logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

RAPAT PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN 2022

RAPAT PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN 2022

Muara Sabak – Dengan telah turunnya pagu indikatif Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2022 dari Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Senin (24/5) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Ibu Hj.Annisa Bridgestirana, S.H.,MH, memimpin Rapat Penyusunan Anggaran Tahun 2022 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Pada acara yang dihadiri oleh para Hakim yaitu Bapak Rahadian Nur, SH.,MH., Bapak Adji Prakoso, SH., Bapak Esa Pratama Putra Daeli, SH., Bapak Kristanto Prawiro Josua Siagian, SH., dan Bapak Rizki Ananda N., SH.,juga dihadiri oleh Bapak Panitera Jumardi, SH.,MH., serta Bapak Sekretaris Edi Edison, S. Kom. 

Selain itu, dalam rapat ini juga dihadiri oleh para Panitera Muda (Panmud) yaitu Bapak Khaidir, SH.,MH.Panmud Pidana, Bapak Mohd. Isa, SH. Panmud Perdata dan Bapak Sukadi, SH.,MH.Panmud Hukum. Taklupa acara ini dihadiri oleh para Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yaitu Bapak Finanda Wahyu Prima, SH.,MH., Kasubbag Umum dan Keuangan, Bapak Abdillah, SH.Kasubbag Kepegawaian dan Ortala  serta Ibu Mahdalena, A. Md. selaku Kasubbag Perencanaan, Teknologi Infomasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Dalam sambutannya, Ibu Wakil Ketua menyatakan bahwa seharusnya rapat ini diselenggarakan menunggu Ibu Ketua Nunung Kristiyani, S.H., M.H. selesai menjalani cuti tahunan namun menindaklanjuti surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Jambi yang mengharuskan satuan kerja telah menyusun perencanaan pada aplikasi SAKTI paling lambat hari Senin tanggal 24 Mei 2021 dan setelah mendapatkan persetujuan dari Ibu Ketua terlebih dahulu sehingga rapat dapat berlangsung. Ibu Wakil Ketua juga memberikan apresiasi kepada Sekretaris atas terselenggaranya rapat ini untuk transparansi anggaran kedepannya.

Setelah mendengarkan pemaparan dari Bapak Sekretaris mengenai pagu indikatif tahun 2022 tersebut, dalam rapat penyusunan anggaran juga terdapat beberapa usulan dan masukan dari para peserta rapat. Ibu Wakil Ketua berharap, usulan-usalan tersebut sebisa mungkin untuk diakomodir pada anggaran tahun 2022. Rapat berjalan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.(HUMAS-PN.TJT)

Selengkapnya







  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Wakil Ketua Mahkamah Agung: Pengawasan Hakim Tidak Menilai Pertimbangan Yuridis

      jakarta-humas, Jumat 18 Juni 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Ri (badilag) Kembali Menggelar Pembinaan Teknis Yustisial Secara Daring. Acara Ini Bertujuan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Dan Kemampuan Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama Khususnya Para Hakim Dalam Bidang Pengawasan.

      dalam Kesempatan Kali Ini, Tema Yang Diangkat Adalah Batas Kewenangan Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim. Bertindak Sebagai Pemateri Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Non Yudisial, Ym. Dr. Sunarto, S.h., M.h.

      dalam Pengantar Diskusi, Dr. Drs. Aco Nur, S.h., M.h., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Menyatakan Pentingnya Topik Yang Akan Dibahas Dalam Kesempatan Ini. Seringkali Batas Antara Kemandirian Hakim Dan Prinsip Akuntabilitas Menjadi Persoalan Dalam Pengawasan Terhadap Hakim, Terang Beliau.

      kehadiran Ym. Dr. Sunarto, S.h., M.h. Di Tengah Kesibukan Beliau Yang Luar Biasa, Akan Menguraikan Dan Menjelaskan Batasan Antara Kedua Hal Tersebut, Sehingga Akan Menjadi Pedoman Di Masa-masa Yang Akan Datang Ungkap Dirjen Badilag.

      dalam Uraiannya, Ym. Dr. Sunarto, S.h., M.h. Menjelaskan Beberapa Hal Yang Harus Dipegangi Dalam Pengawasan Terhadap Hakim, Antara Lain:

      1. Tidak Menilai Pertimbangan Yuridis,komisi Yudisial, Bahkan Mahkamah Agung Sekalipun, Dilarang Dan Tidak Boleh Menilai Pertimbangan Yuridis Dan Subsatansi Suatu Putusan Dalam Pengawasan Karena Hal Tersebut Masuk Ke Dalam Ranah Kebebasan Dan Independensi Hakim.

      2. Tidak Mengurangi Kebebasan Hakim,pengawasan Oleh Komisi Yudisial Tidak Boleh Mengurangi Kebebasan Hakim Dalam Menjalankan Tugas Yudisialnya.

      3. Wajib Menjaga Kemandirian,komisi Yudisial Dalam Proses Pengawasan Tetap Wajib Menjaga Kemandirian Dan Kebebasan Hakim.

      4. Pemeriksaan Hanya Terhadap Perilaku,dalam Hal Ditemukan Adanya Bukti-bukti Yang Cukup Dan Mengindikasikan Ada Kekeliruan Yang Disengaja Dalam Pembuatan Putusan, Maka Pemeriksaan Hanya Dilakukan Terhadap Kekeliruan Tersebut Dan Tidak Boleh Terkait Substansi Putusan.

      turut Hadir Secara Daring Dalam Acara Pembinaan Yang Dilangsungkan Oleh Badilag Ym. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Ri, Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.h., M.h., M.m., M.hum.

      kegiatan Pembinaan Yang Dimoderatori Oleh Dr. Candra Boy Seroza, S.ag., M.ag., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Agama Mari, Dihadiri Oleh 412 Satuan Kerja Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Agama Melalui Zoom Meeting Dan 513 Peserta Melalui Chanel Youtube Badilag Secara Streaming. (hms,ahb)

    • Dr. Hasbi: Jangan Biasa Saja!

      jakarta-humas : Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi, S.h., M.h, Membuka Acara Konsinyering Optimalisasi Penglolaan Media Digital Pemerintah Di Hotel Grand Mercure Pada Rabu Pagi (16/6). Acara Yang Diselenggarakan Oleh Biro Hukum Dan Humas Ini Diikuti Oleh 37 Peserta Yang Berasal Dari Mahkamah Agung Dan Sekretariat Negara. Kegiatan Ini Dilaksanakan Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Sangat Ketat, Semua Peserta Dan Narasumber Wajib Melakukan Swab Antigen Sebelum Mengikuti Acara.

      dalam Sambutannya, Dr. Hasbi Bercerita Bahwa Pada Tahun 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Telah Mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan. Surat Keputusan Ini Selangkah Lebih Maju Dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Yang Lahir Pada Tahun 2008. Hal Ini Menandakan Bahwa Mahkamah Agung Memilikiconcernyang Sangat Tinggi Terhadap Pentingnya Informasi. Keterbukaan Informasi Inilah Modal Untuk Mewujudkan Pemerintahan Digital Indonesia, Sebagaimana Yang Diharapkan Presiden Joko Widodo.

      alumnus Pondok Pesantren Modern Gontor Tersebut Mengutip Quotes Dari Steve Ballmer, Yang Mengatakanthe Number One Benefit Of Information Technology Is That It Empowers People To Do What They Want To Do. It Lets People Be Creative. It Lets People Be Productive. It Lets People Learn Things They Didn't Think They Could Learn Before, And So In A Sense It Is All About Potential.manfaat Nomor Satu Dari Teknologi Informasi Adalah Bahwa Hal Itu Memberdayakan Orang Untuk Melakukan Apa Yang Ingin Mereka Lakukan. Membuat Orang Menjadi Kreatif. Membuat Orang Menjadi Produktif. Membuat Orang Mempelajari Hal-hal Yang Mereka Pikir Tidak Bisa Mereka Pelajari Sebelumnya, Dan Dalam Arti Tertentu, Ini Semua Tentang Potensi.

      pada Kesempatan Tersebut, Dr.hasbi Menyatakan Bahwa Biro Hukum Dan Humas Sudah Melakukan Banyak Hal Terkait Media Digital. Namun Dia Berharap Semangat Dan Inovasinya Harus Lebih Lagi. Jangan Biasa Aja, Harus Luar Biasa, Kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

      sebelumnya Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum Dan Humas Rudi Sudianto, Sh., Mm. Menyampaikan Dalam Laporannya Bahwa Sebagai Satuan Kerja Yang Memiliki Tugas Untuk Membangun Dan Menjaga Citra Positif Lembaga. Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung Senantiasa Berusaha Mengikuti Perubahan Yang Ada. Perlahan Namun Pasti, Fenomena Berkembangnya Teknologi Informasi, Dimanfaatkan Sebagai Media Untuk Menciptakan Pandangan Baik Lembaga.

      besarnya Peranan Teknologi Informasi Pada Saat Ini, Menuntut Sdm Kehumasan Untuk Mempunyai Inovasi-inovasi Dalam Melakukan Pekerjaannya. Hal Tersebut Dapat Dipenuhi Dengan Terus Mengikuti Perkembangan Informasi Teknologi Dan Peningkatan Skill Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Media Digital Pemerintah.

      lebih Lanjut, Rudi Sudianto Menyampaikan Bahwa Kegiatan Konsinyering Yang Akan Dilaksanakan Selama Tiga Hari Ke Depan Ini, Yaitu Mulai Tanggal 16 Juni 2021 Sampai Dengan 18 Juni 2021, Akan Membahas Regulasi Dan Etika Dalam Mengelola Media Digital Pemerintah, Menentukan Desain Dan Tampilan Yang Menarik Pada Media Digital, Serta Membangun Citra Positif Lembaga Melalui Media Digital Mahkamah Agung.

      tujuan Dari Konsinyering Ini Adalah Untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Media Digital Mahkamah Agung Sesuai Dengan Regulasi Yang Berlaku. Juga Untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Media Digital Mahkamah Agung Sesuai Dengan Karakteristik Dan Algoritma Masing " Masing Media. Serta Menyusun Dan Membuat Konten Yang Tepat Dan Menarik Sesuai Dengan Data Analitik Pada Masing " Masing Media.

      hadir Sebagai Narasumber Yaitu Akademisi Dan Praktisi Dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakartadr. Rulli Nasrullah, Praktisi Kehumasan Dari Kementerian Informasi Dan Teknologirizki Ameliah, Dan Praktisi Kehumasan Dari Sekretariat Negaraakhmad Firmannamal (azh/rs/photo:ds)