banda Aceh , Pada Hari Sabtu Tanggal 10 April 2021 Pukul 13.30 , Tim Komisi Iii Dpr Ri Melakukan Kunjungan Kerja Reses Pada Masa Persidangan Iv Tahun 2020-2021 Dalam Rangka Pengawasan Mitra Kerja Di Provinsi Aceh. Acara Kunjungan Kerja Reses Tersebut Dilaksanakan Di Aula Lantai Iii Gedung Mahkamah Syariyah Aceh Yang Dihadiri 5 Lembaga Mitra Kerja Yakni Mahkamah Syariyah Aceh, Pengadilan Tinggi Aceh , Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Dan Kantor Wilayah Kanwil Wilayah Hukum Provinsi Aceh.

tim Komisi Iii Dpr Ri Tersebut Terdiri Dari 14 Orang Anggota Dewan Ditambah 7 (tujuh) Orang Dari Sekretariat Komisi Iii Dpr Ri .kunjungan Tersebut Dipimpin Oleh Wakil Ketua Komisi Iii Dpr Ri Yakni Bapak Ir.pangeran Khairul Saleh, Mm (f-pan) Dengan Anggota :

setelah Pimpinan Komisi Memperkenalkan Semua Anggota Timnya Sekaligus Memberikan Penjelasan Singkat Terkait Maksud Dan Tujuan Dilakukannya Pertemuan, Lalu Pimpinan Komisi Meminta Penjelasan Atau Jawaban Terhadap Pertanyaan Tertulis Kepada Pimpinan Lembaga Mitra Kerja Secara Bergantian . Dalam Pemaparan Jawaban Dari Pertanyaan Tim Komisi Iii Diawali Oleh Kanwil Kemenkumham , Kemudian Ketua Pemngadilan Tinggi Aceh, Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Ketua Pengadialan Tata Usaha Negara Dan Diakhiri Oleh Kepala Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.

dengan Teknik Menguasai Forum Dihadapan Para Anggota Dewan, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Drs.hj. Rosmawardani,sh.,mh Memaparkan Program Prioritas Serta Kebutuhan Angggaran Yang Masih Diperlukan Dalam Upaya Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Mahkamah Syariah . Ketua Mahkamah Syariyah Juga Memperkenalkan Bahwa Sebenarnya Di Provinsi Lain Dikenal Pengadilan Agama Yang Metamorphosis Ke Mahkamah Syariyah Di Provinsi Aceh Yang Merupakan Implikasi Dari Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999. Dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Islam , Keputusan Presiden Republik Indonesia. Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Keppres No 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syariyah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

dalam Rangka Pengawasan Ibu Ros Yang Juga Tokoh Perempuan Aceh Menjelaskan Bahwa Ada Perkara Yang Menonjol Atau Menarik Perhatian Masyarakat Dan Telah Dirilis Oleh Media Antara Lain Adanya Putusan Mahkamah Syariyah Aceh Tentang Hukuman Penjara Maksamal 200 Bulan Dalam Perkara Perkosaan .

selanjutnya Ketua Mahkamah Syariyah Aceh Juga Menyampaikan Langkah Langkah Strategis Yang Dilakukan Untuk Mewujudkan Peningkatan Kualiltas, Integritas Dan Profesionalisme Hakim Dan Aparat Lainnya Di Tengah Minimnya Jumlah Hakim Yang Jauh Dari Kebutuhan Ideal Bagi Sebuah Mahkamah Atau Lembaga Pengadilan. Untuk Itu Beliau Mengharap Kepada Anggota Dewan Selain Menganggarkan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Di Bidang Perdata Dan Pidana (jiniyah) Juga Dapat Berkenan Mendorong Pihak Eksekutif Melakukan Rekrekutmen Hakim Setiap Tahunnya, Karena Permasalahan Minimnya Jumlah Hakim Sudah Menjadi Permasalahan Nasional.

kemudian Dilanjutkan Dengan Pemaparan Ketua Pengadilan Tinggi Aceh Dr.gusrizal,sh.,mhum. Mengenai Program Prioritas Pengadilan Tinggi Banda Aceh Yaitu Peningkatan Kelas Pengadilan Dari Kelas Ii Menjadi Kelas 1b , Pembangunan Gedung Kantor Bagi Pengadilan Negeri Meuredu, Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Terkait Pelaksanaan Sidang Elektronik Pada Seluruh Pengadilan Diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Untuk Perkara Yang Menonjol Adalah Perkara Narkotika

untuk Perkara Yang Dilakukan Mediasi Adalah Perkara Perdata Gugatan . Dari 287 Perkarea Yang Ditangani Oleh Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 24 Perkara Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi , 230 Perkara Gagal Dimediasi , 9 Cabut Sebelum Ditetapkan Mediasi. 17 Perkara Dalam Proses Mediasi Dan 1 Perkara Belum Ditetapkan Mediasi.

pengadilan Tinggi Banda Aceh Dan Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukumnya Mempunyai Hakim Pengawas Bidang Yang Bertanggung Jawab Untuk Melakukan Pengawasan Kepada Setiap Bagian Kesektariatan Dan Kepaniteraan . Pemeriksaan Ini Dilakukan Setiap Awal Bulan Kemudian Dilanjutkan Dengan Rapat Bulanan Bersama 4 Pilar Disetiap Akhir Bulan , Selain Itu Juga Dilakukan Sosialisasi Mengenai Siwas, Whistle Blowing System Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

habib Aboe Bakar Al-habsyi, S.e., (anggota Dpr Ri F- Pks) Menanyakan Kesigapan Dan Kesiapan Infrastuktur Dan Suprastruktur Kepada Ketua Mahkamah Syariyah Aceh Terkait Dalam Menangani Masalah Ekonomi Syariyah Yang Merupakan Implikasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lks ( Lembaga Keuangan Syariah ).

selanjutnya Diakhiri Dengan Pertukaran Plakat Dan Foto Bersama

by zenorss

bali " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, Sh., Mh Bersama Para Pimpinan Mahkamah Agung Melakukan Pembinaan Teknis Dan Administrasi Yudisial Secara Virtual Bagi Para Ketua / Kepala, Wakil Ketua / Wakil Kepala, Hakim, Panitera Dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, Pada Hari Jumat, 9/4/2021 Bertempat Di Ball Room Hotel Sheraton Kuta Bali.

dalam Pembinaan Ini, Ketua Mahkamah Agung Mengatakan Beberapa Waktu Yang Lalu, Pemerintah Telah Mengeluarkan Himbauan Untuk Tidak Melakukan Mudik Lebaran Tahun Ini. Saya Sangat Memahami, Pasti Akan Sangat Berat Bagi Para Hakim Dan Aparatur Peradilan Yang Tidak Membawa Serta Keluarga Ke Tempat Tugasnya, Untuk Merayakan Hari Raya Idul Fitri. Namun Apa Boleh Buat, Kita Sebagai Aparatur Negara Di Bidang Penegakan Hukum Harus Menjadi Contoh Yang Baik Bagi Masyarakat Pada Umumnya. Larangan Mudik Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Tersebut Ditujukan Untuk Menjaga Keselamatan Dan Kesehatan Kita Semua. Tentunya Hal Tersebut Memerlukan Kepatuhan Dan Kedisiplinan Dari Semua Komponen, Termasuk Kita Sebagai Aparatur Negara. Oleh Karena Itu, Dalam Forum Pembinaan Ini, Saya Menghimbau Kepada Para Hakim Dan Aparatur Peradilan Di Seluruh Indonesia Untuk Tetap Bersabar Diri Sampai Dengan Kondisinya Membaik.

lebih Lanjut Prof. Syarifuddin Menyatakan Mahkamah Agung Telah Menerbitkan Sema Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Larangan Pungutan Terkait Pengambilan Sumpah Atau Janji Advokat. Ada 3 Hal Penting Yang Harus Di Cermati Dengan Baik Oleh Para Ketua Pengadilan Tinggi, Yaitu :

1. Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Sumpah Atau Janji Advokat Harus Dilaksanakan Secara Transparan Dan Akuntable Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wbk Dan Wbbm;

2. Pengadilan Tinggi Dilarang Untuk Memungut Atau Menerima Biaya Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Atau Janji Advokat, Kecuali Ditentukan Lain Oleh Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Maksud Dari Biaya Yang Dikecualikan Oleh Sema Tersebut Adalah Biaya Honorium Juru Sumpah Dan Pnbp.selain Itu , Pengadilan Tidak Boleh Membebankan Biaya Kepada Para Advokat Yang Disumpah;

3. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Atau Janji Advokat Dilaksanakan Di Kantor Pengadilan Tinggi Di Wilayah Domisili Hukumnya.

agar Para Hakim Dan Apartur Peradilan Senantiasa Berhati-hati Dalam Menggunakan Media Sosial. Gunakanlah Media Sosial Hanya Untuk Kegiatan-kegiatan Yang Positif. Jangan Menjadikan Media Sosial Sebagai Tempat Untuk Berkeluh Kesah Dan Menumpahkan Kekesalan Serta Berhati-hati Dalam Memposting Atau Mengunggah Foto-foto Di Media Sosial Yang Kurang Pantas Untuk Menjadi Konsumsi Publik Sehingga Dapat Merendahkan Harkat Dan Martabat Hakim Dan Aparatur Peradilan, Tutur Pria Kelahiran Baturaja.

apa Yang Diucapkan Seorang Hakim Di Ruang Sidang Akan Menjadi Hukum Bagi Para Pihak Yang Berperkara, Sedangkan Yang Diucapkannya Di Ruang Publik Akan Menjadi Hukum Bagi Dirinya Sendiri. Oleh Sebab Itu, Marilah Kita Senantiasa Bijak Untuk Mengekspresikan Setiap Ucapan Dan Tindakan Di Ruang-ruang Publik Karena Apa Yang Kita Ucapkan Dan Apa Yang Kita Lakukan Akan Menggambarkan Pribadi Kita Yang Sesungguhnya., Ucap Mantan Ketua Kamar Pengawasan.

acara Pembinaan Ini Juga Dihadiri Oleh Hakim Agung, Hakim Adhoc, Pejabat Eselon I Dan Ii Dilingkungan Mahkamah Agung Serta Hakim Yustisial Dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat. (humas)

by zenorss

by zenorss

by zenorss

by zenorss

by zenorss

by zenorss

by zenorss