berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

8 Nilai Utama Mahkamah Agung

8 Nilai Utama Mahkamah Agung

1.KEMANDIRIAN

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).

Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar Hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2.INTEGRITAS

Integritas dan kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) Perilaku Hakim harus dapat menjadi teladan bagi Masyarakatnya. Perilaku Hakim yang Jujur dan Adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan Masyarakat akan Kredibilitas Putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan Kejujuran harus menjiwai pelaksanaan Tugas Aparatur Peradilan.

3.KEJUJURAN

Kejujuran Atau jujur artinya apa-apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedang kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Sikap jujur itu perlu di pelajari oleh setiap orang, karena kejujuran mewujudkan keadilan, sedang keadilan menuntut kemuliaan abadi, jujur memberikan keberanian dan ketentraman hati

4.AKUNTABILITAS

Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh Tanggung Jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berPerkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah Hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur Peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh Tanggung Jawab dan Profesional.

5.RESPONSIBLITAS

Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan Pencari Keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

6.KETERBUKAAN

Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya Badan Peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan Hukum, perlindungan Hukum, serta kepastian Hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada Masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu Perkara dan kejelasan mengenai Hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

7.KETIDAKBERPIHAKAN

Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses Peradilan yang Jujur dan Adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan Pendapat/ Kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, Aparatur Peradilam harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berPerkara.

8.PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM

Perlakuan yang sama di hadapan Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap Warga Negara, khususnya Pencari Keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapat Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum.




«


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Yudisial Menjadi Pembina Upacara Hari Kesaktian Pancasila

      jakarta - Humas :wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Yudisial ,dr.andi Samsan Nganro,sh.,mhmenjadi Pembina Upacara Pada Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022 Yang Dilaksanakan Pada Hari Sabtu, 1 Oktober 2022 Di Halaman Gedung Mahkamah Agung Ri.

      upacara Hari Kesaktian Pancasila Yang Mengusung Tema "bangkit Bergerak Bersama Pancasila' Diikutioleh Seluruh Aparatur Peradilan Yang Ada Di Mahkamah Agung Dan Jugadilaksanakan Oleh Insan Peradilan Di Seluruh Indonesia.

    • Sekretaris Ma Membuka Acara Sosialisasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

      jakarta"humas: Pada Tahun 2012, Presiden Indonesia Telah Mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, Yang Didalamnya Pada Pasal 4 Mengamanatkan Kepada Setiap Kepala Lembaga Pemerintahan Berkewajiban Untuk Membentuk Suatu Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Di Lingkungannya.

      jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (jdih) Merupakan Suatu Sistem Pendayagunaan Bersama Peraturan Perundang-undangan Dan Bahan Dokumentasi Hukum Lainnya Secara Tertib, Terpadu Dan Berkesinambungan Serta Merupakan Sarana Pemberian Pelayanan Informasi Hukum Secara Mudah, Cepat Dan Akurat. Berdasarkan Hal Itu, Mahkamah Agung Membentuk Tim Jdih Dalam Rangka Mendukung Nawacita Presiden Tentang Reformasi Hukum Utamanya Penataan Regulasi Nasional Dan Menjawab Kebutuhan Utama Masyarakat Indonesia Di Era Kemajuan Dan Keterbukaan Teknologi Informasi.

      hal Tersebut Dikatakan Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.h., M.h. Dalam Acara Sosialisasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Pada Hari Kamis, 29 September 2022, Di Ballrom Hotel Holiday In, Kemayoran, Jakarta.

      lebih Lanjut, Prof Hasbi Hasan Mengatakan Jdih Mahkamah Agung Awal Mula Dibentuk Pada Tahun 2012 Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 033a/kma/sk/ii/2012 Tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan Serta Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 014b/sek/sk/ii/2012 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan, Sehingga Jdih Mahkamah Agung Memiliki Sejarah Yang Cukup Panjang Dan Relatif Fluktuaktif.

      pada Kesempatan Yang Sama, Kepala Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung Dr. H. Sobandi, S.h., M.h Menjelaskan Sebelum Dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Ini, Tim Biro Hukum Dan Humas Telah Melakukan Uji Coba Penginstallan Jdih Mahkamah Agung Versi 2 Ini Ke Beberapa Satuan Kerja Di Antaranya, Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Agama Serang, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Dan Pengadilan Militer Ii-09 Bandung. Selama Kegiatan Uji Coba Ini Terdapat Beberapa Masukan Yang Diberikan Sehingga Dapat Lebih Menyempurnakan Jdih Mahkamah Agung Yang Terbaru Ini.

      untuk Itu, Melalui Biro Hukum Dan Humas, Mahkamah Agung Terus Berinovasi Untuk Memberikan Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat Pengguna Layanan Informasi. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Mahkamah Agung (jdih Ma) Versi 2 Yang Terintegrasi Dengan Jdih Nasional Memberikan Informasi Mengenai Kebijakan Yang Diterbitkan Oleh Mahkamah Agung Seperti Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Yurisprudensi Maupun Peraturan Lainnya, Tutur, Mantan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.

      di Akhir Sambutannya, Sekretaris Mahkamah Agung Mengatakan Jdih Mahkamah Agung Bertujuan Untuk Menjamin Terciptanyanya Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Secara Terpadu Dan Terintegrasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, Menjamin Ketersediaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Yang Lengkap Dan Akurat, Serta Dapat Diakses Secara Cepat Dan Mudah, Mengembangkan Kerjasama Yang Effektif Antara Pusat Jdih Dam Anggota Jdih Serta Antar Sesama Anggota Jdih Dalam Rangka Penyediaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum; Dan Meningkatkan Kualitas Pembangunan Hukum Serta Pelayanan Kepada Publik Sebagai Salah Satu Wujud Ketatapemerintahan Yang Baik, Transparan, Effektif, Effisien, Dan Bertanggung Jawab.

      sosialisasi Djih Ini Diikuti Oleh 50 Peserta Secara Ofline Dan 780 Peserta Secara Online, Juga Dihadiri Oleh Kepala Pusat Jdih Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, Para Hakim Yustisial Pada Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung. (humas)

  • Pengumuman Mahkamah Agung RI

    • Pelaksanaan Psp Atas Bmn Di Seluruh Satuan Kerja

      jakarta-humas, Sehubungan Dengan Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (rkbmn) Tahun Anggaran 2024 Oleh Badan Pengawasan Selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (apip) Mahkamah Agung Sesuai Dengan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Sesuai Dengan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 795/bp/st/ix/2022 Tanggal 13 September 2022 Yang Merekomendasikan Kepada Uapb Untuk Melaksanakan Monitoring Dan Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaasn (psp). Maka Dengan Ini Kami Sampaikan Suratnya Sebagai Berikut :

      unduh Skm_c36422093016080.pdf

    • Penandatanganan Pakta Integritas

      jakarta - Humas : Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor ; 4 Tahun 2022 Tanggal 29 September 2022, Tentang Penandatanganan Pakta Integritas.

      yang Ditujukan Kepada Yth; 1. Panitera Mahkamah Agung; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Mahkamah Agung; 3. Para Ketua/kepala Pengadilan Tingkat Banding; 4. Para Ketua/kepala Pengadilan Tingkat Pertama Di Seluruh Indonesia.

      untuk Lebih Jelas, Berikut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung:

      unduh Pakta Integritas.pdf

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Kuatkan Integritas, Dirjen Badilum Adakan Pembinaan Kepada Seluruh Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Di Indonesia

      menanggapi Berbagai Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Para Hakim Dan Aparat Pengadilan, Maka Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. Bambang Myanto Sh, Mh Memandang Perlu Dilakukan Penguatan Integritas Di Kalangan Peradilan. Karena Itu, Pada Hari Jumat, 30 September 2022, Dirjen Badilum Memberikan Pembinaan Dengan Tema "penguatan Integritas Hakim & Aparatur Peradilan Di Lingkungan Peradilan Umum". Kegiatan Ini Diikuti Secara Daring (online) Oleh Seluruh Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Panitera Dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Serta Panitera Dan Sekretaris Pengadilan Negeri Se-indonesia;

      dalam Pembinaan Ini Dirjen Badilum Didampingi Seluruh Pejabat Eselon Ii Pada Ditjen Badilum, Yaitu Sekretaris Ditjen Badilum, Drs. Wahyudin, M.si., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Dr. Lucas Prakoso, Sh, M. Hum, Dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, Sh, Mh., Dan Para Pejabat Eselon Iii.

      pembinaan Diawali Dengan Pemutaran Video Pesan Dari Ketua Mahkamah Agung Ri,  Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.h., M.h Tentang Pentingnya Integritas Dan Keharusan Para Hakim Memutus Sesuai Dengan Hati Nurani. Dirjen Badilum Kemudian Mengingatkan Para Hakim Dan Aparat Pengadilan Untuk Menjunjung Tinggi Integritas, Dengan Melaksanakan Kebijakan Mahkamah Agung Ri Mengenai Pengawasan, Meningkatkan Kualitas Pimpinan Sebagai Teladan Di Satuan Kerja, Serta Mematuhi Kode Etik Dan Perilaku Hakim. Pembinaan Ini Diakhiri Dengan Pembacaan Pakta Integritas Oleh Dirjen Badilum  Diikuti Para Pimpinan Dan Hakim Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Di Seluruh Indonesia.

    • Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengikuti Pengucapan Pakta Integritas Dan Pembinaan Sekretaris Mahkamah Agung Ri

      dalam Rangka Meningkatkan Integritas, Maka Sektretariat Mahkamah Agung Melaksanakan Pengucapan Pakta Integritas, Yang Dihadiri Seluruh Pejabat Tinggi Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri. Dalam Kesempatan Ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. Bambang Myanto Sh, Mh Mengikuti Pengucapan Pakta Integritas Dengan Didampingi Seluruh Pejabat Eselon Ii Pada Ditjen Badilum, Yaitu Sekretaris Ditjen Badilum, Drs. Wahyudin, M.si., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Dr. Lucas Prakoso, Sh, M. Hum, Dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, Sh, Mh.

      setelah Dilaksanakan Pengucapan Pakta Integritas, Kegiatan Disambung Dengan Pembinaan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung Ri Prof. Dr. H. Hasbi, Sh, Mh. Dalam Kesempatan Ini Sekretaris Mahkamah Agung Menekankan Pentingnya Integritas Para Aparat Peradilan, Serta Meminta Para Pimpinan Satuan Kerja Untuk Terus Menegakkan Disiplin Para Pegawai Dan Pejabat Di Lingkungan Masing-masing.