logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Permohonan Informasi pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Permohonan Informasi pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Landasan : SK KMA 144 Tahun 2007

SK KMA 144 Tahun 2011

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

  • Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

1. Prosedur Biasa

Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

  1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  2. Informasi yang diminta bervolume besar;
  3. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

2. Prosedur Khusus

Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

  1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  2. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
  3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
  4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.
  • Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.
  • Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
  • Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

PROSEDUR BIASA

  1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan Model A dalam Lampiran III).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).
  7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI).
  8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis, sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).
  11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
  12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

PROSEDUR KHUSUS

  1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.
  4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
  6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

Selengkapnya :







  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Prof. Syarifuddin Paparkan Peran Mahkamah Agung Dalam Memberantas Korupsi Di Indonesia

      jakarta-humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Menerima Kunjungan Kehormatan (courtessy Call) Ketua Transparansi Internasional Dr. Delia Ferreira Rubio, Secara Virtual Di Ruang Conference Centre Lantai 12, Mahkamah Agung, Jakarta Pada Jum'at (15/10). Acara Kunjungan Diisi Dengan Dialog Reformasi Peradilan Bagaimana Meningkatkan Kekuatan Indonesia Dalam Memerangi Korupsi?.

      kegiatan Ini Bertujuan Di Antaranya Untuk Mendiskusikan Strategi Seputar Isu-isu Kunci Dan Peluang Untuk Meningkatkan Pemberantasan Korupsi Di Peradilan Dan Untuk Mempromosikan Karya Dan Pengalaman Mahkamah Agung Republik Indonesia Kepada Komunitas Global Untuk Meningkatkan Agenda Keseluruhan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.

      pada Kesempatan Tersebut, Prof. Syarifuddin Menjelaskan Tentang Peran Mahkamah Agung Dalam Memberantas Korupsi Di Indonesia. Menurutnya, Berbagai Inisiatif Perubahan Untuk Memperkuat Integritas Dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan Telah Dilakukan Oleh Mahkamah Agung Sejak Tahun 2003, Yaitu Pada Saat Pertama Kali Mahkamah Agung Menyusun Cetak Biru Pembaruan Peradilan Bersama-sama Dengan Perwakilan Elemen Masyarakat Sipil, Termasuk Lembaga-lembaga Yang Turut Serta Dalam Memperjuangkan Nilai-nilai Anti Korupsi.

      ia Menambahkan Bahwa Meskipun Jika Dibandingkan Dengan Organ Pengawasan Pada Lembaga Penegak Hukum Lainnya Di Indonesia, Organ Pengawasan Di Mahkamah Agung Dapat Dikatakan Masih Relatif Muda, Namun Berkat Panduan Yang Disediakan Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2003 Dan Tahun 2010, Mahkamah Agung Berhasil Membangun Unit Pengawasan Internal Yang Efektif Dan Diakui Oleh Kalangan Eksternal Mahkamah Agung.

      eksistensi Badan Pengawasan, Jajaran Hakim Tinggi Pengawas Serta Hakim Yustisial Pada Badan Pengawasan, Serta Panduan-panduan Yang Ditetapkan Untuk Memeriksa Dan Menjatuhkan Hukuman Disiplin Terhadap Hakim Atau Pun Pegawai Pengadilan Yang Melakukan Pelanggaran Perilaku, Sejauh Ini Telah Menjadi Instrumen Yang Dapat Diandalkan Untuk Menjaga Integritas Dan Kewibawaan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

      pada Kesempatan Tersebut, Mantan Ketua Kamar Pengawasan Itu Menyampaikan Bahwa Mahkamah Agung Menerapkan Prosedur Seleksi Khusus Yang Lebih Ketat Bagi Hakim Dan Pegawai Yang Akan Ditugaskan Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Mekanisme Ini Telah Diterapkan Sejak Pembentukan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Pada Tahun 2006, Sehingga Tidak Berlebihan Jika Saya Mengatakan Bahwa Saat Ini, Mahkamah Agung Telah Berhasil Membentuk Suatu Island Of Integrity Di Badan Pengawasan Ma.

      turut Hadir Mendampingi Ketua Mahkamah Agung Yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Pengawasan, Dan Hakim Agung Syamsul Maarif. (azh/rs)

    • Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Ke - 4 Lingkungan Peradilan Se - Wilayah Sulawesi Utara

      humas : Manado, Kamis, 14 Oktober 2021.tim Komisi Iii Dpr Ri Melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses Persidangan I Tahun Sidang 2021 - 2022 Dengan 4 Lingkungan Peradilan Se Wilayah Sulawesi Utara.

      tim Kunjungan Kerja Reses Komisi Iii Dpr Ri Yang Dipimpin Oleh Pangeran Khairul Shaleh Dan Dihadiri Anggota :ichsan Soelistio, H. Muhammad Nasir Djamil, M. Si, H. Rudy Mas Ud, S. E,. M.a,drs. H. Mohammad Idham Samawi, Obon Tabroni, Muhammad Rahul,ary Egahni Ben Habat, Sh,. Mh, Gilang D.fararez S.h, Ll. M Membahas Terkait Pagu Anggaran Dan Pengawasan.

      acara Dilaksanakan Di Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara,dihadiri Ketua Pengadilan Tinggidr. H.lexsy Mamonto, S.h.,m. H,ketua Pengadilan Tinggi Agamadrs.h.iskandar Paputungan M.h , Ketua Pengadilan Tata Usaha Negaraadhi Budhi Sulistyo S. H,.m. Hdan Kepala Pengadilan Militeriii - 17 Manado Letkol Sus Jonarku, S.h.,m.h Dan Dilaksanakan Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Yang Berlaku.

      selain Itu Acara Dihadiri Para Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama,perwakilan Hakim Tinggi Dandiikuti Secara Daring Via Zoom Oleh Para Hakim Tinggi Dari 4 Lingkungan Peradilan Se - Wilayah Sulawesi Utara.

      acara Ditutup Dengan Pemberian Plakat Dan Foto Bersama. (ipr/ Rs)

  • Pengumuman Mahkamah Agung RI

    • Undangan Pembinaan Teknis Secara Virtual

      jakarta " Humas : Dalam Rangka Pembinaan Bidang Teknis Dan Administrasi Yudisial Oleh Pimpinan Mahkamah Agung Ri, Bagi Jajaran 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. Dengan Ini Kami Mengundang Bapak/ibu/saudara/i Untuk Hadir Dalam Kegiatan Pembinaan Tersebut.

      untuk Lebih Lengkapnya, Berikut Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Non Yudisial :

      unduh Surat_undangan_pembinaan_teknis Secara_virtual.pdf

    • Permohonan Partisipasi Dalam Penulisan Majalah Mahkamah Agung

      jakarta-humas: Sehubungan Dengan Adanya Kegiatan Penerbitan Majalah Agung Yang Terbit 3 Kali Dalam Setiap Tahunnya Dan Disebarluaskan Di Mahkamah Agung Dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya. Kepala Biro Hukum Dan Humas Mengajak Para Hakim, Pejabat, Dan Warga Peradilan Di Seluruh Indonesia Untuk Menyumbangkan Tulisan Ilmiah Populer (artikel). Tulisan Bisa Berupa Laporan Kegiatan, Kajian, Serta Pengalaman Bertugas Atau Karya Lainnya.

      Tulisan Tersebut Dapat Disampaikan Kepada Redaksi Majalah Mahkamah Agung Yaitu Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Melalui Email: Mma@mahkamahagung.go.id

      Untuk Informasi Selengkapnya, Silakan Klik Tautan Di Bawah Ini. (humas)

      unduh Permohonan Partisipasi Dalam Penulisan Majalah Ma.pdf

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Gorontalo Dan Pengadilan Tinggi Gorontalo

      pada Hari Selasa, 12 Oktober 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Menyelenggarakan Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu (apm) Pada Pengadilan Negeri Gorontalo. Tim Surveilans Dari Ditjen Badilum Dipimpin Oleh Lies Khadijah Sh, Mh (kepala Sub Direktorat Bimbingan Dan Monitoring Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum). Surveilns Bertujuan Untuk Menjaga Kualitas Layanan Dan Administrasi Di Pengadilan Negeri Gorontalo Sesuai Standar Akreditasi Penjaminan Mutu.

      surveilans Dihadiri Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Dr. H. Prayitno Iman Santoso, Sh. Mh Dan Diikuti Oleh Para Hakim,panitera Dan Staf Pada Pengadilan Negeri Gorontalo .

      seleps Dari Pengadilan Negeri Gorontalo, Tim Asesor Ditjen Badilum Melanjutkan Kegiatan Surveilans Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo. Surveilans Ini Diikuti Langsung Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nugroho Setiadji, Sh, Mh. Dalam Surveilans Yang Diikuti Para Hakim Tinggi, Panitera Pengganti, Pejabat Dan Staf Ini, Dilakukan Pemantauan Kesesuaian Pada Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Pengadilan Tinggi Gorontalo .

    • Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

      dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Kualitas Asesor Dari Penngadilan Tinggi Dalam Melakukan Evaluasi Sesuai Standar Akreditasi Penjaminan Mutu (apm), Maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  Melaksanakan Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan Diadakan Di Kota Mataram, Pada 11-13 Oktober 2021. Kegiatan Ini Dihadiri Langsung Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Nyoman Gede Wirya, S.h., M.h. Dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dr. Hery Supriyono, S.h., M.hum.

      tim Asesor Ditjen Badilum Dipimpin Oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, Sh, Mh, Dan Beranggotakan Candra, Sh (kepala Sub Direktorat Tata Kelola Direktorat Jenderal), Dan Achmad Basyari, Se (kepala Seksi Pelayanan Peradilan)).