berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

8 Nilai Utama Mahkamah Agung

8 Nilai Utama Mahkamah Agung

1.KEMANDIRIAN

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).

Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar Hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2.INTEGRITAS

Integritas dan kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) Perilaku Hakim harus dapat menjadi teladan bagi Masyarakatnya. Perilaku Hakim yang Jujur dan Adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan Masyarakat akan Kredibilitas Putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan Kejujuran harus menjiwai pelaksanaan Tugas Aparatur Peradilan.

3.KEJUJURAN

Kejujuran Atau jujur artinya apa-apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedang kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Sikap jujur itu perlu di pelajari oleh setiap orang, karena kejujuran mewujudkan keadilan, sedang keadilan menuntut kemuliaan abadi, jujur memberikan keberanian dan ketentraman hati

4.AKUNTABILITAS

Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh Tanggung Jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berPerkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah Hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur Peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh Tanggung Jawab dan Profesional.

5.RESPONSIBLITAS

Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan Pencari Keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

6.KETERBUKAAN

Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya Badan Peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan Hukum, perlindungan Hukum, serta kepastian Hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada Masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu Perkara dan kejelasan mengenai Hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

7.KETIDAKBERPIHAKAN

Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses Peradilan yang Jujur dan Adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan Pendapat/ Kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, Aparatur Peradilam harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berPerkara.

8.PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM

Perlakuan yang sama di hadapan Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap Warga Negara, khususnya Pencari Keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapat Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum.




«


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Mahkamah Agung Dan Lembaga Penjamin Simpanan (lps) Selenggarakan Sosialisasi Dan Fgd Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya Dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

      surabaya-humas: Kepala Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung, Dr. H. Sobandi, S.h., M.h., Hadir Memberikan Sambutan Dan Materi Pada Acara Sosialisasi Dan Focus Group Discussion (fgd) Mengenai Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (lps) Pada Kamis, 19 Mei 2022 Di Hotel Shangri-la Surabaya. Acara Ini Direncanakan Berlangsung Dari Tanggal 18 Sampai Dengan 20 Mei 2022.

      juga Hadir Dan Memberikan Sambutan Dalam Acara Sosialisasi Dan Fgd Ini Zaid Umar Bobsaid, S.h., M.h., Ketua Pt Surabaya Dan Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.h., M.h., Ketua Pta Surabaya. Dan Turut Hadir Menjadi Narasumber Dalam Acara Tersebut Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.h., M.hum., M.m. Dan Hakim Agung Kamar Perdata, Dr. H. Haswandi, S.h., S.e., M.hum, M.m.

      kegiatan Sosialisasi Dan Fgd Ini Merupakan Kegaitan Yang Kelima. Pesertanya Adalah Hakim Dari Lingkungan Peradilan Umum Wilayah Hukum Pt Surabaya Dan Hakim Dari Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Hukum Pta Surabaya, Ujar Dr. Sobandi.

      kegiatan Sosialisasi Dan Fgd Ini, Menurut Dr. Sobandi Penting Bagi Hakim Guna Mendapatkan Pemahaman Tentang Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Lps. Meskipun Demikian, Harus Dipahami Bersama Bahwa Kegiatan Ini Tidak Bermaksud Mengganggu Independensi Hakim Dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman.

      pada Sesi Materi, Prof. Amran Suadi Menyampaikan Materi Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Perkara Sengketa Ekonomi Syariah. Dr. Haswandi Menyampaikan Materi Tentang Tinjauan Beberapa Masalah Perdata Yang Terkait Dengan Perbankan. Sedangkan Dr. Sobandi Memaparkan Tentang Peran Biro Hukum Dan Humas Dalam Mendukung Layanan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi.

      substansi Sengketa Ekonomi Syariah, Termasuk Perbankan Syariah, Pada Pokoknya Terdiri Dari Dua Bentuk, Yakni Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. Perkara Ekonomi Syariah, Baik Berupa Gugatan Biasa Maupun Gugatan Sederhana, Dapat Diajukan Secara Elektronik Maupun Manual, Ujar Prof. Amran Suadi.

      dr. Haswandi Dalam Materinya Menyampaikan Pada Pokoknya Bahwa Hakim Sebagai Pejabat Negara Yang Melakukan Kekuasaan Kehakiman Harus Ikut Serta Menjaga Perekonomian Nasional. Sengketa Perbankan Pada Prinsipnya Berkaitan Erat Dengan Kontrak. Oleh Karena Itu Ada Beberapa Isu Yang Harus Menjadi Perhatian Hakim, Di Antaranya Permasalahan Keadaan Kahar, Kontrak Baku, Dan Klausula Aksonerasi.

      dr. Sobandi Dalam Materinya Menyampaikan Bahwa Pada Pokoknya Biro Hukum Dan Humas Memiliki Tugas Pokok Dan Fungsi Di Antaranya Adalah Mendukung Terwujudnya Layanan Peradilan Secara Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dengan Dukungan Teknologi Informasi.

      dr. Sobandi Mewakili Mahkamah Agung Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Kepada Pimpinan Lps Yang Telah Menjalin Kerjasama Dengan Baik. Semoga Kerjasama Ini Tetap Berlanjut Di Masa Yang Akan Datang, Harap Dr. Sobandi. (humas)

    • Yang Mulia Agus Yunianto Berpulang

      jakarta-humas: Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiun, Mahkamah Agung Berduka, Salah Satu Putra Terbaiknya Yang Mulia Dr. Agus Yunianto, S.h., M.h., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Berpulang Ke Rahmatullah Pada Kamis 19 Mei 2022 Pukul 03.15 Di Rumah Sakit Kemayoran, Jakarta Pada Usia 55 Tahun. Agus Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung Pada 12 Maret 2020 Lalu.

      almarhum Merupakan Pria Kelahiran Bandung 26 Juni 1966. Ia Meninggalkan Seorang Istri Dan Seorang Putri.

      dalam Upacara Penghormatan Terakhir Kepada Agus Yunianto, Ketua Mahkamah Agung Dengan Suara Bergetar Menyatakan Duka Cita Yang Mendalam Atas Kepergian Agus Yunianto. Ia Menyatakan Kepergian Agus Sangat Mengejutkan Dan Mengagetkan. Karena Menurutnya, Selama Ini Agus Selalu Dalam Keadaan Sehat.

      selama Beliau Menjabat Sebagai Hakim Ad Hoc Di Mahkamah Agung Saya Tidak Pernah Mendengar Bahwa Pak Agus Sakit, Makanya Pagi Ini Ketika Mendapati Berita Pak Agus Telah Wafat, Saya Terkejut Dan Kaget Sekali, Ujar Ketua Mahkamah Agung Di Hadapan Seluruh Hakim Agung Dan Hakim Ad Hoc Serta Keluarga Almarhum.

      seluruh Keluarga Besar Mahkamah Agung Dan Seluruh Aparatur Peradilan Di Seluruh Indonesia Mengucapkan Bela Sungkawa Yang Sedalam-dalamnya Atas Berpulangnya Agus Ke Rahmatullah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Mengampuni Dosa-dosanya, Menerima Semua Amalnya Dan Menempatkan Di Tempat Terbaik, Kata Prof. Syarifuddin.

      sebelum Dilakukan Prosesi Penghormatan Di Balairung Mahkamah Agung, Jenazah Almarhum Disalatkan Di Masjid Al-mahkamah. Salat Yang Diimami Oleh Ustadz Ahmad Basit Ini Diikuti Oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, Para Hakim Ad Hoc, Dan Jamaah Lain.

      agus Yunianto Mengawali Karirnya Sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Provinsi Riau (2011-2014). Setelahnya Ia Bertugas Sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung (2014 - 2016).

      sebelum Menjabat Sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Di Mahkamah Agung, Ia Bertugas Sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, Provinsi Jawa Timur (2016-2020).

      saat Ini Almarhum Tercatat Sebagai Mahasiwa Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Pria Yang Pernah Menjadi Sukarelawan Lembaga Bantuan Hukum (l Bh) Surabaya Ini Tercatat Sebagai Alumnus Universitas Brawijaya Malang (1990) Dan Universitas Widya Gama Malang (2010).

      selamat Jalan Yang Mulia Agus Yunianto, Semoga Amal Ibadah Dan Segala Jasa Yang Dilakukan Sepanjang Hidup, Diterima Di Sisi Tuhan Yang Esa. (azh/rs)

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Rapat Pleno Sop (standard Operating Procedure) Peradilan Umum Tahun 2022

      pada Hari Selasa, 17 Mei 2022 Telah Dilaksanakan rapat Pleno Sop Dan Penyerahan Hasil Pembahasan Sop Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan Ini Dilaksanakan Secara Campuran, Dengan Pembahasan Berpusat Di Ruang Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Lt. 3 Yang Dipimpin Oleh Plt. Direktur jenderal Badan Peradilan Umum Dr Prim Haryadi Sh, Mh, Serta Peserta Dari Daerah Yang Bergabung Secara Online Melalui Telekonferens.

      pembahasan Pada Rapat Pleno Ini Dihadiri Oleh Para Pejabat Direktorat jenderal Badan Peradilan Umum, Para Hakim Tinggi Dan Pimpinan Pengadilan Negeri Yang Mewakili Lingkungan Peradilan Umum Di Indonesia. Hasil Pembahasan Pleno Kemudian Diserahkan Kepada plt. Direktur jenderal Badan Peradilan Umum Untuk Ditetapkan Secara Resmi.

    • Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Pejabat Eselon I Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri

      pada Hari Rabu, 18 Mei 2022, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Melantik Dan Mengambil Sumpah 3 (tiga) Pejabat Eselon I Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri, Yaitu:

      H. Bambang Myanto, Sh, Mh, Sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Sugiyanto, Sh, Sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Ri Bambang Hery Mulyono, Sh, Mh Sebagai Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Ri

      dalam Pelantikan Yang Bertempat Di Ruang Auditorium Gedung mahkamah Agung Ri Ini, Ketua mahkamah Agung Ri Berpesan Kepada Para Pejabat Eselon I Agar Dapat Melaksanakan Tugas Dengan Sebaik-baiknya Dan Memberikan Pelayanan Pada Para Pencari Keadilan.