logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Permohonan Informasi pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Permohonan Informasi pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Landasan : SK KMA 144 Tahun 2007

SK KMA 144 Tahun 2011

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

  • Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

1. Prosedur Biasa

Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

  1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  2. Informasi yang diminta bervolume besar;
  3. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

2. Prosedur Khusus

Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

  1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  2. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
  3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
  4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.
  • Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.
  • Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
  • Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

PROSEDUR BIASA

  1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan Model A dalam Lampiran III).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).
  7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI).
  8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis, sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).
  11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
  12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

PROSEDUR KHUSUS

  1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.
  4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
  6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

Selengkapnya :







  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Gunakan Sislitbang Untuk Pertama Kalinya, Sekretaris Mahkamah Agung Memberikan Apresiasi Dan Dukungan Penuh Untuk Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung

      yogyakarta-humas: Sekretaris Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.h., M.h., Menghadiri Acara Pemaparan Kerangka Acuan Kerja Naskah Akdemik Tahun 2022 Di Novotel Suites Yogyakarta Pada Senin 24 Januari 2022. Pada Kesempatan Yang Sama Juga Diluncurkan Aplikasi Sislitbang Oleh Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan (litbang Diklat Kumdil) Zarof Ricar, S.sos., S.h., M.h.

      sislitbangmerupakan Sistem Informasi Penelitian Dan Pengembangan. Aplikasi Sistem Informasi Penelitian Dan Pengembangan Ini Baru Saja Diresmikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Pada Kamis 20 Januari 2022 Lalu Di Gedung Diklat Mahkamah Agung, Bogor. Aplikasi Ini Bertujuan Untuk Memudahkan Dan Mempersingkat Birokrasi Dalam Rangka Mempercepat Proses Bisnis Di Puslitbang, Selain Itu Juga Berguna Bagi Peneliti Untuk Mempercepat Perencanaan Program.

      melalui Sislitbang, Warga Peradilan Dan Masyarakat Dapat Dengan Mudah Mencari, Menemukan, Membaca Dan Menyimpan Hasil Penelitian Puslitbang Kumdil Ma Dari Gawai Yang Mereka Miliki, Dalam Dokumentasi Yang Rapih, Mudah Diakses Dan Lengkap.

      pada Kesempatan Yang Juga Dihadiri Oleh Hakim Agung Yang Juga Merangkap Sebagai Plt Kepala Badan Pengawasan, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.h., M.hum, Hakim Agung Sekaligus Plt Dirjen Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, S.h., M.h., Dan Panitera Mahkamah Agung Ri, Dr. Ridwan Mansyur, S.h., M.h., Tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung Mendapatkan Kehormatan Untuk Menggunakan Aplikasi Sislitbang Pertama Kalinya.

      coba Saya Ingin Mengetahui Jumlah Anggaran Penelitian Selama Setahun Ini? Kata Sekretaris Mahkamah Agung Kepada Operator Sislitbang.

      lalu Dengan Beberapa Kali Klik Saja, Informasi Yang Dinginkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung Bisa Didapatkan.

      menanggapi Hal Tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung Memberikan Apresiasi Dan Dukungan Penuh Kepada Badan Litbang Diklat Kumdil Atas Hadirnya Aplikasi Ini. Namun Ia Berharap Aplikasi Ini Masih Perlu Ditingkatkan Lagi Seperti Informasi Terkait Alokasi Anggaran Untuk Masing-masing Penelitian, Sehingga Masyarakat Bisa Mengetahui Anggaran Yang Digunakan Untuk Masing-masing Penelitian Yang Digunakan Oleh Mahkamah Agung.

      selain Itu, Sekretaris Mahkamah Agung Juga Berharap Adanya Penanggung Jawab Yang Fokus Untuk Mengelola Aplikasi Ini, Sehingga Informasi Yang Ada Pada Aplikasi Tersebut Bisa Selalu Baru.

      sislitbang Merupakan Transformasi

      sislitbang Diciptakan Sebagai Sebuah Proses Transformasi Baru Dalam Pengelolaan Litbang Hukum Dan Peradilan Di Puslitbang Mahakamah Agung Yang Memiliki Beberapa Fungsi, Di Antaranya:

      pertama, Pengelolaan Penelitian. Fitur Ini Dapat Menunjukkan Proses Tiap Penelitian Beserta Tahap-tahapnya Seperti Pra Penelitian Yang Berisi Rencana Penelitian, Tor, Rab, Dan Time Table. Selain Itu Fitur Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Pengumpulan Data, Karena Di Dalamnya Terdapat Fasilitias Untuk Mencatat Proses Pengumpulan Data, Dokumentasi Dan Laporang Keuangan, Dan Lainnya. Fitur Ini Juga Berisi Publikasi Yaitu Draft Hasil Penelitian Yang Sudah Disetujui Dan Melalui Proses Sebelumnya.

      yang Kedua, Kalender Kegiatan. Fitur Ini Berisi Seluruh Kalender Kegiatan Puslitbang Kumdil Ma, Seperti Penelitian, Kegiatan, Kerja Sama, Serta Agenda Setiap Anggota Yang Terlibat Dalam Kegiatan Tersebut.

      ketiga, Pengelolaan Kegiatan. Fitur Ini Berfungsi Untuk Melakukan Perencanaan Dan Laporan Kegiatan.

      keempat, Pengelolaan Persuratan, Dan Kelima Pengelolaan Keuangan. Fitur Ini Berisi Seluruh Laporan Keuangan Puslitbang Kumdil Ma, Detail Anggaran Per Kegiatan, Laporan Realisasi, Bukti Penggunaan Anggaran, Dan Lainnya.

      keenam Yaitu Fitur Publikasi Hasil Penelitian, Sislitbang Memiliki Jendela Hasil Penelitian Yang Dapat Diakses Oleh Public Secara Luas, Berisi Hasil Penelitian Puslitbang Kumdil Ma Dari Tahun2013 " 2021.

      zarof Ricar, Dalam Sambutannya Menyampaikan Bahwa Sejatinya Keberadaan Aplikasi Sislitbang Ini, Diharapkan Mampu Memainkan Peran Dan Tanggug Jawab Sebagai Ujung Tombak Dalam Melakukan Upaya-upaya Pembaharuan Hukum Dan Peradilan Dengan Menyediakan Laporan Hasil Penelitian Atau Pengkajian Masalah-masalah Baru Yang Penting Dan Strategis Bagi Pimpinan Mahkamah Agung Secara Cepat.

      acara Ini Diikuti Oleh 135 Peserta Yang Terdiri Dari Para Peneliti Dan Hakim Yustisial. Turut Hadir Pada Acara Ini Yaitu Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Para Ketua Pengadilan Negeri Se Yogyakarta, Ketua Pengadilan Agama Se Yogyakarta, Dan Undangan Lainnya. Acara Ini Diselenggarakan Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Secara Ketat. (azh/erw/rs)

    • Ketua Mahkamah Agung Dan Panglima Tni Tanda Tangani Keputusan Bersama

      jakarta-humas: Dalam Rangka Mengefektifkan Penugasan Dan Pembinaan Karier Prajurit Tni (tentara Nasional Indonesia) Di Mahkamah Agung, Pengadilan Militer, Dan Di Pengadilan Perikanan, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (tni) Andika Perkasa Menandatangani Keputusan Bersama Pada Jumat Pagi 21 Januari 2022 Di Ruang Kusumah Atmadja Lantai 14 Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

      keputusan Bersama Ini Tentang Kerjasama Penugasan Dan Pembinaan Prajurit Tni Di Mahkamah Agung Dan Di Pengadilan Militer, Serta Di Pengadilan Perikanan. Keputusan Bersama Ini Merupakan Penyempurnaan Dari Keputusan Yang Berlaku Sebelumnya, Yaitu Keputusan Bersama Nomor: Kma/065a/skb/ix/2004 Dan Nomor: Skep/420/ix/2004.

      menurut Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Bersama Tahun 2004 Tersebut Dinilai Saat Ini Sudah Tidak Sesuai Lagi Dengan Kebutuhan Organisasi Mahkamah Agung Dan Tentara Nasional Indonesia, Sehingga Perlu Diganti Dengan Keputusan Bersama Yang Baru, Agar Lebih Mengefektifkan Penugasan Dan Pembinaan Karir Para Prajurit Tni Yang Bertugas Di Mahkamah Agung, Di Pengadilan Militer Dan Di Pengadilan Perikanan.

      pada Kesempatan Tersebut, Ketua Mahkamah Agung Berharap Keputusan Bersama Ini Akan Menyelesaikan Semua Persoalan Yang Sebelumnya Ada, Sehingga Tidak Merugikan Kepentingan Mahkamah Agung Maupun Institusi Tni. Serta Yang Tidak Kalah Pentingnya, Agar Jangan Sampai Para Prajurit Tni Yang Bertugas Di Mahkamah Agung, Di Pengadilan Militer Ataupun Di Pengadilan Perikanan Menjadi Terhambat Karir Militernya. Sebaliknya, Harus Lebih Memudahkan Bagi Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Karir Para Prajurit Tni.

      sementara Itu, Pada Kesempatan Yang Sama Jenderal Panglima Andika Menyampaikan Bahwa Tni Siap Mendukung Penuh Kerja Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

      kami Selalu Siap Memberikan Yang Terbaik Apabila Personil-personil Kami, Prajurit-prajurit Kami Dilibatkan Dalam Proses Dan Mekanisme Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ujar Mantan Komandan Paspampres Tersebut.

      terima Kasih Pak Ketua Dan Ini Harus Menjadi Milestone. Artinya Kita Lakukan Ini Dan Setiap Kali Dibutuhkan Evaluasi Kapanpun, Saya Selalu Siap, Kata Jenderal Andika Sebelum Menutup Sambutannya.

      acara Penandatanganan Yang Dilaksanakan Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Ketat Ini Turut Dihadiri Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon Satu Mahkamah Agung, Para Pejabat Dari Lingkungan Markas Besar (mabes) Tni, Dan Undangan Lainnya. (azh/rs)

  • Pengumuman Mahkamah Agung RI

    • Verifikasi Laporan Triwulan Iv Ta 2021 Pada Aplikasi E-monev Ver.3 Berdasarkan Pp 39 /2006

      jakarta " Humas : Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem Dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi Dan Pegendali Pembangunan Kementerian Bappenas Nomor 00217 /pp.09.04/dt9.1/01/2022 Tanggal 07 Januari 2022 Hal Verifikasi Laporan Triwulan Iv Ta 2021 Pada Aplikasi E-monev Ver.3 Berdasarkan Pp 39 /2006, Disampaikan Bahwa Mahkamah Agung (biro Perencanaan Dan Organisasi) Akan Melakukan Validasi Data Atas Pelaporan Pp 39 /2006 Triwulan N Tahun 2021. Bersama Ini Pula Disampaikan Beberapa Hal :

      untuk Lebih Jelasnya, Berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung

      unduh Surat_sekma_verifikasi_e-monev_tw_iv.pdf

    • Undangan Pembinaan Teknis Secara Virtual

      jakarta-humas : Berdasarkan Undangan Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Non Yudisial, Nomor: 4/wkma.ny/und/1/2022 Tanggal 19 Januari 2022, Perihal Undangan Pembinanan Teknis Secara Virtual

      yang Ditujukan Kepada Yth; 1. Ketua/kepala Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia; 2. Ketua Pengadilan Pajak; 3. Ketua/kepala Pengadilan Tingkat Pertama 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, Di Tempat

      untuk Lebih Jelas, Berikut Surat Dan Lampirannya:

      unduh Surat Undangan Pembinaan 4.pdf

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Pelantikan Pejabat Eselon Iv Dan Pegawai Negeri Sipil Baru Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

      pada Tanggal 25 Januari 2022, Bertempat Di Lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Telah Dilaksanakan Pelantikan Pejabat Eselon Iv Dan Pegawai Negeri Sipil Baru Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Pelantikan Dipimpin Langsung Oleh plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Prim Haryadi, S. H., M. H. Pelantikan Ini Dihadiri Oleh Seluruh Pejabat Eselon Ii, Iii, Dan Iv Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Daftar Pejabat Eselon Iv Yang Dilantik Adalah Sebagai Berikut:

      Fuad Fachriza, S. H., M. H. Sebagai Kepala Seksi Mutasi Ii Panitera Dan Jurusita Pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Badrut Tamam. S. Kom. Sebagai Kepala Seksi Data Dan Informasi Pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Zubair, S. H. Sebagai Kepala Seksi Mutasi I Panitera Dan Jurusita Pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Diendy Putera Permana, S. H., M. M. Sebagai Kepala Seksi Evaluasi Dan Rasionalisasi Pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Muhammad Wakhid, S. E., S. H., M. M., M. H. Sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Muhammad Deddy Sunarya, S. H. Sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Kepegawaian Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Reni Kartini, S. H. Sebagai Kepala Seksi Tata Persidangan Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Rosalia Puspa K., S. E., M. H. Sebagai Kepala Seksi Monitoring Dan Evaluasi Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Misra Deswita, S. H., M. H. Sebagai Kepala Seksi Dokumentasi Wilayah Hukum Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

      untuk Daftar Pegawai Negeri Sipil Yang Dilantik, Yaitu:

      Agustinus Evan Bangun Merdhiko, S. Kom. Farhan Farid, S. Kom. Iqram Fardilah, S. T.

    • Rapat Pemenuhan Data Dan Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021

      pada Tanggal 24-25 Januari 2022, Telah Dilaksanakan Rapat Pemenuhan Data Dan Informasi Untuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021. Kegiatan Ini Termasuk Dalam Rangkaian Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Yang Rutin Dilakukan Setiap Tahunnya. Hal Yang Dibahas Dalam Rapat Ini Di Antaranya Mengenai Perbaikan Draft Laporan Yang Telah Disusun Sebelumnya.