jakarta-humas, Suhubungan Telah Ditandatangani Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Ri., Jaksa Agung Ri, Dan Kepala Kepolisian Negara Ri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 Dan Nomor Kb/2/vi/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Uu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Tanggal 23 Juni 2021, Maka Suratnya Kami Sampaikan Sebagai Berikut :

unduh 01092021111314.pdf

by zenorss

jakarta " Humas : Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembagunan Untuk Kepentingan Umum

untuk Lebih Jelasnya, Berikut Perma Nomor 2 Tahun 2021 :

unduh Perma_nomor_2_tahun_2021.pdf

by zenorss

jakarta-humas: Jangan Biarkan Kegelapan Kembali Datang, Jangan Biarkan Kaum Wanita Kembali Diperlakukan Semena-mena. Demikian Disampaikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Saat Menyampaikan Pidato Kunci Pada Webinar Virtual Dengan Tema "meningkatkan Kesetaraan Gender Di Peradilan" Pada Senin Pagi, (25/10) Di Ruang Conference Centre. Prof. Syarifuddin Mengutip Ucapan Raden Ajeng Kartini, Pahlawan Nasional Dan Tokoh Feminis Pertama Indonesia.

pada Kesempatan Tersebut, Ketua Mahkamah Agung Memaparkan Bahwa Mahkamah Agung Memiliki Visi Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Dan Anak Di Peradilan. Salah Satu Komitmen Terbebut Dibuktikan Dengan Membentuk Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak. Kelompok Kerja Ini Bertugas Menghasilkan Berbagai Rancangan (draft) Peraturan Mahkamah Agung (perma) Yang Kemudian Dibahas Dan Disetujui Dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung.

sejauh Ini, Terdapat 2 (dua) Rancangan Perma Yang Disusun Kelompok Kerja Dan Telah Disetujui Oleh Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Kemudian Diundangkan, Yaitu Pertama Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Yang Menjadi Panduan Bagi Hakim Agung Dan Hakim Pada Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung.

kedua Yaitu Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Yang Menjadi Panduan Hakim Dalam Menangani Perkara Permohonan Izin Menikah Anak Yang Belum Berumur 19 Tahun, Di Lingkungan Peradilan Umum/perdata Dan Peradilan Agama, Agar Hakim Benar-benar Memperhatikan Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Khususnya Anak Perempuan Yang Selama Ini Banyak Menjadi Objek Perkawinan Anak Dengan Semangat Untuk Mengendalikan Bahkan Mencegah Terjadinya Perkawinan Anak (child Marriage).

mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Tersebut Menyampaikan Bahwa Kedua Perma Yang Penyusunannya Difasilitasi Oleh Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (aipj2) Tersebut, Merupakan Langkah Awal, Sekaligus Pembuktian Komitmen Mahkamah Agung Dalam Memastikan Terpenuhinya Hak-hak Perempuan Dan Anak Dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan. Untuk Melengkapi Kedua Perma Tersebut Mahkamah Agung Juga Telah Menerbitkan Buku Panduan, Kurikulum Dan Modul Pelatihan Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Upaya Diseminasi Informasi Atas Kedua Perma Tersebut.

pada Saat Ini Kelompok Kerja Perempuan Dan Anak Sedang Membahas Rancangan Perma Tentang Tata Cara Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana, Sebagai Implementasi Undangundang Perlindungan Saksi Dan Korban. Tujuan Penyusunan Perma Restitusi Dan Kompensasi Itu, Kelak Memang Tidak Secara Khusus Melindungi Kepentingan Hukum Kaum Perempuan, Akan Tetapi Dalam Kenyataan Banyak Kaum Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Antara Lain Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Tindak Pidana Kesusilaan, Sehingga Jika Rancangan Perma Ini Disetujui Dan Diundangkan, Kaum Perempuan Di Indonesia Juga Akan Memperoleh Manfaat Terbesar, Dari Keberadaan Perma Ini.

selain Itu, Prof. Syarifuddin Menambahkan Bahwa Mahkamah Agung Juga Berupaya Menjaga Secara Konsistensi Pendapat Hukumnya Melalui Putusan-putusan Majelis Hakim Agung. Upaya Ini Dilakukan Melalui Penyusunan Dan Penghimpunan Yurisprudensi Serta Penyusunan Rumusan Kesepakatan Kamar Perkara Yang Dituangkan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (sema) Setiap Tahunnya. Upaya Ini Telah Menghasilkan Beberapa Putusan Atau Norma Yang Mencerminkan Keadilan Berperspektif Gender. Di Antaranya, Dalam Perkara Waris, Perempuan Dapat Memperoleh Hak Warisan Dari Orang Tua Mereka Dengan Porsi Yang Sama Dengan Porsi Saudara Laki-laki. Dalam Perkara Perceraian, Hakim Dapat Menambahkan Kalimat Dalam Amar Putusan Cerai Gugat Di Mana Pengambilan Akta Cerai Hanya Dapat Dilakukan Setelah Mantan Suami Memenuhi Kewajiban Pembayaran Hak-hak Mantan Isteri. Sebelumnya, Banyak Terjadi Para Mantan Suami Tidak Memenuhi Hak-hak Mantan Isteri Sebagaimana Ditetapkan Dalam Putusan Karena Telah Dapat Mengambil Akta Cerainya Terlebih Dahulu.

webinar Ini Merupakan Kerja Sama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan International Commission Of Jurists (icj). Hadir Sebagai Pembicara Dalam Webinar Yaitu Chinara Aidarbekova, Komisioner Icj (kyrgyzstan) Dan Hakim Agung Kamar Konstitusional Ma Kyrgyzstan, Nahla Haidar El Addal, Komisioner Icj (lebanon) Dan Wakil Ketua Komite Cedaw, Dame Silvia Cartwright Komisioner Icj (selandia Baru). Hadir Pula Memberikan Kata Sambutan Yaitu Gustav Dahlin, Wakil Ketua Misi, Kedutaan Besar Swedia Di Jakarta Serta Sam Zarifi, Sekretaris Jenderal Icj Memberikan Kata Penutup. Webinar Diikuti Oleh Ratusan Peserta Yang Hadir Secara Virtual Dari Dalam Maupun Luar Negeri.

turut Hadir Mendampingi Ketua Mahkamah Agung Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat Yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Serta Para Pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung. (azh/rs)

by zenorss

megamendung-humas : Sebanyak 180 Peserta Mengikuti Seleksi Profile Assesment Dan Wawancara Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap Xvi Tahun 2021 Pada Senin 25 Oktober 2021 Di Pusdiklat Mahkamah Agung.180 Peserta Tersebut Merupakan Peserta Yang Dinyatakan Lulus Ujian Tulis Dari Total 372 Peserta.

acara Tersebut Dibuka Oleh Dr. Suhadi, S.h., M.h., Ketua Kamar Pidana Selaku Ketua Panitia Pelaksana Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Sangat Ketat.

dalam Sambutannya Dr. Suhadi Mengatakan Bahwa Kegiatan Profile Assesment Dalam Dua Hari Ke Depan, Akan Dilaksanakan Oleh Tim Assessment Dari Ppsdm. Para Assessor Yang Tergabung Dalam Tim Assesment Memiliki Kompetensi Dan Pengalaman Yang Cukup Serta Kualifikasi Ahli Psikologi Yang Tidak Diragukan Lagi. Diharapkan Dari Hasil Kegiatan Profile Assesment Tersebut, Diperoleh Gambaran Psikogram Secara Komprehensif Tentang Karakter Psikologi Para Peserta, Untuk Ditentukan Layak Tidaknya Diangkat Menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi.

setelah Kegiatan Profile Assessment, Para Peserta Akan Mengikuti Seleksi Wawancara Dengan Tim Pewawancara Yang Terdiri Dari Unsur Praktisi, Pejabat Mahkamah Agung Dan Akademisi Yang Tergabung Dalam Tim Seleksi Yang Pelaksananannya Akan Dilakukan Secara Offline (tatap Muka) Dan Virtual (daring). Selanjutnya Hasil Seleksi Profile Assesment Dan Wawancara Akan Dikombinasikan Untuk Kemudian Dilakukan Rapat Penentuan Kelulusan Peserta Oleh Panitia Seleksi,pungkas Ketua Kamar Pidana Tersebut.

diakhir Sambutannya Suhadi Menyampaikan Kepada Seluruh Peserta Untuk Menjaga Kesehatan Dan Kebersihan Dengan Baik Dengan Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid19, Semoga Mendapatkan Hasil Yang Maksimal.

turut Hadir Dalam Acara Tersebut, Suharto, S.h., M.hum., Hakim Agung Selaku Sekretaris Panitia Seleksi, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Balitbangdiklat Kumdil Mahkamah Agung, Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan, Serta Tamu Undangan Lainnya.(erw/foto:yrz)

by zenorss

jakarta-humas : Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Ri, Nomor; 1033a/sek/sk/x/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Tentang Penyelenggaraan Layanan Clearing House Pengadaan Barang/jasa Mahkamah Agung Republik Indonesia.

.untuk Lebih Jelas, Berikut Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Ri:

unduh Sk Sekma Tentang Penyelenggaraan Layanan Clearing House.pdf

by zenorss

jakarta-humas : Berdasarkan Surat Kepala Biro Umum Selaku Kepala Ukpbj Mahkamah Agung, Nomor; 60/bua.ukpbj/10/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 Perihal Layanan Clearing House Pengadaan Barang/jasa.

yang Ditujukan Kepada Yth; 1. Kuasa Pengguna Anggaran Di Empat Lingkungan Peradilan;. 2. Pejabat Pembuat Komitmen Di Empat Lingkungan Peradilan; 3. Pokja Pemilihan/pejabat Pengadaan Penyedia Barang/jasa Ukpbj Mahkamah Agung Ri Seluruh Indonesia.

untuk Lebih Jelas, Berikut Suratnya:

unduh Layanan Clearing House.pdf

by zenorss

direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengucapkan Selamat Dan Sukses Atas Dilantiknya Yang Mulia Hakim Agung Pada Hari Selasa, 19 Oktober 2021. Tujuh Hakim Agung Yang Dilantik Dan Diambil Sumpahnya Oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Gung Ri, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.h., M.h.adalah:

by zenorss

dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Kualitas Asesor Dari Pengadilan Tinggi Dalam Melakukan Evaluasi Sesuai Standar Akreditasi Penjaminan Mutu (apm), Maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  Melaksanakan Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Tim Asesor Ditjen Badilum Dipimpin Oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Dr. Lucas Prakoso, S.h, M.hum. Kegiatan Diadakan Di Kota Gorontalo, Pada 14-15 Oktober 2021. Kegiatan Ini Dihadiri Langsung Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nugroho Setiadji, S.h., M.h.

by zenorss

by zenorss

by zenorss