berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Mekanisme Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2019

Mekanisme Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2019

Mekanisme Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2019

Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perkara yang dikecualikan dari gugatan sederhana di antaranya :

  1. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
  2. Sengketa hak atas tanah.
  3. Gugatan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan Gugatan Sederhana:

  1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
  2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
  3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
  4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Pihak yang Dapat Mengajukan Gugatan Sederhana

Seluruh subjek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana, asalkan tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

Biaya Perkara

Besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana

  1. Pendaftaran gugatan

Masukkan berkas gugatan dengan persyaratan:

  1. Gugatan Asli Bermaterai Rp.10.000 beserta softcopy dan Fotocopy sesuai jumlah Tergugat
  2. Fotocopy KTP Penggugat
  3. Surat Kuasa yang telah didaftarkan (asli dan Fotocopy 1 rangkap) beserta Fotocopy KTP/KTA/BA Sumpah Kuasa (jika mnggunakan Kuasa Hukum)
  4. Bukti-Bukti Surat yang telah dilegalisir
  • Pemeriksaan kelengkapan oleh Panmud
  • Pemeriksaan Pendahuluan
  • Penetapan hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak
  • Pemeriksaan sidang -> Perdamaian
  • Pembuktian
  • Putusan

Gugatan Sederhanan diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Penyelesaian Gugatan paling lama 25 hari sejak hari Sidang Pertama.

Peran Hakim Dalam Gugatan Sederhana

Peran hakim dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana meliputi:

  1. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
  2. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
  3. Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
  4. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Perdamaian dalam Gugatan Sederhana

Dalam gugatan sederhana, hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan (25 hari). Upaya perdamaian yang dimaksud mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Jika tercapai perdamaian, hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap putusan akta tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

Upaya Hukum Keberatan

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernayataan keberatan kepada panitera disertai alasan-alasannya.

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.

Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Lama Penyelesaian Keberatan

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Dalam memutus permohonan keberatan, majelis hakim mendasarkan kepada:

  1. Putusan dan berkas gugatan sederhana;
  2. Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
  3. Kontra memori keberatan.



«


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Mahkamah Agung Hadiri Fgd Tentang Hukum Acara Perdata

      jakarta " Humas : Mahkamah Agung Republik Indonesia Menghadiri Acara Focus Group Discussion (fgd Tentang Rancangan Undang-undang (ruu) Hukum Acara Perdata. Acara Yangberlangsung Pada Senin, 4 Juli 2022, Di Gedung Nusantara Iv Tersebut Diselenggarakan Oleh Dpr-ri.

      ketua Panitia Kerja (panja) Ruu Hukum Acara Perdata, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.h., M.hum. Yang Juga Merupakan Wakil Ketua Komisi Iii Dpr Ri, Menyampaikan Sambutan Bahwa Hukum Acara Perdata Diperlukan Untuk Menciptakan Sistem Hukum Yang Memenuhi Rasa Keadilan, Kepastian Dan Menjamin Hak Setiap Masyarakat.

      dalam Kesempatan Tersebut, Hadir Mewakili Mahkamah Agungyaitu Hakim Agung Syamsul Maarif, S.h., Ll.m., Ph.d., Hakim Agung Dr. H. Purwosusilo, S.h., M.h.,hakim Agungdr. H. Haswandi, S.h., S.e., M.hum., M.m., Kepala Biro Hukum Dan Humas, Dr. H. Sobandi, S.h., M.h., Dan Para Hakim Yustisial.

      hakim Agung Syamsul Maarif, S.h., Ll.m., Ph.d. Bertindak Sebagai Narasumber Dalam Kegiatan Ini.dalam Materinya, Ia Menyampaikan Beberapa Prinsip Dasar Merumuskan Rancangan Undang-undang Tentang Hukum Acara Perdata (ruu Hukum Acara Perdata), Yakni Di Antaranya Tidak Boleh Hanya Sekedar Tambal Sulam Dari Peraturan Yang Lama, Perlu Meninjau Beberapa Institusi Yang Saat Ini Mendukung Pelaksanaan Hukum Acara Perdata, Dan Perlu Juga Memuat Hukum Acara Perdata Khusus Yang Saat Ini Tersebar Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan.

      ia Menambahkan, Ruu Hukum Acara Perdata Perlu Mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (perma), Seperti Perma Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (e-court), Perma Tentang Gugatan Sederhana, Dan Perma Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Selain Itu, Ruu Hukum Acara Perdata Juga Perlu Mengakomodir Beberapa Konvensi Hukum Internasional Yang Relevan.

      turut Hadir Sebagai Narasumber Dalam Fgd Ini, Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara, Feri Wibisono, S.h., C.n. Dan Dr. Asep Iwan Iriawan, S.h., M.h., Dari Unsur Akademisi.

      feri Wibisono, S.h., C.n. Pada Intinya Menyampaikan Bahwa Dalam Ruu Hukum Acara Perdata Perlu Dimuat Norma Yang Di Antaranya Mengatur Tentang Kemudahan Akses Atas Layanan Konsultasi Hukum, Kepastian Waktu Dalam Proses Peradilan, Dan Pemeriksaan Pendahuluan. Adapun Dr. Asep Iwan Iriawan, S.h., M.h. Dalam Materinya Menyampaikan Bahwa Hukum Acara Perdata Yang Berlaku Sampai Sekarang Tidak Memadai Untuk Memenuhi Kebutuhan Praktik Beracara Perdata Dewasa Ini Dan Dimasa Datang.

      kegiatan Fgd Diakhiri Dengan Sesi Tanya Jawab Dari Sejumlah Penanya Yang Berasal Dari Beberapa Kalangan, Yakni Unsur Advokat, Notaris, Dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (komnas Ham). (rio/humas)

    • 73 Pengadilan Naik Kelas, Dr. Sunarto Nyatakan Ini Peningkatan Terbanyak Dalam Sejarah Mahkamah Agung

      jakarta-humas: Sebanyak 73 Pengadilan Tingkat Pertama Dari Seluruh Indonesia Menerima Surat Keputusan (sk) Penetapan Peningkatan Kelas Pengadilan Senin, 4 Juli 2022 . Penyerahan Sk Dilakukan Langsung Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Dr. Sunarto, S.h., M.h., Di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

      jumlah Pengadilan Yang Diusulkan Sebanyak 81 Pengadilan. Namun, Yang Disetujui Sebanyak 73 Pengadilan, Dengan Rincian Sebagai Berikut:

      pengadilan Negeri Menjadi Kelas I A Diajukan Sebanyak 11 Usulan, Yang Disetujui 8 Pengadilan

      pengadilan Agama Menjadi Kelas I A Diajukan Sebanyak 27 Usulan, Yang Disetujui 27 Pengadilan

      pengadilan Negeri Menjadi Kelas I B Diajukan Sebanyak 22 Usulan, Yang Disetujui 17 Pengadilan

      pengadilan Agama Menjadi Kelas I B Diajukan Sebanyak 19 Usulan, Yang Disetujui 19 Pengadilan

      pengadilan Militer Menjadi Tipe A Diajukan Sebanyak 2 Usulan, Yang Disetujui 2 Pengadilan

      dalam Sambutannya, Dr. Sunarto Menyatakan Bahwa Kenaikan Kelas Pengadilan Ini Merupakan Hasil Dari Perjuangan Dan Kerja Ihklas Dari Insan Peradilan. Perjuangan Yang Tidak Mudah Dimulai Dari Proses Pengajuan Pada Tahun 2020 Ke Kementerian Pan Rb, Proses Verifikasi Dan Validasi Data, Hingga Proses Verifikasi Lapangan.

      ia Menambahkan Bahwa Peningkatan Kelas Kali Ini Merupakan Penetapan Dengan Jumlah Tertinggi Dalam Sejarah Mahkamah Agung.

      salah Satu Dampak Peningkatan Kelas Adalah Kenaikan Penghasilan Serta Tunjangan Kinerja Para Pegawai Serta Pada Kenaikan Pangkat/golongan Para Pejabat Pengadilan. Hal Tersebut, Menurut Dr. Sunarto Hendaklah Disertai Dengan Peningkatan Profesionalisme Hakim Dan Pegawai, Serta Peningkatan Kinerja Organisasi Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Yang Prima Dan Berkualitas Bagi Masyarakat.

      senada Dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.h., M.h., Menyatakan Bahwa Peningkatan Kelas Kali Ini Merupakan Pencapaian Yang Luar Biasa Bagi Mahkamah Agung.

      ini Adalah Pencapaian Yang Luar Biasa, Saya Harap Kepada Seluruh Aparatur Yang Meraih Peningkatan Kelas, Jangan Hanya Sekedar Mendapatkan Sk, Namun Harus Diimbangi Dengan Kinerja Yang Lebih Profesional Dan Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Harap Prof. Hasan Hasbi.

      hadir Dalam Acara Ini Yaitu Nanik Murwati, Se, Ma, Deputi Bidang Kelembagaan Dan Tata Laksana Kementerian Pan Rb, Para Kepala Biro Di Lingkungan Badan Urusan Administrasi, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dari Empat Lingkungan Peradilan, Dan Undangan Lainnya.

      berikut Nama-nama Pengadilan Negeri Yang Mendapat Peningkatan Kelas Pengadilan

      Pengadilan Negeribanjarnegara Pengadilan Negerikarang Anyar Pengadilan Negeribaturaja Pengadilan Negerikayu Agung Pengadilan Negeribengkalis Pengadilan Negerirokan Hilir Pengadilan Negerisigli Pengadilan Negeribanjarbaru Pengadilan Negeripelelawan Pengadilan Negerimuara Enim Pengadilan Negeripelaihari Pengadilan Negerikotamobagu Pengadilan Negerisekayu Pengadilan Negerisibolga Pengadilan Negerikalianda Pengadilan Negerimempengadilan Agamawah Pengadilan Negerigunung Sugih Pengadilan Negerilubuk Linggau Pengadilan Negeribogor Pengadilan Negerimojokerto Pengadilan Negeriblitar Pengadilan Negeridepok Pengadilan Negerikab. Kediri Pengadilan Negerisumber Pengadilan Negeritulungagung

      berikut Nama-nama Pengadilan Agama Yang Mendapat Peningkatan Kelas Pengadilan

      Pengadilan Agamakupang Pengadilan Agamabaturaja Pengadilan Agamabima Pengadilan Agamamojokerto Pengadilan Agamacianjur Pengadilan Agamajepara Pengadilan Agamajombang Pengadilan Agamasumenep Pengadilan Agamabangil Pengadilan Agamacikarang Pengadilan Agamakraksaan Pengadilan Agamapurbalingga Pengadilan Agamanganjuk Pengadilan Agamagresik Pengadilan Agamamungkid Pengadilan Agamabondowoso Pengadilan Agamacibadak Pengadilan Agamaponorogo Pengadilan Agamapurwakarta Pengadilan Agamatrenggalek Pengadilan Agamabangkalan Pengadilan Agamaboyolali Pengadilan Agamasitubondo Pengadilan Agamakab. Madiun Pengadilan Agamasengkang Pengadilan Agamapinrang Pengadilan Agamapinrang Pengadilan Agamacilegon Pengadilan Agamaraha/muna Pengadilan Agamasimalungun Pengadilan Agamasoreang Pengadilan Agamasindenreng/rapang Pengadilan Agamasekayu Pengadilan Agamakuala Tungkal Pengadilan Agamatanjung Pati (kab. 50 Kota) Pengadilan Agamatarakan Pengadilan Agamakolaka Pengadilan Agamabulukumba Pengadilan Agamapasir Pangarayan Pengadilan Agamaujung Tanjung Pengadilan Agamapandeglang Pengadilan Agamarangkasbitung Pengadilan Agamakota Banjar Pengadilan Agamakota Tasikmalaya Pengadilan Agamangamprah Pengadilan Agamaunaaha

      berikut Nama-nama Pengadilan Militer Yang Mendapat Peningkatan Kelas Pengadilan

      Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta Pengadilan Militer Iii-17 Manado

      semoga Dengan Peningkatan Kelas Pengadilan Ini Akan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kapasitas, Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dan Untuk Mendorong Percepatan Peningkatan Kinerja, Kualitas Aparatur Peradilan Yang Profesional, Berkompetensi Dan Berintegrasiguna Mendorong Tercapainya Visi Dan Misi Mahkamah Agung. (azh/rs)

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Pemberian Piagam Penghargaan Penilaian Evaluasi Implementasi Sipp (eis) Tertinggi Periode Juni 2022

      pada Tanggal 7 Juli 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menyelenggarakan Kegiatan Pemberian Piagam Penghargaan Penilaian Evaluasi Implementasi Sipp (eis) Kepada Pengadilan Peraih Nilai Tertinggi Secara Daring. Bertempat Di Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kegiatan Dibuka Dengan Oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.h., M.h., Yang Dilanjutkan Pembacaan Nominasi Penghargaan Dan Pembinaan Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.h., M.h. Dengan Didampingi Oleh Pejabat Eselon Ii Lainnya. Terdapat 45 Pengadilan Negeri Yang Mendapatkan Penghargaan Peraih Penilaian Eis Terbaik Yang Terbagi Dalam Beberapa Kategori Berbeda Berdasarkan Jumlah Perkara Yang Diselesaikan. Dalam Kesempatan Ini, Drektur Jenderal Badan Peradilan Umum Mengapresiasi Kerja Para Ketua Pengadilan Beserta Jajarannya Dan Berharap Bagi Pengadilan Yang Belum Memenuhi Kriteria Untuk Dapat Terus Meningkatkan Kinerjanya.

    • Sosialisasi Kebijakan Anggaran Dan Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2023

      pada Tanggal 5 S.d. 7 Juli 2022, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengadakan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Anggaran Dan Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2023. Bertempat Di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta, Kegiatan dibuka Secara Langsung Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Drs. Wahyudin, M.si. Yang Di Dampingi Oleh Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan, Kurnia Arry Soelaksono, S.e., S.h., M.hum. Serta Kepala Bagian Umum, Sukatno, S.h. Kegiatan Ini Dihadiri Oleh Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Beserta Para Operator Rkakl Pada Pengadilan. Selain Itu, Kegiatan Ini Juga Turut Dihadiri Peserta Dari Kementerian Keuangan Dan Bappenas. 

      pada Kesempatan Ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengimbau Kepada Para Peserta Agar Lebih Fokus Lagi Dalam Penyusunan Anggaran Tahun 2023 Yang Telah Dialokasikan Sehingga Bisa Meminimalkan Terjadinya Revisi Dan Memaksimalkan Penyerapan. Sebab, Pada Tahun 2023, Di Samping Adanya Pagu Rupiah Murni, Terdapat Pula Pagu Pnbp Yang Dialokasikan Kepada Satuan Kerja Yang Berpotensi Dapat Melaksanakannya Secara Maksimal.