logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Prosedur Peninjauan Kembali Perkara Pidana
1.Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
2.Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
3.Permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi jangka waktu.
4.Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan Peninjauan Kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda terima.
5.Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau Penasihat Hukumnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.
6.Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali.
7.Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan Peninjauan Kembali tersebut kepada Penuntut Umum.
8.Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
9.Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
10.Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri.
11.Panitera wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.
12.Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
13.Permohonan Peninjauan Kembali yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:
a. Diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama;
b. Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan, kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon Peninjauan Kembali berada;
c. Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan;
d. Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama;
14.Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat¬-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama.
15.Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
16.Dalam hal suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.
17.Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
18.Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat 3 KUHAP).

Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 8-11.

https://www.facebook.com/pn.tanjungjabungtimur.71





  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Ketua Pengadilan Pajak Mengucapkan Sumpah Dihadapan Ketua Ma

      jakarta - Humas : Ali Hakim, Sh.,se.,ak.,m.si.,ca Mengucapkan Sumpah Jabatan Sebagai Ketua Pengadilan Pajak Dihadapan Ketua Mahkamah Agung Ri Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, Sh., Mh. Acara Pengucapan Sumpah Tersebut Dilaksanakan Pada Hari Jumat,07 Mei 2021 Di Ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung Lantai 14.

      acara Dimulai Dengan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dilanjutkan Dengan Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/p Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Pengadilan Pajak Oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Pajak.

      sebelum Memangku Jabatan Dengan Disaksikan Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Pajak Bersumpah Atau Berjanji Menurut Agamanya Atau Kepercayaannya Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 10 Ayat (1) Dan Ayat (2).

      acara Berlangsung Secara Khidmat Dihadiri Para Pimpinan Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon I Di Lingkungan Ma Dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan. (humas)

    • Ketua Mahkamah Agung Melantik Ketua Muda Pengawasan

      jakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M Syarifuddin,sh., Mh Melantik Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Ri Dr. H. Zahrul Rabain, S.h., M.h Melalui Sidang Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan. Sidang Dilaksanakan Pada Hari Jumat, 7 Mei 2021 Pukul 10.00. Wib Di Ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung Lantai 14.

      pelantikan Ini Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/p Tahun 2021 Tanggal 6 April 2021 Tentang Pengangkatan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung.

      demi Allah Saya Bersumpah, Bahwa Saya Akan Memenuhi Kewajiban Sebagai Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung Dengan Sebaik-baiknya Dan Seadil-adilnya, Memegang Teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dan Menjalankan Segala Peraturan Perundang-undangan Dengan Selurus-lurusnya Menurut Undang-undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945, Serta Berbakti Kepada Nusa Dan Bangsa Ucap Doktor Lulusan Universitas Padjajaran Bandung Tersebut.

      dr. H. Zahrul Rabain, S.h., M.h. Merupakan Hakim Agung Sejak 1 November 2013. Beliau Menggantikan Dr. H. Andi Samsan Nganro, Sh., Mh, Yang Telah Terpilih Menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Pada 20 Januari 2021 Lalu.

      sidang Paripurna Ditutup Dengan Pemberian Ucapan Selamat Dari Ketua Mahkamah Agung Beserta Ibu Budi Utami Syarifuddin Dilanjutkan Para Pimpinan Mahkamah Agung Masing-masing Beserta Isteri, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Panitera Ma, Sekretaris Ma Serta Pejabat Eselon I Dilingkungan Ma Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan. (humas)

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Selamat Idul Fitri 1442 H

      keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

      mengucapkan Selamat Selamat Idul Fitri 1442 H

      minal Aidin Wal Faizin

      mohon Maaf Lahir Dan Batin

    • Sosialisasi Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022 Dan Perubahan Rancangan Kro-ro

      pada Hari Senin, 10 Mei 2021, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, Sh, Mh, Memimpin Pada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mengikuti Sosialisasi Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022, Seiring Dengan Telaksananya Perubahan Rancangan Klasifikasi Rincian Output (kro) Dan Rincian Output (ro) Untuk Tahun Anggaran 2022. Rapat Ini Secara Daring (online) Di Command Center Ditjen Badilum Dan Menghadirkan Narasumber Dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.