berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Permohonan Informasi pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Permohonan Informasi pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Landasan : SK KMA 144 Tahun 2007

SK KMA 144 Tahun 2011

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

  • Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

1. Prosedur Biasa

Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

  1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  2. Informasi yang diminta bervolume besar;
  3. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

2. Prosedur Khusus

Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

  1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  2. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
  3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
  4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.
  • Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.
  • Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
  • Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

PROSEDUR BIASA

  1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan Model A dalam Lampiran III).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).
  7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI).
  8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis, sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).
  11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
  12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

PROSEDUR KHUSUS

  1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.
  4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
  6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

Selengkapnya :







  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Dengan Tiga Lingkungan Peradilan Se Wilayah Provinsi Bengkulu

      bengkulu-humas: Komisi Iii Dpr Ri Melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun 2021-2022 Pada Hari Senin 8 Agustus 2022 Bertempat Di Bengkulu 1 Meeting Room Hotel Mercure Bengkulu.

      acara Dimulai Pada Pukul 14.00 Wib Dengan Pimpinan Rapat H.desmond Junaidi Mahesa, Sh.,mh (f-p.gerindra) Beserta Anggotanya Yaitu:

      1. H.andi Rio Idris Padjalangi, Sh.,m.kn (f-p.golkar)

      2. Romo H.r. Muhammad Syafi'i, Sh.,m.hum (f-p.gerindra)

      3. Taufik Basari, Sh.,m.hum.,l.l.m (f-p.nasdem)

      4. Y. Jacky Uli (f-p.nasdem)

      5. Heru Widodo, S.psi (f-p.pkb)

      6. H. Santoso, Sh (f-p.demokrat)

      rapat Kerja Dihadiri Oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Beserta Jajarannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Bengkulu Beserta Jajarannya, Serta Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Beserta Jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

      dalam Kesempatan Ini Dr.drs.h.syahril, Sh.,mh Selaku Kpta Bengkulu Menyampaikan Beberapa Inovasi Diantaranya Untuk Mempermudah Proses Pengajuan Gugatan Perceraian, Pengarsipan Putusan Perkara, Dan Melaporkan Segala Bentuk Pengaduan.

      selanjutnya Paparan Dari Yarwan, Sh., Mh Selaku Ketua Ptun Bengkulu Menjelaskan Kendala Yang Dihadapi Terkait Perkara Pemilihan Kepala Desa Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

      adapun Paparan Pramodana Kumara Kusumah Atmadja, Sh.,m.hum Selaku Kpt Bengkulu Menyampaikan Beberapa Permasalahan Seperti Perlunya Penambahan Pengadilan Negeri Karena Pada Pengadilan Negeri Arga Makmur Wilayah Hukumnya Meliputi Dua Kabupaten (bengkulu Utara Dan Bengkulu Tengah), Kurang Tersedianya Rumah Dinas Dan Kondisi Gedung Kantor Yang Belum Sesuai Dengan Prototype.

      acara Ditutup Pada Pukul 16.30 Wib Dan Diakhiri Dengan Pertukaran Plakat Dari Pt Bengkulu, Pta Bengkulu Dan Ptun Bengkulu Yang Dilanjutkan Dengan Foto Bersama.(rv/em)

    • Kunjungan Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (iain) Metro Ke Mahkamah Agung

      jakarta " Humas : Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (iain) Metro Mengadakan Kunjungan Ke Mahkamah Agung Pada Hari Jumat Tanggal 5 Agustus 2022 Yang Berlangsung Sejak Pukul 09.00 Wib Hingga Pukul 11.00 Wib. Bertempat Di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung, Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung Dr. H. Iyus Suryana, S.h., M.h., Bersama Dengan Dr. Drs. Abdul Ghoni, S.h., M.h Selaku Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung, Menerima Rombongan Iain Metro Tersebut.

      dalam Sambutannya Dr. H. Iyus Suryana, S.h., M.h., Menyambut Baik Kunjungan Tersebut Dan Berharap Kegiatan Ini Dapat Memberikan Manfaat Bagi Para Mahasiswa Yakni Mengetahui Tugas Pokok Dan Fungsi (tupoksi) Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Negara.

      pada Kesempatan Tersebut, Sekretaris Program Pendidikan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, Hud Leo Perkasa Maki, M.h.i., Sebagai Kepala Rombongan Menyatakan Bangga Dan Senang Dapat Berkunjung Ke Mahkamah Agung Ri. Pada Kunjungan Yang Diikuti Oleh 88 (delapan Puluh Delapan) Orang Mahasiswa Dengan Didampingi Oleh 4 (empat) Orang Dosen Pembimbing Tersebut Adalah Dalam Rangka Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (pkl). Kunjungan Ini Merupakan Upaya Untuk Mengembangkan Wawasan Dan Pengetahuan Mahasiwa Tentang Mahkamah Agung Serta Sebagai Bagian Proses Pembelajaran Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Tugas Akhir (skripsi).

      di Sela Kegiatan Sebelum Penyampaian Materi Dilaksanakan Pula Tukar Menukar Cinderamata. Cinderamata Pertama Diberikan Pihak Iain Metro Yang Diwakili Oleh Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.h.i., Kepada Pihak Mahkamah Agung Yakni Bapak Dr. H. Iyus Suryana, S.h., M.h., Kemudian Pihak Mahkamah Agung Juga Memberikan Cinderamata Kepada Pihak Iain Metro.

      acara Kemudian Dilanjutkan Dengan Pemaparan Materi Tentang Mahkamah Agung Oleh Bapak Dr. Drs. H. Abdul Ghoni, S.h., M.h Dalam Paparannya Disampaikan Lembaga Peradilan Merupakan Penjelmaan Dari Kekuasaan Yudikatif (kekuasaan Kehakiman) Yaitu Kekuasaan Yang Diberikan Oleh Uud 1945 Untuk Menjalankan Proses Penegakan Hukum Dan Keadilan Yang Bebas Dan Merdeka. Di Indonesia Kekuasaan Kehakiman Dilaksanakan Oleh Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya Dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara (tun), Peradilan Militer Dan Mahkamah Konstitusi. Materi Yang Disampaikan Juga Menjelaskan Tupoksi Mahkamah Agung, Struktur Organisasi Kelembagaan, Manajemen Perkara Pada Mahkamah Agung, Persidangan Dan Jenis-jenis Putusan.

      antusiasme Mahasiswa Cukup Tinggi Dalam Kunjungan Ke Mahkamah Agung. Hal Ini Ditunjukkan Dengan Munculnya Beragam Pertanyaan Dari Mahasiswa Kepada Narasumber Sehingga Diskusi Dan Sharing Berjalan Hampir 1,5 Jam. Pada Akhir Diskusi, Bapak Dr. Drs. H. Abdul Ghoni, S.h., M.h.. Memberikan Semangat Kepada Para Mahasiswa Iain Metro Sebagai Generasi Muda Bangsa Untuk Terus Belajar Sehingga Dapat Memberikan Kontribusi Besar Bagi Pembangunan Bangsa Indonesia Khususnya Di Bidang Hukum.

      pada Akhir Kegiatan Kunjungan Para Mahasiswa Diberikan Kesempatan Untuk Observasi Lingkungan Mahkamah Agung Dan Berkunjung Ke Perpustakaan Mahkamah Agung. Di Perpustakaan Para Mahasiswa Dipersilahkan Untuk Melihat-lihat Dan Mengenal Koleksi Pustaka Yang Dimiliki Perpustakaan Mahkamah Agung (humas)

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Sosialisasi Akuntabilitas Pelayanan Publik Oleh Kemenpan Rb Kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Dan Ketua Pengadilan Negeri Se-indonesia

      dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Se-indonesia, Maka Pada Kamis, 04 Agustus 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengadakan Sosialisasi Akuntabilitas Pelayanan Publik Dengan Narasumber Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (kemenpan Rb).

      kegiatan Ini Diselenggarakan Ditjen Badilum Dengan Sistem Campuran, Dengan Para Pejabat Dan Pegawai Ditjen Badilum Menerima Langsung Materi Di Hotel Mercure Convention Center, Ancol, Sementara Para Ketua Pengadilan Tinggi Dan Ketua Pengadilan Negeri Se-indonesia Bergabung Dalam Pertemuan Secara Daring (online).

      materi Dibawakan Langsung Oleh Prof. Dr. Diah Natalisa, Mba. (deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan Rb) Dan Muhammad Yusuf Kurniawan, S.h., M.si. (asisten Deputi Perumusan Sistem Dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Kemenpan Rb), Dengan Sekretaris Ditjen Badilum Drs. Wahyudin, M. Si. Bertindak Selaku Moderator.

      setelah Penyampaian Materi Tentang Pemberian Pelayanan Publik Serta Penilaian Akuntabilitasnya, Dilakukan Tanya Jawab Antara Pemateri Dengan Para Ketua Pengadilan Tinggi Dan Ketua Pengadilan Negeri Se-indonesia.

    • Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (spip) Oleh Bpkp

      pada Kamis, 04 Agustus 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengadakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (spip) Kepada Para Pejabat Dan Staf Ditjen Badilum Dengan Narasumber Dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (bpkp).

      sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Yang Selanjutnya Disingkat Spip, Adalah Sistem Pengendalian Intern Yang Diselenggarakan Secara Menyeluruh Di Lingkungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Tim Dari Bpkp Yang Memberikan Materi Tentang Spip Ini Dipimpin Oleh Nugroho Sri Danardono Selaku Koordinator Pengawasan Bidang Penegakkan Hukum (korwas Gakum) Pada Ditwas Bidang Politik Dan Penegakan Hukum Bpkp.

      kegiatan Sosialisasi Ini Dilaksanakan Mercure Convention Center, Ancol Dan Merupakan Rangkaian Kegiatan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.