logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Permohonan Informasi pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Landasan : SK KMA 144 Tahun 2007

SK KMA 144 Tahun 2011

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

  • Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

1. Prosedur Biasa

Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

  1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  2. Informasi yang diminta bervolume besar;
  3. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

2. Prosedur Khusus

Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

  1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  2. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
  3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
  4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.
  • Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.
  • Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
  • Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

PROSEDUR BIASA

  1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan Model A dalam Lampiran III).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).
  7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI).
  8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis, sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).
  11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
  12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

PROSEDUR KHUSUS

  1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.
  4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
  6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

Selengkapnya :







  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Dr. Suhadi Melantik Pengurus Pusat Ikahi Periode 2019-2022

      jakarta " Humas Ma: Ketua Umum Ikahi (ikatan Hakim Indonesia) Periode 2019-2022, Dr. Suhadi, Sh., Mh, Melantik Pengurus Ikahi Pada Jum'at Pagi, 6 Desember 2019 Di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Acara Ini Merupakan Tindak Lanjut Acara Musyawarah Nasional Ikahi Ke Xix Di Hotel Inter Continental, Bandung Pada 5-7 November Lalu.

      suhadi Yang Juga Merupakan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Menyatakan Bahwa Pengurus Yang Dilantik Pagi Ini Merupakan Personil Terpilih Dan Handal Untuk Menggerakkan Roda Organisasi Dan Membawa Organisasi Ikahi Semakin Baik Dan Sukses Ke Depannya. Lebih Lanjut Suhadi Menjelaskan Bahwa Keberadaan Organisasi Ikahi Muncul Dari Kesadaran Akan Peran Strategis, Harkat Dan Martabat Serta Besarnya Peranan Yang Sedang Dan Akan Dihadapi Bangsa Indonesia Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Dan Kebenaran Sehingga Hakim Indonesia Bertekad Menggalang Persatuan Dan Kesatuan Dalam Rangka Mengembangkan Profesionalisme Dalam Pembangunan Hukum Nasional. Menjadi Ketua Umum Ikahi Untuk Kedua Kalinya, Suhadi Mengatakan Bahwa Ikahi Siap Menjadi Pelopor Pelaksanaan Sistem Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi Serta Berjuang Mewujudkan Kualitas Atas Transparansi, Akuntabilitas, Dan Profesionalisme Hakim Dan Badan Peradilan Dalam Segala Aktivitasnya.

      pada Kesempatan Yang Sama, Suhadi Menjelaskan Bahwa Kebijakan Dan Program Kerja Ikahi Tidak Terpisah Dengan Visi Dan Misi Mahkamah Agung, Ikahi Harus Menjadi Kekuatan Utama Mahkamah Agung Dalam Penjabaran Implementasi Visi Dan Misinya Yaitu Untuk Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

      untuk Itu, Suhadi Mengajak Dan Menghimbau Kepada Seluruh Pengurus Pusat Untuk Bekerja Sama Dan Sama-sama Bekerja Bahu-membahu Menjalankan Organisasi Yang Tercinta Ini. Komitmen, Konsisten, Dan Komunikasi Yang Efektif Merupakan Kata Kunci Untuk Kesuksesan Semua Perjuangan Dan Pengabdian Kita Kepada Organisasi Dan Institusi Mahkamah Agung. Kita Butuh Keikhlasan Dan Ketulusan Untuk Menjalani Organisasi Ini, Bukan Untuk Mencari Keuntungan Yang Bersifat Pribadi. Tegas Suhadi Pada Acara Yang Juga Dihadiri Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, Sh., Mh, Ketua Kamar Tun, Prof. Dr. Supandi, Sh., Mh., Dan Undangan Lainnya.

      selamat Bekerja Kepada Pengurus Pusat Ikahi 2019-2022, Kita Akan Memberikan Makna Bagi Bangsa Dan Negara Serta Kemanusiaan, Kata Suhadi Menutup Sambutannya.

      jayalah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jayalah Hakim Indonesia, Jayalah Ikahi!

      (azh/rs/photo: Pn)

    • Mahkamah Agung Inisiasi Penerbitan Glosarium Peradilan

      jakarta"humas: Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Mahkamah Agung Terhadap Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan Yang Dikeluarkan Serta Dokumen-dokumen Penting Yang Perlu Diketahui Oleh Masyarakat Dunia Internasional, Mahkamah Agung Berinisiatif Untuk Menerbitkan Glosarium Peradilan Indonesia.

      hal Tersebut Terungkap Dalam Kegiatan Pertemuan Penyusunan Glosarium Peradilan Yang Dilaksanakan Di Jakarta, Senin-selasa (2-3/12/2019) Kemaren. Selain Diisi Dengan Pendalaman Materi Yang Disampaikan Oleh Dora Amalia Dari Pusat Bahasa Dan Adhyastri Karmisanti Wirajuda Dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pertemuan Juga Diisi Dengan Pembahasan Rancangan Glosarium Yang Akan Diterbitkan.

      pembahasan Sendiri Dilakukan Oleh Satuan Tugas Penerjemahan Mahkamah Agung Yang Telah Dibentuk Satu Tahun Lalu Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung. Mereka Terdiri Dari Jabatan Fungsional Penerjemah Dan Hakim-hakim Yang Dipandang Memiliki Kemampuan Berbahasa Inggris.

      dalam Sambutannya Saat Membuka Pertemuan Ini, Kepala Biro Hukum Dan Humas, Abdullah Menjelaskan Bahwa Glosarium Yang Memuat Padanan Kata Dan Istilah Peradilan Dalam Bahasa Indonesia Dan Inggris Ini Merupakan Kebutuhan Yang Dirasakan Selama Bertahun-tahun. Kendati Demikian, Belum Ada Upaya-upaya Konkret Untuk Merealisasikannya, Ujar Abdullah Yang Juga Bertindak Selaku Ketua Satuan Tugas Penerjemahan Itu.

      karena Itu, Lanjut Abdullah, Pertemuan Yang Mulai Membahas Lema-lema Yang Akan Dimasukkan Dalam Glosarium Ini Merupakan Momen Yang Bersejarah Bagi Mahkamah Agung. Setidaknya Hari Ini Menandai Ikhtiar Tersebut, Ungkap Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Itu.

      kecuali Dimaksudkan Sebagai Acuan Dan Pedoman Dalam Penerjemahan Di Mahkamah Agung, Glosarium Ini Nantinya Dapat Dijadikan Sebagai Sumbangsih Mahkamah Agung Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, Khususnya Pengembangan Penerjemahan Bahasa Inggris Hukum.

      embrio Dari Kamus Kolokasi Bidang Peradilan

      sementara Itu, Sekretaris Satuan Tugas Penerjemahan, Mohammad Noor Menjelaskan Bahwa Lema-lema Yang Akan Dimasukkan Dalam Glosarium Nantinya Meliputi Lima Hal, Yakni Hukum Acara Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, Nomenklatur Lembaga Dan Jabatan Di Mahkamah Agung Dan Badan-badan Peradilan Dibawahnya Serta Manajemen Pengadilan.

      jumlah Lema Yang Akan Mengisi Glosarium Peradilan Nantinya, Lanjut Mantan Hakim Pengadilan Agama Cilegon Itu, Diharapkan Mencapai Lebih Dari Jumlah Lema Standar Untuk Bidang Tertentu. Biasanya Jumlah Lema Minimum Untuk Suatu Bidang Itu Mencapai 800-1000 Lema, Ujar Hakim Yustisial Biro Hukum Dan Humas Tersebut.

      glosarium Peradilan Ini Nantinya Akan Dikembangkan Secara Bertahap Menjadi Kamus Kolokasi Bidang Peradilan. Glosarium Ini Adalah Embrionya, Tegasnya.

      glosarium Sendiri Akan Dikembangkan Secara Bertahap Mulai Dari Sekedar Padanan Kata Bahasa Indonesia Ke Dalam Bahasa Inggris, Kemudian Akan Dilengkapi Dengan Deskripsi Yang Menjelaskan Arti Dari Masing-masing Lema Berikut Contoh Penggunaannya Dalam Kalimat. Dari Sini Kemudian Akan Dikembangkan Menjadi Kamus Kolokasi.

      disambut Antusias Praktisi

      menanggapi Rencana Mahkamah Agung Tersebut, Dua Narasumber Yang Terlibat Dalam Pertemuan Tersebut Menyambut Baik Inisiasi Tersebut. Dora Amalia Yang Saat Ini Menjadi Pemimpin Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Menjelaskan Bahwa Inisiasi Mahkamah Agung Melakukan Penyunan Glosarium Tersebut Cukup Spesifik. Pihaknya Sejauh Ini Pernah Melakukan Penyusunan Glosarium Untuk Kategori Besar, Seperti Hukum Pidana, Maritim Dan Perdagangan.

      jika Mahkamah Agung Dapat Menyelesaikan Glosarium Peradilan Ini, Sudah Pasti Akan Menambah Khazanah Perkamusan Di Tanah Air, Ungkap Doktor Jebolan Program Linguistik Universitas Indonesia Itu.

      sementara Itu, Adhyastri Karmisanti Wirajuda, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yang Turut Menjadi Narasumber Dalam Pertemuan Tersebut Juga Menyambut Antusias Inisiasi Mahkamah Agung Tersebut. Meskipun Dimaksudkan Penggunaannya Untuk Kebutuhan Internal Mahkamah Agung, Pihak Eksternal Pasti Menantikan Kreasi Ini, Ujar Dosen Yang Biasa Dipanggil Astrid Itu.

      menurut Alumus Kyushu University Jepang Itu, Dalam Praktek Penerjemahan Hukum, Lema-lema Terkait Peradilan Tersebut Sangat Sulit Ditemukan. Perlu Usaha Keras Untuk Menerjemahkan Kosakata Bidang Peradilan Tersebut Ke Dalam Bahasa Inggris, Ungkapnya Menjelaskan.

      disamping Itu, Dosen Yang Menjadi Penguji Untuk Ujian Penerjemah Tersumpah Tersebut Menjelaskan Bahwa Dalam Ujian Penerjemah Tersumpah, Banyak Peserta Yang Tidak Lulus Dalam Penerjemahan Bidang Peradilan. Penyebabnya Adalah Minimnya Referensi Terkait Hal Tersebut, Ungkapnya Menjelaskan.

      hal Ini, Lanjut Penerjemah Tersumpah Tersebut, Berbeda Dengan Kosakata Kontrak Yang Banyak Memiliki Referensi. Peserta Tidak Banyak Mengalami Kesulitan, Tegasnya.

      rencananya Penggunaan Glosarium Bidang Peradilan Ini Nantinya Akan Dibuatkan Payung Hukum, Sehingga Dapat Dijadikan Pedoman Dalam Penerjemahan Peraturan Dan Dokumen-dokumen Mahkamah Agung. (humas/mohammad Noor)

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Kepaniteraan Badan Peradilan Umum 16 -18 Oktober 2019 Di Pangkal Pinang

      direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.a.r.i Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Kepaniteraan Pada Tanggal 16 S.d. 18 Oktober 2019 Di Pangkal Pinang. Pada Kegiatan Ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. H. Prim Haryadi,  s.h., M.h., Membuka Sekaligus Memberikan Pengarahan Mengenai Peran Penting Panitera Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Di Pengadilan.  Jumlah Peserta Kegiatan  40 Orang, Terdiri Dari Panitera, Panitera Muda Dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Narasumber Pada Kegiatan Ini Dr. Haswandi, S.h., S.e., M.hum., Mm. (direktur Binganis), Bukaeri, S.h., M.h. (panitera Pengadilan Tinggi Jakarta), Yan Witra, S.h., M.h. (panitera Pn Tanggerang). Tujuan Kegiatan  untuk Meningkatkan Kemampuan Teknis Para Panitera, Panitera Muda, Dan  panitera Pengganti Dalam Melaksanakan Tugas Sehari-hari. (tpu)

    • Profile Assessment Calon Pejabat Eselon Iv Di Lingkungan Ditjen Badilum 2019

      jakarta, 22 Oktober 2019,bertempat Di Lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Ri Pada Pukul 08.00 Wib, Dilaksanakan Profile Assessment Guna Melihat Kemampuan, Kepemimpinan, Ketrampilan Dalam Menyelesaikan Masalah (problem Solving) Dan Pengambilan Keputusan (decision Making) Secara Cepat Dan Tepat Bagi Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan Ini Dibuka Oleh Dirjen Badilum Dengan Jumlah Perserta Sebanyak 45 Pengawai.

  • Data Mutasi Hakim (TPM Hakim) Mahkamah Agung Republik Indonesia