logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Prosedur Peninjauan Kembali Perkara Pidana

Prosedur Peninjauan Kembali Perkara Pidana
1.Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
2.Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
3.Permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi jangka waktu.
4.Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan Peninjauan Kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda terima.
5.Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau Penasihat Hukumnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.
6.Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali.
7.Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan Peninjauan Kembali tersebut kepada Penuntut Umum.
8.Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
9.Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
10.Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri.
11.Panitera wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.
12.Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
13.Permohonan Peninjauan Kembali yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:
a. Diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama;
b. Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan, kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon Peninjauan Kembali berada;
c. Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan;
d. Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama;
14.Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat¬-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama.
15.Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
16.Dalam hal suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.
17.Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
18.Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat 3 KUHAP).

Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 8-11.

https://www.facebook.com/pn.tanjungjabungtimur.71





  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Prof. Syarifuddin Paparkan Peran Mahkamah Agung Dalam Memberantas Korupsi Di Indonesia

      jakarta-humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Menerima Kunjungan Kehormatan (courtessy Call) Ketua Transparansi Internasional Dr. Delia Ferreira Rubio, Secara Virtual Di Ruang Conference Centre Lantai 12, Mahkamah Agung, Jakarta Pada Jum'at (15/10). Acara Kunjungan Diisi Dengan Dialog Reformasi Peradilan Bagaimana Meningkatkan Kekuatan Indonesia Dalam Memerangi Korupsi?.

      kegiatan Ini Bertujuan Di Antaranya Untuk Mendiskusikan Strategi Seputar Isu-isu Kunci Dan Peluang Untuk Meningkatkan Pemberantasan Korupsi Di Peradilan Dan Untuk Mempromosikan Karya Dan Pengalaman Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepada Komunitas Global Untuk Meningkatkan Agenda Keseluruhan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.

      pada Kesempatan Tersebut, Prof. Syarifuddin Menjelaskan Tentang Peran Mahkamah Agung Dalam Memberantas Korupsi Di Indonesia. Menurutnya, Berbagai Inisiatif Perubahan Untuk Memperkuat Integritas Dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan Telah Dilakukan Oleh Mahkamah Agung Sejak Tahun 2003, Yaitu Pada Saat Pertama Kali Mahkamah Agung Menyusun Cetak Biru Pembaruan Peradilan Bersama-sama Dengan Perwakilan Elemen Masyarakat Sipil, Termasuk Lembaga-lembaga Yang Turut Serta Dalam Memperjuangkan Nilai-nilai Anti Korupsi.

      ia Menambahkan Bahwa Meskipun Jika Dibandingkan Dengan Organ Pengawasan Pada Lembaga Penegak Hukum Lainnya Di Indonesia, Organ Pengawasan Di Mahkamah Agung Dapat Dikatakan Masih Relatif Muda, Namun Berkat Panduan Yang Disediakan Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2003 Dan Tahun 2010, Mahkamah Agung Berhasil Membangun Unit Pengawasan Internal Yang Efektif Dan Diakui Oleh Kalangan Eksternal Mahkamah Agung.

      eksistensi Badan Pengawasan, Jajaran Hakim Tinggi Pengawas Serta Hakim Yustisial Pada Badan Pengawasan, Serta Panduan-panduan Yang Ditetapkan Untuk Memeriksa Dan Menjatuhkan Hukuman Disiplin Terhadap Hakim Atau Pun Pegawai Pengadilan Yang Melakukan Pelanggaran Perilaku, Sejauh Ini Telah Menjadi Instrumen Yang Dapat Diandalkan Untuk Menjaga Integritas Dan Kewibawaan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

      pada Kesempatan Tersebut, Mantan Ketua Kamar Pengawasan Itu Menyampaikan Bahwa Mahkamah Agung Menerapkan Prosedur Seleksi Khusus Yang Lebih Ketat Bagi Hakim Dan Pegawai Yang Akan Ditugaskan Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Mekanisme Ini Telah Diterapkan Sejak Pembentukan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Pada Tahun 2006, Sehingga Tidak Berlebihan Jika Saya Mengatakan Bahwa Saat Ini, Mahkamah Agung Telah Berhasil Membentuk Suatu Island Of Integrity Di Badan Pengawasan Ma.

      turut Hadir Mendampingi Ketua Mahkamah Agung Yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Pengawasan, Dan Hakim Agung Syamsul Maarif. (azh/rs)

    • Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Ke - 4 Lingkungan Peradilan Se - Wilayah Sulawesi Utara

      humas : Manado, Kamis, 14 Oktober 2021.tim Komisi Iii Dpr Ri Melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses Persidangan I Tahun Sidang 2021 - 2022 Dengan 4 Lingkungan Peradilan Se Wilayah Sulawesi Utara.

      tim Kunjungan Kerja Reses Komisi Iii Dpr Ri Yang Dipimpin Oleh Pangeran Khairul Shaleh Dan Dihadiri Anggota :ichsan Soelistio, H. Muhammad Nasir Djamil, M. Si, H. Rudy Mas Ud, S. E,. M.a,drs. H. Mohammad Idham Samawi, Obon Tabroni, Muhammad Rahul,ary Egahni Ben Habat, Sh,. Mh, Gilang D.fararez S.h, Ll. M Membahas Terkait Pagu Anggaran Dan Pengawasan.

      acara Dilaksanakan Di Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara,dihadiri Ketua Pengadilan Tinggidr. H.lexsy Mamonto, S.h.,m. H,ketua Pengadilan Tinggi Agamadrs.h.iskandar Paputungan M.h , Ketua Pengadilan Tata Usaha Negaraadhi Budhi Sulistyo S. H,.m. Hdan Kepala Pengadilan Militeriii - 17 Manado Letkol Sus Jonarku, S.h.,m.h Dan Dilaksanakan Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Yang Berlaku.

      selain Itu Acara Dihadiri Para Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama,perwakilan Hakim Tinggi Dandiikuti Secara Daring Via Zoom Oleh Para Hakim Tinggi Dari 4 Lingkungan Peradilan Se - Wilayah Sulawesi Utara.

      acara Ditutup Dengan Pemberian Plakat Dan Foto Bersama. (ipr/ Rs)

  • Pengumuman Mahkamah Agung RI

    • Undangan Pembinaan Teknis Secara Virtual

      jakarta " Humas : Dalam Rangka Pembinaan Bidang Teknis Dan Administrasi Yudisial Oleh Pimpinan Mahkamah Agung Ri, Bagi Jajaran 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. Dengan Ini Kami Mengundang Bapak/ibu/saudara/i Untuk Hadir Dalam Kegiatan Pembinaan Tersebut.

      untuk Lebih Lengkapnya, Berikut Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Non Yudisial :

      unduh Surat_undangan_pembinaan_teknis Secara_virtual.pdf

    • Permohonan Partisipasi Dalam Penulisan Majalah Mahkamah Agung

      jakarta-humas: Sehubungan Dengan Adanya Kegiatan Penerbitan Majalah Agung Yang Terbit 3 Kali Dalam Setiap Tahunnya Dan Disebarluaskan Di Mahkamah Agung Dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya. Kepala Biro Hukum Dan Humas Mengajak Para Hakim, Pejabat, Dan Warga Peradilan Di Seluruh Indonesia Untuk Menyumbangkan Tulisan Ilmiah Populer (artikel). Tulisan Bisa Berupa Laporan Kegiatan, Kajian, Serta Pengalaman Bertugas Atau Karya Lainnya.

      Tulisan Tersebut Dapat Disampaikan Kepada Redaksi Majalah Mahkamah Agung Yaitu Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Melalui Email: Mma@mahkamahagung.go.id

      Untuk Informasi Selengkapnya, Silakan Klik Tautan Di Bawah Ini. (humas)

      unduh Permohonan Partisipasi Dalam Penulisan Majalah Ma.pdf

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Gorontalo Dan Pengadilan Tinggi Gorontalo

      pada Hari Selasa, 12 Oktober 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menyelenggarakan Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Negeri Gorontalo. Tim Surveilans Dari Ditjen Badilum Dipimpin Oleh Lies Khadijah Sh, Mh (kepala Sub Direktorat Bimbingan Dan Monitoring Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum). Surveilns Bertujuan Untuk Menjaga Kualitas Layanan Dan Administrasi Di Pengadilan Negeri Gorontalo Sesuai Standar Akreditasi Penjaminan Mutu.

      surveilans Dihadiri Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Dr. H. Prayitno Iman Santoso, Sh. Mh Dan Diikuti Oleh Para Hakim,panitera Dan Staf Pada Pengadilan Negeri Gorontalo .

      seleps Dari Pengadilan Negeri Gorontalo, Tim Asesor Ditjen Badilum Melanjutkan Kegiatan Surveilans Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo. Surveilans Ini Diikuti Langsung Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nugroho Setiadji, Sh, Mh. Dalam Surveilans Yang Diikuti Para Hakim Tinggi, Panitera Pengganti, Pejabat Dan Staf Ini, Dilakukan Pemantauan Kesesuaian Pada Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Pengadilan Tinggi Gorontalo .

    • Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

      dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Kualitas Asesor Dari Penngadilan Tinggi Dalam Melakukan Evaluasi Sesuai Standar Akreditasi Penjaminan Mutu (apm), Maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  Melaksanakan Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan Diadakan Di Kota Mataram, Pada 11-13 Oktober 2021. Kegiatan Ini Dihadiri Langsung Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Nyoman Gede Wirya, S.h., M.h. Dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dr. Hery Supriyono, S.h., M.hum.

      tim Asesor Ditjen Badilum Dipimpin Oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, Sh, Mh, Dan Beranggotakan Candra, Sh (kepala Sub Direktorat Tata Kelola Direktorat Jenderal), Dan Achmad Basyari, Se (kepala Seksi Pelayanan Peradilan)).