jakarta-humas, Bahwa Dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Tranparansi Dan Akuntabilitas Penyelenggraan Peradilan Serta Untuk Menunjang Pelaksanaan Pengelolaan Dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya . Maka Dengan Ini Kami Lampirkan Suratnya Sebagai Berikut :

unduh Sk Kma Pemberlakuan Pengunaan Aplikasi Pnbp Versi 02.pdf

by zenorss

jakarta-humas : Berikut Disampaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri No 239/kma/sk/xi/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Electronic Budgeting Implementation, Monitoring, And Accountabillity (e-bima) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Beradadi Bawahnya.

unduh Sk Kma E-bima.pdf

by zenorss

jakarta " Humas : Mahkamah Agung Republik Indonesia Menghadiri Acara Focus Group Discussion (fgd Tentang Rancangan Undang-undang (ruu) Hukum Acara Perdata. Acara Yangberlangsung Pada Senin, 4 Juli 2022, Di Gedung Nusantara Iv Tersebut Diselenggarakan Oleh Dpr-ri.

ketua Panitia Kerja (panja) Ruu Hukum Acara Perdata, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.h., M.hum. Yang Juga Merupakan Wakil Ketua Komisi Iii Dpr Ri, Menyampaikan Sambutan Bahwa Hukum Acara Perdata Diperlukan Untuk Menciptakan Sistem Hukum Yang Memenuhi Rasa Keadilan, Kepastian Dan Menjamin Hak Setiap Masyarakat.

dalam Kesempatan Tersebut, Hadir Mewakili Mahkamah Agungyaitu Hakim Agung Syamsul Maarif, S.h., Ll.m., Ph.d., Hakim Agung Dr. H. Purwosusilo, S.h., M.h.,hakim Agungdr. H. Haswandi, S.h., S.e., M.hum., M.m., Kepala Biro Hukum Dan Humas, Dr. H. Sobandi, S.h., M.h., Dan Para Hakim Yustisial.

hakim Agung Syamsul Maarif, S.h., Ll.m., Ph.d. Bertindak Sebagai Narasumber Dalam Kegiatan Ini.dalam Materinya, Ia Menyampaikan Beberapa Prinsip Dasar Merumuskan Rancangan Undang-undang Tentang Hukum Acara Perdata (ruu Hukum Acara Perdata), Yakni Di Antaranya Tidak Boleh Hanya Sekedar Tambal Sulam Dari Peraturan Yang Lama, Perlu Meninjau Beberapa Institusi Yang Saat Ini Mendukung Pelaksanaan Hukum Acara Perdata, Dan Perlu Juga Memuat Hukum Acara Perdata Khusus Yang Saat Ini Tersebar Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan.

ia Menambahkan, Ruu Hukum Acara Perdata Perlu Mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (perma), Seperti Perma Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (e-court), Perma Tentang Gugatan Sederhana, Dan Perma Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Selain Itu, Ruu Hukum Acara Perdata Juga Perlu Mengakomodir Beberapa Konvensi Hukum Internasional Yang Relevan.

turut Hadir Sebagai Narasumber Dalam Fgd Ini, Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara, Feri Wibisono, S.h., C.n. Dan Dr. Asep Iwan Iriawan, S.h., M.h., Dari Unsur Akademisi.

feri Wibisono, S.h., C.n. Pada Intinya Menyampaikan Bahwa Dalam Ruu Hukum Acara Perdata Perlu Dimuat Norma Yang Di Antaranya Mengatur Tentang Kemudahan Akses Atas Layanan Konsultasi Hukum, Kepastian Waktu Dalam Proses Peradilan, Dan Pemeriksaan Pendahuluan. Adapun Dr. Asep Iwan Iriawan, S.h., M.h. Dalam Materinya Menyampaikan Bahwa Hukum Acara Perdata Yang Berlaku Sampai Sekarang Tidak Memadai Untuk Memenuhi Kebutuhan Praktik Beracara Perdata Dewasa Ini Dan Dimasa Datang.

kegiatan Fgd Diakhiri Dengan Sesi Tanya Jawab Dari Sejumlah Penanya Yang Berasal Dari Beberapa Kalangan, Yakni Unsur Advokat, Notaris, Dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (komnas Ham). (rio/humas)

by zenorss

jakarta-humas: Sebanyak 73 Pengadilan Tingkat Pertama Dari Seluruh Indonesia Menerima Surat Keputusan (sk) Penetapan Peningkatan Kelas Pengadilan Senin, 4 Juli 2022 . Penyerahan Sk Dilakukan Langsung Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Dr. Sunarto, S.h., M.h., Di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

jumlah Pengadilan Yang Diusulkan Sebanyak 81 Pengadilan. Namun, Yang Disetujui Sebanyak 73 Pengadilan, Dengan Rincian Sebagai Berikut:

pengadilan Negeri Menjadi Kelas I A Diajukan Sebanyak 11 Usulan, Yang Disetujui 8 Pengadilan

pengadilan Agama Menjadi Kelas I A Diajukan Sebanyak 27 Usulan, Yang Disetujui 27 Pengadilan

pengadilan Negeri Menjadi Kelas I B Diajukan Sebanyak 22 Usulan, Yang Disetujui 17 Pengadilan

pengadilan Agama Menjadi Kelas I B Diajukan Sebanyak 19 Usulan, Yang Disetujui 19 Pengadilan

pengadilan Militer Menjadi Tipe A Diajukan Sebanyak 2 Usulan, Yang Disetujui 2 Pengadilan

dalam Sambutannya, Dr. Sunarto Menyatakan Bahwa Kenaikan Kelas Pengadilan Ini Merupakan Hasil Dari Perjuangan Dan Kerja Ihklas Dari Insan Peradilan. Perjuangan Yang Tidak Mudah Dimulai Dari Proses Pengajuan Pada Tahun 2020 Ke Kementerian Pan Rb, Proses Verifikasi Dan Validasi Data, Hingga Proses Verifikasi Lapangan.

ia Menambahkan Bahwa Peningkatan Kelas Kali Ini Merupakan Penetapan Dengan Jumlah Tertinggi Dalam Sejarah Mahkamah Agung.

salah Satu Dampak Peningkatan Kelas Adalah Kenaikan Penghasilan Serta Tunjangan Kinerja Para Pegawai Serta Pada Kenaikan Pangkat/golongan Para Pejabat Pengadilan. Hal Tersebut, Menurut Dr. Sunarto Hendaklah Disertai Dengan Peningkatan Profesionalisme Hakim Dan Pegawai, Serta Peningkatan Kinerja Organisasi Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Yang Prima Dan Berkualitas Bagi Masyarakat.

senada Dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.h., M.h., Menyatakan Bahwa Peningkatan Kelas Kali Ini Merupakan Pencapaian Yang Luar Biasa Bagi Mahkamah Agung.

ini Adalah Pencapaian Yang Luar Biasa, Saya Harap Kepada Seluruh Aparatur Yang Meraih Peningkatan Kelas, Jangan Hanya Sekedar Mendapatkan Sk, Namun Harus Diimbangi Dengan Kinerja Yang Lebih Profesional Dan Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Harap Prof. Hasan Hasbi.

hadir Dalam Acara Ini Yaitu Nanik Murwati, Se, Ma, Deputi Bidang Kelembagaan Dan Tata Laksana Kementerian Pan Rb, Para Kepala Biro Di Lingkungan Badan Urusan Administrasi, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dari Empat Lingkungan Peradilan, Dan Undangan Lainnya.

berikut Nama-nama Pengadilan Negeri Yang Mendapat Peningkatan Kelas Pengadilan

berikut Nama-nama Pengadilan Agama Yang Mendapat Peningkatan Kelas Pengadilan

berikut Nama-nama Pengadilan Militer Yang Mendapat Peningkatan Kelas Pengadilan

semoga Dengan Peningkatan Kelas Pengadilan Ini Akan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kapasitas, Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dan Untuk Mendorong Percepatan Peningkatan Kinerja, Kualitas Aparatur Peradilan Yang Profesional, Berkompetensi Dan Berintegrasiguna Mendorong Tercapainya Visi Dan Misi Mahkamah Agung. (azh/rs)

by zenorss

jakarta-humas, Berdasarkan Seleksi Administrasi, Kesesuaian Bidang Ilmu Dan Memperhatikan Berbagai Aspek Dari Para Peserta Yang Mendaftar Beasiswa Dari Southwest University Of Political Science And Law (swupl) & China-asean Legal Research Center (calc) Tahun 2022 , Maka Pimpinan Mahkamah Agung Ri Dengan Ini Merekomendasikan 2 (dua) Peserta Sebagai Penerima Beasiswa Dari Southwest University Of Political Science And Law (swupl)& China-asean Legal Research Center (calc) Tahun 2022. Maka Dengan Ini Kami Sampaikan Suratnya Sebagai Berikut :

unduh Hasil Seleksi Penerima Rekomendasi Beasiswa Dari Southwest.pdf

by zenorss

jakarta-humas, Berdasarkan Hasil Seleksi Profile Assesment, Tes Kemampuan Bidang, Tes Kemampuan Penggunaan Teknologi Informasi, Wawancara Dan Hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Ri Pada Hari Selasa Tangggal 6 Juli 2022, Panitia Seleksi Pemilah Perkara Pada Mahkamah Agung Ri Mengumumkan Peserta Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Menjadi Hakim Tinggi Pemilah Perkara Pada Mahkamah Agung Ri Untuk Masing Masing Jabatan Adalah Sebagai Berikut. Maka Dengan Ini Kami Sampaikan Suratnya Sebagai Berikut .

unduh Hasil Seleksi Hakim Tinggi Pemilah Perkara Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2021.pdf

by zenorss

pada Tanggal 7 Juli 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menyelenggarakan Kegiatan Pemberian Piagam Penghargaan Penilaian Evaluasi Implementasi Sipp (eis) Kepada Pengadilan Peraih Nilai Tertinggi Secara Daring. Bertempat Di Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kegiatan Dibuka Dengan Oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.h., M.h., Yang Dilanjutkan Pembacaan Nominasi Penghargaan Dan Pembinaan Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h. Dengan Didampingi Oleh Pejabat Eselon Ii Lainnya. Terdapat 45 Pengadilan Negeri Yang Mendapatkan Penghargaan Peraih Penilaian Eis Terbaik Yang Terbagi Dalam Beberapa Kategori Berbeda Berdasarkan Jumlah Perkara Yang Diselesaikan. Dalam Kesempatan Ini, Drektur Jenderal Badan Peradilan Umum Mengapresiasi Kerja Para Ketua Pengadilan Beserta Jajarannya Dan Berharap Bagi Pengadilan Yang Belum Memenuhi Kriteria Untuk Dapat Terus Meningkatkan Kinerjanya.

by zenorss

pada Tanggal 5 S.d. 7 Juli 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengadakan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Anggaran Dan Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2023. Bertempat Di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta, Kegiatan dibuka Secara Langsung Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Drs. Wahyudin, M.si. Yang Di Dampingi Oleh Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan, Kurnia Arry Soelaksono, S.e., S.h., M.hum. Serta Kepala Bagian Umum, Sukatno, S.h. Kegiatan Ini Dihadiri Oleh Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Beserta Para Operator Rkakl Pada Pengadilan. Selain Itu, Kegiatan Ini Juga Turut Dihadiri Peserta Dari Kementerian Keuangan Dan Bappenas. 

pada Kesempatan Ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengimbau Kepada Para Peserta Agar Lebih Fokus Lagi Dalam Penyusunan Anggaran Tahun 2023 Yang Telah Dialokasikan Sehingga Bisa Meminimalkan Terjadinya Revisi Dan Memaksimalkan Penyerapan. Sebab, Pada Tahun 2023, Di Samping Adanya Pagu Rupiah Murni, Terdapat Pula Pagu Pnbp Yang Dialokasikan Kepada Satuan Kerja Yang Berpotensi Dapat Melaksanakannya Secara Maksimal.

by zenorss

by zenorss

by zenorss