logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Kumpulan Surat Keputusan
Kumpulan Surat Keputusan

Kumpulan Surat Keputusan Tahun 2021

Kumpulan Surat Keputusan Tahun 2020:

  1. Surat Keputusan Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
  2. Surat Keputusan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
  3. Surat Keputusan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
  4. Surat Keputusan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
  5. Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengelola Arsip Berbasis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Sipp) Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
  6. Surat Keputusan Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System) Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
  7. Surat Keputusan Uraian Tugas/ Job Description Ketua, Wakil Ketua, Hakim Dan Pejabat Kepaniteraan Serta Kesekretariatan Dan Seluruh Pegawai Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
  8. Surat Keputusan Jadwal Program Kegiatan Pengawasan, Pembinaan Dan Asesmen Apm Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
  9. Surat Keputusan Pedoman Checklist Kelengkapan Pemberkasan Pidana Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
  10. Surat Keputusan Pedoman Checklist Kelengkapan Bagian Hukum Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
  11. Surat Keputusan Tentang Pedoman Checklist Kelengkapan Pemberkasan Perdata Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  12. Surat Keputusan Tentang Penunjukkan Tim Humas Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  13. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Notulen Rapat Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  14. Surat Keputusan Tentang Pembentukan Susunan Majelis Hakim Dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  15. Surat Keputusan Tentang Pendelegasian Tugas-Tugas Peradilan Kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  16. Surat Keputusan Tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang Dan Hakim Pengawas Dan Pengamat (KIMWASMAT)
  17. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Ketua Dan Pengurus IKAHI Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  18. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Ketua Dan Pengurus PTWP Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  19. Surat Keputusan Tentang Daftar Hakim Mediator Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  20. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Hakim Pemilihan Umum (Pemilu) Dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  21. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Hakim Tindak Pidana Ringan/Lalu Lintas (Tilang) Dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  22. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Hakim Perkara Penting Yang Menarik Perhatian Masyarakat Dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  23. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Hakim Pidana Anak Dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  24. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Hakim Lingkungan Hidup Dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  25. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Hakim Gugatan Sederhana Serta Keberatan Gugatan Sederhana Dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  26. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Hakim Praperadilan Dan Panitera Pengganti Dalam Persidangan Perkara Pidana Dan Perdata Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  27. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Tim Penilai Role Model Profesional, Integritas Dan Kejujuran Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  28. Surat Keputusan Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  29. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Koordinator Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  30. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Penanggung Jawab Dan Petugas Daftar Hadir Di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  31. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Koordinator Olahraga Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  32. Surat Keputusan Tentang Pengelola Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  33. Surat Keputusan Tentang Penunjukkan Petugas Meja Informasi Dan Petugas Meja Pengaduan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  34. Surat Keputusan Tentang Penunjukan Pengelola Musola Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  35. Surat Keputusan Tentang Tim Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  36. Surat Keputusan Tentang Penempatan Ruangan Untuk Pegawai Negeri Sipil Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  37. Surat Keputusan Tentang Tata Tertib Kedinasan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  38. Surat Keputusan Tentang Pembagian Tugas Pegawai Honorer Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  39. Surat Keputusan Tentang Penetapan Budaya Kerja Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabuang Timur Kelas II
  40. Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Tenaga Honorer Pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
  41. Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi
  42. Surat Keputusan Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
  43. Surat Keputusan Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing System)
  44. Surat Keputusan Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
  45. Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dan Evaluasi Jabatan





  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Komunikasi Dan Koordinasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mengenai Pengaduan " Pengaduan Terhadap Mahkamah Agung Dan Empat Lingkungan Peradilan

      jakarta " Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, Sh., Mh Menerima Kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia, Yang Diketuai Oleh Wakil Komnas Ham Munafrizal Manan, Pada Hari Senin 25/10/2021, Bertempat Diruang Rapat Wkma Bidang Non Yudisial Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat.

      sejarah Berdirinya Komnas Ham Berdasarkan Kepres No 50 Tahun 1993, Tentang Komnas Ham Dimotori Oleh Ali Said Yang Juga Merupakan Mantan Ketua Mahkamah Agung, Sehingga Komnas Ham Ingin Melakukan Komunikasi Dan Koordinasi Mengenai Pengaduan " Pengaduan Terhadap Ma Dan Empat Lingkungan Peradilan

      sementra Itu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, Sh., Mh Menerima Dengan Baik Tujuan Wakil Komnas Ham Tersebut, Dan Juga Komunikasi Dan Koordinasi Mengenai Pengaduan " Pengaduan Terhadap Ma Dan Empat Lingkungan Peradilan Tidak Sampai Disini Saja, Dan Bisa Dilakukan Lebih Intensif Lagi Untuk Kedepannya.

      acara Audensi Ini Juga Dihadiri Oleh Ketua Kamar Pengawasan, Plt Kepala Badan Pengawasan, Inspektur Wilayah Badan Pengawasan Dan Kepala Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung. Diakhir Pertemuan Ditutup Dengan Foto Bersama. (humas)

    • Resmikan Seminar Internasional, Prof. Syarifuddin Nyatakan Ma Berkomitmen Penuhi Hak Perempuan Dan Anak Dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan

      jakarta-humas: Jangan Biarkan Kegelapan Kembali Datang, Jangan Biarkan Kaum Wanita Kembali Diperlakukan Semena-mena. Demikian Disampaikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Saat Menyampaikan Pidato Kunci Pada Webinar Virtual Dengan Tema "meningkatkan Kesetaraan Gender Di Peradilan" Pada Senin Pagi, (25/10) Di Ruang Conference Centre. Prof. Syarifuddin Mengutip Ucapan Raden Ajeng Kartini, Pahlawan Nasional Dan Tokoh Feminis Pertama Indonesia.

      pada Kesempatan Tersebut, Ketua Mahkamah Agung Memaparkan Bahwa Mahkamah Agung Memiliki Visi Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Dan Anak Di Peradilan. Salah Satu Komitmen Terbebut Dibuktikan Dengan Membentuk Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak. Kelompok Kerja Ini Bertugas Menghasilkan Berbagai Rancangan (draft) Peraturan Mahkamah Agung (perma) Yang Kemudian Dibahas Dan Disetujui Dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung.

      sejauh Ini, Terdapat 2 (dua) Rancangan Perma Yang Disusun Kelompok Kerja Dan Telah Disetujui Oleh Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Kemudian Diundangkan, Yaitu Pertama Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Yang Menjadi Panduan Bagi Hakim Agung Dan Hakim Pada Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung.

      kedua Yaitu Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Yang Menjadi Panduan Hakim Dalam Menangani Perkara Permohonan Izin Menikah Anak Yang Belum Berumur 19 Tahun, Di Lingkungan Peradilan Umum/perdata Dan Peradilan Agama, Agar Hakim Benar-benar Memperhatikan Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Khususnya Anak Perempuan Yang Selama Ini Banyak Menjadi Objek Perkawinan Anak Dengan Semangat Untuk Mengendalikan Bahkan Mencegah Terjadinya Perkawinan Anak (child Marriage).

      mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Tersebut Menyampaikan Bahwa Kedua Perma Yang Penyusunannya Difasilitasi Oleh Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (aipj2) Tersebut, Merupakan Langkah Awal, Sekaligus Pembuktian Komitmen Mahkamah Agung Dalam Memastikan Terpenuhinya Hak-hak Perempuan Dan Anak Dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan. Untuk Melengkapi Kedua Perma Tersebut Mahkamah Agung Juga Telah Menerbitkan Buku Panduan, Kurikulum Dan Modul Pelatihan Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Upaya Diseminasi Informasi Atas Kedua Perma Tersebut.

      pada Saat Ini Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak Sedang Membahas Rancangan Perma Tentang Tata Cara Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana, Sebagai Implementasi Undangundang Perlindungan Saksi Dan Korban. Tujuan Penyusunan Perma Restitusi Dan Kompensasi Itu, Kelak Memang Tidak Secara Khusus Melindungi Kepentingan Hukum Kaum Perempuan, Akan Tetapi Dalam Kenyataan Banyak Kaum Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Antara Lain Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Tindak Pidana Kesusilaan, Sehingga Jika Rancangan Perma Ini Disetujui Dan Diundangkan, Kaum Perempuan Di Indonesia Juga Akan Memperoleh Manfaat Terbesar, Dari Keberadaan Perma Ini.

      selain Itu, Prof. Syarifuddin Menambahkan Bahwa Mahkamah Agung Juga Berupaya Menjaga Secara Konsistensi Pendapat Hukumnya Melalui Putusan-putusan Majelis Hakim Agung. Upaya Ini Dilakukan Melalui Penyusunan Dan Penghimpunan Yurisprudensi Serta Penyusunan Rumusan Kesepakatan Kamar Perkara Yang Dituangkan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (sema) Setiap Tahunnya. Upaya Ini Telah Menghasilkan Beberapa Putusan Atau Norma Yang Mencerminkan Keadilan Berperspektif Gender. Di Antaranya, Dalam Perkara Waris, Perempuan Dapat Memperoleh Hak Warisan Dari Orang Tua Mereka Dengan Porsi Yang Sama Dengan Porsi Saudara Laki-laki. Dalam Perkara Perceraian, Hakim Dapat Menambahkan Kalimat Dalam Amar Putusan Cerai Gugat Di Mana Pengambilan Akta Cerai Hanya Dapat Dilakukan Setelah Mantan Suami Memenuhi Kewajiban Pembayaran Hak-hak Mantan Isteri. Sebelumnya, Banyak Terjadi Para Mantan Suami Tidak Memenuhi Hak-hak Mantan Isteri Sebagaimana Ditetapkan Dalam Putusan Karena Telah Dapat Mengambil Akta Cerainya Terlebih Dahulu.

      webinar Ini Merupakan Kerja Sama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan International Commission Of Jurists (icj). Hadir Sebagai Pembicara Dalam Webinar Yaitu Chinara Aidarbekova, Komisioner Icj (kyrgyzstan) Dan Hakim Agung Kamar Konstitusional Ma Kyrgyzstan, Nahla Haidar El Addal, Komisioner Icj (lebanon) Dan Wakil Ketua Komite Cedaw, Dame Silvia Cartwright Komisioner Icj (selandia Baru). Hadir Pula Memberikan Kata Sambutan Yaitu Gustav Dahlin, Wakil Ketua Misi, Kedutaan Besar Swedia Di Jakarta Serta Sam Zarifi, Sekretaris Jenderal Icj Memberikan Kata Penutup. Webinar Diikuti Oleh Ratusan Peserta Yang Hadir Secara Virtual Dari Dalam Maupun Luar Negeri.

      turut Hadir Mendampingi Ketua Mahkamah Agung Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat Yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Serta Para Pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung. (azh/rs)

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Selamat Dan Sukses Atas Dilantiknya Para Yang Mulia Hakim Agung

      direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkan Selamat Dan Sukses Atas Dilantiknya Yang Mulia Hakim Agung Pada Hari Selasa, 19 Oktober 2021. Tujuh Hakim Agung Yang Dilantik Dan Diambil Sumpahnya Oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Gung Ri, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.h., M.h.adalah:

      Dr. Prim Haryadi, S.h., M.h., Sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.h., M.hum., Sebagai Hakim Agung Kamar Pidana.  Jupriyadi, S.h., M.hum., Sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Suharto, S.h., M.hum., Sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Yohanes Priyana, S.h., M.h., Sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Dr. H. Haswandi., S.h., S.e., M.hum., M.m., Sebagai Hakim Agung Kamar Perdata. Brigadir Jenderal Tni Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.h., M.kn., Sebagai Hakim Agung Kamar Militer.

    • Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Tinggi Gorontalo

      dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Kualitas Asesor Dari Pengadilan Tinggi Dalam Melakukan Evaluasi Sesuai Standar Akreditasi Penjaminan Mutu (apm), Maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  Melaksanakan Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Tim Asesor Ditjen Badilum Dipimpin Oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Dr. Lucas Prakoso, S.h, M.hum. Kegiatan Diadakan Di Kota Gorontalo, Pada 14-15 Oktober 2021. Kegiatan Ini Dihadiri Langsung Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nugroho Setiadji, S.h., M.h.