Perkara Eksekusi

  1. Perkara yang dimohonkan Eksekusi Prosedur dan Mekanisme pembebasan biaya perkara pada dasarnya sama dengan permohonan diatas yaitu diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan dilampiri syarat-syarat tersebut di atas,
  2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Panitera dan pemohon;
  3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada Anggaran Negara dengan menyebut besaran anggaran maksimal yang dibebankan kepada Negara.



«


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Yudisial Menjadi Pembina Upacara Hari Kesaktian Pancasila

      jakarta - Humas :wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Yudisial ,dr.andi Samsan Nganro,sh.,mhmenjadi Pembina Upacara Pada Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022 Yang Dilaksanakan Pada Hari Sabtu, 1 Oktober 2022 Di Halaman Gedung Mahkamah Agung Ri.

      upacara Hari Kesaktian Pancasila Yang Mengusung Tema "bangkit Bergerak Bersama Pancasila' Diikutioleh Seluruh Aparatur Peradilan Yang Ada Di Mahkamah Agung Dan Jugadilaksanakan Oleh Insan Peradilan Di Seluruh Indonesia.

    • Sekretaris Ma Membuka Acara Sosialisasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

      jakarta"humas: Pada Tahun 2012, Presiden Indonesia Telah Mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, Yang Didalamnya Pada Pasal 4 Mengamanatkan Kepada Setiap Kepala Lembaga Pemerintahan Berkewajiban Untuk Membentuk Suatu Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Di Lingkungannya.

      jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (jdih) Merupakan Suatu Sistem Pendayagunaan Bersama Peraturan Perundang-undangan Dan Bahan Dokumentasi Hukum Lainnya Secara Tertib, Terpadu Dan Berkesinambungan Serta Merupakan Sarana Pemberian Pelayanan Informasi Hukum Secara Mudah, Cepat Dan Akurat. Berdasarkan Hal Itu, Mahkamah Agung Membentuk Tim Jdih Dalam Rangka Mendukung Nawacita Presiden Tentang Reformasi Hukum Utamanya Penataan Regulasi Nasional Dan Menjawab Kebutuhan Utama Masyarakat Indonesia Di Era Kemajuan Dan Keterbukaan Teknologi Informasi.

      hal Tersebut Dikatakan Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.h., M.h. Dalam Acara Sosialisasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Pada Hari Kamis, 29 September 2022, Di Ballrom Hotel Holiday In, Kemayoran, Jakarta.

      lebih Lanjut, Prof Hasbi Hasan Mengatakan Jdih Mahkamah Agung Awal Mula Dibentuk Pada Tahun 2012 Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 033a/kma/sk/ii/2012 Tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan Serta Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 014b/sek/sk/ii/2012 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan, Sehingga Jdih Mahkamah Agung Memiliki Sejarah Yang Cukup Panjang Dan Relatif Fluktuaktif.

      pada Kesempatan Yang Sama, Kepala Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung Dr. H. Sobandi, S.h., M.h Menjelaskan Sebelum Dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Ini, Tim Biro Hukum Dan Humas Telah Melakukan Uji Coba Penginstallan Jdih Mahkamah Agung Versi 2 Ini Ke Beberapa Satuan Kerja Di Antaranya, Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Agama Serang, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Dan Pengadilan Militer Ii-09 Bandung. Selama Kegiatan Uji Coba Ini Terdapat Beberapa Masukan Yang Diberikan Sehingga Dapat Lebih Menyempurnakan Jdih Mahkamah Agung Yang Terbaru Ini.

      untuk Itu, Melalui Biro Hukum Dan Humas, Mahkamah Agung Terus Berinovasi Untuk Memberikan Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat Pengguna Layanan Informasi. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Mahkamah Agung (jdih Ma) Versi 2 Yang Terintegrasi Dengan Jdih Nasional Memberikan Informasi Mengenai Kebijakan Yang Diterbitkan Oleh Mahkamah Agung Seperti Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Yurisprudensi Maupun Peraturan Lainnya, Tutur, Mantan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.

      di Akhir Sambutannya, Sekretaris Mahkamah Agung Mengatakan Jdih Mahkamah Agung Bertujuan Untuk Menjamin Terciptanyanya Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Secara Terpadu Dan Terintegrasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, Menjamin Ketersediaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Yang Lengkap Dan Akurat, Serta Dapat Diakses Secara Cepat Dan Mudah, Mengembangkan Kerjasama Yang Effektif Antara Pusat Jdih Dam Anggota Jdih Serta Antar Sesama Anggota Jdih Dalam Rangka Penyediaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum; Dan Meningkatkan Kualitas Pembangunan Hukum Serta Pelayanan Kepada Publik Sebagai Salah Satu Wujud Ketatapemerintahan Yang Baik, Transparan, Effektif, Effisien, Dan Bertanggung Jawab.

      sosialisasi Djih Ini Diikuti Oleh 50 Peserta Secara Ofline Dan 780 Peserta Secara Online, Juga Dihadiri Oleh Kepala Pusat Jdih Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, Para Hakim Yustisial Pada Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung. (humas)

  • Pengumuman Mahkamah Agung RI

    • Pelaksanaan Psp Atas Bmn Di Seluruh Satuan Kerja

      jakarta-humas, Sehubungan Dengan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (rkbmn) Tahun Anggaran 2024 Oleh Badan Pengawasan Selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (apip) Mahkamah Agung Sesuai Dengan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Sesuai Dengan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 795/bp/st/ix/2022 Tanggal 13 September 2022 Yang Merekomendasikan Kepada Uapb Untuk Melaksanakan Monitoring Dan Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaasn (psp). Maka Dengan Ini Kami Sampaikan Suratnya Sebagai Berikut :

      unduh Skm_c36422093016080.pdf

    • Penandatanganan Pakta Integritas

      jakarta - Humas : Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor ; 4 Tahun 2022 Tanggal 29 September 2022, Tentang Penandatanganan Pakta Integritas.

      yang Ditujukan Kepada Yth; 1. Panitera Mahkamah Agung; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Mahkamah Agung; 3. Para Ketua/kepala Pengadilan Tingkat Banding; 4. Para Ketua/kepala Pengadilan Tingkat Pertama Di Seluruh Indonesia.

      untuk Lebih Jelas, Berikut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung:

      unduh Pakta Integritas.pdf

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Kuatkan Integritas, Dirjen Badilum Adakan Pembinaan Kepada Seluruh Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Di Indonesia

      menanggapi Berbagai Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Para Hakim Dan Aparat Pengadilan, Maka Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. Bambang Myanto Sh, Mh Memandang Perlu Dilakukan Penguatan Integritas Di Kalangan Peradilan. Karena Itu, Pada Hari Jumat, 30 September 2022, Dirjen Badilum Memberikan Pembinaan Dengan Tema "penguatan Integritas Hakim & Aparatur Peradilan Di Lingkungan Peradilan Umum". Kegiatan Ini Diikuti Secara Daring (online) Oleh Seluruh Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Panitera Dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Serta Panitera Dan Sekretaris Pengadilan Negeri Se-indonesia;

      dalam Pembinaan Ini Dirjen Badilum Didampingi Seluruh Pejabat Eselon Ii Pada Ditjen Badilum, Yaitu Sekretaris Ditjen Badilum, Drs. Wahyudin, M.si., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Dr. Lucas Prakoso, Sh, M. Hum, Dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, Sh, Mh., Dan Para Pejabat Eselon Iii.

      pembinaan Diawali Dengan Pemutaran Video Pesan Dari Ketua Mahkamah Agung Ri,  Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.h., M.h Tentang Pentingnya Integritas Dan Keharusan Para Hakim Memutus Sesuai Dengan Hati Nurani. Dirjen Badilum Kemudian Mengingatkan Para Hakim Dan Aparat Pengadilan Untuk Menjunjung Tinggi Integritas, Dengan Melaksanakan Kebijakan Mahkamah Agung Ri Mengenai Pengawasan, Meningkatkan Kualitas Pimpinan Sebagai Teladan Di Satuan Kerja, Serta Mematuhi Kode Etik Dan Perilaku Hakim. Pembinaan Ini Diakhiri Dengan Pembacaan Pakta Integritas Oleh Dirjen Badilum  Diikuti Para Pimpinan Dan Hakim Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Di Seluruh Indonesia.

    • Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengikuti Pengucapan Pakta Integritas Dan Pembinaan Sekretaris Mahkamah Agung Ri

      dalam Rangka Meningkatkan Integritas, Maka Sektretariat Mahkamah Agung Melaksanakan Pengucapan Pakta Integritas, Yang Dihadiri Seluruh Pejabat Tinggi Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri. Dalam Kesempatan Ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. Bambang Myanto Sh, Mh Mengikuti Pengucapan Pakta Integritas Dengan Didampingi Seluruh Pejabat Eselon Ii Pada Ditjen Badilum, Yaitu Sekretaris Ditjen Badilum, Drs. Wahyudin, M.si., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Dr. Lucas Prakoso, Sh, M. Hum, Dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, Sh, Mh.

      setelah Dilaksanakan Pengucapan Pakta Integritas, Kegiatan Disambung Dengan Pembinaan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung Ri Prof. Dr. H. Hasbi, Sh, Mh. Dalam Kesempatan Ini Sekretaris Mahkamah Agung Menekankan Pentingnya Integritas Para Aparat Peradilan, Serta Meminta Para Pimpinan Satuan Kerja Untuk Terus Menegakkan Disiplin Para Pegawai Dan Pejabat Di Lingkungan Masing-masing.