logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Acara Pengantar Tugas Bapak Rais Torodji, SH, MH

Muara Sabak – 13 Januari 2021. Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur mengadakan Acara Pengantar Tugas Bapak Rais Torodji, SH, MH yang akan melaksanakan tugasnya sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Kelas IB. Acara ini dihadiri Ketua, Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, serta PPNPN Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.
Dimulai pukul 10.00 WIB Acara pengantar tugas Bapak Rais Torodji, SH, MH ini tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menghadapi wabah Covid-19. Acara diawali dengan Kata Sambutan dari Bapak Rais Torodji, SH, MH didampingi Istri Ibu Rachmawati, SH, MH yang dalam sambutannya sangat terharu dan berterima kasih kepada semua pihak dan Tak lupa permohonan maaf juga dihaturkan atas tindakan baik perbuatan dan perkataan selama bekerja dan bersosialisasi, dilanjutkan dengan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang baru Ibu Nunung Kritiyani, SH, MH yang mengungkapkan akan terus melanjutkan apa yang sudah di bangun oleh Bapak Rais Torodji, SH, MH untuk Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur menjadi lebih baik. Setelah itu dilaksanakan acara pemberian ucapan selamat dan penyerahan kenang-kenangan dari seluruh Warga Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ditutup dengan Foto bersama.
Selamat Bertugas Bapak Rais Torodji, SH, MH di tempat yang baru dan sukses selalu.

Selengkapnya







  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Ketua Mahkamah Agung Menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 Secara Virtual

      jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, Sh., Mh, Menghadiri Acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 Yang Diselenggarakan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (ojk) Melalui Virtual, Pada Hari Jumat, 15/1/2021, Bertempat Di Kediaman Ketua Mahkamah Agung.

      acara Otoritas Jasa Keuangan 2021 Dibuka Oleh Presiden Ri Joko Widodo Dengan Tema Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 Dan Arahan Presiden Ri Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid " 19 Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Inklusif , Kegiatan Ini Di Hadiri Para Pimpinan Lembaga, Duta Besar Dan Para Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Ii. (humas)

    • Ketua Mahkamah Agung Melantik 5 Ketua Pengadilan Tinggi Agama

      jakarta " Humas: Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, Sh., Mh Melantik 5 Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Pada Hari Rabu 13/1/2021, Bertempat Diruang Kusumaatmadja Lantai 14 Gedung Mahkamah Agung.

      pelantikan Ini Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279/kma/sk/xii/2020 Tanggal 3 Desember 2020. Adapun Kelima Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yang Dilantik Yaitu :

      1.dr. H. Bahruddin Muhammad, S.h., M.h. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

      2.drs. H. M. Alwi Mallo, M.h. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

      3.dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.h., M.h. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

      4.dr. H. Empud Mahpudin, S.h., M.h. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

      5.dr. H. Syahril, S.h., M.h. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu.

      demi Allah Saya Bersumpah, Bahwa Saya Akan Memenuhi Kewajiban Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Dengan Sebaik-baiknya Dan Seadil-adilnya, Memegang Teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dan Menjalankan Segala Peraturan Perundang-undangan Dengan Selurus-lurusnya Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Berbakti Pada Nusa Bangsa, Ucap Kelima Ketua Pengadilan Tinggi Agama Di Hadapan Ketua Mahkamah Agung.

      dalam Sambutannya, Ketua Mahkamah Agung Mengatakan Dalam Ranah Yudikatif, Pimpinan Pengadilan Merupakan Pimpinan Yang Khas Dan Berbeda Dengan Pimpinan Organisasi Atau Institusi Yang Lain. Selain Harus Memiliki Kemampuan Manajerial Dan Leadership Yang Baik, Juga Menguasai Bidang Teknis Administrasi, Keuangan, Kepegawaian Serta Teknologi Informasi, Pimpinan Pengadilan Juga Dituntut Menguasai Dan Terampil Di Bidang Teknis Yuridis Dan Praktek Hukum Di Lingkungan Peradilannya, Baik Hukum Formil Maupun Hukum Materiil, Mulai Dari Awal Proses Berperkara Hingga Proses Eksekusi. Singkat Kata, Seorang Pimpinan Peradilan Haruslah Tampil Sebagai Manajer Sekaligus Begawan Hukum Yang Menguasai Norma-norma Hukum Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Selalu Berkembang Dari Waktu Ke Waktu.

      lebih Lanjut M. Syarifuddin Mengutarakan Dalam Struktur Peradilan Kita, Pengadilan Tingkat Banding Merupakan Voorpost Atau Kawal Depan Mahkamah Agung Di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding Dan Peradilan Di Bawahnya, Terutama Dalam Fungsi Pengawasan Dan Pembinaan. Untuk Itu Saya Berpesan Agar Fungsi Kawal Depan Itu Dapat Terus Dioptimalkan Dengan Membina Para Hakim Maupun Aparatur Peradilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding, Sehingga Permasalahan-permasalahan Yang Muncul Di Pengadilan Tingkat Pertama Maupun Pengadilan Tingkat Banding Cukup Diselesaikan Oleh Pengadilan Tingkat Banding. Apabila Pengadilan Tingkat Banding Tidak Dapat Menyelesaikannya, Barulah Ketua Pengadilan Tingkat Banding Berkirim Surat Ke Mahkamah Agung Untuk Menyelesaikan Permasalahan Tersebut.

      diakhir Sambutannya Kma Menyatakan Mengajak Kita Bersama-sama Menyadari Bahwa Jabatan Ini Pada Hakikatnya Adalah Amanah, Di Dalamnya Terkandung Nilai-nilai Pengabdian Dan Pengorbanan, Oleh Karena Itu Dibutuhkan Tingkat Keikhlasan Yang Tinggi Dalam Menjalankannya. Seorang Pemimpin Harus Berjiwa Selfless Dalam Arti Melepaskan Kepentingan Individu, Dan Tidak Berwatak Self-centered Yang Merupakan Cermin Dari Keegoisan. Serta Bekerja Dengan Ikhlas Akan Menjadikan Seorang Pemimpin Sadar Bahwa Jabatan Kepemimpinan Pada Hakikatnya Bukanlah Segala-galanya, Melainkan Hanya Titipan Dari Allah Yang Kelak Akan Dipertanggungjawabkan Di Hadapan-nya.

      acara Pelantikan Ini, Juga Dihadiri Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar, Pejabat Eselon I Dilingkungan Mahkamah Agung, Serta Dharmayukti Karini Mahkamah Agung Dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan. (humas)