logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Permohonan Informasi pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Landasan : SK KMA 144 Tahun 2007

SK KMA 144 Tahun 2011

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

  • Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

1. Prosedur Biasa

Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

  1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  2. Informasi yang diminta bervolume besar;
  3. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

2. Prosedur Khusus

Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

  1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  2. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
  3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
  4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.
  • Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.
  • Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
  • Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

PROSEDUR BIASA

  1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan Model A dalam Lampiran III).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).
  7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI).
  8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis, sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).
  11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
  12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

PROSEDUR KHUSUS

  1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.
  4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
  6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

Selengkapnya :







  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Ketua Mahkamah Agung Ri Menyampaikan Kuliah Umum Kepada Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta Secara Virtual

      jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Syarifuddin, S.h., M.h Memberikan Kuliah Umum, Dengan Topik Era Baru Dunia Peradilan Peluang Dan Tantangannya Bagi Dunia Pendidikan Hukum. Kerjasama Pusat Studi Syariah Dan Konstitusi Dan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Berlangsung Secara Virtual Di Ruang Kerja Ketua Mahkamah Agung Ri, Lantai 13 Pada Selasa, 23 Pebruari 2021.

      ketua Mahkamah Agung Ri, Prof. Dr. Syarifuddin, S.h., M.h, Dalam Sambutannya Menyampaikan Sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi Di Indonesia, Mahkamah Agung Telah Merespons Pandemi Ini Melalui Berbagai Kebijakan Dan Terobosan Yang Membantu Pencari Keadilan Dan Berusaha Mengatasi Segala Hambatan Dan Rintangan Untuk Dapat Tercapainya Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan, Dengan Tetap Berpijak Pada Asas Salus Populi Suprema Lex Esto (keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi). Tidak Hanya Itu, Momentum Pandemi Juga Dimanfaatkan Oleh Mahkamah Agung Sebagai Waktu Yang Tepat Untuk Mengakselerasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Diabdikan Bagi Penyelenggaraan Peradilan.

      pemanfaatan Media Dan Ruang Digital Untuk Penyelenggaraan Peradilan Ini, Sepenuhnya Telah Mengubah Wajah Peradilan Indonesia Secara Signifikan, Menuju Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Konteks Ini, Terjadi Perubahan Paradigma Yang Besar Tentang Hakikat Pengadilan Yang Tidak Lagi Dipandang Sebagai Sebuah Gedung Bangunan, Tapi Lebih Pada Layanan Yang Prima Dan Berkualitas Untuk Mencapai Keadilan, Tuturnya.

      lebih Lanjut Dikatakan, Sebagai Produsen Sarjana Hukum, Keberhasilan Pendidikan Tinggi Hukum Di Masa Depan, Tidak Lagi Diukur Dengan Parameter Kemampuan Menghafal Teori-teori Hukum Saja, Tapi Juga Pada Ketrampilan Berhukum Dengan Segala Perkembangannya, Termasuk Integrasi Teknologi Digital Ke Dalam Proses Penegakan Hukum.

      pria Kelahiran Baturaja Ini Menyampaikan Apresiasi Setinggi-tingginya Kepada Segenap Civitas Akademica Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Meski Di Tengah Suasana Keprihatinan Akibat Pandemi Covid-19 Yang Hingga Saat Ini Mengancam Kesehatan Umat Manusia, Namun Tidak Melumpuhkan Semangat Untuk Terus Belajar Dan Mengasah Intelektualitas Di Berbagai Disiplin Keilmuan, Termasuk Di Bidang Hukum Sebagaimana Yang Dilaksanakan Pada Kegiatan Ini, Dan Mengajak Agar Disiplin Mematuhi Protokol Kesehatan, Minimal Dengan Menerapkan Pola 3m (mencuci Tangan, Memakai Masker Dan Menjaga Jarak) Sebagai Bentuk Ikhtiar Bersama Memutus Mata Rantai Penyebaran Wabah Covid-19 Yang Mematikan Ini.

      di Akhir Sambutannya Syarifuddin Mengucapkan Selamat Kepada Segenap Civitas Akademica Uin Sunan Kalijaga, Yang Telah Menggagas Studium Generale Ini. Sebagai Salah Satu Organ Pendidikan Hukum, Saya Mengapresiasi Kampus Ini Karena Telah Begitu Banyak Melahirkan Alumni Yang Berkiprah Di Dunia Hukum Dan Peradilan, Serta Saya Sendiri Pernah Menjadi Karyawan Pada Perpustakaan Kampus Ini Pada Tahun 1980, Yang Saat Itu Masih Bernama Iain Sunan Kalijaga. Saya Berharap Bersama-sama Berkontribusi Secara Maksimal Melalui Peran Yang Di Emban Baik Di Dunia Akademik Maupun Praktis Dalam Rangka Membangun Dan Memajukan Negara Hukum Indonesia, Ujarnya. (enk/photo: Pn).

    • Ketua Mahkamah Agung Membuka Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan Xxii Bagi Hakim Karier Dan Ad Hoc Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Secara Virtual

      jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, Sh., Mh Membuka Acara Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan Xxii Bagi Hakim Karier Dan Ad Hoc Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Secara Virtual, Pada Selasa 23 Februari 2021, Bertempat Di Command Center Mahkamah Agung.

      dalam Sambutannya M. Syarifuddin Mengatakan Diklat Tipikor Bagi Para Hakim Karier Dan Para Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Ini Bertujuan Untuk Memberikan Pembekalan Pengetahuan, Baik Secara Teori Maupun Praktik Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Tipikor, Sehingga Diharapkan Para Hakim Dan Hakim Ad Hoc Yang Telah Menjalani Diklat Tipikor, Akan Memiliki Pengetahuan Dan Keterampilan Khusus Di Bidang Penanganan Perkara-perkara Tipikor. Akan Tetapi Perlu Diingat, Bahwa Pengetahuan Dan Keterampilan Dalam Menangani Suatu Perkara Bukanlah Segala-galanya. Di Samping Harus Memiliki Pengetahuan Dan Keterampilan Yang Memadai, Seorang Hakim Juga Harus Memiliki Integritas Yang Tinggi. Integritas Pada Diri Seorang Hakim Tidak Bisa Dibentuk Melalui Program Kediklatan, Melainkan Harus Dibangun Oleh Prinsip Dan Tekad Yang Kuat Dari Dalam Diri Masing-masing.

      lembaga Peradilan Saat Ini Membutuhkan Sosok Hakim Yang Paripurna, Yaitu Selain Memiliki Pengetahuan Hukum Yang Baik, Juga Harus Memiliki Kejujuran Dan Integritas Yang Tinggi, Karena Pengetahuan Yang Tinggi Tanpa Diiringi Oleh Kejujuran Dan Integritas, Akan Menimbulkan Potensi Terjadinya Kedzoliman, Sedangkan Kejujuran Dan Integritas Tanpa Diiringi Oleh Pengetahuan Yang Cukup, Akan Mengarah Pada Kesesatan, Tutur Mantan Wakil Ketua Bidang Yudisial Tersebut.

      diakhir Sambutannya Ketua Mahkamah Agung Berpesan Keadilan Bukanlah Tentang Apa Yang Ada Dalam Pikiran Seorang Hakim, Melainkan Tentang Apa Yang Diputuskannya. Oleh Karena Itu Putuskanlah Setiap Perkara Secara Profesional Dan Proporsional Atas Dasar Kebenaran Yang Diyakini, Bukan Atas Dasar Untuk Memuaskan Keinginan Para Pihak, Karena Tuhan Selalu Tahu Tentang Apa Yang Tersembunyi Dibalik Putusan Itu.

      acara Pembukaan Diklat Ini Dihadiri Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Hakim Agung Yang Tergabung Dalam Anggota Pokja Tipikor Pada Mahkamah Agung, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Mahkamah Agung, Para Pengajar Dan Fasilitator Diklat Sertifikasi Hakim Tipikor, Baik Dari Kalangan Internal Maupun Eksternal Mahkamah Agung, Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Sertifikasi Diklat Tipikor (er/foto Pepy)