logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Prosedur Peninjauan Kembali Perkara Pidana

Prosedur Peninjauan Kembali Perkara Pidana
1.Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
2.Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
3.Permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi jangka waktu.
4.Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan Peninjauan Kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda terima.
5.Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau Penasihat Hukumnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.
6.Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali.
7.Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan Peninjauan Kembali tersebut kepada Penuntut Umum.
8.Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
9.Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
10.Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri.
11.Panitera wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.
12.Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
13.Permohonan Peninjauan Kembali yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:
a. Diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama;
b. Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan, kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon Peninjauan Kembali berada;
c. Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan;
d. Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama;
14.Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat¬-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama.
15.Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
16.Dalam hal suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.
17.Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
18.Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat 3 KUHAP).

Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 8-11.

https://www.facebook.com/pn.tanjungjabungtimur.71





  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Ketua Mahkamah Agung Pimpin Wisuda Purnabakti Kpt Bandung Secara Daring

      jakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung (kma) Ri Prof. Dr .m. Syarifuddin,sh., Mh Pimpin Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Abdul Kadir, S.h., M.h. Secara Daring.

      acara Diselenggarakan Di Ruang Kusumaatmadja Lantai 14 Gedung Mahkamah Agung Pada Hari Jumat 30 Juli 2021 Dengan Mematuhi Protokol Kesehatan Dan Menerapkan 5m ( Menggunakan Masker, Mencuci Tangan Yang Bersih, Menjaga Jarak Secara Fisik, Membatasi Mobilitas Dan Interaksi, Serta Menjauhi Kerumunan ).

      dalam Sambutannya, Syarifuddin Mengatakan Perjalanan Hidup Manusia Diibaratkan Sebuah Pohon, Yang Tumbuh Dari Benih, Lalu Membesar, Memiliki Cabang, Ranting Dan Daun, Kemudian Berbuah, Akhirnya Mengering Dan Jatuh Ke Tanah Untuk Menumbuhkan Benih Yang Baru. Begitupun Dalam Perjalanan Karir Setiap Manusia, Juga Akan Mengalami Fase Yang Sama, Yaitu Berawal Dari Masyarakat Biasa, Kemudian Menjalani Pengabdian Dalam Kurun Waktu Tertentu Dan Akhirnya Akan Kembali Menjadi Masyarakat Biasa Setelah Memasuki Masa Purnabakti. Apa Yang Kita Lakukan Dan Kita Hasilkan Selama Menjalankan Tugas, Ibarat Buah Yang Akan Dirasakan Manfaatnya Oleh Banyak Orang. Begitu Pula Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Bapak Abdul Kadir, S.h., M.h. Yang Sudah Mengabdikan Hidupnya Sebagai Hakim Selama Kurang Lebih 40 Tahun, Tentu Banyak Hal Yang Telah Diperbuat Dan Dicapai Sebagai Buah Dari Pengabdiannya Di Lembaga Peradilan.

      masa Purnabakti Bukanlah Hal Yang Harus Dikhawatirkan, Karena Setiap Orang Yang Bertugas Pasti Akan Mengalaminya. Kita Semua Hanya Tinggal Menunggu Waktu Dan Giliran Untuk Sampai Di Akhir Masa Tugas, Seperti Halnya Yang Saat Ini Akan Dijalani Oleh Bapak Abdul Kadir, S.h., M.h.tutur Syarifuddin.

      lebih Lanjut Syarifuddin Mengatakan Bahwa Masa Purnabakti Ini Merupakan Karunia Yang Patut Kita Syukuri, Karena Tidak Semua Hakim Memiliki Kesempatan Untuk Sampai Di Akhir Masa Tugas, Apalagi Sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Meskipun Tidak Boleh Kita Artikan Bahwa Masa Purnabakti Ini Adalah Akhir Dari Segalanya, Karena Kewajiban Untuk Mengabdi Kepada Bangsa Dan Negara Tidak Dibatasi Oleh Masa Kerja, Melainkan Akan Terus Berlanjut Sepanjang Hayat Masih Dikandung Badan.

      atas Nama Bangsa Dan Negara, Sekaligus Sebagai Pimpinan Mahkamah Agung Mengucapkan Terima Kasih Dan Penghargaan Yang Setinggi-tingginya, Atas Pengabdian Dan Dedikasi Yang Telah Berikan Selama Menjalankan Tugas. Dengan Disertai Rasa Syukur Dan Bangga, Sekaligus Berat Hati Saya Harus Melepas Bapak Abdul Kadir, S.h., M.h. Selaku Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Yang Telah Memasuki Masa Purnabakti.ucap Kma

      hadir Dalam Acara Purnabakti Virtual Ini Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Beserta Isteri, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Beserta Isteri, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agungi, Serta Panitera, Sekretaris Mahkamah Agung, Dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. (erw/hms)

    • Ketua Ma: Aparatur Peradilan Harus Menjadi Suri Tauladan Dalam Menjalankan Prokes

      jakarta-humas Ma: Dalam Kondisi Seperti Saat Ini, Kesehatan Menjadi Prioritas Yang Paling Utama, Karena Tidak Mungkin Kita Dapat Melakukan Segala Aktivitas Tanpa Didukung Oleh Kondisi Tubuh Yang Sehat. Selain Itu, Aparatur Yang Sehat Merupakan Kunci Utama Bagi Pencapaian Visi Misi Dan Tugas Pokok Lembaga Peradilan. Oleh Karenanya, Mari Berikhtiar Sebaik Mungkin Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan, Guna Melindungi Keselamatan Kita, Keluarga, Masyarakat Di Sekitar Kita.

      demikian Disampaikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.h., M.h, Saat Pimpin Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi (kpt) Tata Usaha Negara (tun) Medan Bapak H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, Pada Hari Jumat 30 Juli 2021 Secara Virtual.

      lebih Lanjut, Mantan Kepala Badan Pengawasan Ini Mengatakan Bahwa Aparatur Peradilan Merupakan Contoh Bagi Keluarga Dan Masyarakat Sekitar. Oleh Karenanya, Aparatur Peradilan Selayaknya Menjadi Suri Tauladan Dalam Disiplin Menjalankan Protokol Kesehatan. Jangan Sampai Terjadi Warga Peradilan Apalagi Hakim Menjadi Contoh Buruk Yang Melanggar Protokol Kesehatan, Terlebih Ikut Termakan Dan Menyebarkan Hoax Seputar Virus Covid-19 Ini, Tegas Prof. Syarifuddin.

      terima Kasih Bapak H. Bambang Edy

      terkait Dengan Sosok Bapak H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, Prof. Syarifuddin Yakin Bahwa Selama Masa Pengabdian Yang Begitu Panjang Sebagai Pegawai Dan Sebagai Hakim Kurang Lebih 36 Tahun, Tentu Telah Banyak Menanamkan Budi Kebaikan, Pengalaman Yang Berharga Dan Pembelajaran. Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Tersebut Berharap Bambang Edy Tidak Berhenti Berkarya.

      momentum Wisuda Purnabakti Ini, Menurut Prof. Syarifuddin Adalah Titik Yang Menandai Berakhirnya Masa Jabatan Bapak H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, S.h.m.h. Sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Namun Tugas Yang Lain Sebagai Seorang Kakek, Suami Dan Anggota Masyarakat Masih Akan Terus Berjalan Selama Hayat Dikandung Badan. Bahkan Tugas-tugas Itu, Kini Dapat Dilaksanakannya Lebih Leluasa Karena Tidak Lagi Dibebani Dengan Tugas-tugas Kedinasan Yang Tentu Sangat Menyita Waktu, Tenaga Dan Pikirannya Selama Ini. Prof. Syarifuddin Mengutipal-quran Surat Al-insyirah Ayat 7 Dan 8 Menyebutkan Bahwamaka Apabila Engkau Telah Selesai (dari Sesuatu Urusan), Tetaplah Bekerja Keras (untuk Urusan Yang Lain). Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Engkau Berharap.

      saya Atas Nama Negara Dan Pimpinan Mahkamah Agung Mengucapkan Terima Kasih Dan Penghargaan Yang Setinggi-tingginya Atas Pengabdian Dan Dedikasi Yang Telah Berikan Selama Menjalankan Tugas. Dengan Disertai Rasa Syukur Dan Bangga, Sekaligus Dengan Berat Hati Saya Harus Melepas Bapak H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, S.h.m.h. Selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Yang Telah Memasuki Masa Purnabakti. Kata Prof. Syarifuddin. (azh/rs)

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Rapat Pembahasan Ruu Tentang Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Oleh Mahkamah Agung

      pada Hari Kamis, Tanggal 29 Juli 2021, Telah Dilaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Ruu Tentang Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Oleh Mahkamah Agung Bersama Dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Dan Kementerian Sekretariat Negara. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. H. Prim Haryadi, S. H., M. H. Mewakili Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Didampingi Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Drs. Wahyudin, M. Si. Dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Lucas Prakoso, S. H., M. Hum. Kegiatan Ini Dilakukan Secara Daring.

    • Evaluasi Kinerja Triwulan Ii Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

      pada Hari Senin, Tanggal 26 Juli 2021, Dilaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pada Triwulan Ii Tahun Anggaran 2021. Kegiatan Ini Dipimpin Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. H. Prim Haryadi, S. H., M. H. Dengan Didampingi Oleh Pejabat Eselon Ii Dan Dihadiri Oleh Seluruh Pejabat Eselon Iii Dan Eselon Iv Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Agenda Yang Dibahas Di Antaranya Adalah Tindak Lanjut Terhadap Hasil Evaluasi Kinerja Pada Triwulan I Dan Pembahasan Evaluasi Terhadap Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pada Triwulan Ii Tahun 2021.