logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Permohonan Informasi pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Landasan : SK KMA 144 Tahun 2007

SK KMA 144 Tahun 2011

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

  • Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

1. Prosedur Biasa

Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

  1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  2. Informasi yang diminta bervolume besar;
  3. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

2. Prosedur Khusus

Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

  1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  2. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
  3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
  4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.
  • Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.
  • Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
  • Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

PROSEDUR BIASA

  1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan Model A dalam Lampiran III).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).
  7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI).
  8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis, sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).
  11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
  12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

PROSEDUR KHUSUS

  1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.
  4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
  6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

Selengkapnya :







  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Silaturahmi Dan Dialog Hukum Ketua Mahakamah Agung R.i. Bersama Warga Negara Indonesia Di Riyadh

      riyadh " Humas : Dalam Rangkaian Kunjungan Kerja Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ym Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.h., M.h., Di Kerajaan Arab Saudi Pada Tanggal 11-16 Oktober 2019, Kedutaan Besar Republik Indonesia (kbri) Di Riyadh Mengundang Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Bersilaturahmi Sekaligus Berdialog Terkait Masalah Hukum Dengan Warga Negara Indonesia Yang Berdomisli Di Riyadh Dan Sekitarnya. Kegiatan Yang Berlangsung Di Kbri Di Riyadh Pada Sabtu (12/10/2019) Tersebut Diawali Dengan Jamuan Makan Malam Untuk Menyambut Kedatangan Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dialog Hukum Yang Diselenggarakan Kbri Riyadh Dihadiri Oleh Kurang Lebih 200 Orang Warga Negara Indonesia Baik Yang Sedang Menuntut Ilmu Maupun Yang Bekerja Di Arab Saudi, Dan Kegiatan Tersebut Dibuka Oleh Deputy Chief Of Mission (dcm) Kbri Riyadh, Dicky Yunus.

      dalam Kesempatan Tersebut, Ketua Mahkamah Agung R.i. Memperkenalkan Delegasi Mahkamah Agung R.i. Yang Terdiri Atas Wakil Ketua Mahkamah Agung R.i. Bidang Yudisial, Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.i., Dr. H. Amran Suadi, S.h., M.h., M.m., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.i., Dr. Drs. H. Aco Nur, S.h., M.h., Sekretaris Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.i., Drs. Arief Hidayat, S.h., M.m., Kabag Perencanaan Dan Keuangan Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.i., Arief Gunawansyah, S.h., M.h., Serta Faisal Akbaruddin Taqwa, S.h., Ll.m (hakim Yustisial / Pp Mahkamah Agung R.i.) Dan Dr. H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc, Ll.m (hakim Yustisial Pada Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.i.). Pada Sesi Pemaparan, Ketua Mahkamah Agung Menyampaikan Tujuan Kunjungan Ke Arab Saudi Yaitu Dalam Rangka Memperkuat Hubungan Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Lembaga-lembaga Peradilan Yang Berada Di Bawah Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi Serta Membuka Peluang Dibukanya Kembali Kerjasama Pendidikan Dan Pelatihan Di Bidang Ekonomi Syariah Bagi Hakim-hakim Peradilan Agama Dari Indonesia Di Mahad Aly Lil Qadha (lembaga Pendidikan Tinggi Peradilan) Universitas Al-imam Muhammad Ibn Suud Riyadh. Selain Itu, Ketua Mahkamah Agung Juga Menyampaikan Kemajuan-kemajuan Yang Telah Dicapai Oleh Badan-badan Peradilan Di Indonesia Khususnya Layanan Peradilan Yang Sudah Menerapkan E-court Dan Telah Diluncurkannya Aplikasi E-litigation Yang Diharapkan Bisa Diberlakukan Secara Serentak Pada Seluruh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Dan Peradilan Tata Usaha Negara Pada Januari 2020.

      dalam Sesi Dialog, Beberapa Warga Negara Indonesia Menanyakan Masalah Hukum Yang Dihadapi Selama Berada Di Arab Saudi Serta Perkembangan-perkembangan Hukum Dan Politik Terbaru Di Indonesia. Para Penanya Berharap Kiranya Kunjungan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dapat Membantu Meringankan Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Oleh Warga Negara Indonesia Di Arab Saudi. Terhadap Pertanyaan-pertanyaan Yang Disampaikan Tersebut, Ketua Mahkamah Agung Menegaskan Bahwa Ada Beberapa Prinsip Yang Harus Dipegangi Terkait Persoalan-persoalan Hukum Yang Dihadapi Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Wilayah Indonesia, Yang Pertama Bahwa Wni Yang Berada Di Luar Indonesia Sebaiknya Mematuhi Hukum Dan Peraturan Perundang-undangan Di Tempat Dimana Dia Berada Di Luar Wilayah Indonesia. Hal Ini Penting Karena Hukum Yang Berlaku Di Suatu Negara Tidak Hanya Untuk Warga Negara Yang Bersangkutan Namun Semua Penduduk Yang Berada Di Wilayah Negara Tersebut. Selain Itu, Proses Peradilan Suatu Negara Merupakan Kedaulatan Negara Yang Bersangkutan Sehingga Tidak Bisa Dilakukan Intervensi Karena Terkait Dengan Independensi Lembaga Peradilan. Namun Ada Sarana-sarana Bersahabat Yang Bisa Difungsikan Untuk Membantu Warga Negara Indonesia Yang Sedang Menghadapi Masalah Hukum Di Luar Wilayah Indonesia. Salah Seorang Warga Juga Menanyakan Kedudukan Alat Bukti Pengakuan Di Sistem Hukum Pidana Indonesia Karena Dalam Sistem Hukum Pidana Di Kerajaan Arab Saudi, Pengakuan Merupakan Alat Bukti Sempurna. Ketua Mahkamah Agung Menjelaskan Bahwa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia, Keterangan Terdakwa Saja Tidaklah Bisa Menjadi Dasar Terbuktinya Tindak Pidana Karena Sesuai Ketentuan Pasal 183 Dan 189 Ayat (4) Kuhap, Keterangan Terdakwa Saja Tidak Cukup Membuktikan Dirinya Bersalah Melakukan Perbuatan Yang Didakwakan, Melainkan Harus Disertai Dengan Alat Bukti Lain, Dan Hakim Tidak Boleh Menjatuhkan Pidana Kepada Seseorang Kecuali Terdapat Sekurang-kurangnya Dua Alat Bukti Yang Sah Yang Dengannya Hakim Memperoleh Keyakinan Bahwa Suatu Tindak Pidana Telah Terjadi Dan Terdakwa Yang Bersalah Melakukannya.

      selain Itu Beberapa Warga Juga Menyampaikan Keluhan Terkait Layanan Pengadilan Di Indonesia Yang Masih Birokratis Dan Berbelit-belit. Dalam Kesempatan Tersebut, Ketua Mahkamah Agung Menyampaikan Bahwa Saat Ini Layanan Peradilan Indonesia Sudah Semakin Maju Dan Modern Sehingga Administrasi Yang Birokratis Dan Berbelit Di Lembaga Peradilan Sudah Jarang Ditemukan Dan Jika Hal Tersbeut Masih Ditemukan Silahkan Dilaporkan Kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Dari Lembaga Peradilan Terkait. Warga Lainnya Juga Menanyakan Tentang Penetapan Waris Dari Pengadilan Di Indonesia Yang Tidak Diakui Di Kerajaan Arab Saudi. Terkait Hal Tersebut, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.i., Dr. H. Amran Suadi, S.h., M.h., M.m., Menjawab Bahwa Perbedaan Sistem Hukum Dalam Penetapan Waris Yang Menyebabkan Suatu Produk Pengadilan Tidak Berlaku Di Negara Lainnya Misalnya Dalam Sistem Hukum Waris Islam Di Indonesia Dikenal Istilah Ahli Waris Pengganti Dan Anak Perempuan Tidak Menghijab Saudara Laki-laki Pewaris, Sedangkan Dalam Sistem Hukum Waris Di Kerajaan Arab Saudi Tidak Mengenal Ahli Waris Pengganti Tersebut. Mengenai Penetapan Ahli Waris Ini, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ym Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.h., M.h., Juga Menyampaikan Bahwa Khusus Di Pengadilan Negeri Tidak Ada Lagi Penetapan Ahli Waris Karena Untuk Hal Tersebut Cukup Dengan Keterangan Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Atau Lurah Karena Merekalah Yang Lebih Mengenal Warganya Dibandingkan Lembaga Peradilan, Sedangkan Pengadilan Agama Masih Ada Penetapan Ahli Waris Namun Hal Tersebut Biasanya Dikaitkan Dengan Suatu Masalah Yang Membutuhkan Penetapan Ahli Waris Sehingga Diperlukan Kehati-hatian Oleh Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Ahli Waris Tersebut.

      silaturahmi Dan Dialog Hukum Antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ym Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.h., M.h. Dengan Warga Negara Indonesia Di Riyadh Dan Sekitarnya Tersebut Berlangsung Dalam Suasana Hangat Dan Masih Banyak Pertanyaan Yang Hendak Disampaikan Namun Karena Keterbatasan Waktu Dan Adanya Agenda Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Keesokan Harinya Sehingga Dialog Tersebut Diakhiri Pada Pukul 22.30 Waktu Riyadh. Acara Diakhiri Dengan Tukar Menukar Cindera Mata Serta Foto Bersama Antara Delegasi Mahkamah Agung R.i. Dengan Keluarga Besar Kbri Riyadh Dan Warga Negara Indonesia Yang Mengikuti Kegiatan Dialog Hukum Tersebut. (humas / Fs)

    • Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Kunjungi Pengadilan Umum (mahkamah Al-ammah) Makkah

      riyadh " Humas : Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Yag Dipimpin Oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.h., M.h., Mengadakan Kunjungan Kerja Ke Kerajaan Arab Saudi Pada Tanggal 11 " 16 Oktober 2019 Dalam Rangka Memperkuat Hubungan Kerja Sama Kedua Negara Dalam Bidang Hukum Dan Peradilan Serta Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Hakim Terkait Ekonomi Syariah. Salah Satu Lembaga Peradilan Yang Dikunjungi Adalah Pengadilan Umum (mahkamah Al-ammah) Makkah, Dimana Dalam Kunjungan Pada Hari Senin (14/10/2019) Tersebut, Ketua Mahkamah Agung R.i Didampingi Oleh Delegasi Yang Terdiri Atas Wakil Ketua Mahkamah Agung R.i. Bidang Yudisial, Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.i., Dr. H. Amran Suadi, S.h., M.h., M.m., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.i., Dr. Drs. H. Aco Nur, S.h., M.h., Sekretaris Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.i., Drs. Arief Hidayat, S.h., M.m., Kabag Perencanaan Dan Keuangan Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.i., Arief Gunawansyah, S.h., M.h., Serta Faisal Akbaruddin Taqwa, S.h., Ll.m (hakim Yustisial / Pp Mahkamah Agung R.i.) Dan Dr. H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc, Ll.m (hakim Yustisial Pada Ditjen Badilag Mahkamah Agung R.i.). Dalam Kunjungan Ini Ketua Mahkamah Agung R.i. Beserta Delegasi Yang Didampingi Oleh Kbri Riyadh Dan Kjri Jeddah Diterima Langsung Oleh Ketua Pengadilan Umum Makkah Ym Syeikh Dr.solah Ashowi.

      pengadilan Umum Merupakan Salah Satu Pengadilan Yang Berada Dalam Sistem Peradilan Di Kerajaan Arab Saudi Yang Menangani Semua Perkara Yang Tidak Ditangani Oleh Pengadilan Lainnya Atau Pengadilan Khusus Seperti Pengadilan Pidana Atau Pengadilan Ketenagakerjaan Atau Pengadilan Niaga, Dan Juga Kewenangan Yang Tidak Masuk Dalam Kewenangan Notaris Publik Dan Badan Banding. Jika Dalam Suatu Wilayah Tidak Terdapat Pengadilan Pidana Atau Pengadilan Khusus Lainnya, Maka Semua Perkara Akan Ditangani Oleh Pengadilan Umum. Pengadilan Umum Makkah Memiliki Kewenangan Terhadap Gugatan-gugatan Yang Terkait Dengan Properti, Sengketa Kepemilikan Yang Timbul Dari Sengketa Properti, Hak Yang Timbul Dari Sengketa Properti, Kasus Kerugian Terhadap Properti Dan Penerima Manfaat Dari Kerugian Tersebut, Gugatan Untuk Membatasi Campur Tangan Atas Kepemilikan Atau Pengembalian Atas Kepemilikan, Pengosongan, Pembayaran Sewa, Angsuran, Penerbitan Hak Kepemilikan Atau Pendaftaran Waqaf, Dan Gugatan Yang Timbul Dari Kecelakaan Lalu Lintas Atau Pelanggaran Terhadap Aturan Lalu Lintas Dan Keputusan-keputusan Pemerintah. Perkara Yang Mendominasi Di Pengadilan Umum Makkah Saat Ini Adalah Sengketa-sengketa Terkait Bangunan Dan Apartemen Karena Tingginya Harga Bangunan Dan Apartemen Di Kota Makkah. Pengadilan Umum Makkah Tidak Menangani Perkara Pidana Dan Perkara Ketenagakerjaan Karena Di Makkah Telah Terdapat Pengadilan Pidana Dan Pengadilan Ketenagakerjaan. Pada Tahun 2018, Pengadilan Umum Makkah Menangani Kurang Lebih 24.000 Perkara Yang Ditangani Oleh 30 Orang Hakim.

      ketua Pengadilan Umum Makkah Ym Syeikh Syeikh Dr.solah Ashowi Menjelaskan Bahwa Sejak Tahun 2001, Pengadilan Tersebut Sudah Menerapkan Administrasi Perkara Secara Elektronik Yang Diikuti Dengan Penerapan Persidangan Secara Elektronik Pada Tahun 2009. Dalam Implementasi Administrasi Perkara Secara Elektronik, Para Pihak Dapat Mendaftarkan Perkara Dari Rumah Mereka, Dan Setelah Mendapatkan Nomor Perkara, Para Pihak Bisa Mengunggah Dokumen-dokumen Terkait Perkara Tersebut Melalui Sistem Elektronik Pengadilan Yang Tersedia. Dalam Kesempatan Kunjungan Tersebut, Ketua Mahkamah Agung R.i., Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.h., M.h., Beserta Delegasi Menyaksikan Langsung Salah Satu Persidangan Dimana Hakim Memanfaatkan Sarana Komputer Untuk Memeriksa Dokumen-dokumen Yang Telah Diunggah Para Pihak Demi Kepentingan Persidangan. Dalam Sidang Tersebut, Hakim Dibantu Oleh Dua Orang Panitera Pengganti, Dimana Salah Satu Panitera Pengganti Berperan Sebagai Pp Utama Yang Fokus Ke Perkara Yang Sedang Diperiksa Sedangkan Pp Kedua Merupakan Pp Yang Menunjang Kerja Pp Utama Dimana Jika Ada Proses Persidangan Yang Terlewatkan Dalam Catatan Pp Utama, Maka Hakim Akan Melihat Catatan Yang Dibuat Oleh Pp Kedua. Dalam Setiap Sidang Juga Hakim Akan Langsung Membacakan Berita Acara Yang Telah Diketik Langsung Oleh Kedua Pp Yang Mendampingi Hakim Yang Catatan Pp Tersebut Terhubung Dengan Komputer Di Depan Hakim Untuk Mendapatkan Tanggapan Dari Para Pihak Di Persidangan Jika Ada Catatan Yang Tidak Sesuai Dengan Hal Yang Terjadi Di Persidangan. Berdasarkan Keterangan Pihak Pengadilan Umum Makkah, Bahwa Jumlah Pp Yang Mendampingi Hakim Sangat Tergantung Jumlah Pihak Yang Terlibat Dalam Persidangan Karena Semakin Banyak Pihak Yang Bersengketa Maka Semakin Banyak Pp Yang Membantu Hakim Di Persidangan. Persidangan Perkara Di Pengadilan Umum Dilakukan Oleh Hakim Tunggal Kecuali Dalam Perkara-perkara Yang Termasuk Kategori Berat Dan Sulit.

      dalam Kesempatan Tersebut, Delegasi Mahkamah Agung Juga Memperoleh Informasi Bahwa Jumlah Halaman Putusan Pengadilan Tidaklah Terlalu Banyak Karena Hanya Berisikan Pokok Perkara Serta Alasan Pertimbangan Hakim, Bahkan Pada Tingkat Banding Dan Kasasi Jumlah Halaman Putusan Semakin Berkurang Karena Hakim Tidak Lagi Memeriksa Seperti Pada Pengadilan Tingkat Pertama Kecuali Dalam Perkara-perkara Tertentu. Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tidak Dikenal Istilah Dissenting Opinion Dan Hal Tersebut Hanya Dikenal Pada Pengadilan Tingkat Banding Serta Pendapat Dari Hakim Yang Berbeda Harus Dimuat Dalam Putusan. Jangka Waktu Memutus Perkara Yang Masuk Dalam Kategori Sulit Oleh Pengadilan Umum Tidak Boleh Melebihi Jangka Waktu Satu Tahun, Dan Untuk Perkara Lainnya Tidak Melebihi 30 Hari Kerja.

      dalam Kesempatan Dialog Dengan Ketua Pengadilan Umum Makkah Ym Syeikh Dr.solah Ashowi, Pihak Mahkamah Agung Juga Menanyakan Hal Terkait Dengan Rekrutmen Serta Pembinaan Hakim. Ketua Pengadilan Umum Makkah Ym Syeikh Dr. Ahmad Ibn Jaman Al-umari Menjelaskan Bahwa Untuk Menjadi Hakim Di Kerajaan Arab Saudi Tidaklah Melalui Sistem Pendaftaran Namun Para Calon Hakim Diusulkan Oleh Kampus Dari Para Mahasiswa Yang Telah Dipantau Oleh Kampus Sejak Awal Masuk Baik Dari Segi Moral Dan Nilai Akademisnya Dimana Sang Calon Haruslah Lulus Dengan Cum Laude. Calon Hakim Yang Diusulkan Oleh Kampus Kepada Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi Haruslah Menempuh Pendidikan Hakim Selama 3 (tiga) Tahun Di Mahad Aly Lil Qadha (lembaga Pendidikan Tinggi Peradilan) Di Universitas Al-imam Muhammad Ibn Suud Riyadh. Sistem Pendidikan Tersebut Mengenal Sistem Gugur Dimana Jika Calon Hakim Gagal Dalam Ujian Pada Tahun Pertama Maka Tidak Bisa Mengulang Dan Tidak Bisa Melanjutkan Ke Tahap Berikutya Serta Dinyatakan Tidak Layak Untuk Menjadi Hakim. Untuk Menjadi Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Maka Setidaknya Sudah Berpengalaman Sebagai Hakim Tingkat Pertama Serta Beusia Minimal 40 Tahun Dan Diusulkan Kepada Raja Melalui Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi. Untuk Menjadi Hakim Agung, Maka Seorang Calon Haruslah Pernah Menjabat Sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dengan Usia Minimum 45 Tahun Serta Lulus Seleksi Yang Dilakukan Oleh Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi. Pengadilan Di Arab Saudi Tidak Memiliki Hakim Perempuan Sesuai Dengan Fatwa Dari Kerajaan Arab Saudi. Dalam Hal Seorang Hakim Terindikasi Melakukan Pelanggaran Kode Etik Hakim, Maka Ketua Pengadilan Akan Memberikan Peringatan Dini Namun Untuk Pemeriksaan Dan Penjatuhan Sanksi Kepada Hakim Yang Bersangkutan Dilakukan Oleh Dewan Peradilan Agung / Kementerian Kehakiman Kerajaan Arab Saudi.

      di Akhir Kunjungan, Ketua Mahkamah Agung R.i., Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.h., M.h., Beserta Delegasi Diberikan Kesempatan Untuk Melihat Arsip-arsip Yang Tersimpan Di Pengadilan Umum Makkah Dimana Dalam Arsip Tersebut Terdapat Putusan Yang Berasal Dari 800 Tahun Yang Lalu Dalam Bahasa Turki Serta Putusan Yang Berasal Dari 200 Tahun Yang Lalu Dalam Bahasa Arab. Pihak Pengadilan Umum Makkah Juga Memperlihatkan Kepada Delegasi Mahkamah Agung R.i. Dokumen Berupa Akta Waqf Yang Berasal Dari 150 Tahun Lalu Dari Salah Seorang Bersuku Jawa Di Arab Saudi Yang Mewaqfkan Bangunan Yang Dekat Dengan Masjidil Haram. Dalam Hal Waqf, Jika Tidak Ada Nadzir Sebagai Pengurus Waqf Yang Ditunjuk Dalam Akta Waqf, Maka Pengadilan Umum Yang Akan Menetapkan Pengurus Waqf Tersebut. Waqf Merupakan Perbuatan Hukum Yang Banyak Ditemukan Di Makkah Terutama Pada Tanah Atau Bangunan Yang Dekat Dengan Masjidil Haram Dan Banyak Orang Indonesia Yang Membeli Tanah Dan Bangunan Di Seputar Masjidil Haram Untuk Diwaqfkan Ke Masjidil Haram. (humas / Fs)

  • Data Mutasi Hakim (TPM Hakim) Mahkamah Agung Republik Indonesia