logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Prosedur Peninjauan Kembali Perkara Pidana

Prosedur Peninjauan Kembali Perkara Pidana
1.Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
2.Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
3.Permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi jangka waktu.
4.Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan Peninjauan Kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda terima.
5.Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau Penasihat Hukumnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.
6.Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali.
7.Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan Peninjauan Kembali tersebut kepada Penuntut Umum.
8.Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
9.Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
10.Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri.
11.Panitera wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.
12.Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
13.Permohonan Peninjauan Kembali yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:
a. Diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama;
b. Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan, kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon Peninjauan Kembali berada;
c. Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan;
d. Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama;
14.Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat¬-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama.
15.Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
16.Dalam hal suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.
17.Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
18.Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat 3 KUHAP).

Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 8-11.

https://www.facebook.com/pn.tanjungjabungtimur.71





  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Gunakan Sislitbang Untuk Pertama Kalinya, Sekretaris Mahkamah Agung Memberikan Apresiasi Dan Dukungan Penuh Untuk Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung

      yogyakarta-humas: Sekretaris Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.h., M.h., Menghadiri Acara Pemaparan Kerangka Acuan Kerja Naskah Akdemik Tahun 2022 Di Novotel Suites Yogyakarta Pada Senin 24 Januari 2022. Pada Kesempatan Yang Sama Juga Diluncurkan Aplikasi Sislitbang Oleh Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan (litbang Diklat Kumdil) Zarof Ricar, S.sos., S.h., M.h.

      sislitbangmerupakan Sistem Informasi Penelitian Dan Pengembangan. Aplikasi Sistem Informasi Penelitian Dan Pengembangan Ini Baru Saja Diresmikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Pada Kamis 20 Januari 2022 Lalu Di Gedung Diklat Mahkamah Agung, Bogor. Aplikasi Ini Bertujuan Untuk Memudahkan Dan Mempersingkat Birokrasi Dalam Rangka Mempercepat Proses Bisnis Di Puslitbang, Selain Itu Juga Berguna Bagi Peneliti Untuk Mempercepat Perencanaan Program.

      melalui Sislitbang, Warga Peradilan Dan Masyarakat Dapat Dengan Mudah Mencari, Menemukan, Membaca Dan Menyimpan Hasil Penelitian Puslitbang Kumdil Ma Dari Gawai Yang Mereka Miliki, Dalam Dokumentasi Yang Rapih, Mudah Diakses Dan Lengkap.

      pada Kesempatan Yang Juga Dihadiri Oleh Hakim Agung Yang Juga Merangkap Sebagai Plt Kepala Badan Pengawasan, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.h., M.hum, Hakim Agung Sekaligus Plt Dirjen Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, S.h., M.h., Dan Panitera Mahkamah Agung Ri, Dr. Ridwan Mansyur, S.h., M.h., Tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung Mendapatkan Kehormatan Untuk Menggunakan Aplikasi Sislitbang Pertama Kalinya.

      coba Saya Ingin Mengetahui Jumlah Anggaran Penelitian Selama Setahun Ini? Kata Sekretaris Mahkamah Agung Kepada Operator Sislitbang.

      lalu Dengan Beberapa Kali Klik Saja, Informasi Yang Dinginkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung Bisa Didapatkan.

      menanggapi Hal Tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung Memberikan Apresiasi Dan Dukungan Penuh Kepada Badan Litbang Diklat Kumdil Atas Hadirnya Aplikasi Ini. Namun Ia Berharap Aplikasi Ini Masih Perlu Ditingkatkan Lagi Seperti Informasi Terkait Alokasi Anggaran Untuk Masing-masing Penelitian, Sehingga Masyarakat Bisa Mengetahui Anggaran Yang Digunakan Untuk Masing-masing Penelitian Yang Digunakan Oleh Mahkamah Agung.

      selain Itu, Sekretaris Mahkamah Agung Juga Berharap Adanya Penanggung Jawab Yang Fokus Untuk Mengelola Aplikasi Ini, Sehingga Informasi Yang Ada Pada Aplikasi Tersebut Bisa Selalu Baru.

      sislitbang Merupakan Transformasi

      sislitbang Diciptakan Sebagai Sebuah Proses Transformasi Baru Dalam Pengelolaan Litbang Hukum Dan Peradilan Di Puslitbang Mahakamah Agung Yang Memiliki Beberapa Fungsi, Di Antaranya:

      pertama, Pengelolaan Penelitian. Fitur Ini Dapat Menunjukkan Proses Tiap Penelitian Beserta Tahap-tahapnya Seperti Pra Penelitian Yang Berisi Rencana Penelitian, Tor, Rab, Dan Time Table. Selain Itu Fitur Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Pengumpulan Data, Karena Di Dalamnya Terdapat Fasilitias Untuk Mencatat Proses Pengumpulan Data, Dokumentasi Dan Laporang Keuangan, Dan Lainnya. Fitur Ini Juga Berisi Publikasi Yaitu Draft Hasil Penelitian Yang Sudah Disetujui Dan Melalui Proses Sebelumnya.

      yang Kedua, Kalender Kegiatan. Fitur Ini Berisi Seluruh Kalender Kegiatan Puslitbang Kumdil Ma, Seperti Penelitian, Kegiatan, Kerja Sama, Serta Agenda Setiap Anggota Yang Terlibat Dalam Kegiatan Tersebut.

      ketiga, Pengelolaan Kegiatan. Fitur Ini Berfungsi Untuk Melakukan Perencanaan Dan Laporan Kegiatan.

      keempat, Pengelolaan Persuratan, Dan Kelima Pengelolaan Keuangan. Fitur Ini Berisi Seluruh Laporan Keuangan Puslitbang Kumdil Ma, Detail Anggaran Per Kegiatan, Laporan Realisasi, Bukti Penggunaan Anggaran, Dan Lainnya.

      keenam Yaitu Fitur Publikasi Hasil Penelitian, Sislitbang Memiliki Jendela Hasil Penelitian Yang Dapat Diakses Oleh Public Secara Luas, Berisi Hasil Penelitian Puslitbang Kumdil Ma Dari Tahun2013 " 2021.

      zarof Ricar, Dalam Sambutannya Menyampaikan Bahwa Sejatinya Keberadaan Aplikasi Sislitbang Ini, Diharapkan Mampu Memainkan Peran Dan Tanggug Jawab Sebagai Ujung Tombak Dalam Melakukan Upaya-upaya Pembaharuan Hukum Dan Peradilan Dengan Menyediakan Laporan Hasil Penelitian Atau Pengkajian Masalah-masalah Baru Yang Penting Dan Strategis Bagi Pimpinan Mahkamah Agung Secara Cepat.

      acara Ini Diikuti Oleh 135 Peserta Yang Terdiri Dari Para Peneliti Dan Hakim Yustisial. Turut Hadir Pada Acara Ini Yaitu Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Para Ketua Pengadilan Negeri Se Yogyakarta, Ketua Pengadilan Agama Se Yogyakarta, Dan Undangan Lainnya. Acara Ini Diselenggarakan Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Secara Ketat. (azh/erw/rs)

    • Ketua Mahkamah Agung Dan Panglima Tni Tanda Tangani Keputusan Bersama

      jakarta-humas: Dalam Rangka Mengefektifkan Penugasan Dan Pembinaan Karier Prajurit Tni (tentara Nasional Indonesia) Di Mahkamah Agung, Pengadilan Militer, Dan Di Pengadilan Perikanan, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (tni) Andika Perkasa Menandatangani Keputusan Bersama Pada Jumat Pagi 21 Januari 2022 Di Ruang Kusumah Atmadja Lantai 14 Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

      keputusan Bersama Ini Tentang Kerjasama Penugasan Dan Pembinaan Prajurit Tni Di Mahkamah Agung Dan Di Pengadilan Militer, Serta Di Pengadilan Perikanan. Keputusan Bersama Ini Merupakan Penyempurnaan Dari Keputusan Yang Berlaku Sebelumnya, Yaitu Keputusan Bersama Nomor: Kma/065a/skb/ix/2004 Dan Nomor: Skep/420/ix/2004.

      menurut Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Bersama Tahun 2004 Tersebut Dinilai Saat Ini Sudah Tidak Sesuai Lagi Dengan Kebutuhan Organisasi Mahkamah Agung Dan Tentara Nasional Indonesia, Sehingga Perlu Diganti Dengan Keputusan Bersama Yang Baru, Agar Lebih Mengefektifkan Penugasan Dan Pembinaan Karir Para Prajurit Tni Yang Bertugas Di Mahkamah Agung, Di Pengadilan Militer Dan Di Pengadilan Perikanan.

      pada Kesempatan Tersebut, Ketua Mahkamah Agung Berharap Keputusan Bersama Ini Akan Menyelesaikan Semua Persoalan Yang Sebelumnya Ada, Sehingga Tidak Merugikan Kepentingan Mahkamah Agung Maupun Institusi Tni. Serta Yang Tidak Kalah Pentingnya, Agar Jangan Sampai Para Prajurit Tni Yang Bertugas Di Mahkamah Agung, Di Pengadilan Militer Ataupun Di Pengadilan Perikanan Menjadi Terhambat Karir Militernya. Sebaliknya, Harus Lebih Memudahkan Bagi Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Karir Para Prajurit Tni.

      sementara Itu, Pada Kesempatan Yang Sama Jenderal Panglima Andika Menyampaikan Bahwa Tni Siap Mendukung Penuh Kerja Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

      kami Selalu Siap Memberikan Yang Terbaik Apabila Personil-personil Kami, Prajurit-prajurit Kami Dilibatkan Dalam Proses Dan Mekanisme Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ujar Mantan Komandan Paspampres Tersebut.

      terima Kasih Pak Ketua Dan Ini Harus Menjadi Milestone. Artinya Kita Lakukan Ini Dan Setiap Kali Dibutuhkan Evaluasi Kapanpun, Saya Selalu Siap, Kata Jenderal Andika Sebelum Menutup Sambutannya.

      acara Penandatanganan Yang Dilaksanakan Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Ketat Ini Turut Dihadiri Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon Satu Mahkamah Agung, Para Pejabat Dari Lingkungan Markas Besar (mabes) Tni, Dan Undangan Lainnya. (azh/rs)

  • Pengumuman Mahkamah Agung RI

    • Verifikasi Laporan Triwulan Iv Ta 2021 Pada Aplikasi E-monev Ver.3 Berdasarkan Pp 39 /2006

      jakarta " Humas : Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem Dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi Dan Pegendali Pembangunan Kementerian Bappenas Nomor 00217 /pp.09.04/dt9.1/01/2022 Tanggal 07 Januari 2022 Hal Verifikasi Laporan Triwulan Iv Ta 2021 Pada Aplikasi E-monev Ver.3 Berdasarkan Pp 39 /2006, Disampaikan Bahwa Mahkamah Agung (biro Perencanaan Dan Organisasi) Akan Melakukan Validasi Data Atas Pelaporan Pp 39 /2006 Triwulan N Tahun 2021. Bersama Ini Pula Disampaikan Beberapa Hal :

      untuk Lebih Jelasnya, Berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung

      unduh Surat_sekma_verifikasi_e-monev_tw_iv.pdf

    • Undangan Pembinaan Teknis Secara Virtual

      jakarta-humas : Berdasarkan Undangan Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Non Yudisial, Nomor: 4/wkma.ny/und/1/2022 Tanggal 19 Januari 2022, Perihal Undangan Pembinanan Teknis Secara Virtual

      yang Ditujukan Kepada Yth; 1. Ketua/kepala Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia; 2. Ketua Pengadilan Pajak; 3. Ketua/kepala Pengadilan Tingkat Pertama 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, Di Tempat

      untuk Lebih Jelas, Berikut Surat Dan Lampirannya:

      unduh Surat Undangan Pembinaan 4.pdf

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Pelantikan Pejabat Eselon Iv Dan Pegawai Negeri Sipil Baru Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

      pada Tanggal 25 Januari 2022, Bertempat Di Lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Telah Dilaksanakan Pelantikan Pejabat Eselon Iv Dan Pegawai Negeri Sipil Baru Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Pelantikan Dipimpin Langsung Oleh plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, S. H., M. H. Pelantikan Ini Dihadiri Oleh Seluruh Pejabat Eselon Ii, Iii, Dan Iv Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Daftar Pejabat Eselon Iv Yang Dilantik Adalah Sebagai Berikut:

      Fuad Fachriza, S. H., M. H. Sebagai Kepala Seksi Mutasi Ii Panitera Dan Jurusita Pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Badrut Tamam. S. Kom. Sebagai Kepala Seksi Data Dan Informasi Pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Zubair, S. H. Sebagai Kepala Seksi Mutasi I Panitera Dan Jurusita Pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Diendy Putera Permana, S. H., M. M. Sebagai Kepala Seksi Evaluasi Dan Rasionalisasi Pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Muhammad Wakhid, S. E., S. H., M. M., M. H. Sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Muhammad Deddy Sunarya, S. H. Sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Kepegawaian Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Reni Kartini, S. H. Sebagai Kepala Seksi Tata Persidangan Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Rosalia Puspa K., S. E., M. H. Sebagai Kepala Seksi Monitoring Dan Evaluasi Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Misra Deswita, S. H., M. H. Sebagai Kepala Seksi Dokumentasi Wilayah Hukum Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

      untuk Daftar Pegawai Negeri Sipil Yang Dilantik, Yaitu:

      Agustinus Evan Bangun Merdhiko, S. Kom. Farhan Farid, S. Kom. Iqram Fardilah, S. T.

    • Rapat Pemenuhan Data Dan Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021

      pada Tanggal 24-25 Januari 2022, Telah Dilaksanakan Rapat Pemenuhan Data Dan Informasi Untuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021. Kegiatan Ini Termasuk Dalam Rangkaian Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Yang Rutin Dilakukan Setiap Tahunnya. Hal Yang Dibahas Dalam Rapat Ini Di Antaranya Mengenai Perbaikan Draft Laporan Yang Telah Disusun Sebelumnya.