logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Desa Rano, Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur

Permohonan Informasi pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Permohonan Informasi pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Landasan : SK KMA 144 Tahun 2007

SK KMA 144 Tahun 2011

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

  • Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:

1. Prosedur Biasa

Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

  1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  2. Informasi yang diminta bervolume besar;
  3. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

2. Prosedur Khusus

Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

  1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  2. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
  3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
  4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.
  • Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.
  • Petugas Informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
  • Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

PROSEDUR BIASA

  1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan Model A dalam Lampiran III).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).
  7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI).
  8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis, sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).
  11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
  12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

PROSEDUR KHUSUS

  1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.
  4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon (format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII).
  5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
  6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

Selengkapnya :







  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Ketua Mahkamah Agung Pimpin Wisuda Purnabakti Kpt Bandung Secara Daring

      jakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung (kma) Ri Prof. Dr .m. Syarifuddin,sh., Mh Pimpin Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Abdul Kadir, S.h., M.h. Secara Daring.

      acara Diselenggarakan Di Ruang Kusumaatmadja Lantai 14 Gedung Mahkamah Agung Pada Hari Jumat 30 Juli 2021 Dengan Mematuhi Protokol Kesehatan Dan Menerapkan 5m ( Menggunakan Masker, Mencuci Tangan Yang Bersih, Menjaga Jarak Secara Fisik, Membatasi Mobilitas Dan Interaksi, Serta Menjauhi Kerumunan ).

      dalam Sambutannya, Syarifuddin Mengatakan Perjalanan Hidup Manusia Diibaratkan Sebuah Pohon, Yang Tumbuh Dari Benih, Lalu Membesar, Memiliki Cabang, Ranting Dan Daun, Kemudian Berbuah, Akhirnya Mengering Dan Jatuh Ke Tanah Untuk Menumbuhkan Benih Yang Baru. Begitupun Dalam Perjalanan Karir Setiap Manusia, Juga Akan Mengalami Fase Yang Sama, Yaitu Berawal Dari Masyarakat Biasa, Kemudian Menjalani Pengabdian Dalam Kurun Waktu Tertentu Dan Akhirnya Akan Kembali Menjadi Masyarakat Biasa Setelah Memasuki Masa Purnabakti. Apa Yang Kita Lakukan Dan Kita Hasilkan Selama Menjalankan Tugas, Ibarat Buah Yang Akan Dirasakan Manfaatnya Oleh Banyak Orang. Begitu Pula Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Bapak Abdul Kadir, S.h., M.h. Yang Sudah Mengabdikan Hidupnya Sebagai Hakim Selama Kurang Lebih 40 Tahun, Tentu Banyak Hal Yang Telah Diperbuat Dan Dicapai Sebagai Buah Dari Pengabdiannya Di Lembaga Peradilan.

      masa Purnabakti Bukanlah Hal Yang Harus Dikhawatirkan, Karena Setiap Orang Yang Bertugas Pasti Akan Mengalaminya. Kita Semua Hanya Tinggal Menunggu Waktu Dan Giliran Untuk Sampai Di Akhir Masa Tugas, Seperti Halnya Yang Saat Ini Akan Dijalani Oleh Bapak Abdul Kadir, S.h., M.h.tutur Syarifuddin.

      lebih Lanjut Syarifuddin Mengatakan Bahwa Masa Purnabakti Ini Merupakan Karunia Yang Patut Kita Syukuri, Karena Tidak Semua Hakim Memiliki Kesempatan Untuk Sampai Di Akhir Masa Tugas, Apalagi Sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Meskipun Tidak Boleh Kita Artikan Bahwa Masa Purnabakti Ini Adalah Akhir Dari Segalanya, Karena Kewajiban Untuk Mengabdi Kepada Bangsa Dan Negara Tidak Dibatasi Oleh Masa Kerja, Melainkan Akan Terus Berlanjut Sepanjang Hayat Masih Dikandung Badan.

      atas Nama Bangsa Dan Negara, Sekaligus Sebagai Pimpinan Mahkamah Agung Mengucapkan Terima Kasih Dan Penghargaan Yang Setinggi-tingginya, Atas Pengabdian Dan Dedikasi Yang Telah Berikan Selama Menjalankan Tugas. Dengan Disertai Rasa Syukur Dan Bangga, Sekaligus Berat Hati Saya Harus Melepas Bapak Abdul Kadir, S.h., M.h. Selaku Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Yang Telah Memasuki Masa Purnabakti.ucap Kma

      hadir Dalam Acara Purnabakti Virtual Ini Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Beserta Isteri, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Beserta Isteri, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agungi, Serta Panitera, Sekretaris Mahkamah Agung, Dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. (erw/hms)

    • Ketua Ma: Aparatur Peradilan Harus Menjadi Suri Tauladan Dalam Menjalankan Prokes

      jakarta-humas Ma: Dalam Kondisi Seperti Saat Ini, Kesehatan Menjadi Prioritas Yang Paling Utama, Karena Tidak Mungkin Kita Dapat Melakukan Segala Aktivitas Tanpa Didukung Oleh Kondisi Tubuh Yang Sehat. Selain Itu, Aparatur Yang Sehat Merupakan Kunci Utama Bagi Pencapaian Visi Misi Dan Tugas Pokok Lembaga Peradilan. Oleh Karenanya, Mari Berikhtiar Sebaik Mungkin Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan, Guna Melindungi Keselamatan Kita, Keluarga, Masyarakat Di Sekitar Kita.

      demikian Disampaikan Oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.h., M.h, Saat Pimpin Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi (kpt) Tata Usaha Negara (tun) Medan Bapak H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, Pada Hari Jumat 30 Juli 2021 Secara Virtual.

      lebih Lanjut, Mantan Kepala Badan Pengawasan Ini Mengatakan Bahwa Aparatur Peradilan Merupakan Contoh Bagi Keluarga Dan Masyarakat Sekitar. Oleh Karenanya, Aparatur Peradilan Selayaknya Menjadi Suri Tauladan Dalam Disiplin Menjalankan Protokol Kesehatan. Jangan Sampai Terjadi Warga Peradilan Apalagi Hakim Menjadi Contoh Buruk Yang Melanggar Protokol Kesehatan, Terlebih Ikut Termakan Dan Menyebarkan Hoax Seputar Virus Covid-19 Ini, Tegas Prof. Syarifuddin.

      terima Kasih Bapak H. Bambang Edy

      terkait Dengan Sosok Bapak H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, Prof. Syarifuddin Yakin Bahwa Selama Masa Pengabdian Yang Begitu Panjang Sebagai Pegawai Dan Sebagai Hakim Kurang Lebih 36 Tahun, Tentu Telah Banyak Menanamkan Budi Kebaikan, Pengalaman Yang Berharga Dan Pembelajaran. Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Tersebut Berharap Bambang Edy Tidak Berhenti Berkarya.

      momentum Wisuda Purnabakti Ini, Menurut Prof. Syarifuddin Adalah Titik Yang Menandai Berakhirnya Masa Jabatan Bapak H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, S.h.m.h. Sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Namun Tugas Yang Lain Sebagai Seorang Kakek, Suami Dan Anggota Masyarakat Masih Akan Terus Berjalan Selama Hayat Dikandung Badan. Bahkan Tugas-tugas Itu, Kini Dapat Dilaksanakannya Lebih Leluasa Karena Tidak Lagi Dibebani Dengan Tugas-tugas Kedinasan Yang Tentu Sangat Menyita Waktu, Tenaga Dan Pikirannya Selama Ini. Prof. Syarifuddin Mengutipal-quran Surat Al-insyirah Ayat 7 Dan 8 Menyebutkan Bahwamaka Apabila Engkau Telah Selesai (dari Sesuatu Urusan), Tetaplah Bekerja Keras (untuk Urusan Yang Lain). Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Engkau Berharap.

      saya Atas Nama Negara Dan Pimpinan Mahkamah Agung Mengucapkan Terima Kasih Dan Penghargaan Yang Setinggi-tingginya Atas Pengabdian Dan Dedikasi Yang Telah Berikan Selama Menjalankan Tugas. Dengan Disertai Rasa Syukur Dan Bangga, Sekaligus Dengan Berat Hati Saya Harus Melepas Bapak H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, S.h.m.h. Selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Yang Telah Memasuki Masa Purnabakti. Kata Prof. Syarifuddin. (azh/rs)

  • Berita Informasi Badan Peradilan Umum (Badilum)

    • Rapat Pembahasan Ruu Tentang Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Oleh Mahkamah Agung

      pada Hari Kamis, Tanggal 29 Juli 2021, Telah Dilaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Ruu Tentang Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Oleh Mahkamah Agung Bersama Dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Dan Kementerian Sekretariat Negara. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. H. Prim Haryadi, S. H., M. H. Mewakili Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Didampingi Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Drs. Wahyudin, M. Si. Dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Lucas Prakoso, S. H., M. Hum. Kegiatan Ini Dilakukan Secara Daring.

    • Evaluasi Kinerja Triwulan Ii Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

      pada Hari Senin, Tanggal 26 Juli 2021, Dilaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pada Triwulan Ii Tahun Anggaran 2021. Kegiatan Ini Dipimpin Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. H. Prim Haryadi, S. H., M. H. Dengan Didampingi Oleh Pejabat Eselon Ii Dan Dihadiri Oleh Seluruh Pejabat Eselon Iii Dan Eselon Iv Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Agenda Yang Dibahas Di Antaranya Adalah Tindak Lanjut Terhadap Hasil Evaluasi Kinerja Pada Triwulan I Dan Pembahasan Evaluasi Terhadap Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pada Triwulan Ii Tahun 2021.