logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Permohonan Informasi pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Landasan : SK KMA 144 Tahun 2007

SK KMA 144 Tahun 2011

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

  • Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

1. Prosedur Biasa

Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

  1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  2. Informasi yang diminta bervolume besar;
  3. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

2. Prosedur Khusus

Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

  1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  2. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
  3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
  4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.
  • Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.
  • Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
  • Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

PROSEDUR BIASA

  1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan Model A dalam Lampiran III).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).
  7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI).
  8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis, sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).
  11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
  12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

PROSEDUR KHUSUS

  1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.
  4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
  6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

Selengkapnya :







  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Mahkamah Agung Berbagi Kebahagiaan

      jakarta " Humas Ma: Pagi Ini, 14 November 2019, Suasana Berbeda Terlihat Di Masjid Al-mahkamah, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pasalnya, Masjid Yang Biasanya Ramai Pada Waktu Shalat Wajib Saja, Pagi Ini Terlihat Ramai Oleh Orang-orang Berpakaian Putih Dengan Wajah Berseri-seri, Di Antara Mereka Terdapat Yatim Piatu, Fakir Miskin Dan Dhuafa. Rupanya Mereka Datang Untuk Memenuhi Undangan Mahkamah Agung Dalam Acara Mahkamah Agung Berbagi Kebahagiaan.

      sekretaris Mahkamah Agung, A.s. Pudjoharsoyo, Selaku Ketua Unit Pengumpul Zakat (upz) Mahkamah Agung Mengatakan Bahwa Acara Mahkamah Agung Berbagi Kebahagiaan Ini Adalah Untuk Menyalurkan Dan Mendistribusikan Zakat Upz Ma Tahun 2019 Yang Merupakan Zakat Penghasilan Dari Gaji Para Karyawan Mahkamah Agung Yang Beragama Islam Yang Jumlahnya Ditentukan Sendiri Oleh Para Karyawan Tersebut.

      jumlah Zakat Dan Infaq Yang Terkumpul Dari Upz Mahkamah Agung Selama Satu Tahun Berjumlah 603.574.333,- (enam Ratus Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Dana Tersebut Seluruhnya Disetor Ke Baznas 100% Sejumlah 603.574.333 Kemudian Kembali 70% Sejumlah 347.155.404 Ke Rekening Upz Mahkamah Agung.

      dana Sejumlah 347.155.404 Hari Ini Diberikan Kepada Fakir/miskin (mustahiq) Sebanyak 348 Orang, Mustahiq Ini Merupakan Rekomendasi Dari Masing-masing Satuan Kerja Pada Mahkamah Agung, Dengan Nominal Masing-masing Mustahiq Adalah Satu Juta Rupiah. Dengan Ini, Menurut Ketua Upz Ma, Dana Zakat Yang Ada Di Upz Mahkamah Agung Saldonya Adalah Nol. Sementara Dana Infaq Yang Tersisa Akan Disalurkan Pada Kegiatan Social Lainnya.

      mengenai Hal Tersebut, Ketua Upz Mahkamah Agung Merasa Sangat Senang Dan Bangga Kepada Karyawan Mahkamah Agung Yang Ingin Berbagi Kepada Sesama Melalui Upz Ma. Perkenankan Saya Atas Nama Upz Baznas Ma Mengucapkan Terima Kasih Atas Kesediaan Bapak/ibu, Semoga Amal Baik Bapak/ibu Dicatat Dan Dibalas Oleh Allah Subhanahu Wataala, Harap A.s Pudjoharsoyo Pada Acara Yang Juga Di Hadiri Oleh Para Pejabat Eselon 2-4 Mahkamah Agung, Para Pengurus Masjid Al-mahkamah, Para Mustahiq, Dan Undangan Lainnya.(azh/rs/photo:sf&azh)

    • Pasca Pengumuman Lowongan Cpns, Helpdesk Mahkamah Agung Sibuk Layani Calon Pelamar

      jakarta"humas: Setelah Merilis Pengumuman Pembukaan Lowongan Cpns Bagi 2.104 Formasi, Bagian Helpdesk Dan Call Centre Mulai Sibuk Melayani Calon Pelamar. Bagian Helpdesk Ini Dipersiapkan Sebagai Pusat Layanan Informasi Kepada Calon Pelamar Yang Ingin Bertanya Seputar Penerimaan Cpns Di Lingkungan Mahkamah Agung.

      menurut Jumadi, Kepala Bagian Umum Kepegawaian Biro Kepegawaian Yang Bertindak Selaku Koordinator Helpdesk Dan Call Centre, Hingga Pukul 16.00 Hari Ini, Pihaknya Telah Menerima Setidaknya 94 Penelpon, 444 Pesan Melalui Aplikasi Whatsapp Dan 1.729 Follower Melalui Aplikasi Instagram.

      pertanyaan Calon Pelamar, Lanjut Jumadi, Umumnya Berkisar Pada Masalah Pendidikan Calon Pelamar. Saat Ini Banyak Program Studi Yang Penamaannya Berbeda-beda, Sehingga Calon Pelamar Ingin Memastikan, Jelas Jumadi.

      enam Saluran Layanan Informasi

      untuk Mempermudah Calon Pelamar Mengakses Informasi Perihal Penerimaan Cpns Di Mahkamah Agung, Bagian Helpdesk Dan Call Centre Telah Menyediakan Enam Saluran Layanan Informasi, Yakni Melalui Telepon, E-mail, Whatsapp, Facebook, Twitter Dan Instagram.

      layanan Informasi Melalui Telepon Tersedia Di Nomor 0812-9780-3331 Dan Dapat Dimanfaatkan Pada Hari Kerja Dari Pukul 09.00 Hingga Pukul 16.00. Pada Waktu Yang Sama Juga Tersedia Layanan Informasi Melalui Aplikasi Whatsapp Di Nomor 0877-7717-5103.

      sedangkan Untuk Layanan Lewat Surat Elektroni Tersedia Melalui Email rekrutmen.cpns@mahkamahagung.go.id. Selain Itu, Tersedia Juga Layanan Informasi Melalui Media Social, Yakni Facebook Di Akun Rekrutmen Cpns Mahkamah Agung, Twitter Melalui Akun @cpns_ma_ri Dan Instagram Di Akun Rekrutmencpns.mahkamahagung.

      selain Itu, Bagian Layanan Informasi Ini Juga Mempersiapkan Petugas Yang Melayani Pertanyaan-pertanyaan Calon Pelamar Setiap Saat.

      semua Ini Dipersiapkan Agar Para Calon Pelamar Dapat Diberikan Informasi Seluas-luanya, Imbuh Jumadi.

      ia Berharap Dengan Saluran Layanan Informasi Tersebut, Pada Saat Pendaftaran Nanti Tidak Terjadi Kekeliruan Atau Kesalahan Yang Disebabkan Oleh Kurangnya Informasi. (humas/mohammad Noor)

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Kepaniteraan Badan Peradilan Umum 16 -18 Oktober 2019 Di Pangkal Pinang

      direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum M.a.r.i Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Kepaniteraan Pada Tanggal 16 S.d. 18 Oktober 2019 Di Pangkal Pinang. Pada Kegiatan Ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. H. Prim Haryadi,  s.h., M.h., Membuka Sekaligus Memberikan Pengarahan Mengenai Peran Penting Panitera Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Di Pengadilan.  Jumlah Peserta Kegiatan  40 Orang, Terdiri Dari Panitera, Panitera Muda Dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Narasumber Pada Kegiatan Ini Dr. Haswandi, S.h., S.e., M.hum., Mm. (direktur Binganis), Bukaeri, S.h., M.h. (panitera Pengadilan Tinggi Jakarta), Yan Witra, S.h., M.h. (panitera Pn Tanggerang). Tujuan Kegiatan  untuk Meningkatkan Kemampuan Teknis Para Panitera, Panitera Muda, Dan  panitera Pengganti Dalam Melaksanakan Tugas Sehari-hari. (tpu)

    • Profile Assessment Calon Pejabat Eselon Iv Di Lingkungan Ditjen Badilum 2019

      jakarta, 22 Oktober 2019,bertempat Di Lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Ri Pada Pukul 08.00 Wib, Dilaksanakan Profile Assessment Guna Melihat Kemampuan, Kepemimpinan, Ketrampilan Dalam Menyelesaikan Masalah (problem Solving) Dan Pengambilan Keputusan (decision Making) Secara Cepat Dan Tepat Bagi Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kegiatan Ini Dibuka Oleh Dirjen Badilum Dengan Jumlah Perserta Sebanyak 45 Pengawai.

  • Data Mutasi Hakim (TPM Hakim) Mahkamah Agung Republik Indonesia