logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Prosedur Peninjauan Kembali Perkara Pidana
1.Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
2.Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
3.Permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi jangka waktu.
4.Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan Peninjauan Kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda terima.
5.Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau Penasihat Hukumnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.
6.Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali.
7.Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan Peninjauan Kembali tersebut kepada Penuntut Umum.
8.Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
9.Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
10.Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri.
11.Panitera wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.
12.Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
13.Permohonan Peninjauan Kembali yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:
a. Diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama;
b. Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan, kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon Peninjauan Kembali berada;
c. Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan;
d. Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama;
14.Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat¬-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama.
15.Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
16.Dalam hal suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.
17.Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
18.Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat 3 KUHAP).

Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 8-11.

https://www.facebook.com/pn.tanjungjabungtimur.71





  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Ketua Mahkamah Agung Ri Menyampaikan Kuliah Umum Kepada Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta Secara Virtual

      jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Syarifuddin, S.h., M.h Memberikan Kuliah Umum, Dengan Topik Era Baru Dunia Peradilan Peluang Dan Tantangannya Bagi Dunia Pendidikan Hukum. Kerjasama Pusat Studi Syariah Dan Konstitusi Dan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Berlangsung Secara Virtual Di Ruang Kerja Ketua Mahkamah Agung Ri, Lantai 13 Pada Selasa, 23 Pebruari 2021.

      ketua Mahkamah Agung Ri, Prof. Dr. Syarifuddin, S.h., M.h, Dalam Sambutannya Menyampaikan Sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi Di Indonesia, Mahkamah Agung Telah Merespons Pandemi Ini Melalui Berbagai Kebijakan Dan Terobosan Yang Membantu Pencari Keadilan Dan Berusaha Mengatasi Segala Hambatan Dan Rintangan Untuk Dapat Tercapainya Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan, Dengan Tetap Berpijak Pada Asas Salus Populi Suprema Lex Esto (keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi). Tidak Hanya Itu, Momentum Pandemi Juga Dimanfaatkan Oleh Mahkamah Agung Sebagai Waktu Yang Tepat Untuk Mengakselerasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Diabdikan Bagi Penyelenggaraan Peradilan.

      pemanfaatan Media Dan Ruang Digital Untuk Penyelenggaraan Peradilan Ini, Sepenuhnya Telah Mengubah Wajah Peradilan Indonesia Secara Signifikan, Menuju Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Konteks Ini, Terjadi Perubahan Paradigma Yang Besar Tentang Hakikat Pengadilan Yang Tidak Lagi Dipandang Sebagai Sebuah Gedung Bangunan, Tapi Lebih Pada Layanan Yang Prima Dan Berkualitas Untuk Mencapai Keadilan, Tuturnya.

      lebih Lanjut Dikatakan, Sebagai Produsen Sarjana Hukum, Keberhasilan Pendidikan Tinggi Hukum Di Masa Depan, Tidak Lagi Diukur Dengan Parameter Kemampuan Menghafal Teori-teori Hukum Saja, Tapi Juga Pada Ketrampilan Berhukum Dengan Segala Perkembangannya, Termasuk Integrasi Teknologi Digital Ke Dalam Proses Penegakan Hukum.

      pria Kelahiran Baturaja Ini Menyampaikan Apresiasi Setinggi-tingginya Kepada Segenap Civitas Akademica Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Meski Di Tengah Suasana Keprihatinan Akibat Pandemi Covid-19 Yang Hingga Saat Ini Mengancam Kesehatan Umat Manusia, Namun Tidak Melumpuhkan Semangat Untuk Terus Belajar Dan Mengasah Intelektualitas Di Berbagai Disiplin Keilmuan, Termasuk Di Bidang Hukum Sebagaimana Yang Dilaksanakan Pada Kegiatan Ini, Dan Mengajak Agar Disiplin Mematuhi Protokol Kesehatan, Minimal Dengan Menerapkan Pola 3m (mencuci Tangan, Memakai Masker Dan Menjaga Jarak) Sebagai Bentuk Ikhtiar Bersama Memutus Mata Rantai Penyebaran Wabah Covid-19 Yang Mematikan Ini.

      di Akhir Sambutannya Syarifuddin Mengucapkan Selamat Kepada Segenap Civitas Akademica Uin Sunan Kalijaga, Yang Telah Menggagas Studium Generale Ini. Sebagai Salah Satu Organ Pendidikan Hukum, Saya Mengapresiasi Kampus Ini Karena Telah Begitu Banyak Melahirkan Alumni Yang Berkiprah Di Dunia Hukum Dan Peradilan, Serta Saya Sendiri Pernah Menjadi Karyawan Pada Perpustakaan Kampus Ini Pada Tahun 1980, Yang Saat Itu Masih Bernama Iain Sunan Kalijaga. Saya Berharap Bersama-sama Berkontribusi Secara Maksimal Melalui Peran Yang Di Emban Baik Di Dunia Akademik Maupun Praktis Dalam Rangka Membangun Dan Memajukan Negara Hukum Indonesia, Ujarnya. (enk/photo: Pn).

    • Ketua Mahkamah Agung Membuka Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan Xxii Bagi Hakim Karier Dan Ad Hoc Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Secara Virtual

      jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, Sh., Mh Membuka Acara Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan Xxii Bagi Hakim Karier Dan Ad Hoc Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Secara Virtual, Pada Selasa 23 Februari 2021, Bertempat Di Command Center Mahkamah Agung.

      dalam Sambutannya M. Syarifuddin Mengatakan Diklat Tipikor Bagi Para Hakim Karier Dan Para Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Ini Bertujuan Untuk Memberikan Pembekalan Pengetahuan, Baik Secara Teori Maupun Praktik Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Tipikor, Sehingga Diharapkan Para Hakim Dan Hakim Ad Hoc Yang Telah Menjalani Diklat Tipikor, Akan Memiliki Pengetahuan Dan Keterampilan Khusus Di Bidang Penanganan Perkara-perkara Tipikor. Akan Tetapi Perlu Diingat, Bahwa Pengetahuan Dan Keterampilan Dalam Menangani Suatu Perkara Bukanlah Segala-galanya. Di Samping Harus Memiliki Pengetahuan Dan Keterampilan Yang Memadai, Seorang Hakim Juga Harus Memiliki Integritas Yang Tinggi. Integritas Pada Diri Seorang Hakim Tidak Bisa Dibentuk Melalui Program Kediklatan, Melainkan Harus Dibangun Oleh Prinsip Dan Tekad Yang Kuat Dari Dalam Diri Masing-masing.

      lembaga Peradilan Saat Ini Membutuhkan Sosok Hakim Yang Paripurna, Yaitu Selain Memiliki Pengetahuan Hukum Yang Baik, Juga Harus Memiliki Kejujuran Dan Integritas Yang Tinggi, Karena Pengetahuan Yang Tinggi Tanpa Diiringi Oleh Kejujuran Dan Integritas, Akan Menimbulkan Potensi Terjadinya Kedzoliman, Sedangkan Kejujuran Dan Integritas Tanpa Diiringi Oleh Pengetahuan Yang Cukup, Akan Mengarah Pada Kesesatan, Tutur Mantan Wakil Ketua Bidang Yudisial Tersebut.

      diakhir Sambutannya Ketua Mahkamah Agung Berpesan Keadilan Bukanlah Tentang Apa Yang Ada Dalam Pikiran Seorang Hakim, Melainkan Tentang Apa Yang Diputuskannya. Oleh Karena Itu Putuskanlah Setiap Perkara Secara Profesional Dan Proporsional Atas Dasar Kebenaran Yang Diyakini, Bukan Atas Dasar Untuk Memuaskan Keinginan Para Pihak, Karena Tuhan Selalu Tahu Tentang Apa Yang Tersembunyi Dibalik Putusan Itu.

      acara Pembukaan Diklat Ini Dihadiri Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Hakim Agung Yang Tergabung Dalam Anggota Pokja Tipikor Pada Mahkamah Agung, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Mahkamah Agung, Para Pengajar Dan Fasilitator Diklat Sertifikasi Hakim Tipikor, Baik Dari Kalangan Internal Maupun Eksternal Mahkamah Agung, Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Sertifikasi Diklat Tipikor (er/foto Pepy)