logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Permohonan Informasi pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Landasan : SK KMA 144 Tahun 2007

SK KMA 144 Tahun 2011

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

  • Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

1. Prosedur Biasa

Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

  1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  2. Informasi yang diminta bervolume besar;
  3. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

2. Prosedur Khusus

Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

  1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  2. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
  3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
  4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.
  • Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.
  • Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
  • Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

PROSEDUR BIASA

  1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan Model A dalam Lampiran III).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).
  7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI).
  8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis, sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).
  11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
  12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

PROSEDUR KHUSUS

  1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.
  4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
  6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

Selengkapnya :







  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Ketua Ma Hadiri Pengukuhan Gelar Profesor Ilmu Hukum Hary Djatmiko

      jember " Humas Ma: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh Menghadiri Acara Pengukuhan Gelar Profesor Ilmu Hukum Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, Sh.,m.s, Di Auditorium Universitas Jember Pada Rabu,14 Januari 2020.

      pada Pengukuhan Professor Tersebut Hakim Agung Hary Djatmiko Mengutarakan Makalah Ilmiahnya Dengan Judul Peranan Asas Itikad Baik Dalam Pembangunan Hukum Perpajakan Melalui Putusan Mahkamah Agung.

      hadir Dalam Acara Tersebut, Para Pimpinan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, Pejabat Eselon I Pada Mahkamah Agung, Rektor Universitas Jember, Para Guru Besar Universitas Jember, Mantan Ketua Bpk Hadi Purnomo, Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dan Undangan Lainnya. (pn/rs/photo:pn)

    • Suahasil Ucap Sumpah Di Hadapan Ketua Mahkamah Agung

      jakarta " Humas Ma: Suahasil Nazara, S.e., Msc, Phd, Mengucapkan Sumpah Jabatan Sebagi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (ojk) Di Hadapan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, Sh., Mh, Pada Senin, 13 Januari 2020 Di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Suahasil Menggantikan Mardiasmo Yang Telah Habis Masa Jabatannya.

      di Hadapan Ketua Mahkamah Agung, Suahasil Yang Juga Menjabat Sebagai Wakil Mentri Keuangan Tersebut Bersumpah Akan Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-officio Dari Bank Indonesia Dengan Sebaik-baiknya Dan Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkenaan Dengan Tugas Dan Kewajiban.

      pengucapan Sumpah Jabatan Ini Berdasarkan Keputusan Presiden Joko Widodo Nomor, 142/p Tahun 2019 Tanggal 23 Desember 2019. Pelantikan Ini Melengkapi Jajaran Anggota Dewan Ojk Menjadi Sembilan Orang, Yang Terdiri Dari Tujuh Adk Hasil Panitia Dan Dua Adk Ex-officio Bank Indonesia.

      hadir Pada Acara Yang Diawali Dengan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Bersama Ini Adalah Mentri Keuangan, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, Para Pejabat Ojk, Para Pejabat Eselon 1 Dan 2 Mahkamah Agung, Dan Undangan Lainnya. (azh/rs/photo:pn)

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Peresmian Museum, Asessment Center, Command Center Dan Studio Pembelajaran E-learning Ma Ri

      bertempat Di Balairung Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ym Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.h., M.h., Meresmikan Lima Fasilitas Mahkamah Agung, Masing-masing Museum, Command Center, Assessment Center, Lounge Vvip Dan Studio Pembelajaran E-learning, Jumat (27/12/2019). Acara Peresmian Tersebut, Selain Dihadiri Oleh Pimpinan Dan Hakim Agung, Juga Dihadiri Oleh Pejabat Eselon I Dan Eselon Ii, Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Banding Sewilayah Jabodetabek Serta Purnabhakti Pimpinan Dan Hakim Agung. Turut Hadir Dalam Acara Tersebut Ketua Mahkamah Konstitusi Serta Ketua Komisi Yudial Republik Indonesia.

      dalam Sambutannya Hatta Ali Menjelaskan Kehadiran Fasilitas-fasilitas Tersebut Merupakan Satu Langkah Maju Untuk Mendekatkan Lembaga Peradilan Kepada Masyarakat Serta Sarana Untuk Membentuk Aparatur Peradilan Yang Akan Mendukung Desain Organisasi Yang Berbasis Kinerja Dan Ilmu Pengetahuan.

      lebih Lanjut Hatta Ali Mengurai Satu Persatu Latar Belakang, Tujuan Dan Filosofi Dibangunnya Fasilitas-fasilitas Tersebut. Museum Ini Merefleksikan Usaha Kita Menjaga Memori Bersama Terhadap Eksistensi Lembaga Peradilan Dalam Lintasan Sejarah Indonesia, Ungkapnya.

    • Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

  • Data Mutasi Hakim (TPM Hakim) Mahkamah Agung Republik Indonesia