berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Permohonan Informasi pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Permohonan Informasi pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Landasan : SK KMA 144 Tahun 2007

SK KMA 144 Tahun 2011

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

  • Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

1. Prosedur Biasa

Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

  1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  2. Informasi yang diminta bervolume besar;
  3. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

2. Prosedur Khusus

Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

  1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  2. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
  3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
  4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.
  • Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.
  • Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
  • Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

PROSEDUR BIASA

  1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan Model A dalam Lampiran III).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).
  7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI).
  8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis, sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).
  11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
  12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

PROSEDUR KHUSUS

  1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.
  4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
  6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

Selengkapnya :







  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Sekretaris Mahkamah Agung Lantik 8 Pejabat Baru

      jakarta-humas: Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi, S.h., M.h. Lantik Delapan Pejabat Baru Pada Rabu, (07/12) Di Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Delapan Pejabat Itu Terdiri Atas Dua Orang Pejabat Eselon Ii, Lima Orang Pejabat Eselon Iii, Dan Satu Orang Fungsional Madya.

      ???pelantikan Ini Berdasarkan Tiga Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, Pertama Surat Keputusan Nomor 1472 Dan 1473/sek/k.i/sk/xi/ 2022 Tanggal 8 November 2022, Kedua Surat Keputusan Nomor 1488/sek/kp.i/sk/ Xi/ 2022 Tanggal 14 November 2022, Dan Ketiga Surat Keputusan Nomor: 1502/sek/kp.i/sk/ Xi/ 2022 Tanggal 16 November 2022

      delapan Pejabat Tersebut Adalah:

      Suradi, S.h., S.sos., M.h., Sebagai Inspektur Wilayah Ii Pada Badan Pengawasan Syamsul Arief, S.h., M.h., Sebagai Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Peradilan Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Darmoko Yuti Witanto, S.h., Sebagai Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan E Pada Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mohammad Subairi, S.h., M.hum., Sebagai Kepala Bidang Program Dan Evaluasi Pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Danperadilan Furqonsjah Harahap, S.h., M.m., Sebagai Kepala Bidang Program Dan Evaluasi Pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Fenny Sulistyaningsih, S.e, M.m., Sebagai Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Hj. Lystia Paramita Amaliyah Rum, S.h., M.h., Sebagai Kepala Sub Direktorat Statistik Dan Dokumentasi Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Siti Nurhayati, S.sos., M.m., Sebagai Analis Kepegawaian Ahli Madya.

      kedepalan Pejabat Yang Dilantik Berjanji Akan Setia Dan Taat Pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Akan Menjalankan Segala Peraturan Perundang"undangan. Mereka Juga Berjanji Akan Menjunjung Tinggi Etika Jabatan Dan Akan Bekerja Dengan Sebaik-baiknya Dan Dengan Rasa Penuh Tanggung Jawab.

      pada Kesempatan Yang Sama, Mereka Juga Berjanji Akan Berperan Secara Pro Aktif Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Serta Tidak Melibatkan Diri Dalam Perbuatan Tercela. Dalam Sumpahnya Mereka Juga Berjanji Tidak Meminta Atau Menerima Pemberian Secara Langsung Atau Tidak Langsung Berupa Suap, Hadiah, Bantuan, Atau Bentuk Lainnya Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

      hadir Dalam Pelantikan Ini Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tun, Kepala Pusdiklat Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon Ii Pada Mahkamah Agung, Dan Lainnya. (azh/rs/photo:adr)

    • Tingkatkan Pelayanan Bagi Pencari Keadilan, Ketua Ma Resmikan 51 Gedung Pengadilan Baru

      tanjung Pinang-humas: Pembangunan Gedung Pengadilan Merupakan Upaya Terus Menerus Yang Dilakukan Oleh Mahkamah Agung Untuk Meningkatkan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Yang Prima Terhadap Pencari Keadilan. Untuk Itu Saya Berharap, Semoga Kehadiran Gedung-gedung Baru Ini Turut Membawa Spirit Baru Bagi Aparatur Peradilan Agar Lebih Bersemangat Dalam Melaksanakan Tugas Dan Pelayanan Kepada Masyarakat. Saya Tidak Menginginkan Hanya Gedungnya Saja Yang Baru, Tapi Semangat Aparaturnya Tidak Turut Diperbaharui.

      hal Ini Disampaikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h Dalam Peresmian Operasional 13 Pengadilan Tingkat Banding Baru Dan 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama, Pada Hari Senin, 5/12/2022, Di Halaman Gedung Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

      lebih Lanjut, Prof Syarifuddin Berharap Kepada Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Yang Baru, Agar Mempersiapkan Diri Untuk Menata Semua Keperluan, Agar Pengadilan Tingkat Banding Yang Baru Dapat Beroperasi Dengan Baik. Begitu Juga Kepada Wakil Ketua, Hakim Tingkat Banding Yang Baru, Maupun Unsur Kepaniteraan Dan Kesektariatan, Yang Telah Ditetapkan Bertugas Di Pengadilan Tingkat Banding Yang Baru, Juga Agar Mempersiapkan Diri Untuk Melaksanakan Tugas Masing-masing Di Tempat Tugas Yang Ditunjuk, Tentu Di Bawah Koordinasi Ketua Pengadilan Tingkat Banding Yang Bersangkutan.

      di Kesempatan Yang Sama, Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.h., M.h Menyatakan Komitmen Mahkamah Agung Dalam Melaksanakan Pembangunan Dan Peningkatan Pelayanan Peradilan Secara Berkelanjutan Tanpa Henti Merupakan Upaya Untuk Mengimbangi Dinamika Permasalahan Dan Harapan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan Yang Tidak Pernah Surut. Hal Ini Sejalan Dengan Ungkapan Dari Tokoh Dunia John F Kennedy: Life Is Never Easy. There Is Work To Be Done And Obligations To Be Met - Obligation To Truth, To Justice, And To Liberty. Hidup Tidak Pernah Mudah. Ada Pekerjaan Yang Harus Dilakukan Dan Kewajiban Yang Harus Dipenuhi - Kewajiban Terhadap Kebenaran, Keadilan Dan Kebebasan.

      sementara Itu, Gubenur Kepulauan Riau Mengatakan Sebagai Salah Satu Wilayah Strategis Yang Ada Di Indonesia Tentunya Provinsi Kepulauan Riau Menghadapi Tantangan Yang Tidak Mudah, Terutama Untuk Tindak Kriminalitas Seperti Perampok, Penyelundupan, Narkoba Dan Kejahatan Lainnya. Oleh Sebab Itu, Kehadiran Pengadilan Tinggi Dikepulauan Riau Sangat Dibutuhkan Sebagai Langkah Keadilan Di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Sekaligus Langkah Penguatan Bagi Wilayah Perbatasan.

      di Akhir Sambutan Ketua Mahkamah Agung Mengutarakan Terkait Proses Pelimpahan Dan Penyelesaian Perkara Banding Di Pengadilan Tingkat Banding Yang Baru, Saya Harap Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Baik Di Satker Induk Maupun Di Satker Baru, Serta Seluruh Aparaturnya, Agar Berkoordinasi Dengan Baik, Dengan Memperhatikan Dan Memedomani Ketentuan Yang Diatur Dalam Pasal 5 Dan Pasal 6 Yang Terdapat Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2021 Untuk Pengadilan Tinggi Agama, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2021 Untuk Pengadilan Tinggi, Dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 Untuk Pengadian Tinggi Tata Usaha Negara.

      berikut Adalah Daftar Pengadilan Yang Baru Diresmikan Oleh Ketua Mahkamah Agung:

      lingkungan Pengadilan Tingkat Banding

      Pt Kepulauan Riau Pta Kepulauan Riau Pt Kalimantan Utara Pta Kalimantan Utara Pt Sulawesi Barat Pta Sulawesi Barat Pt Papua Barat Pta Papua Barat Pta Bali Pt Tun Palembang Pt Tun Banjarmasin Pt Tun Manado Pt Tun Mataram

      lingkungan Peradilan Umum

      Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Blangpidie Pengadilan Negeri Suka Makmue Pengadilan Negeri Sei Rampah Pengadilan Negeri Pulau Punjung Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Pengadilan Negeri Gedong Tataan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Penajam Pengadilan Negeri Melonguane Pengadilan Negeri Belopa Pengadilan Negeri Lasusua Pengadilan Negeri Namlea Pengadilan Negeri Mukomuko Pengadilan Negeri Koba Pengadilan Negeri Mentok

      lingkungan Peradilan Agama

      Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Pengadilan Agama Sei Rampah Pengadilan Agama Pulau Punjung Pengadilan Agama Prabumulih Pengadilan Agama Pringsewu Pengadilan Agama Mesuji Pengadilan Agama Sukadana Pengadilan Agama Penajam Pengadilan Agama Lolak Pengadilan Agama Ampana Pengadilan Agama Belopa Pengadilan Agama Malili Pengadilan Agama Lasusua Pengadilan Agama Namlea Pengadilan Agama Kepahiang Pengadilan Agama Suwawa

      lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

      Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang

      renovasi Gedung

      Pengadilan Negeri Sungguminasa Pengadilan Agama Bajawa Ptun Jakarta Pn Marabahan

      acara Peresmian Ini Dihadiri Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I Ma, Gubenur Kepulauan Riau, Forkopinda Kepulauan Riau, Walikota Tanjung Pinang, Bupati Bintan, Pejabat Eselon Ii Ma Dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Yang Diresmikan Pengoperasiannya, Serta Seluruh Ketua/kepala Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia Yang Mengikuti Secara Virtual. (pn/azh/photo:yrz)

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Audiensi Ditjen Badilum Dengan Japan International Cooperation Agency (jica)

      pada Rabu, 30 November 2022, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Drs Wahyudin M.si, Melakukan Audiensi Dengan Japan International Cooperation Agency (jica) Indonesia Berkaitan Dengan Hibah Kegiatan Peningkatan Kemampuan Hakim Dalam Penanganan Perkara Bidang Hak Kekayaan Intelektual (hki) Dengan Mahkamah Agung Ri. Dari Jica, Hadir Mr. Nobukazu Nishio " Tenaga Ahli Jica Dan Hakim Dari Jepang Dan Didampingi Ms. Yukiko Mazawa (project Coordinator Jica). Mr. Nishio Merupakan Ahli Hukum Pidata Yang Selama 10 Tahun Memiliki Pengalaman Menangani Perkara Perdata (civil Case) Terutama Hak Kekayaan Intelectual Di Pengadilan Tinggi Tokyo.

      tujuan Proyek Kerjasama Antara Jica Dan Mahkamah Agung Ri Ini Adalah:

      Meningkatkan Kemampuan Hakim Terutama Dalam Hal Penanganan Hki, Salah Satunya Dengan Training (pelatihan) Seperti Sudah Disepakati Dengan Mahkamah Agung Dan Training Di Jepang Yang Direncanakan Setiap Tahun Sekali, Dengan Keberangkatan Terakhir Pada Januari 2020. Menyediakan Materi Referensi Termasuk Case Book Untuk Meningkatan Kemampuan Hakim. Buku Ini Berisi Kasus-kasus Yang Pernah Terjadi Di Jepang Berkaitan Dengan Kasus Hki. Saat Ini Jica Juga Sedang Membuat Quide Book Proses Penanganan Perkara Hak Kekayaan Intelektual, Dengan Progress 80% Dan Diharapkan Tahun 2023 Selesai.

      dalam Pertemuan Ini Sekretaris Ditjen Badilum Memaparkan Tugas Dan Fungsi Ditjen Badilum, Berkaitan Dengan Pembinaan Dan Peningkatan Kualitas Hakim, Termasuk Peningkatan Kemampuan Dalam Penanganan Kasus Hak Kekayaan Intelektual (hki). Sementara Tu, Jica Menyampaikan Rencana Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Yang Melibatkan Hakim Di Pengadilan Tinggi Dan Negeri.

    • Kunjungan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Ke Pengadilan Negeri Blora

      "jaga Integritas, Jaga Kekompakan, Dan Tetap Bangun Satker Bersama." Kurang Lebih Hal Tersebut Yang Disampaikan Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h., Di Kala Bertandang Ke Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 23 November 2022. Dalam Kunjungan Tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Berkesempatan Untuk Memantau Perkembangan Dan Kinerja Layanan Pada Pengadilan Negeri Blora. Kunjungan Ini Sekaligus Sebagai Bentuk Perhatian Terhadap Pengadilan Negeri Blora Dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Sebagai Salah Satu Pengadilan Terjauh.